Pemberi Kuasa kepada LAW OFFICE DANIALSYAH & ASSOCIATES) adalah sebagai Direktur Utama dad PT.Multigrafindo Mandin, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum ParaPemegang Saham (RUPS) PT. Multigrafindo Mandiri tanggal 26Halaman 10 dan 36Putusan PH! Nomor:183Pat. SusPHI/2016JPN ManJanuari 2016, sesuai Akte Berita Acara Rapat PT.

pekerja/ouruh dalam satu perusahaan, sesuai amanatPasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang =Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Menimbang, bahwa setetiah menetiiti secara seksama datiti gugatanPenggugat dalam kaitannya dengan bukti T4, diperoleh fakta bahwa sesuaiAkta Notaris BERTA SIANIPAR, SH, SpN Nomor 7 tanggal 26 Januari 2016,ternyata kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama PT.Multigrafindo Mandirdiberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris", dan ayat (5) "Direksi adalahOrgan Perseroan yang berwewenang dan bertanggungjawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi diangkat sebagaiDirektur Utama PT.Multigrafindo Mandiri pada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

), dengan demikian Penggugat tidak lagi bekerja pada perusahaanTergugat, karena jabatan Direktur Utama adalah merupakan Organ Perseroansebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (1) "Anggota Direksi diangkat olehRUPS", dan ayat (8) "Anggota Direksi diangkat dalam waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali", serta pada pasal 105 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007Tentang Perserotan Terbatas yang berbunyi "Anggota Direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganHalaman 26 dad 30Putusan

Pengurusanpengurusan ini diamanatkandalam Anggaran Dasar dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditertukan dalamundangundang ini dan/atau Anggaran Dasar";Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan melalui Rapat UmumPemegang Saham Perseroan, dan

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300 (tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat pada Berita Acara Rapat PT. ANUGRAH DARI ALAM Akta Notaris No. 07/13 September 2008 pada Notaris HENDRIK PRIYANTO, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300(tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat padaBerita Acara Rapat PT.

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300(tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat padaBerita Acara Rapat PT. ANUGRAH DARI ALAM Akta Notaris No.07/13 September 2008 pada Notaris HENDRIK PRIYANTO, SH,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;3.

Menyatakan Barang bukti berupa: Surat Perjanjian peryataan Modal Nomor O0MOA/ATDPB/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017; Surat Peryertaan Modal Nomor 0O001MOA/ATDPB/IX/2017,tanggal 11 September 2017; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kndi Jakarta Pusat; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kndi Jakarta Pusat; Cek Bank BCA Nomor DR 818220

2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana; Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS

Menetapkan barang bukti berupa :Surat Perjanjian peryataan Modal Nomor OOMOA/ATDPB/VIII/2017,tanggal 18 Agustus 2017; Surat Peryertaan Modal Nomor 0001MOA/ATDPB/IX/2017,tanggal 11 September 2017; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn diJakarta Pusat; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn diJakarta Pusat;= Cek Bank BCA Nomor DR 818220

2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana; Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS

sebagaiberikutPasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Perubahan AnggaranDasar mengatur sebagai berikutPerubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh MRapat UmumPemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yangmewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyaihak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh palingsedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Suara yangdikeluarkan dengan sah dalam rapatPasal 75 UU No.1 Tahun 1995 mengatur sebagai berikutKeputusan RUPS

tersebut ;2.Bahwa Majelis Hakim Agung tidak meperhatikan lagibahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh GustiSyaifuddin, SH dk telah melampaui batas waktu yangditentukan dalam undangundang, karena tenggang waktumengajukan/menyatakan Kasasi telah melampaui bataswaktu 14 hari sehingga tidak memenuhi syarat formal,hal ini terobukti dari hal hal sebagai berikut Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor11/Pdt.P/2006/ PN.Trk, yang ditetapkan pada tanggal27 September 2006 tentang Syarat Korum untukmelakukan RUPS

No. 742PK/Pdt/2009tetap yaitu) putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.101/PDT/PT.KT.Smda, tanggal 12 Mei 2008 ;e Bahwa dengan adanya permohonan kasasi terhadappenetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di manahasil RUPS yang telah dilaksanakan telah puladidaftar di Departemen Hukum dan HAM, maka permohonankasasi dipandang sebagai adanya suatu etikat yangtidak baik.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,menurut pendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali

Bahwa berdasarkan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 masajabatan Penggugat dilanjutkan selama setahun terhitungsejak tanggal pelaksanaan RUPS.. Bahwa gaji terakhir yang diterima Penggugat sebesarRp.5.754.892, (terbilang lima juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh duarupiah).. Bahwa sesuai dengan ketentuan umum pada PeraturanPerusahaan PT.

No. 361K/Pdt.Sus/2010Direktur PT BPR Mega Zanur menerangkan "masatugas/jabatan Gunawan Talombo selaku Direktur UtamaBPR Mega Zanur berdasarkan RUPS tanggal 29 Oktober2007 telah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2008 tugasdan masa jabatannya sebagai direksi (DIRUT) BPR MegaZanur tidak diperpanjang lagi dan sesuai keputusanrapat Pemilik, Dewan Komisaris dan Direksi telahditetapkan Sdri Reisyafine A. Wungguli, SE sebagaiPengganti".19.

Bahwa semestinya Tergugat membayar hak hak Penggugatsetelah berakhirnya masa jabatan Penggugat' sesuaidengan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 yaitu' tanggal 29Oktober 2008 akan tetapi Tergugat tidak maumembayarkan hakhak Penggugat sehingga keterlambatanpembayaran tersebut menimbulkan kerugian bagiPenggugat dan sanksi bagi keterlambatan tersebutadalah denda.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah Perjanjian Tambahan / Perjanjian Ikutan / Accesoir nya menjadi Hapus

Pertamina Dana Ventura ("RUPS Luar Biasa PDV"), makaPenggugat memberi tahu pihak pihak lain yang terkait dalamKesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005 mengenai keputusanhasilRUPS Luar Biasa PDV tentang sikap yang ditempuh Penggugatterhadap syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Bltanggal 4 Maret 2005 ;Bahwa dengan bahasa yang jelas dan runtun dalampemberitahuan itu telah dijelaskan kepada semua pihak yangturut serta dalam Kesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005,bahwa Penggugat bersedia ikut dalam

Permintaan Turut Tergugat IV itu) dengan tegasditolak Penggugat karena tidak sesuai atau menyimpang daripersetujuan Komisaris dan keputusan RUPS PDV yang telahdiberikan kepada Penggugat ;Bahwa penolakan Penggugat mengubah Pernyataandan Kesepakatan tanggal 14 Maret 2005 menimbulkan reaksiyang luas dari berbagali kalangan, maupun berbagaikonsekuensi.

No. 1216K/Pdt/2010kesepakatan a quo untuk mendapat persetujuan dari DewanKomisaris dan RUPS PDV.

Namun setelah meneliti lebih rincisyarat dan ketentuan yang diatur dalam KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005, maka Dewan Komisarismaupun RUPS PDV tidak dapat memberi' persetujuan yangdimintakan ;Bahwa alasan yang utama yang mendasari keputusanDewan Komisaris dan RUPS PDV adalah karena KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005 sama sekali tidak memberiperlindungan yang hakiki terhadap upaya pengembalianinvestasi Penggugat.

Kesepakatan a quo dirasakan sangattendensius memprioritaskan penyelamatan BPI daripadapengembalian investasi Penggugat ;Bahwa tidak diberikannya persetujuan oleh DewanKomisaris maupun RUPS PDV a quo telah disampaikan Penggugatkepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, maupun TurutTergugat V ;Bahwa setelah pemberitahuan a quo, maupun setelahlampau waktu tanggal 28 April 2005 yang disyaratkan dalamPokok Pokok Kesepakatan BI tanggal 26 April 2005 sebagaibatas akhir bagi Penggugat untuk memperoleh

Komponen Futaba Nusapersada,sehubungan dengan Surat Pemindahan Hak Atas Sahamtanggal O06 Desember 2004, yang nyatanya telah disetujuioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 28tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh MR. Muh.Hendarmawan, SH. Notaris di Jakarta. Akta mana telahmendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM No.CUM.02.01.1670tanggal 4 Februari 2005.

Frits Hendrik Eman,PhD (Penggugat / Pembanding) kepada Chenny Juliana Lintanguntuk menghadiri RUPS Tahunan yang diadakan oleh PT. KomponenFutuba Nusa Persada ;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) telah menggunakan surat bukti Tl 1= Tll 2 sebagai dasar untuk penyerahan 682 (enam ratusdelapan puluh dua) lembar saham milik Penggugat / Pembandingkepada Tergugat (Terbanding) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

benar telah menerangkan hal yang tercantum dalamakte tersebut dan memenuhi syarat materiil yaitu = tentangkebenaran dari isi keterangan dalam akte dibawah tanganTergebut go m mn ww rn wn en en et ee ee enMenimbang, bahwa sesual fakta yang terungkapdipersidangan baik surat bukti Tl.1 = TIl.2 maupun saksi yangdiajukan oleh Penggugat / Pembanding sebagai berikutMenimbang, bahwa surat bukti Tl 1 = TIl 2 adalah suratyang digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) dalam RUPS

Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) dengan Overseas Central Finance Ltd tertanggal 09 Oktober 2006; 5. 1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. Bumi Asri Prima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.

Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) dengan Overseas CentralFinance Ltd tertanggal 09 Oktober 2006;5 1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. BumiAsri Prima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahandata perseroan PT.

BAPPpada tanggal 7 Mei 2013 ;Bahwabenar pernah terdakwa menerima surat tersebut, akan tetapi setiapkali terdakwa meminta kepada mereka tentang hasil akta RUPS tersebutdiberikan kepada terdakwa untuk terdakwa lihat dan hasil RUPS harusterdakwa tanda tangani mereka tidak pernah memberikan kepada terdakwasampai dengan hari ini terdakwa tidak pernah melihat akta RUPS tersebutyang mereka nyatakan yang kemudian terdakwa ketahui ternyata RUPStersebut pada bulan Juni yang terdakwa tidak pernah tahu ;Bahwa

BAPP Terdakwa serahkan kepada mereka dan terdakwamenjawab kepada mereka terdakwa minta disertakan copy daripada aktayang dinyatakan oleh mereka pada surat yaitu hasil RUPS yang Terdakwapikir dari RUPS bulan April tetapi sampai hari ini mereka tidak pernahmemberikannya Copy atau hasil RUPS tersebut kepada Terdakwa ;49Bahwa karena memang Terdakwa saat itu masih sebagai Direksi saat itu;Bahwa saat itu dokumen masih ada di Notaris ;Bahwa saat ini terdakwa tidak menguasai dokumen tersebut, karena sudahterdakwa

LB PT.BAPP, Surat No.Reff:001/BAPPS/DeKom/III/2013kepada Ibu Atoek Koesmoryantati tertanggal 20 Maret 2013 ( Bukti42 ) ;Undangan RUPS LB PT.BAPP ke2 Surat No.Reff:007/BAPPS/DeKom/IH/2013 kepada Ibu Atoek Koesmoeryantati, PT Buana Asri Prima Pratamatertanggal 02 April 2013, padahal dalam hal ini seharusnya PT Bumi Asri PrimaPratama ( Bukti 43 ) ;Pemberitahuan Ralat Jadwal Undangan RUPS LB PT.BAPP ke2 Surat No.Reff:011/BAPPS/DeKom/IV/2013 kepada Ibu Atoek Koesmoeryantati tertanggal 04April 2013 (

Bumi Asri PrimaPratama (BAPP) dengan OverseasCentral Finance Ltd tertanggal 09Oktober 2006;1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. Bumi AsriPrima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan dataperseroan PT.

Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No. RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Digunakan untuk perkara lain ;5.

No.417 K/Pid.Sus/2014 Direksi wajib menyampaikan RKAP kepada RUPS untukmemperoleh pengesahan.Dengan ketentuan hukum di atas, tegas RKAP suatu aturan yangharus ditaati dan dilaksanakan oleh Direksi BUMN dalam hal iniDireksi PT.MNA.Terdakwa HOTASI D.P NABABAN. Oleh karenaitu setiap perbuatan yang melanggar RKAP merupakan perbuatanmelawan hukum (wederrechtelijk).

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar halhal yangrelevan secara yuridis, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2006 RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Merpati Nusantara Airlines(MNA) menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)Tahun 2006 memuat halhal yang berhubungan dengan rencanapengadaan pesawat.

No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Terdakwa selakuDirektur Utama menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggarankepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;c.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiHal. 67 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014Nusantara Airlines tahun 2006 No.

Selanjutnya berdasarkan hasil RUPS tersebut maka Terdakwa dan Ir.ANUNG NUGROHO pada tanggal 10 September 2008 bertempat di Kantor PT. KTEJalan Soekarno Hatta No.

KTE untuk menghadiri RUPS PT. KPC ;Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepada Direksi PT. KTENo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar Biasa PT. KPC termasuk rencanapenjualan saham 5% milik PT. KTE ;Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT. KTE, hasil RUPS mengangkatAnung Nugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasing selaku Dirut danDirektur PT. KTE, serta berdasarkan perhitungan ekonomi bisnis diputuskanbahwa paling menguntungkan adalah saham 5% milik PT.

Dari pengertian ini, saham5% telah masuk ke dalam ketentuan PerseroanTerbatas (PT) dan mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Terdakwa masuk dalamPT. Kutai Timur Energi setelah PT.

Kutai TimurEnergi diberi saham 5%, Terdakwa dalam melakukankegiatan menjual saham bukan atas inisiatif sendiri,namun atas amanat RUPS, karena saham 5% telahmasuk ke dalam ketentuan Perseroan Terbatas (PT)dan mekanisme RUPS, maka ketentuan kauanganNegara dan ketentuan Perbendaharaan Negara tidakbisa diberlakukan, sehingga hasil penjualan dikelolasendiri menurut amanat RUPS, sehingga MajelisHakim berpendapat tidak ada ketentuan hukum yangdilanggar oleh Terdakwa selaku Direktur PT.

SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa bangunan Resort PT. SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI yangterobuat dari batu karang adalah Cottage, Gazebo, Shower, Dapur LampuTaman, Plank Merk dan Selokan Penahan Gelombang ;Bahwa sebelum dibangun Resort PT.

SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan Resort PT.SWARNADWIPA WISATA MANDIRI adalah terdakwa selaku DirekturUtama ; Bahwa saksi ada mengirim 4 orang tukang dari Riau dan 3 buah kano keResort PT.

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UU dalam anggaran dasar (Pasal 1 angka 4),sehingga RUPS menyangkut segala sesuatu sepanjang tidakdiserahkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;b.

SUWARNADWIPA WISATAMANDIRI menjadi tanggungjawab pribadi, apabila : tindakan yangdilakukan melampaui batas kewenangan yang diberikan dan / atauditetapbkan oleh RUPS, selaku Direktur Utama tidak mengindahkanperingatan yang telah disampaikan secara lisan maupun tulisan olehDewan Komisaris maupun RUPS, dan Direktur Utama tidak pernahmempertanggungjawabkannya melalui RUPS, sehinggapertanggungjawaban pidana menjadi tanggungjawab pribadi terdakwaselaku Direktur Utama ; Bahwa secara normatif (pasal 3 ayat

SUWARNADWIPA WISATAMANDIRI tidak pernah melakukan RUPS ; Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama Resort PT. SUWARNADWIPAWISATA tidak tahu konsep apa yang akan dibangun ; Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. SUWARNADWIPA WISATAtahu) menggunakan batu karang tidak boleh, dan terdakwa pernahmengingatkan kepada Hendri Long agar pembangunan tidak menggunakanbatu kartang; Bahwa pembangunan Resort PT.

Bahwa dalam RUPS tersebut Tergugat I (Richard Sjah) mengakusebagai Komisaris Utama dan Tergugat IT (Franklin Sjah) sebagaiDirektur, padahal berdasarkan Akta Notaris Sitti Marjami Soepangat,S.H., Nomor 132 tanggal 31 Oktober 1980 yang diangkat sebagaiPengurus PT. Aryah Indoflex Ltd. adalah Anthony Martin Sjah sebagaiDirektur Utama, Stephen Sjah sebagai Direktur dan Richard Sjahsebagai Komisaris;2. Barulah dengan Akta Notaris Sitti Marjami Soepangat, SH.

Katimbar Asbestos Cement Ltd. ini belum mendapatpengakuan, sehingga RUPS diselenggarakan denganmengatasnamakan PT. Aryah Indoflex Ltd.;4. Bahwa oleh karena RUPS diselenggarakan dengan mengatasnamakanPT. Aryah Indoflex Ltd., maka harus diikuti Soepangat, S.H., Nomor132 tanggal 31 Oktober 1980 tersebut di atas;5. Bahwa dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar PT. tersebutditentukan bahwa penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Direksi atauberdasarkan surat dari Komisaris;6. Bahwa i.c.

RUPS diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat IT (TermohonKasasi I dan Termohon Kasasi II) yang tidak mempunyai kapasitasuntuk menyelenggarakan RUPS tersebut karenanya Tergugat I danTergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan RUPStersebut batal demi hukum...;Catatan:Berdasarkan Akta Berita Acara PT. Aryah Indoflex Ltd., tanggal 31 Oktober1980 Nomor 132 yang dibuat di hadapan Ny.

Ibnu Sutowo sebagaiKomisaris Utama dan mengangkat sebagai pengganti: Anthony MartinSjah sebagai Direktur Utama, Stephen Sjah sebagai Direktur dan Richardsebagai Komisaris;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa:1) Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I tidak mempunyai kapasitasuntuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta BeritaAcara Rapat PT. Aryah Indoflex Nomor 21 tanggal 19 Desember 1996yang dibuat di hadapan Ny.

Sitti Marjami Soepangat, S.H. yang memuat RUPS adalahbatal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1968 K/Pdt/2004 tanggal 19 Desember 2005 jo. Putusan PengadilanTinggi Jakarta Nomor 278/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 25 September 2003jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 194/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Ut. tanggal 3 Februari 2003 (vide bukti P10) sebagaimana telahdikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Juni 2009 Nomor469 PK/ Pdt/2008;c.

(Tergugat V);Pada tanggal 28 oktober 2000 sebagaimana telah dibuat dan di terbitkanAkta Berita Acara Rapat tertanggal 30 oktober 2000 telah berdasar hukumdan sah secara hukum;Penggugat dalam positanya Nomer 22 juga menyatakan bahwa RUPS dilakukan di hadapan Notaris bilamana RUPS hasil dalam berita acara rapattidak terdapat Nomor aktanya maka bertentangan dengan undangundangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tertulis;pahwa awal akta atau kepala akta atau kepala akta harus memuat NomorAKA

Bahwa kemudian, terjadinya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenegaskan terjadinya perubahan direksi dari Haji Teuku Hardy Syahmenjadi Termohon Kasasi 1 dan menegaskan pula bahwa TermohonKasasi 1 merupakan pemilik saham sebanyak 450 (empat ratus lima puluh)saham adalah RUPS yang fiktif dan didasarkan atas perbuatan yang tidakdibenarkan secara hukum, hal ini dikarenakan RUPS yang dilaksanakantelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) AD/ART PTBalilysta Karyauthama yang menegaskan bahwa

RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan olehPerseroan.

Dengan demikian, acara rapat PI BalilystaKaryauthama tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.Dengan demikian RUPS yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi 1merupakan RUPS yang cacat hukum dan bertentangan denganAD/ART sehingga secara hukum RUPS tersebut adalah batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa perbuatan Termohon Kasasi 5 yang mengesahkan acara rapatPT Balilysta Karyauthama tertanggal 13 Januari 2001 padahal telahmengetahui atau setidaktidaknya memahami bahwa

RUPS tersebutbaru dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 60% (enam puluhpersen) pemegang saham, namun atas dasar bertentangan dengansumpah jabatan dan bertentangan hukum Termohon Kasasi 5 telahmengesahkan RUPS yang cacat hukum tersebut;Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 5 telahbertentangan dengan kewajiban hukum Termohon Kasasi 5 danmencederai hak subjektif yang mengakibatkan kerugian kepada PemohonKasasi, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawanhukum

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta No.38) ;Bahwa "Berita Acara RUPS" (yang di Notariatkan dalam Akta No. 38)PT.

kekeliruan yang terjadi untuk mendapatkankeuntungan dari kekeliruan tersebut ;Bahwa sehubungan dengan terjadinya kesalahan baik pada "BeritaAcara RUPS" dan Akta No. 38, Penggugat telah menyampaikanHal. 5 dari 40 hal.

No 20 K/Pdt/2010permintaan tertulis kepada Tergugat IV (Notaris Hestyani Hassan, SH,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.Namun permintaan Penggugat kepada Tergugat IV, sama sekali tidakdiperhatikan ;Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 38, secara hukum belumpernah diterbitkan karena salah satu syarat mutlak yang harns dipenuhi yaitutanda tangan Penggugat di "Berita Acara RUPS" dan di "minuta Akta 38"belum dilaksanakan Maka dengan demikian pula, AktaAkta berikutnya (AktaNo. 39

P4/5) ;Ringkasan pasalpasal dalam Akta adalah :Bahwa telah terjadi RUPS PT Indokarya Gemasakti untuk pengalihansaham PT Indokarya Gemasakti (Penggugat) sebanyak 21.250 (duapuluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham ke PT SumberPotensi Selaras dan sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh)lembar saham milik Rusli Sugianto di alihkan ke Ir.

No 20 K/Pdt/2010 Bahwa paska RUPS tanggal 29 Maret 2006 (Akta No. 38 dan No.39), tidak ada perubahan pada susunan Komisaris, Direksi ataupemegang saham PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Pemohon untuk memanggil sendiri dan atau menyeleranggarakan RUPS LB atas PT.

INDOKING ANEKA AGAR AGAR INDUSTRI dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebagai berikut :

Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (vide PertimbanganHalaman 28 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (Vide Bukti P.Int8) yangmengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dariPT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selakupemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidakmasuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon)tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT.

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTP! adalah RUPS yang dihadiri olehPT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham diPT. CTPI;1.4.

MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPIyang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNCTbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yangberwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalamperkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPIdimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 %saham di PT. CTPI;Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NomorW10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT.

Komisi Rp.111.734.400, (Seratus sebelas juta tujuh ratus tigapuluh empat ribu empat ratus rupiah);Total Sebesar Rp. 289.336.000, (dua ratus delapan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);setiap bulan sampai dengan Tergugat membayar lunas dan Penggugatresmi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS yang sah.Bahwa oleh karenanya, Tergugat haruslah dihukum untuk membayarganti rugi berupa Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesarRp.289.336.000, (dua ratus delapan puluh Sembilan juta

tiga ratus tigapuluh enam ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Agustus 2017sampai dengan Tergugat membayar lunas dan Penggugat resmidiberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS yang sah.Bahwa selain kerugian Materiil tersebut diatas, Penggugat jugamengalami kerugian Imateriil berupa:13.1 Waktu, tenaga, dan pikiran yang Penggugat keluarkan untukmasalah ini, yang apabila diperhitungkan tidak kurang dariRp.1.000.000.000, (Satu miliar rupiah);13.2 Bahwa selama Penggugat Menjabat sebagai Direktur diTergugat

bulan Agustus 2017 adalahperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.Menyatakan Perjanjian Bersama tertanggal 19 Maret 2018 tidak sah, bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum.Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa Kerugian Materiilkepada Penggugat sebesar Rp.289.336.000, (dua ratus delapan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulan terhitungsejak Agustus 2017 sampai dengan Tergugat membayar lunas danPenggugat resmi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 96 (1) UUPT, ketentuan besarnya gaji dantunjangan anggota direksi ditentukan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Akan tetapi, Pasal 96 (1) UUPT tidak menyebutkanbahwa seoarang karyawan yang memiliki jabatan direktur yang telahmenerima gaji dan tunjangan (seperti status yang dimiliki olehPenggugat sebagaimana dijelaskan di bawah ini) juga harus menerimagaji dan tunjangan terpisah sebagai direktur.b.

Bahwa tidak ada keputusan RUPS Tergugat yang secara khususmenentukan gaji dan tunjangan bagi Penggugat sebagai Direkturkarena Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat telah menerima gajibulanan, tunjangan dan komisi sesuai dengan Surat Penawaran Kerjatertanggal 8 April 2016 (Surat Penawaran Kerja Bukti T10).Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Kerja, Penggugat awalnyadirekrut sebagai Direktur Kegiatan Penjualan.013B.Sales.Cisco yangkemudian Penggugat diangkat sebagai Direktur oleh Tergugat dengangaji

Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 mengaturbahwa semua kewenangan dan hak Direksi, Dewan Komisaris, ParaPemegang Saham dan RUPS dari PERUSAHAAN YANG DISERAHKAN KEPEMERINTAH RI atau yang disebut Asset Dalam Restrukturisasi beralin keBPPN, karena kewenangan BPPN seperti diatur di Pasal 40 PP No. 17 Tahun1999 berlaku juga untuk ASSETS DALAM RESTRUKTURISASI (linat Pasal 14PP No. 7 Tahun 1999).Jadi berdasarkan Pasal 14 (b) jo.

KBDIREKSI, KOMISARIS, PARA PEMEGANG SAHAM dan RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) dari perusahaan yang diserahkan kepemerintah atau Assets Dalam Restrukturisasi SUDAH TIDAKBERWENANG DAN TIDAK BERHAK melaksanakan seluruhhak/kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham danhak/kewenangan RUPS, sehingga Anggaran Dasar Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 sepanjang menyangkut hakdan kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS telahdigantikan oleh PP No. 17 Tahun 1999.Bahwa selanjutnya

DIWAKILI OLEH BPPN.Padahal :"ASSETS DALAM RESTRUKTURISASI" (yaitu Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4) yang sudah menjadimilik Negara sudah tidak boleh dibebani atau dijamin dengan syaratbaru dan walaupun hendak membuat perjanjian hutang baru danjaminan baru maka Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 HARUS DIWAKILI OLEH PEMERINTAH RI (BPPN)".Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 mengatur bahwasegala hak dan kewenangan Direksi, Komisaris Pemegang Sahamdan RUPS

Pasal 40 PP No.17/1999, semua hak dan wewenang Direksi, Komisaris, PemegangSaham dan RUPS dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 pada waktu itu telah beralih kepada BPPN.AKIBAT HUKUMNYA :BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM semuaperjanjian hutang dan jaminanjaminan yang hanya ditandatanganioleh Direksi dan Komisaris Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3maupun jaminan atas harta Penggugat 4 yang dibuat tanpa tandatangan Direksi Penggugat 4 PADA WAKTU Penggugat 1, Penggugat2,

Bank Pembangunan DaerahIstimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaantertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunandan RUPS lainnya. Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

pemberhentian dengan hormat Tuan Mirza Tabranidari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank5 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Jamildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT BankAceh ; 6 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Husaini Ismaildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank7 Menyetujui besarnya pembagian keuntungan jasa produksi akanditentukan oleh Gubernur Aceh selaku Pemegang SahamPengendali;Bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukan RUPS

Bank PembangunanDaerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegangkekuasaan tertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atasRUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Acehmenyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnyapada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.