TETI GEMINIAWATI,2.I WAYAN GUNAWAN, S.H,3.BAMBANG SUBAGYO;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

., sebagaimana telah diperbaikidalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 28 Juni 2013, yang pada pokoknyasebagai berikut :OBJEK GUGATANSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 42/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhanhukuman~ disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra.Teti Geminiawati ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 43/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari

Menyatakan batal atau tidak sah, surat keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia :Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 42/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhanhukuman~ disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra.Teti Geminiawati ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 48/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhanhukuman

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia :Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 42/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhanhukuman~ disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra.Teti Geminiawati ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 43/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhanhukuman

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiac.q.

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 43/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat atas nama : Wayan Gunawan, S.H. (bukti P2a=T10) ;3.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.;PERUM PERUMNAS.;H. MARDANIH DKK.;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.Diwakili oleh HENDARMAN SUPANDJI, Jabatan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia. Berkedudukan di JalanSisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. MONSEL HUTAGAOL, S.H., M.H (Direktur Perkara Pertanahan).2. TRIYONO, S.H (Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III).3. DESTAVIANI, S.H., M.Kn (Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah4.

Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia

1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;2.EDDY SIMON DKK ( 4 ORANG );LIANG TONNY DKK ( 5 ORANG );

Bumi Madu Mandiri;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.PT. Perkebunan Nusantara Vii (Persero) Bandar Lampung

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor :2 Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberikankuasa kepada : 1. Nama : R.B. AGUS WIDJAYANTO, S.H.,M.Hum; Jabatan : Direktur Perkara Pertanahan;2. Nama : ARI MACHKOTA, S.H., M.Hum;Jabatan : Kepala Sub Direktorat PerkaraWilayah ; 3. Nama : ABGRID PRANOWO, S.H., CN;Jabatan : Kepala Seksi Perkara Tata UsahaNegara Wilayah l;Halaman 3 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKTPT.4.

1.RENVIL RIFNI,2.MUKHLIS RUSTAM, SH, dkk;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PRIMA ALUMGA

mengajukan gugatan kepada Tergugatdengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014 dibawah Register perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalamsidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Pebruari 2014, telah mengemukakan alasanPAGEalasan sebagai berikutBahwa yang menjadi objek dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara yang di ajukanoleh PARA PENGGUGAT adalah :Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPNRI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha AtasNama PT.

setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldari perkara ini.Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat IIIntervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 Maret 2014,yang isinya sebagai berikut : A Bahwa yang menjadi objek sengketa / gugatan a quo adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) yang telah dikeluarkan secara sah oleh Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara, yaitu :Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :130/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Prima Alumga Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, tertanggal 19November 2013.

PRIMA ALUMGA AtasTanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Keputusan tersebut diterbitkan dantandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bukanditandatangani oleh Panitia BB maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung, dengan demikian yang dapat berkedudukan sebagai tergugat dalamHalaman 107 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUNJKTPAGEperkara ini hanyalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa meskipun benar

CAKRAWALA RESPATI, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK ; Ny. SITI binti NISAN, Tn. DJAYA bin DUL, DKK

Penggugat:
Bambang Sugiarto, SH
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

IRWAN SETIAWAN;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,3.IR. FREDDY SANTOSO

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,Halaman 1 dari80 halaman Putusan Nomor 67/G/2013/PTUNJKTberkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. ANDJAR SETIANA, SH. ; 2. DIDIK BANGUN RESTUAUI, SH. ; 3. SITT HAFSIAH, SH. ; 4. SUWARDI, SH. ; 5. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, SH. ; 6. SERI MAHARANI BR KARO, SH. ; 7. CHRISNING THYAS MAMIK, SH. ; 8.

SINAR WALUYOMENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA)

PT MITRA LIMA R; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT. LAGUNA ALAM ABADI;

Syarif Polhaupessy vS.H, Semuanya warga donesia, pekerjaanadvokat pada ka Law Firm, beralamat diGedung Ke t Lantai 1, Unit 104105, JalanKemang, Nomor 3, Jakarta Selatan 12730,in Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017,selanjutnya disebut sebagai:NGGUGAT/PEMBANDING:;MELAWANAGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam perkara inimemberi kuasa kepada: 1.

SINAR PUTRA MURNI;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL)

Satrio, Kav.18, Kuningan, Jakarta Selatan12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan :KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA(MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL), yang berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 62 halaman Putusan No.273/G/2014/PTUNJKTSisingamangaraja, No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.PhDr.Bambang T.S. Binantoro,S.H.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 Mei 2014 No. 19/SK/V/2014, memberi kuasa kepada :1. Monsel Hutagaol, SH, MH (Direktur Perkara Pertanahan).2. Triyono, SH (Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah Ill).3. Destaviani, SH, M.Kn (Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah Ill).4.

Menyatakan batal atau tidak sah :Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berupa : SuratKeputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor : 175/HPL/BPN/95 tanggal 29 Desember 1995 tentang PemberianHak Pengelolaan Atas Nama PERUM PERUMNAS Atas Tanah DiKotamadya Jakarta Timur, sepanjang tanah milik eks Girik No.

Mewajibkan kepada PARA TERGUGAT untuk mencabut :Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berupa : SuratHalaman 38 dari 149 halaman. Putusan Nomor : 62/G/2014/PTUNJKTKeputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor : 175/HPL/BPN/95 tanggal 29 Desember 1995 tentang PemberianHak Pengelolaan Atas Nama PERUM PERUMNAS Atas Tanah DiKotamadya Jakarta Timur, sepanjang tanah milik eks Girik No.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timurtanggal 17 Februari 2014 No. 177/7.31.75/V/2014.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat mempertanyakan hubungan antara Penggugat dengan keberadaan surattersebut di atas yang dijadikan dasar tenggang waktu oleh Para Penggugatdalam mengajukan gugatan a quo.Dalam gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan telah bersuratkepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal13.

Putusan Nomor : 62/G/2014/PTUNJKTdan bukti P.81 identik dengan bukti T.ll1 dan T.lk2) yang masingmasingdikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia(Tergugat !) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur(Tergugat Il).

Penggugat:
Eko Cahyo Kusumo
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Buana Sakti;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,DKK

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2, JakartaSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SISWANTO, S.H.,M.Hum., Jabatan Direktur Perkara Pertanahan ; SAIKUN, S.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara WilayahIll ; 3. SISWANTORO, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub DirektoratKonflik Kelompok Masyarakat ; 4. SITTI HAFSIAH, S.H., Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata UsahaNegara Wilayah III; 5.

Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 2011 akan diadakan gelar perkara secara bertingkatmulai dari gelar perkara internal, gelar perkara ekternal maupun gelarperkara Istimewa ; Bahwa semua Berita Acara gelar perkara baik internal, ekternal maupunIstimewa ditanda tangani oleh Para Pihak yanhg hadir =;Bahwa apabila dalam gelar perkara baik internal maupun ekternal telahmenentukan untuk dilaksanakan gelar perkara istimewa, maka gelaristimewa tersebut harus dilaksanakan : Bahwa Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 3 Tahun 2011 kedudukannya sejajar dengan Peraturan Menteri,dan merupakan Hukum Positif yang harus ditaati ;Bahwa yang menjadi dasar Badan Pertanahan Nasional dalammempertimbangkan pemberian Hak atas tanah adalah data yuridis dandata fisik ; Bahwa data yuridis menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon Hakdengan tanah yang dimohonkan haknya tersebut ;Bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah kepada seseorang ataubadan hukum diperlukan penelitian

Buana Sakti(vide Bukti P43 = Bukti T.I3 = Bukti T.IIInt.8) dan Hasil Gelar Perkara tanggal 8Maret 2011 (vide Bukti P31 = Bukti T.I5) ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati SuratSuratKeputusan Objek Sengketa ternyata yang menjadi alasan pokok penerbitan SuratSurat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat IT adalah bahwa SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 630/HGB/BPN/1992 sebagai dasar terbitnya SHGB No. 341/Karet Semanggi atas nama PT.Buana

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan KasusPertanahan.

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dkk,

MARIBUN;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,3.PERUM PERUMNAS,

Pembanding/Penggugat : H ABDUL WAHIDI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Aulia Citra Anwar (Penggugat) VS Dedy Mulyadi, (Tergugat)Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kota Administrasi Jakarta Selatan, (Turut Tergugat)

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPUTI BIDANG HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH, DKK

Rasuna Said, Kawasan RasunaEpicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 dan berkantor Cabang diMakassar beralamat di Menara Bosowa lantai 17, Jalan Jenderal SudirmanNomor 5 Makassar 90115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24Desember 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat.melawan:1 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIACq.

Sinar PutraMurni;Bahwa Surat Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Badan PertanahanNasional Republik Indonesia a quo belum merupakan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karenaSurat a quo belum merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangbersifat final, masih memerlukan tindak lanjut dan masih memerlukan persetujuan,yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana diaturdalam Pasal 2 huruf c Undang Undang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SuratPengantar Nomor 399/P72.71/IX/2009 tanggal 3 September 2009, kemudianKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengahsudah melanjutkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiasesuai Surat Pengantar Nomor 1067/P72/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009,kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan suratNomor

3224/14.22300/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 mengembalikan berkaspermohonan untuk melengkapi persyaratan permohonan perpanjangan HGB, olehkarena Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku pejabat yangberwenang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2011 telah mengembalikan berkaspermohonan perpanjangan HGB kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional

Sinar PutraMurni tersebut, yang berwenang adalah Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, sehingga seharusnya putusan mengenai penerimaan ataupenolakan atas Permohonan Perpanjangan HGB Nomor 9/Talise atas nama PT.Sinar Putra Murni yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding haruslahditerbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;b.