Bahwa PEMOHON sanggup untuk berlaku adilterhadap isteriisteri tersebut apabila sudah diberi idzin oleh Pengadilan;6.

Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,sangatlah pantas PEMOHON mengajukan permohonan idzin poligami,sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun1975, Bab VIII Pasal 40 s/d Pasal 43, dan karenanya cukup beralasanapabila PEMOHON I, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agarmemberikan putusan yang berupa idzin untuk beristeri lebih dari seorang.Mengingat halhal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaSurabaya C.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnyamenjatuhkan

Memberi idzin kepada Pemohon (M. ABRORUDIN WALUYO bin SUHADI) untuk berpoligami (menikah lagi) dengan perempuan lain yang bernama SULISTIYANINGSIH binti ACHMADI ; 3. Menetapkan harta kekayaan berupa : 3.1. Sebidang tanah darat berupa tanah seluas 165 m2 diatasnya berdiri bangunan rumah permanen atas nama Hj.

Memberi idzin kepada Pemohon (M. ABRORUDIN WALUYO bin SUHADI)untuk berpoligami (menikah lagi) dengan perempuan lain yang bernamaSULISTIYANINGSIH binti ACHMADI ;3. Menetapkan harta kekayaan berupa : 3.1. Sebidang tanah darat berupa tanah seluas + 165 m? diatasnya berdiribangunan rumah permanen atas nama Hj.

ataumengatjaukan bagi industri, produksi, distribusi dan perdagangan dankekatjauan, kegontjangan atau kegelisahan diantara kalangan pendudukatau masjarakat jang bersifat luas; %sebagai Menteri Urusan Bank Sentral jang telah diangkat dengan suratkeputusan Presiden tanggal 13 Nopember 1963 No. 232 mengetahuiatau harus mengetahui setiap saat keadaan devisa Negara dan peredaranuang Negars;1. telah berturutturut sebagai perbuatan landjutan atau perbuatanperbuatan jang berdiri sendirisendiri, memberi idzin

Balikpapan I1/5,US $ 5.000.000,pemberian idzin import dengan tjara D.P.C. mana mengakibatkan insolvensi internasional dan lebih landjut merongrong kekuasaan NegaraII.144atau kewibawaan Pemerintah jang sjah atau aparatur Negara, mengganggu, menghambat atau mengatjaukan bagi industri produksi, distribusi dan perdagangan dan kekatjauan, kegontjangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masjarakat jang bersifat luas;. telah berturutturut sebagai perbuatanperbuatan landjutan atau perbuatanperbuatan

;il.145200 (dua ratus) putjuk revolver cal. 38;$0 (lima puluh) putjuk revolver cal. 32;50 (lima puluh) putjuk revolver cal. 25;3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) butir peluru eal: 7,62,2,000 (dua ribu) butir peluru cal, 38;1.000 (seribu) butir peluru cal. 32;1.000 (seribu) butir peluru cal. 25,sedangkan untuk pemasukkan sendjata dan munisi tersebut diatas tidakada idzin dari jang berwadjib;Primair:bahwa ia sebagai seorang pegawai Negeri, jakni sebagai Menteri UrusanBank Sentral jang mana ia

;3. bahwa penuntutkasasi tidak setudju dengan penafsiran Pengadilan Tinggi tentang terdapatnja "voorwaardelijk opzet dalam unsuropzet, karena penafsiran tersebut akan meluaskan arti opzet;4. bahwa Pengadilan Tinggi setjara tidak tepat menggunakan teoricausaliteit, karena diterapkan setjara "deductief, sedang semestinjasetjara "inductief,1515. bahwa tentang sendjata api dan amunisi, kesemuanja itu dimasukkan lewat dan seizin pabean, sehinggat timbul pertanjaan apakahhal itu bukan merupakan suatu idzin

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi idzin kepada Pemohon (Jefri Sadi bin Nasir Salam) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Markisah binti Mintardjo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (Tiga ratus enam

19 Perkara Perdata Nomor 100/Padt.GI/2018/PN Pig.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yangpada pokoknya adalah agar Tergugat mengembalikan Surat Idzin

pembukaanParit Untuk Pertanian No: 48/IZ/CA/1977 tertanggal 16 Mei 1977 yangdikeluarkan Pasirah Kepala marga Sungai Aren Kecamatan banyuasin daerah Tingkat Il Musi Banyuasin., kepada Penggugat,Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai Surat Idzin pembukaan Parit Untuk Pertanian NomorA48/IZ/CA/1977 tertanggal 16 Mei 1977 yang dikeluarkan Pasirah Kepalamarga Sungai Aren Kecamatan banyuasin daerah Tingkat Il Musi BanyuasinBukti P.1).

untuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P4 dan SaksiSaksiyaitu 1 Saksi Baharudin Rahman, 2 Saksi Suwardi,;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu:1.Fotocopy bukti Surat Idzin pembukaan Parit Untuk PertanianNomor 48/IZ/CA/1977 tertanggal 16 Mei 1977 yang dikeluarkanPasirah Kepala marga Sungai Aren Kecamatan Banyuasin daerah Tingkat Il Musi Banyuasin.selanjutnya ditandai

Fotocopy bukti surat Fotofoto...selanjutnya ditandai sebagaibukti T.7,Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan pada pertimbangandiatas apakah memang benar Asli Surat Idzin pembukaan Parit UntukPertanian Nomor 48/IZ/CA/1977 tertanggal 16 Mei 1977(bukti P.1) tersebutada pada Tergugat,Menimbang bahwa dengan berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Penggugat yaitu saksi Baharudin Rahman dan saksi Suwardi,menerangkan Asli Surat bukti P.1 tersebut ada pada Tergugat, dimana saksiBaharudin

Rahman selaku orang yang mendapat kuasa dari Penggugatuntuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat, agar Supaya Tergugatmenyerahkan Surat Asli yaitu surat Idzin pembukaan Parit Untuk PertanianNomor 48/IZ/CA/1977 tertanggal 16 Mei 1977 (bukti P.1) menyatakan pernahmelakukan mediasi atau perdamaian dengan pihak Tergugat untuk memintaSurat Asli P.1 tersebut, namun tidak berhasil,Menimbang bahwa disamping itu, sebelum surat asli P.1 diminta olehsaksi Baharudin Rahman kepada Tergugat, terlebin dahulu

Nomor 2105 K/Pdt/2017dikuasai tanpa izin dari Penggugat dan menurut Hukum PerbuatanTergugat tersebut sudah termasuk Perbuatan Melawan Hukum;Dasar Gugatan Terhadap:Bahwa Tergugat adalah Tatang Kuswardan 4571018 L/SIP.01/RD.BGR/1989, 13 Februari 1989 dengan Jabatan terakhir Kepala PLN CabangBogor, yang menempati rumah Jabatan di Jalan Ciremai Nomor 22 Bogor;Bahwa Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN: SIP.01/RD.BGR/1989, 13 Februari 1989, telah berakhir dengan terbitnya suratKeputusan Direksi

PLN (Persero), Nomor 064.K/486/DIR/2001, Tanggal31 Mei 2001 dan terhitung mulai tanggal 31 Juli 2001 diberhentikan denganHormat:Bahwa dengan adanya surat pemberhentian dengan Hormat dari: TatangKuswardan., maka sesuai dengan angka 1 Surat Idzin tersebut yangberbunyi:Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi ini hanya berlaku selamapenghuni bekerja dilingkungan PLN Distribusi Jawa Barat cabang Bogor;Dengan teknisnya sesuai angka 3 yang berbuny/i:Penghuni Rumah Dinas/Instansi harus meninggalkan/mengosongkan

Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menandatangani Berita AcaraPengosongan dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian(SIP);6.

Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkanRumah Jabatan milik Penggugat yang yang masih dikuasai di JalanCiremai Nomor 22 Kota Bogor, Sekaligus seketika dan menyerahkandokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secara sukarela kepadaPenggugat dan secara fisiknya menyerahkan paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak Putusan Hakim dibacakan;7.

Memerintahkan kepada Terbanding semula TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan danmenyerahkan Rumah Jabatan milik Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang yang masih dikuasai di JalanCiremai Nomor 22 Kota Bogor, Sekaligus dan seketika sertamenyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secarasukarela kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dan secara fisiknya menyerahkan paling lambat 14(empat belas) hari sejak Putusan Hakim dibacakan

sepakat untuk hidupberumah tangga dan telah samasama mengetahui keadaan masingmasing,sehingga calon istri kedua sanggup untuk dimadu;Bahwa TERMOHON telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmelayani PEMOHON seorang diri karena sering sakitsakitan, sehinggaTERMOHON sendiri yang menyatakan agar PEMOHON untuk segeramenikah dengan calon istri kedua PEMOHON, dan anakanakTERMOHON telah mengetahui dan menyetujui.Bahwa PEMOHON sanggup untuk berlaku adil terhadap isteriisteri tersebutapabila sudah diberi idzin

yangdiketahui TERMOHON;PEMOHON mampu menjamin keperluan hidup istriistri denganpenghasilan PEMOHON;PEMOHON sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya.7 Bahwa antara PEMOHON dengan calon istri tersebut tidak ada hubunganmahrom, dan tidak ada halangan untuk melakukan hubungan perkawinan danantara termohon dengan calon istri kedua PEMOHON juga tidak adahubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan.8 Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, sangatlah pantas PEMOHONmengajukan permohonan idzin

poligami, sesuai dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Bab VIII Pasal 40 s/d Pasal 43, dankarenanya cukup beralasan apabila PEMOHON mohon kepada PengadilanAgama Surabaya agar memberikan putusan yang berupa idzin untuk beristrilebih dari seorang.Mengingat halhal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama SurabayaC.q Majlis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PRIMAIR:1 Mengabulkan permohonan PEMOHON.2 Menetapkan dan mengidzinkan

Tjoa Lian Nio, asal persil : pemberian hak atas tanah negara HGBNo. 305, PK/TR9 tentang Surat Pernyataan Suwandi (Tjoa King Gawan)memberi idzin Hindarto (Kho Thiam Hien) untuk membangun rumah di atastanah HGB (surat HGB No. 305) tanggal 15 September 1978, PK/TR10tentang Surat Pernyataan Suwandi (Tjoa King Gawan) member idzin Hindarto(Kho Thiam Hien) untuk membangun rumah di atas tanah HGB (surat HGB No.305), tanggal 15 September 1978, PK/TR11 tentang Surat PernyataanSuwandi (Tjoa King Gawan) memberi

Foto copy Surat Idzin ROOI / 1.B ( Ijin Bangunan ) nomor : 327 dariKantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tk.

TJONDRO SANTIKO DJUHARI 2.TRILIANI DJUHARI terhadaptanah sengketa, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimemiliki Surat Idzin ROOI /1.B ( jin Bangunan ) nomor : 327 dari Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tk.

TJONDRO SANTIKO DJUHARI 2.TRILIANI DJUHARI terhadaptanah sengketa, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimemiliki Surat Idzin ROOI /1.B ( Ijin Bangunan ) nomor : 327 dari Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tk.

TJONDROSANTIKO DJUHARI 2.TRILIANI DJUHARI terhadap tanah sengketa, sedangkanPara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki Surat Idzin ROOI / .B( jin Bangunan ) nomor : 327 dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum KabupatenDaerah Tk.

OMOH Binti SARKOSIHberikut dengan anakanaknya telah memperoleh idzin untukmenghuni secara tetap berdasarkan Surat Idzin untuk menghunisecara tetap dari Kantor Urusan Perumahan Kota Bandung tanggal 30Djuli 1960 ;5.

Bahwa oleh karena dasar hukum penguasaan harta kekayaan Tn.Willem Hermanus Hoogland oleh Para Penggugat sekarang ini atasdasar sewa serta idzin untuk menghuni secara tetap berdasarkanSurat Idzin untuk menghuni secara tetap dari Kantor UrusanPerumahan Kota Bandung tanggal 30 Djuli 1960, sehingga belum/tidak ada kepastian hukum tentang kepemilikan harta kekayaan Tn.Willem Hermanus Hoogland oleh Para Penggugat tersebut;6. Bahwa oleh karena Tn.

Fotocopy SURAT IDZIN UNTUK MENGHUNI SETJARA TETAP,tanggal 30 Djuli 1960 yang diterbitkan oleh Kantor UrusanPerumahan Bandung, diberikan kepada Nji. Omoh dan anakanaknya, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, untukselanjutnya diberi tanda : P2 ;3. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARAINDONESIAKotamadya Bandung No. 1.920085.001MS/0101039, atasnama NY.OMOH, alamat di JL. IR. H. JUANDA NO. 31 RT.O1/RW.01, Kel. Tamansari, Kec.

OMOHBinti SARKOSIH berikut dengan anakanaknya telah memperoleh idzinuntuk menghuni secara tetap berdasarkan Surat Idzin untuk menghunisecara tetap dari Kantor Urusan Perumahan Kota Bandung tanggal 30Djuli 1960 ;Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum penguasaan hartakekayaan Tn.

Willem Hermanus Hoogland oleh Para Penggugat sekarangini atas dasar sewa serta idzin untuk menghuni secara tetapberdasarkan Surat Idzin untuk menghuni secara tetap dari KantorUrusan Perumahan Kota Bandung tanggal 30 Djuli 1960, sehinggabelum/tidak ada kepastian hukum tentang kepemilikan harta kekayaanTergugat ( Willem Hermanus Hoogland) oleh Para Penggugat tersebut,dan Tergugat ( Willem Hermanus Hoogland) sudah kurang lebih 56 (limapuluh enam) tahun meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahuilagi

Memberi idzin kepada Pemohon (CHERDI SUPRIYANTO bin AGUS SUPRIYATNA) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SUHERNI binti RONY) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ; 4.

Memberi idzin kepada Pemohon (iSFY untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon(ci depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkansalinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PKabupaten Banyumas, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan a. Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu ; 5.

Memberi idzin kepada Pemohon (SUGENG KARYOTO bin WAGIMAN WARSIM) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (NUR CHASANAH binti SALIM SODERI) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 5.

Memberi idzin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ; 3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut : a. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ; c.

Memberi idzin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak saturaJi terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :a. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) ; b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp.3.600.000., (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;c.

Memberi idzin kepada Pemohon (KARSIM bin MERTAWITANA) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (DARYANTI binti BLAUR WONGSO SUKARTO) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : a. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; c.

sebuah daftaryang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 terhakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yangtimbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuserta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :MENGADILI1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Memberi idzin

Memberi idzin kepada Pemohon (SARYONO bin WASJUD) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (DIAH binti DAPRIA) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ; 4.

Memberi idzin kepada Pemohon (SARYONO bin WASJUD) untukmenjatunkan talak satu raji terhadap Termohon (DIAH binti DAPRIA) didepan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ; 4.

Bahwa PEMOHON sanggup untuk berlaku adil terhadap isteriisteri tersebutapabila sudah diberi idzin oleh Pengadilan Agama Surabaya;. Bahwa untuk permohonan tersebut, PEMOHON sanggup memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :i. Adanya surat persetujuan dari PEMOHON dan calon isteri keduayang diketahui TERMOHON;ii.PEMOHON mampu menjamin keperluan hidup isteriisteridengan penghasilan PEMOHON;iil. PEMOHON sanggup berlaku adil terhadap isteriisterinya..

Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, sangatlah pantas PEMOHONmengajukan permohonan idzin poligami, sesuai dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Bab VIII Pasal 40 s/d Pasal 43, dankarenanya cukup beralasan apabila PEMOHON, mohon kepada PengadilanAgama Surabaya agar memberikan putusan yang berupa idzin untuk beristerilebih dari seorang.Mengingat halhal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaSurabaya C.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya

Oleh karena itu amarputusan mengenai idzin untuk menjatuhkan talak dapat dipertahankan,namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahpertimbangan hukumnya;Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PTA Kadi.Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas keadaanperkawinan antara pemohon/terbanding dan termohon/pembanding telahkehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan.

Oleh karena petitum dalamkonvensi tersebut dapat dipertahankan dengan memberikan idzin kepadapemohon/terbanding untuk mengikrarkan talak didepan sidang PengadilanAgama Kendari;Dalam rekonvensiMenimbang, bahwa yang mengajukan permohonan talak adalahSuami, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a)memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul

Memberi idzin kepada pemohon/terbanding untuk mengikrarkan talakSatu raji kepada termohon/pembanding didepan sidang PengadilanAgama Kendari;3.

melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohontinggal di rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;4 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telahberkumpul sebagaimana layaknya suamiisteri dan belum dikarunial anak;5 Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Pemohon dan Termohonhanya berlangsung dari awal perkawinan hingga sekitar bulan Agustus2017;6 Bahwa pada bulan Agustus 2017 terjadi perselisinan dan pertengkaranantara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon meminta idzin

selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggaldi rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohondan belum dikaruniai anak ;Put, No. 5215/Pdt.G/2020/PA.Cms, hal. 3 dari 13 hal Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namunsejak awal bulan Agustus tahun 2017 tidak harmonis lagi karena mulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dansering terjadi antara Pemohon dengan Termohon; Bahwa penyebabnya, karena Termohon meminta idzin

perkara ini tidak dilakukan proses mediasisebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upayaperdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkanpermohonan talaknya dengan alasanalasan sejak bulan Agustus tahun 2017antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaransehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor Termohon meminta idzin

Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam saturumah tangga sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ; Bahwa sejak awal bulan Agustus tahun 2017, antara Pemohon denganTermohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa saling bantahbantahan dengan suara keras, kasar dan terkadang ada caci maki satusama lainnya serta terkadang ada saling bersediaman yang mengakibatkantelah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon danTermohon yang dipicu oleh faktor Termohon meminta idzin

Bahwa rumah tanggaPemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan masalah : Termohon lebih memilih kerja diluar kota atau di Jakartadari pada berkumpul dengan Pemohon; Termohon sudah tidak mau dinasehati oleh Pemohon; Termohon tetap bertahan pada pendirianya danmemutuskan lebih baik pisah sehingga Pemohon dan Termohon telahdapat idzin dari kesatuan Pemohon untuk berpisah atau cerai;5.

Pasal 39 ayat (2) Undangundang No.1 tahuni974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf A dan F,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. dan karenanya cukup beralasanapabila Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agarmenyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karenaperceraian;Mengingat halhal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaSurabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :1) Menerima dan mengabulkan cerai talak Pemohon;2) Menetapkan dan memberikan idzin

Foto copy Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No 091PL tanggal 15 Mei 1965 ; Selanjutnya diberi tanda dengan(Bukti P33) ; Hal. 50 dari 118 Hal. Put. Perk.

Labuhan Deli/DStanggal 27 September 1952 ; Selanjutnya diberi tanda dengan(Bukti P82) ; Foto copy Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No 080PLtanggal15 Mei 1965 ; Selanjutnya diberi tanda dengan(Bukti P83); Hal. 52 dari 118 Hal. Put. Perk.

Labuhan Deli/DS tanggal27 September 1952 ; Selanjutnya diberi tanda dengan (BuktiP 122); Foto copy Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No 064PL tanggal 15 Mei 1965 ; Selanjutnya diberi tanda dengan(Bukti P 123) ; Foto copy Denah Lokasi atas nama T.

Labuhan Deli/DS tanggal27 September 1952 ; Selanjutnya diberi tanda dengan (BuktiP132); Foto copy Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No 092PL tanggal 15 Mei 1965 ; Selanjutnya diberi tanda dengan(Bukti P 133) ; Hal. 54 dari 118 Hal. Put. Perk.

Labuhan Deli/DS tanggal27 September 1952 ; Selanjutnya diberi tanda dengan (BuktiP172) ; Foto copy Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No 084PL tanggal 15 Mei 1965 ; Selanjutnya diberi tanda dengan(BuktiP173); Foto copy Denah Lokasi atas nama M.

Amar lebarnya 120 Meter; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya panjangnya 145 Meter; Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Kejora panjangnya 145 meter;Adalah sah milik Penggugat;- Menyatakan surat idzin berkebon tahun 1958 atas nama Samsudin adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai objek sengketa;- Menyatakan surat Hibah tanggal 2 Juni 1960 atas nama Samsudin adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai objek sengketa;-

Bahwa, menurut Tergugat, Tergugat menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 32m x 73 m berdasarkan Surat Idzin Berkebon tanpa nomor tahun 1958 atas namaSamsudin dengan luas tanah 100 m x 100 m yang terletak di Air Mengkuang yangkemudian dihibahkan kepada Tergugat pada tahun 1960 berdasarkan surat hibah tanggal 2Juni 1960;Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Sgl.14 Bahwa, terhadap Surat Idzin Berkebon sebagaimana poin 12 (dua belas) di atasterdapat kejanggalan kejanggalan yaitu antara

lain:a Surat Idzin Berkebon tersebut di buat tanpa nomor;bLetak tanahnya adalah di Air Mengkuang yang bukan alamat letak tanah sengketa,tanah sengketa terletak dekat Bukit Kejora (yang jauh dari genangan air yangmerupakan dataran tinggi) tepatnya terletak di Desa Dul Kecamatan PangkalanBaru Kabupaten daerah Tingkat II Bangka sekarang menjadi Dusun BelulukDesa Beluluk Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengahsedangkan Surat Idzin Berkebon milik Tergugat terletak di Air Mengkuangsehingga isi

surat tersebut tidak benar, maka cacat hukum dan batal demi hukum;c Penguasaan Tergugat tanpa izin Penggugat terhadap tanah sengketa kira kira bulanApril tahun 2011 sedangkan Surat Idzin Berkebon tersebut di buat pada tahun 1958jadi dari tahun 1958 sampai tahun 2011 Tergugat berada dimana?

Dan tanah yangdiakui oleh Tergugat berdasarkan Surat Idzin Berkebon tersebut tentunya sudahterlantar;Sedangkan kejanggalan dalam surat hibah tanggal 2 Juni 1960 menurut Penggugatadalah apabila surat hibah dibuat pada tahun 1960, sedangkan umur Tergugatsekarang (tahun 2014) + 69 tahun berarti pada saat surat hibah dibuat Tergugat padatahun 1960 berumur +15 tahun sehingga cacat hukum karena belum cakap (belumdewasa);15 Bahwa, Tergugat mengetahui atau setidaktidaknya dapat mengetahui bahwaperbuatannya

Nama Samsudin itu adalah nama orang tua kandung Tergugat sendiri.14 Bahwa:a Surat idzin berkebon dibuat tanpa nomor, itu betul. Menurut tergugat,nomor itu bukan syarat keabsahan surat keputusan. Itu menurut hukum tatausaha negara sudah memenuhi sahnya surat itu, yaitu sifatnya : 1. Konkret2. Individual dan 3. Final.bLetak tanah adalah di Air Mengkuang itu adalah betul karena Bukit yangberada dekat tanah sengketa itu nama nya adalah bukit Mengkuang ataubukit Kejora.