Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih kreditornya.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan, yang dimaksud denganutang yang telah jauth waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untukmembayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karenapercepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaansanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusanpengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. penekanan

Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNIuntuk menindak tegas terhadap anggota TNI yangmelakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan denganprogram Pemerintah dalam hal pemberantasan tindakpidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam statusdarurat Narkoba.: Bahwa setelah mempertimbangkan halhal tersebut di atasdengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapatTerdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinas dalamlingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkandari

Memiliki surat ijin praktek dari dinas kesehatan tempat ia bertugas;Bahwa apabila tidak ada ahli bedah ditempatnya bertugas maka dokter PPDSdapat melakukan pembedahan namun bila ada dokter ahli bedah dokter PPDSharus berkoordinasi dengan dokter spesialis bedah;Bahwa apabila terjadi pendarahan kapiler pada pembuluh darah kecil makatindakan yang harus dilakukan adalah melakukan penekanan pada daerah yangberdarah lalu 35 menit tekanan dilepaskan dan emmperhatikan apakahpendarahan sudah berhenti;Bahwa

delapan) sampai 9 (Sembilan)bulan dalam kandungan, warna kulit putin pucat, panjang tubuh 42 cm(empat puluh dua sentimeter) dan berat badan 1.600 gr (Seribu enam ratusgran); Bahwa pada beberdapa bagian tubuh masih ada sisasisa darah persalinan(melahirkan), pada bagian leher terdapat sisa lemak berwarna Kekuningandan tali pusar dengan panjang 2,5 cm (dua koma lima centimeter) denganujung terpotong rata serta tertutup kapas; Bahwa pada bayi ditemukan lebam berwarna keunguan yang tidak hilangdengan penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Yasin dan baru tanggal 24 Juli2014 Terdakwa diperiksa yang ke 4 kali sebagai Terdakwa dalam perkaraTerdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwasebagaimana yang tercantumkan dalam BAP Terdakwa;Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan ataupun melakukan paksaan terhadapTerdakwa dalam pemeriksaan dan Terdakwa tidak menolak saat melakukantandatangan BAPnya dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk membacasendiri BAPnya;Bahwa menurut Terdakwa pada saat ia ditangkap Terdakwa sedang

orang menurut YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan

kreditke Bank Muamalat, saksi lalu mengajukan kredit ke Bank Muamalatsebesar Rp. 6 M, tetapi karena terlalu lama kreditnya tidak dicairkanoleh Bank Muamalat, Terdakwa lalu menyarankan dipindah sajake Bank BTN karena terdakwa mempunyai kenalan orang BTN sampaidengan Direksi atas BTN.Bahwa terdakwa lalu menyuruh untuk menyiapkan dan membawa suratdan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kreditBahwa agunan yang diajukan memang pernah diagunkan di BNI, dankarena kredit macet selama 6 tahun di BNI ada penekanan

tersebut, Saksi pulang; Bahwa Saksi mengetahui dengan bukti P1 bahwa itu adalah foto PakJunaidi waktu menanda tangani surat tersebut; Bahwa Tergugat bisa sampai difoto karena Siu Loi yang meminta denganmengatakan Bang, aku foto ya lalu dijawab Tergugat Silankan; Bahwa bukti P1, P2, P3, P4 Saksi mengetahui dan pernah melihatnya,itu adalah surat yang ditanda tangani oleh Tergugat namun masalah isinyaSaksi tidak tahu, karena Saksi buta huruf; Bahwa sewaktu menanda tangani surat tersebut, tidak ada penekanan

Unsur Barangsiapa :oP)Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwaterhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama

AHM tersebut tidak dapatdiyakini sebagai harga yang wajar, maka perlu ditentukankembali kKewajaran harga yang sesuai dengan keadaan yangsebenarbenarnya dengan sebagaimana diperkenankan dalamketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh;Bahwa yang menjadi dasar koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) Pasal 18 ayat (3)UndangUndang PPh dan yang menjadi penekanan adalahprinsip kewajaran dalam harga dan kelaziman usaha,sepanjang Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

Apabila systempernafasan tertekan maka mengakibatkan seseorang mati lemas;Bahwa kematian akibat penekanan pusat pernafasan bisa dimulai dari 30 menithingga beberapa jam, bersifat individual.

, SH, dalam bukunya yang berjudul "HukumPeijanjian" (Jakarta : Penibimbing Masa, 1970, Hal. 50) yang mengemukakanbahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealbaan yang dapat berupa4 macam yaitu :1.Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;2.Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimanayang diperjanjikan.3.Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;4.Melakukan suat perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;(cetak tebal adalah penekanan

Penekanan keberatan yang diajukan oleh Pelapor terkait uang yang telahdititipkannya kepada Pemohon, dan tidak diserahkan Pemohon kepada SaksiAbd. Jalil untuk pembelian tanah yang berada di depan tanah milik Pemohonyang akan dijualnya kepada Saksi Sadiq Alwi.

Menurut Penggugatbaru tahap kewajaran dan masih dapat diterima menurut kaca mata hukum:Bahwa perlu juga Penggugat tambahkan, Tergugat I sering melakukan tindakan mendatangirumah Penggugat dan sekolah tempat Penggugat mengajar dengan melakukan penekanan yangkurang beretika, sehingga menyebabkan Penggugat tertekan dan trauma. Begitu juga halnyatindakan Tergugat melakukan pemaksaan untuk menguasai rumah Penggugat dengan caramenggembok pintu rumah Penggugat dengan maksud melakukan upaya paksa.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP %20dibawah%20MA. pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence espect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidangperpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetairfunction

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

pada hakikatnya tergiur kKeuntungan yang besar sertakenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana dengan menjualNarkotika tersebut Terdakwa mudah mendapatkan uang dan setelahmenggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya sehat dan energikserta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yangberwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagidengan normanorma yang berlaku maupun penekanan

pada hakikatnya tergiur keuntungan yang besar sertakenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana dengan menjualNarkotika tersebut Terdakwa mudah mendapatkan uang dan setelahmenggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya sehat dan energikserta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yangberwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagidengan normanorma yang berlaku maupun penekanan

Bahwa Guna menjaga ketertiban, kedisiplinan dan tingkat kepatuhandilingkungan prajurit TNI maka terhadap penyalah gunaan Narkotika ini harusdiberikan tindakan yang tegas dan keras, oleh kaerna pimpinan dan satuan TNItelah dirasa cukup dalam memberikan penyadaran baik melalui penyuluhandan penekanan penekana akan bahaya penyalah gunaan dan kejahatan yangberkaitan dengan Narkotika serta gambaran mengenai akibat langsung85maupun tidak langsung yang akan ditangung oleh Terdakwa sendiri,lingkungan prajurit

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakHalaman 137 dari 140 halaman.

Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.