kredit tersebut telah dilunasi olehPenggugat, maka seperdua (1/2) bagian dari utang bersama yang menjaditanggungan Tergugat, harus diserahkan kepada Penggugat secara suka rela;Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon sita jaminan atas objekperkara posita point 4.1 dan 4.2 dan terkait permohonan tersebut MahkamahSyar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa selama prosespemeriksaan indikasi alasan sita yaitu dipindah tangankan kepada kepihak laintidak ada, maka dalam putusan ini, berdasarkan ex oficio

benar, sepanjangmenyangkut subjek hukum, tidak ada perbedaan di antara orangperseorangan dengan korporasi, artinya kepada keduanya dapatdijatuhi tuntutan secara pidana ;Hal yang berbeda di antara subjek hukum orang perseorangandengan korporasi dalam UU Tipikor adalah pertanggungjawabanpidana oleh korporasi yang diatur secara khusus dalam Pasal 20ayat (1) (7) meliputi : korporasi sebagai subjek hukum, dasarklasifikasi, persona standi in judicio (legal standing), domisili,kewenangan Hakim secara ex oficio

penyimpangan dalampengelolaan dana Bantuan LangsungMasyarakat ( BLM ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat ( PNPM)Mandiri Pedesaan untuk kegiatanSimpan Pinjam Khusus Perempuan( SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPk)Kecamatan Bansari;e Bahwa tahun 2002 akhir saksi diangkatsebagai Kasi PMD (Pemberdayaan47Masyarakat Desa) sampai dengansekarang;e Bahwa kapasitas saksi adalah sebagaiPJOK (Penanggung Jawab OperasionalKegiatan) tingkat kecamatan atas dasarsurat Keputusan Bupati Temanggung haltersebut secara Ex Oficio

Oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi Medan secara ex Oficio selama 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan PenetapanNomor : TAP/34/PMTI/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.Hal.1 dari 51 hal. Putusan Nomor 39K/PMTI/BDG/AD/VI/20206.

pada Posita dan Petitum gugatan para Penggugatyang demikian, maka terbukti para Penggugat mengarah pada kinerjaTergugat Il, sehingga penilaian terhadap keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Badan atau Pejabat TataHalaman 17 dari 58Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OlmUsaha Negara, yang berwujud sertipikat hak milik atas tanah,merupakan kewenangan absolut dari Lembaga Peradilan Tata UsahaNegara, bukan Lembaga Peradilan Umum/Hukum Perdata, sehinggasecara ex oficio

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa jabatan saksi pada tahun 2009sebagai jabatan sebagai Sekda Acehsecara ex oficio ditunjuk menjadiKomisaris Utama PT. Bank BPD Acehsejak Tahun 2006 s/d Januari 2011,berdasarkan SK Gubernur;e Bahwa tugas saksi selaku KomisarisUtama PT. Bank Aceh adalahmengawasi jalannya operasional bankyang dilakukan oleh Direksi agarberjalan secara tertib, baik dan lancar,telapi tidak boleh mencampurioperasional bank.

Bank BPD Aceh, karenaSekda secara ex oficio adalah KomisarisUtama Bank Aceh. Tentang adanyakredit berasalah di Aceh Utara saksitahu tetapi secara umum, karenamemang kenyataannya kredit tersebutmacet, namun selanjutnya bagaimanasaksi tidak tahu;Bahwa yang saksi ketahui apabila adakredit bermasalah dan sampai terjadimacet di PT.

Putusan Nomor 1184/Padt.G/2019/PA.CkrMenimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta dalampersidangan dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalampengasuhan Penggugat, maka Hakim secara ex oficio dapat menetapkannafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti surat yangditandai dengan Bukti T.4 dan T.5 yang tidak ada bantahan maka terbuktiselama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anakyang bernama

Badan Musyawarah (Bamus)Pimpinan Bamus ex oficio adalah pimpinan DPRD Kab. Jeneponto,dengan anggota sekitar 11 orang.d. Badan Anggaran (Banggar)Pimpinan Bamus ex oficio adalah pimpinan DPRD Kab. Jeneponto,dengan anggota sekitar 11 orang.e. Badan legeslasi (Baleg)Ketua Baleg H. ISNAAD IBRAHIM LONTANG, SH, dengan anggotasekitar 8 orangf. Badan Kehormatan69Ketua Badan Kehormatan H.

Bahwa Kekeliruan Majelis Hakim dimaksud adalah terpaku dan kaku sehinggaseluruhnya mepedomani dan meyakini serta menggunakan keterangan saksi dariKantor Badan Pertanahan yang dipanggil secara ex oficio bernama MuhammadAbdullah SST,yang memberiketerangan ik dipersidangan maupun padapemeriksaan setempat sangat bertolak belakang dengan penjelasannya pada saatMediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utarasebelumnya.Majelis hakim tidak menganalisa serta mempertimbangkan mengapasaat

Penggugat rekonpensi telah melakukan transaksiunutk pembelian emas seberat 159,4 gram dan 646,24 gram;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitumketujuh gugatan Penggugat rekonpensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan danoleh karena harta bergerak tersebut adalah merupakan harta gono gini makaharus dibagi 2 (dua) antara Pengugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta adalahharta bersama yang harus dibagi maka Majelis secara Ex Oficio

UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991;Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon Konvensi telahberalasan hukum, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa kendatipun Termohon Konvensi tidak menuntutnafkah iddah dan mutah terhadap Pemohon Konvensi, namun Majelis Hakimkarena jabatannya secara ex oficio

Bahwa atas dasar surat penawaran dari terdakwa selaku PT CLP tanggal 4September 2012 tersebut saksi Wawan Indrawan selaku Kepala Divisi UmumBank BJB yang secara ex oficio sebagai ketua panitia pengadaan tanah danatau bangunan diperintahkan direksi untuk mengirim undangan kepadaTriWiyasa sebagai direktur CLP selaku marketing pembangunan gedung TTower untuk melakukan presentasi di hadapan direksiPT BJB bertempat diruang rapat dereksi bank bjb lantai 2 kantor pusat jalan Naripan no. 1214Bandung pada

Jika BJB membeli paling banyak dari strata title tersebut adalah hargaterendah yang diberikan pada pembeli yang lain;Dan karenanya direksi merekomendasikan pada saksi Wawan Indrawansebagai kepala divisi unum yang secara ex oficio sebagai ketua tim panitiapengadaan tanah dan atau bangunan untuk menindaklanjuti penawaran/presentasi dari terdakwa Tri Wiyasa tersebut ;15.Bahwa saat pengajuan penawaran, pembangunan/kepemilikan gedung stratatitle atau rumah susun non hunian berupa gedung/kantor tanggal

title / Rumah Susun non Hunian berupa kantoryang berlokasi di jalan Gator Subroto kapling nomor 93 Jakarta Selatantertanggal 4 September 2012 nomor. 075/CLPBJB/IX/2012 kepada dereksiPT.BJB di Bandung;akan tetapi pada saat penawaran tersebut terdakwa hanyamenunjukan surat kuasa tanggal 29 Agustus 2012 dari PT SA kepada PT clptersebut;Bahwa atas dasar surat penawaran dari terdakwa selaku PT CLP tanggal4 September 2012 tersebut saksi Wawan Indrawan selaku Kepala Divisi UmumBank BJB yang secara ex oficio

Jika BJB membeli paling banyak dari strata title tersebut adalah hargaterrendah yang diberikan pada pembeli yang lain;Dan karenanya direksi merekomendasikan pada saksi Wawan Indrawan sebagaikepala divisi unum yang secara ex oficio sebagai ketua tim panitia pengadaantanah dan atau bangunan untuk menindaklanjuti penawaran/ presentasi dariterdakwa Tri Wiyasa tersebutBahwa saat pengajuan penawaran, pembangunan/kepemilikan gedungstrata title atau rumah susun non hunian berupa gedung/kantor tanggal 4september

terungkap dipersidangan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan suratkeputusan pimpinan DPRD No. 72 A yang dijadikan objek penuntutanoleh Jaksa Penuntut Umum tidak dibuat berdasarkan perencanaan yangsistematis dan terorganisir dalam merugikan keuangan Negara.Disamping itu, menurut audit BPK pada tahun anggaran 2002 tidakditemukan kerugian Negara.Disamping itu pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkanperaturan perundangundangan adalah tanggung jawaban KepalaDaerah (Eksekutif) secara ex oficio

pengaruh terhadap masyarakatdan Terdakwa sebagai penasihat pada Organisasi Kemasyarakatan ForumBetawi Rempug; Bahwa saksi mengetahui tentang perluasan waduk Rawa Babon sesuaiKepres No. 55 tahun 1993 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Agraria No. tahun 1994 yang mengatur tentang sikap Instansi Pemerintah yangmemelihara tanah untuk kepentingan umum dibantu oleh P2T. yanganggotaanggotanya dari Unitunit Insatnsi yang berkaitan denganpengadaan tanah, misalnya BPN yang kegiatannya dimulai tahun 2006,secara ex oficio

Bahwa sehubungan dengan adanya perlawanan dari pihak ke III(tiga) mengenai sengketa kepemilikan berdasarkan undangundang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undangundang No.3 tahun2006, tentang Peradilan Agama, pasal 50 ayat (1), memberikanbatasan yakni dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa laindalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khususmengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu olehpengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, dengan demikiansecara Ex Oficio

Ancol TerangMetal Printing Industn, berkedudukan di Jakarta Utara) ;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam CV Pasific Harvest, PenggugatRekonvensi I Tergugat Konvensi ( Aminoto ) adalah sebagai Pesero Kerja/PeseroAkti/Pesero Komplementer adalah menjadi pengurus Persekutuan, mengelola usahasecara aktif dan Penggugat Rekonvensi IW/Tergugat Konvensi Il ( Sunamo) adalahsebagai Pesero PasiffPesero Komanditer, maka secara ex oficio majelis hakimberpendapat bahwa tidak seharusnya Penggugat Rekonvensi lV

mempertimbangkansemua data yuridis yang berkaitan dengan akan diterbitkannyaSertipikat sesuai dengan asas Clear and Clean;Bahwa bukti T.III.22, membuktikan bahwa, Akte jual beli dari MariaDhone Soko (Tergugat Terbanding Termohon Kasasi ) kepadaDominikus Mau (Tergugat Il Terbanding II Termohon Kasasi Il)Nomor: 67/PPAT/04/09/08/031A/2004, tanggal 8 Agustus 2004,Tergugat III Terbanding IIl Termohon Kasasi III telah lalai dalammeneliti berkas pengajuan, karena sebelum akta dibuat PPAT dalamhal ini secara Ex Oficio

Pkr. 37/G/2016/PTUN.PLKdictum Kedua Keputusan pada huruf (c) yaitu : Menyelesaikan sengketayang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan, akan tetapi TimPengawas Pilkades tersebut dalam melaksanakan ketentuan ini, tidakpernah melakukan pengambilan Keputusan untuk menyelesaikan sengketamelainkan hanya membuat hasil pertemuan rapat rapat atas keberatanCalon Kepala Desa nomor urut 1 (satu) atas nama Armin Didin, hal inidisebabkan instrumen hukum rekruitmen yang menduduki unsur KetuaTim bukan dari ex oficio

peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aquo etbono)Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut,Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Gugatan Kabur/ tidak jelas/ Obscuur Libel :Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2016/PN.Spn.Para Pihak Intervensi adalah pihak yang tidak berada kapasitasnya untukmengajukan gugatan intervensi karena tidak berada pada posisinya untukmengajukan (Legal Standi Ex Oficio

Bahwa Saksi1 sejak tanggal 26 Oktober 2017berdasarkan Sprint Kadiswatpersau NomorSprint/355/X/2017 dan secara ex oficio Saksi jugamenjabat sebagai Bendahara BP TWP INI AUmenggantikan Bendahara BP TWP TNI AU yang lamayaitu Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi4).3.