Ditemukan 1132 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penetapakan
penetapan
pencetakan
penetapana
pnenetapan
penegakkan
penegakan
penerapan
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
231 — 17
231 — 17
Tabalong Nomor 08 Tahun 2011,tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sedangkan Keputusan BupatiTabalong Nomor : 188.45 / 087 / 2009, tanggal 16 Maret 2009 tentangPenetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN)Kabupaten Tabalong Untuk Tahun 2009 digunakan untuk penetapkan SatuanTertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
Tabalong Nomor 08 Tahun 2011, tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, sedangkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/ 087 / 2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Harga SatuanTertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Tabalong UntukTahun 2009 digunakan untuk penetapkan Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara (HSBGN).Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menanggapinya sebagai berikut :Bahwa terdakwa keberatan dengan pendapat ahliahli tersebut,mengingat karena isi BAP ahliahli
Tabalong Nomor 08 Tahun 2011, tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, sedangkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45 / 087 / 2009,tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi BangunanGedung Negara (HSBGN) Kabupaten Tabalong Untuk Tahun 2009 digunakanuntuk penetapkan Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/PDT.SUS/2011 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) REPUBLIK INDONESIA; PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA, DKK.
144 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, pada faktanya tidak adasatupun peserta Tender Baca Meter yang menang pada areamanapun yang menawarkan harga lebih besar dari nilai HPStersebut;Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana telah disebutkanPemohon Keberatan, penilaian Termohon Keberatan yangmenyatakan penetapkan nilai HPS yang sama untuk seluruh pakettender merupakan tindakan yang tidak wajar yang memicu terjadinyakesamaan harga penawaran para peserta tender hanyalah penilaianyang didasarkan pada asumsi Termohon Keberatan tanpa
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 30 Nopember 2016 —
210 — 23
210 — 23
Tabalong Nomor 08 Tahun 2011,tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sedangkan Keputusan BupatiTabalong Nomor : 188.45 / 087 / 2009, tanggal 16 Maret 2009 tentangPenetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN)Kabupaten Tabalong Untuk Tahun 2009 digunakan untuk penetapkan SatuanTertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
Tabalong Nomor 08 Tahun 2011, tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, sedangkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/ 087 / 2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Harga SatuanTertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Tabalong UntukTahun 2009 digunakan untuk penetapkan Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara (HSBGN).Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menanggapinya sebagai berikut :Bahwa terdakwa keberatan dengan pendapat ahliahli tersebut,mengingat karena isi BAP ahliahli
Tabalong Nomor 08 Tahun 2011, tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, sedangkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 087 / 2009,tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi BangunanGedung Negara (HSBGN) Kabupaten Tabalong Untuk Tahun 2009 digunakanuntuk penetapkan Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 24 September 2014 — EKO SUNARYO Pgl EKO
93 — 73
93 — 73
Solok Selatan sepanjang 26Km melalui tender/lelang dan ditetapbkan sebagai pemenang tender/lelang denganberdasarkan penetapkan pemenang tender/lelang Nomor : 620/06/KPABM/PU/VI2011 tanggal 10 Juni 2011 dan penunjukkan penyedia barang dan jasa Nomor620/04.01/SPPBJ/PKJ/DPU/VL2011 tanggal 20 Juni 2011;Bahwa terdakwa EKO SUNARYO PglI. EKO selaku Direktur PT. Marangin Karya Sejati(PT.
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 18 Juni 2019 — SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H
275 — 78
275 — 78
Panotari Raja ditetapbkan sebagai pemenang lelang, dapat sayajelaskan dalam proses penetapkan pemenang disistem LPSE ketuapanitia lelang menetapkan pemenang lelang terlebin dahulu kemudiandokumen evaluasi secara manual ditanda tangani dan selanjutnyasalah satu diantara dokumen evaluasi berupa Berita Acara HasilPelelangan di scan dan diupload kedalam sistem LPSE; Bahwaadapun alasan saksi menandatangani dokumen evaluasi lelangkarena saksi diperintah oleh Ketua dan sekretaris panitia lelang untukmenandatangani
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
51 — 24
51 — 24
;Menimbang, bahwa mengenai Penetapkan besarnya ganti rugi atastanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;Menimbang, bahwa terdapat Berita Acara KesepakatanNomor : 04/BAPPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan SuratPernyataan Kesepakatan ganti rugi tanah setelah diperlihatkan barangbukti No. 14 dan 15, sebagaimana dierangkan Saksi FERDY IZAKLAHAL, SH. Saksi MASKUN ENGGOE, S.IP menerangkan yang hadirdan menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut adalah Saksi,Sekda Kab.
Register : 17-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.KPG Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. Urbanus Bella
126 — 31
126 — 31
;Menimbang, bahwa mengenai Penetapkan besarnya ganti rugiatas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;Menimbang, bahwa terdapat Berita Acara KesepakatanNomor : 04/BAPPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan SuratPernyataan Kesepakatan ganti rugi tanah setelah diperlihatkan barangbukti No. 14 dan 15, sebagaimana diterangkan Saksi FERDY IZAKLAHAL, SH. Saksi MASKUN ENGGOE, S.IP menerangkan yang hadirdan menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut adalahSaksi,Sekda Kab.
Register : 17-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM Tanggal 20 Maret 2017 — Drs. ASLI YAKIN M.Si Bin ARSI YUSMAN
206 — 147
206 — 147
Tabalong Nomor08 Tahun 2011, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,sedangkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 087 / 2009,tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Harga Satuan TertinggiBangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Tabalong Untuk Tahun2009 digunakan untuk penetapkan Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara (HSBGN).Bahwa dalam perhitungan biaya retribusi daerah tersebut diatas,terdakwa juga tidak menginformasikan adanya pemeriksaan danpengawasan oleh petugas Kecamatan Murung
Tabalong Nomor 13 Tahun 1998,tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kab.Tabalong Nomor 08 Tahun 2011, tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, sedangkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 087 /Halaman 469 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJM2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Harga Satuan TertinggiBangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Tabalong Untuk Tahun2009 digunakan untuk penetapkan Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara (HSBGN
Tabalong Nomor 08 Tahun 2011, tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, sedangkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor :188.45 / 087 / 2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan HargaSatuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) KabupatenTabalong Untuk Tahun 2009 digunakan untuk penetapkan SatuanTertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN).Bahwa dalam perhitungan biaya retribusi daerah tersebut diatas,terdakwa juga tidak menginformasikan adanya pemeriksaan danpengawasan oleh petugas Kecamatan Murung
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
260 — 509
260 — 509
Joni Aliando dan keteranganTerdakwa, pada tanggal 29 Nopember 2006 Terdakwa dengan Surat Nomor.239/DIPA 69KPA/XI/06 dan Surat Nomor. 240/ DIPA 69KPA/XI/06menetapkan PT.Masaro Radiokom selaku Penyedia Barang/Jasa pekerjaanRevitalisasi dan Perluasan Jaringan SKRT Departemen Kehutanan Tahun2006, penetapkan tersebut atas usulan Panitia Pengadaan dengan suratnyaNomor : 25/PANSKRT/69SETJEN/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 danSurat Nomor. 26/ PANSKRT/69SETJEN/XI/2006 yang masingmasingperihal Laporan hasil
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
560 — 207
560 — 207
Disitu auditor padatahun tersebut harus mempertimbangkan, harus memasukan pendapat auditorsebelumnya ;Bahwa defenisi cost audit disebutkan bahwa cost audit itu adalah mengacukepada tinjauan dokumen setelah transaksi tersebut ditata atau disempurnakanjadi dalam hal ini pelaksanaan cost audit seharusnya dilaksanakan bila proyek itusudah selesai atau ada pihak menyatakan bahwa proyek dinyatakan selesai untukmenetapkan bahwa titik top up penetapkan project tersebut.Bahwa seandainya proyek belum selesai
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015 Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1204 — 939 — Berkekuatan Hukum Tetap
1204 — 939 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian penetapkan BC sebagai bank gagal yangberdampak sistemik sebagai perbuatan Pemohon Kasasiadalah error in persona.1.5.3. Mengenai penanganan bank gagal yang berdampak sistemikoleh LPS adalah keputusan dari KSSK sebagaimana telahmenjadi pertimbangan Judex Facti yang mana kemudiankeputusan tersebut ditindak lanjuti oleh LPS denganmemberikan PMS sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan Pasal 26 jo. Pasal 41 UU LPS.
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 30 Nopember 2016 —
360 — 183
360 — 183
Tabalong Nomor 08 Tahun 2011, tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, sedangkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor :188.45 / 087 / 2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Harga SatuanTertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Tabalong UntukTahun 2009 digunakan untuk penetapkan Satuan Tertinggi BangunanGedung Negara (HSBGN).Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menanggapinya sebagai berikut :Bahwa terdakwa keberatan dengan pendapat ahliahli tersebut,mengingat karena isi BAP ahliahli