Bagir Manan, SH, MCL dalam buku DasarDasar Perundangundangan Indonesia penerbit INDHILLCO Jakarta 1992 halaman 15menyatakan keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dengan rujukan dasar yuridis sebagaimana SoerjonoSoekantoPurnadi Purbacaraka mencatat beberapa pendapat:1) Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harusberdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;2) W.Zevenbergen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harusmemenuhi syaratsyarat pembentukannya

muatan PERDA sebagaimana yang diuraikandalam posita angka 3, 4, 5, 6 dan 7di atas";Sebab, peraturan perundangundangan yang menjadi objek permohonankeberatan a quo pada prinsipnya telah dibentuk dan ditetapkan sesuaidengan mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundangundangan, telah memenuhi asasasas umumpenyelenggaraanpemerintahan dan secara materiil telah memuat pengaturan mengenaimateri muatan peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan olehperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dalam hal tersebut pengadilan tingkat pertama tidakmempunyai kewenangan untuk meninjau ulang suatu putusan dari suatuperkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang khususnya berdampakkepada perubahan keadaan terhadap halhal yang bersifat materiil atau objekperkara dan formil yang telah dipertimbangkan dan diputuskan, apalagiterhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya

;Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, pengadilan tingkatpertama hanya bisa menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadiliperkara perdata yang diperiksanya dan tidak mempunyai kewenangan untukmenyatakan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untukmengadili suatu perkara perdata, dan demikian juga tidak berwenang untukmeninjau suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenaikewenangan mengadili pengadilan yang telah memberikan putusan, meskipunputusan yang telah

Morneneuntuk menerima dana kompensasi atau bagi hasil ataspengolahan lahan tambang emas kerajaan Mornene yangdiolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang di buatdihadapan notaris tanggal 20 Januari 2009;e Bahwa yang mana setelah terdakwa menerima dana tersebutdari PT Panca Logam sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terdakwalangsung membagibagikan kepada turunan raja mornene yangberjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaranyang berbedabeda berdasarkan tingkatannya

Haris Heda aliasHaris bin Heda untuk membagibagikannya kepada keluargarumpunrumpun sebagaimana petunjuk dari terdakwa, namun tidakada perjanjian antara terdakwa dengan rumpunrumpun mengenai62besarnya bagian yang diberikan kepada rumpunrumpun = danterdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpunrumpunsesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan, namunpada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013,terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut kepadaRumpun Pimpie, akan tetapi

Panca Logam Makmur, terdakwa tetap memberikan danakompensasi kepada Rumpun Pimpie sebesar Rp. 24.000.000, (duapuluh empat juta rupiah) setiap bulannya meskipun tidak adaperjanjian antara terdakwa dengan rumpunrumpun mengenaibesarnya bagian yang diberikan kepada rumpunrumpun = danterdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpunrumpunsesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan, akantetapi pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari2013, terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut65kepada

PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(3), Pasal 13 ayat e.2, Pasal 24 Ayat 3.d dan ayat (7) PeraturanBupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang melanggar asas hukum yanglebih tinggi mengesampingkan undangundang atau Peraturan yanglebih rendah tingkatannya

Tentang Desa danPasal 76 (1) Huruf a dan b UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 Undang Undang RINomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 15 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik sehingga melanggar asas hukum UndangUndangyang lebih tinggi mengesampingkan UndangUndang atau peraturanyang lebih rendah tingkatannya

Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 76UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah,Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 15 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,Sehingga melanggar asas hukum UndangUndang yang lebih tinggimengesampingkan UndangUndang atau peraturan yang lebihrendah tingkatannya

Tergugat/Termohon Kasasi benarberwenang memutasikaryawannya/buruhnya akantetapi juga berkewajiban untukmemberi bekal pelatihan/trainingterahadap buruh/karyawan yangdimutasi;Seorang Hakim yang SDM nya memadaipun tentu tidak akan dapatbekerja dengan baik bila dimutasi kebagian Keuangan atau jadi PaniteraPengganti tanpa adanya training/pelatihan terlebin dulu dan meskipunjabatan baru yang diembannya lebih rendah tingkatannya dari jabatanHakim.

"Hak Uji Material diIndonesia" Edisi ke2, Cetakan ke1, Alumni, Bandung, 1997,halaman 1516 (Bukti PK15) yang dalam pembahasannyamengenai bermacam cara dan lembaga yang melakukanpengujian menyatakan:"Di Indonesia, sepanjang mengenai peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang,pengujiannya dilakukan oleh badan peradilan umum, badanperadilan agama, badan peradilan Militer dan Mahkamah Agung."

Jikatidak demikian, maka pembuat undangundang (dalam artiperaturan perundangundangan) yang tingkatannya lebih rendahakan dengan mudah mengabaikan atau = menghindarkanberlakunya undangundang yang tingkatannya lebih tinggi secaraefektif dengan cara membuat undangundang (peraturanperundangundangan) yang bertentangan dengannya. Asashukum "lex superior derogat legi inferiori juga sesuai dengantujuaan hukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastianhukum, ketertiban dan keadilan.

B.Arief Sidharta, S.H., dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum:Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IlmuHukum", Buku I, Alumni, Bandung, 2000, halaman 63,menyatakan (Bukti PK16):"Hirarki perundangundangan tersebut di atas yangdidasarkan atas asas bahwa suatu ketentuan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangan yang lebih tinggi tingkatannya sangat pentingHal 45 dari 74 hal. Put. No. 9/B/PK/PJK/2008untuk kepastian hukum.

Bahwa dari uraianuraian di atas, terbukti secara jelas bahkanPasal 1460 KUH Perdata, yang tingkatannya sama denganundangundang, dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilansesuai dengan anjuran Mahkamah Agung, jika memang adaalasan untuk itu. Perkara a quo hanya berkenaan dengan Pasal 1Keputusan Direktur Jenderal No.

Melanggar Keputusan KPU No. 675 Tahun 2003 tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota khususnya Pasal 9 ayat 4 dan 5 yangmenentukan sebagai berikut :ayat 4 : Apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik sesuaidengan tingkatannya dalam pengajuan Calon Anggota DPR, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, proses pengajuan calonmenunggu sampai dengan tercapainya penyelesaian melaluimusyawarah untuk mufakat atau melalui proses gugatan diPengadilan

Memberikan penjelasan terhadap ketentuan keputusan KomisiPemilihan Umum No. 675 Tahun 2003, khususnya Pasal 9 ayat (4)dan (5), bahwa kalimat untuk sementara dilaksanakan oleh PengurusPartai Politik hasil forum musyawarah sesuai tingkatannya yaitupengurus partai politik yang sah sebelumnya, yang dibuktikan denganKeputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik peserta pemilu tahun2004 yang sah dan berlaku;2.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal10 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 23 Maret 2020 dengan nomor:17/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isinya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat kKomulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 21 September 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 24 September 2020 dengan nomor: 45/SKKH/2020/PA.Lbj, yangHal

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai No. 250/DPPPHPU/2014 tertanggal16 September 2014, para pihak yang bersengketa tidak mengajukan upayahukum lain ke pengadilan sehingga sesuai ketentuan Pasal 3233 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), Putusan Mahkamah Partaitersebut telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan oleh partai politiksesuai tingkatannya.4.

Bahwaberdasarkan UndangUndang No.21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh : Pasal 23 berbunyi :"Pengurus Serikat pekerja/serikat Buruh federasi dan konfederasiserikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannyakepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya" ; Pasal 25 ayat (1) menegaskan :Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanberhak

./2010 tanggal20 April 2011.Bahwa putusanputusan pengadilan tersebut penting dan perlu dilampirkansebagai bukti pendukung dalam permohonan peninjauan kembali sebabputusan tersebut memuat putusan yang saling bertentangan antara putusansatu dengan putusan lainnya padahal menyangkut pihakpihak yang sama ,mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, dan olehpengadilan yang sama atau sama tingkatannya.8.

).Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadapobjek sengketa yang sama, di Pengadilan Negeri yang sama danmenyangkut subjek hukum utama yang sama pula, maka hal tersebut telahmemenuhi rumusan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982 sebagai dasar alasan dalampermohonan peninjauan kembali a quo, yang menyebuikan : Apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yangsama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

Nomor 2614 K/Pdt/2010tanggal 20 April 2011 tidak bertindak cermat dan teliti, bahkan telah terjadikelalaian dalam putusannya, sehingga telah menimbulkan adanya 2 (dua)putusan yang berbeda dan saling bertentangan amar putusannya.Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang diawali denganadanya suatu fakta hukum berupa putusan antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satudengan lainnya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi;Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat hukum;Hal. 6 dari 9 hal.

Dan dengansangat mudah tugas mereka selaku penegak hukum, dengancara mengambil alih pendirian dan pertimbangan hukum,hakim yang lebih rendah tingkat pemikirannya, dijadikansebagai pertimbagan hukum bagi pengadilan yang lebihtinggi tingkatannya.

Setiapperaturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yangberwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturanperundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalaudiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebihtinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan.

Apabilatata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkinbatal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 1318).6.

Selain itu Yurisprudensi tersebutditerbitkan pada tahun 1978 dan 1973, dimana sesuai dengan asas /exspesialis derogat lex generalis (peraturan yang khusus mengenyampingkanperaturan yang umum), maka yang berlaku adalah peraturan yang terbarudan khusus yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, danPeraturan Pemerintah ini tingkatannya lebih tinggi dari Yurisprudensi karenadi bawah undangundang;229 22 222 nnn on ee ene nen cence eeMenimbang, bahwa bukti suatu kepemilikan atas tanah adalahsertifikat

Isa adalah Para Penggugat danTergugat tanopa mempersoalkan kedudukan dan tingkatannya dalam susunanahli waris;BAB IIIHARTA WARISPasal 3Hal. 4 dari 11 Akta Perdamaian No. 141/Pdt.G/2018/PA.ClgPara pihak menerima dan mengakui memiliki harta waris dari peninggalanAlmarhum H. Moch. Ali bin H. Moch. Isa berupa :(1) Tanah seluas 2.960 M? di jalan Mayjen D..

Mornene untuk menerima dana kompensasi ataubagi hasil atas pengolahan lahan tambang emas Kerajaan Mornene yangdiolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapanNotaris tanggal 20 Januari 2009; Bahwa yang mana setelah Terdakwa menerima dana tersebut dari PT PancaLogam sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiapbulannya, Terdakwa langsung membagibagikan kepada turunan RajaMornene yang berjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaran yangberbedabeda berdasarkan tingkatannya

Mornene untuk menerima dana kompensasiatau bagi hasil atas pengolahan lahan tambang emas Kerajaan Morneneyang diolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapanNotaris tanggal 20 Januari 2009; Bahwa yang mana setelah Terdakwa menerima dana tersebut dari PT PancaLogam sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiapbulannya, Terdakwa langsung membagibagikan kepada turunan RajaMornene yang berjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaran yangberbedabeda berdasarkan tingkatannya

Haris Heda untuk membagibagikannya kepada keluarga rumpunrumpun akan tetapi mengenaibesarnya bagian yang diberikan kepada rumpunrumpun tersebut sesuaidengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan karena tidak adaperjanjian mengenai besarnya bagian tersebut ; Bahwa ternyata pada tanggal 20 Januari 2009 tanpa sepengetahuanTerdakwa, Rumpun Pimpie telah mengadakan Perjanjian Bagi Hasil denganPT Panca Logam Mandiri, sehingga setelah mengetahui hal tersebut padabulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

tanggungan orang lain dan denganmenerima upah atau provisi tertentu;bahwa dengan demikian kegiatan Penyaluran Amanat CFT yang adalahsama dengan pengertian Komisioner itu keberadaannya (eksistensinya)mempunyai landasan yuridis dalam peraturan perundangundangan in casuPasal 76 s/d Pasal 85.a KUHD;bahwa asas perundangundangan yang terkandung dalam prinsipNegara Hukum menentukan bahwa setiap peraturan itu harus berdasar danbersumber dengan tegas pada Peraturan Perundangundangan yang berlakulebih tinggi tingkatannya

Dengan kata lain, suatu peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya ;bahwa andaikata pun benar bahwa Instruksi Menteri Perdagangan No.03/M/Ins/VV1977 yang dijadikan alasan hukum oleh Tergugat dalamKeputusannya (P1) itu merupakan suatu peraturan perundangundangan quadnon, maka Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977 itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kKedudukannya in casuKUHD