equalisasi dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar USD9,671.49 di PPhBadan Tahun Pajak 2010 (periode pembukuan 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2010);bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar USD9,671.49, Pemohon Banding telah mengajukan banding kePengadilan Pajak dan telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor:Put.52306/PP/M.1A/15/2014 yang telah diucapkan tanggal 5 Mei 2014, dengan amar putusan "Mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding" dengan simpulan

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakania mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanhaknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannyadisebutkan, Pendapat dan Simpulan

bahwa sejak tahun 2008, Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai priaidaman lain yang pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohonsampai 2 kali, kemudian saksi menelepon Pemohon; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejakAgustus 2016 sampai sekarang; bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil;Bahwa Termohon tidak mengajukan buktibukti untuk meneguhkan dalilbantahannya;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

yang intinya Pemohontetap pada permohonan untuk bercerai dan sanggup memberi mutah kepadaTermohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Termohonmenyampaikan simpulan tidak keberatan atas permohonan cerai tersebut,kemudian pihakpihak mohon putusan seadiladilnya;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan

antara Penggugat dan Tergugat sudahpisah rumah sekitar 3 bulan yang lalu, Samasama di Jalan Halmaheratetapi beda gang; bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugatterjadi pertengkaran, tetapi megetahui tidak saling tegur sapa; bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi denganTergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak mengajukan buktibukti untuk meneguhkan dalildalil bantahannya;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan

yang intinya tetappada gugatan;Bahwa Tergugat telah menyampaikan simpulan yang intinya tetapkeberatan atas gugatan perceraian Penggugat;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimanatelah diuraikan tersebut;Him. 5 dari 12 hlm.

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakania mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanhaknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannyadisebutkan, Pendapat dan Simpulan

Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakania mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanMemperhatikanMengingatMemutuskanhaknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannyadisebutkan, Pendapat dan Simpulan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksudtanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hak dan

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

oranganak; bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya; bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak 6 bulan yang lalu; bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurangselama 2 bulan;Bahwa Tergugat tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksisaksi tersebut;Bahwa Tergugat tidak mengajukan buktibukti, meskipun telah diberikesempatan untuk mengajukan buktibukti di persidangan;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan

yang intinya tetappada gugatan, dan Tergugat telah menyampaikan simpulan yang intinyakeberatan atas gugatan Penggugat dan menginginkan rumah tangga rukun lagi;Him. 5 dari 11 hlm.

Banding dengan nilai ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang sebesarRp.11.979.907.058,00 tersebut adalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%, namunTerbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada siapa;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

Putusan No. 1413/Pdt.G/2017/PA Pas. bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan denganperempuan lain bernama Mus, perempuan yang sudah bersuami,berasal dari Dusun Sambing, Desa Sedarum; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi denganTergugat, namun tidak berhasil;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahan, Tergugat telah diberikesempatan untuk mengajukan buktibukti, akan tetapi Tergugat menyatakantidak mengajukan buktibukti di persidangan;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan

yang intinya tetappada gugatan, dan Tergugat telah menyampaikan simpulan yang intinyakeberatan atas gugatan Penggugat tersebut;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimanatelah diuraikan tersebut;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat danTergugat datang menghadap sidang

juga mengetahui pernah terjadi perselisinan danpertengkaran masalah uang sekolah anak dan anak Penggugat danTergugat yang kelas 3 SMP tidak boleh sekolah; bahwa Penggugat bekerja sendiri sebagai pembantu rumahtangga; bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat danTergugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak mengajukan buktibukti untuk meneguhkan dalildalil bantahannya, meskipun telah diberi Kesempatan oleh Majelis Hakim;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan

yang intinya tetappada gugatan;Bahwa Tergugat telah menyampaikan simpulan yang intinya tetapkeberatan atas gugatan perceraian Penggugat;Him. 5 dari 12 hlm.

kerusakandiakibatkan oleh adanya bahan peledak (obat petasan) di rumah tersebutdan dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya sisa bahan peledak(obat petasan) dalam jumlah kecil yang disimpan Terdakwa di rumah orangtuanya sejak tahun lalu berikut bahan (gulungan kertas) sebagaibahan/wadah petasan; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1373/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (Satu) kantongplastik berisikan serbuk warna abuabu dengan berat kotor 78,65 gram,dengan Simpulan

dengan saranameminjam KBM merk Toyoya Kijang LGS warna merah Nopol R9354GEkepada Aziz ., bersama saksi Aditya dan Abdurohman .Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Clp Bahwa terdakwa membeli obat mercon itu untuk dibuat mercon untukmemeriahkan Hari raya Idul Fitri ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1373/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (Satu) kantongplastik berisikan serbuk warna abuabu dengan berat kotor 78,65 gram,dengan Simpulan

Cilacap dan digunakan Terdakwa untuk menyimpan bahan peledak (obatpetasan) tibatiba meledak, mengakibatkan kerusakan hampir 100 % rumahtersebut meskipun tidak ada korban jiwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No. 1373/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 terhadap barang bukti 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abuabu dengan berat kotor 78,65gram, dengan Simpulan barang bukti dengan No Bukti BB2878.2021.BHFtersebut adalah merupakan campuran senyawa

menetapkan terdapat kelebihanpembayaran pajak PPN Masa Pajak April 2009 sebesar (Rp1.886.780.758,00);bahwa Majelis berpendapat adanya kekeliruan yang dilakukan Tergugat tersebutmengakibatkan Penggugat terlambat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajakuntuk PPN Masa Pajak April 2009, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007;bahwa terkait dengan simpulan

olehPemohon Banding dengan nilai ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang sebesarRp.4.247.341.257,00 tersebut adalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%, namunMenimbangMengingatMemutuskanTerbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada siapa;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakania mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanhaknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannyadisebutkan, Pendapat dan Simpulan

. : 958/NNF/IV/2015,tanggal 23 April 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian Jlaboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1. Tri SandiPutra Diansyah Al.

Makassar, Nomor Lab. : 958/NNF/IV/2015,tanggal 23 April 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian Jaboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1. Tri SandiPutra Diansyah Al.

Makassar, Nomor Lab. : 958/NNF/IV/2015,tanggal 23 April 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian Jaboratorium mengandung Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN.Pal. Halaman 6 dari 25 Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ;Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1.

Makassar, Nomor Lab. : 958/NNF/IV/2015, tanggal 23 April 2015, denganke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian Jaboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1. Tri SandiPutra Diansyah Al.

Makassar, Nomor Lab. : 958/NNF/IV/2015, tanggal 23 April 2015, denganke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian Jlaboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1. Tri SandiPutra Diansyah Al.

ekspor yangdilaporkan oleh Pemohon Banding dengan nilai ekspor sesuaiPemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.2.263.889.790,00 tersebutadalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%, namunTerbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebutdilakukan kepada siapa.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara danmelakukan ekspose atas hasil penghitungan kerugian keuangan negaradengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;Kemudian dihadapkan dengan faktual dan kebenaran materil yang akandicapai dalam hukum pidana dalam perkara yang diaudit Tergugat tersebut,maka terbaca jelas simpulan audit yang dilakukan Tergugat adalah kelirudan hal ini akan dibuktikan dalam uraian selanjutnya;5.

Penggugat yang dibuat Penyidik), tanpa menguraikan secara rinci kapankedudukan/jabatan tersebut diperoleh dan bagaimana tanggung jawabsebelum dan/atau sesudah kedudukan/jabatan tersebut didapat, sehinggadalam konteks ini simpulan Tergugat dalam obyek sengketa adalah keliru,sebab semua tanggung jawab sebelum jabatan tersebut diperolehPenggugat disimpulkan pula menjadi tanggung jawab Penggugat, jelasnyasebagaimana terurai dalam uraian selanjutnya ;2.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG" BB2440/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urinesebanyak 43 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut makadiperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :7 BB2439/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIFMETAMFETAMINA;7 BB2440/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIFMETAMFETAMINA.Sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu)dengan nomor

oleh WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku KepalaBidang Laboratorium Forensik Semarang dalam sumpah jabatan yangmenerangkan:7 BB2439/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yangdiisolasi warna hitam dan dilakban warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk kristal dengan berat bersihserbuk kristal 0,31122 gram;" BB2440/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urinesebanyak 43 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut makadiperoleh simpulan

ekspor yang dilaporkan olehPemohon Banding dengan nilai ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang sebesarRp.6.553.352.440,00 tersebut adalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%,namun Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut dilakukan kepadasiapa;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan