Tahun 1974 jo pasal107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknyayang terjadi dalam masyarakat hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehinggauntuk menjamin kepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melaluipenetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai kakek (ayah dari almarhum XXXX), oleh karenanya semestinya menurutketentuan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 335 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio

perceraian menjadi alternatif terbaik bagi kedua belahpihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon' tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara inidengan demikian keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi maka adalah beralasan menurut hukum untuk mengabulkanpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex oficio mempertimbangkanakibat langsung dari cerai talak, maka berdasarkan pengakuan dan kesediaanPemohon yang disetujui oleh Termohon maka besarnya biaya nafkah iddahadalah sebagaimana tercantum di dalam diktum putusan ini

telah dapat membuktikan kebenaran dalilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Abila Termohon tidak nuntutMenimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerai atauditalak Pemohon daripada digantung setatusnya oleh Pemohonyang telah ditinggal Pemohon tanpa dikirim nafkah lahirmaupun batin;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatipPemohon dan Pemohon telah meninggalkan Termohon selamatahun/bulan lamanya, maka secara ex oficio

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islamdan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Bidayatul Mujtahid II :cua bE UL sce y ob sly gUelullArtinya : Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai dengan alasan keresahanmenurut Imam Malik, apabila Terbukti ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

dalam persidangan (seperti adanyaWIL.PIL.KDRT. main judi dan lainlain).oleh karenanya dengan adanya beberapa indikator dalam perkara a quomaka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepadaTermohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menghendakiperceraian adalah Pemohon/Terbanding oleh karenanya dengandikabulkannya permohonan Pemohon yaitu dengan diijinkan Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon maka Majelis Hakimtingkat banding secara exs oficio

apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengancara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki)pisahlah dengan cara yang baik (pula) Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebutdiatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabuLlkan;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatipPemohon dan Pemohon telah meninggalkan Termohon selama10 tahun 11 bulan lamanya, maka secara ex oficio

Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknya yang terjadidalam masyarakat hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga untukmenjamin kepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapanPengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);Mutah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorangsuami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, Karena mut'ah itu disampingmerupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untukmenghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dankegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, oleh karena Tergugattidak keberatan atas pemberian Penggugat, namun dengankewenangan Majelis Hakim secara ex oficio

seratus juta rupiah) di bayar angsurannya selama 9 (Sembilan)tahun dan sekarang baru berjalan 3 (tiga) tahun lebih, maka Tergugat hanyasanggup memberikan uang sebagai nafkah lampau terhadap Penggugatsebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap bulannya x 36 bulan = Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);Menimbang, bahwa Tergugat telah menguatkan jawabannya denganmengajukan bukti (P.6) tentang pengambilan kredit uang di Bank RakyatIndonesia, namun dengan kewenangan Majelis Hakim secara ex oficio

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA Mrsnamun dengan kewenangan Majelis Hakim secara ex oficio menetapkanpemberian mutah berdasarkan kepatutan dan batas kewajaran, dan MajelisHakim berpendapat adalah wajar dan patut apabila Tergugat dibebani untukmemberikan mutah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gunamelindungi hakhak isteri yang diceraikan suami, membantu isteri dari kesulitanmendapatkan haknya dalam cerai talak

Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknya yang terjadi dalam masyarakanhal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menjaminkepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapanPengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang6undang nonmor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statusHalaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2018/PN.Tjtkepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak statuskepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentuk daripernyataan suatu kepemilikan seseorang;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini, secaraex oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

;Artinya : Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yangbertakwa ;Menimbang , bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka MajelisHakim secara ex oficio memutuskan Pemohon berkewajiban membayar kepadaTermohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) danmut ah sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan setiap

securiti dengan penghasilan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratusribu rupiah) setiap bulan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti, maka secara ex oficio

Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti, maka secara ex oficio

anak yang bernama ANAK, lahir di Karawang tanggal 22 Juni2012 adalah anak dari Pemohon (PEMOHON ) dan Pemohon Il (PEMOHONll).Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah dinyatakansebagai anak dari Pemohon dan Pemohon Il maka sesuai ketentuan Pasal103 ayat (8) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapatdijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Karawang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anakdimaksud, oleh karenanya secara ex oficio

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan Haid ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nonmor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX, XXXX, XXXX, dan XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya semestinya menurutketentuan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio