Ditemukan 1781 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri agama ri Keputusan menteri kehutanan ri 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Aminudin vs menteri keuangan ri; Suwandy vs menteri keuangan ri; Jonatan Dkk vs menteri perhubungan ri; Pemerintah ri cq. presiden ri cq. menteri dalam negeri cq. gubernur sulawesi utara cq. bupati kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro) cq. panitia pengadaan tanah untuk pembuatan pelabuhan udara (bandar udara) siau Dk. vs hengki halim; Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2004 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3595K/PDT/2001
Tanggal 29 Nopember 2004 — Yayasan Pendidikan Cendana; Nyonya Halimah; Tuan Heldi; Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur KDH TK.I Riau cq. Walikotamadya KDH. Cq. Camat Rumbai
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yayasan Pendidikan Cendana; Nyonya Halimah; Tuan Heldi; Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur KDH TK.I Riau cq. Walikotamadya KDH. Cq. Camat Rumbai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-07-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Juli 2012 — Pemerintah RI. Cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI. Cq PT. Pertamina (Persero) Cq. Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, dk.
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI. Cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI. Cq PT. Pertamina (Persero) Cq. Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, dk.
    GUGATAN ERROR IN PERSONAPenggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada :Pemerintah RI cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI cq. PTPERTAMINA (PERSERO) cq. PT Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, yangberalamat di Jalan Lirik Komperta OEP Jambi Kenali Asam Atas Kota Jambisebagai Tergugat ;Bahwa badan hukum PT Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi tidak pernahada di Indonesia, kecuali jika badan hukum itu dibentuk dan disahkan sendirioleh Penggugat.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 795/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat:
TN JEFFRY KURNIAWAN
Tergugat:
PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR BANTEN CQ BUPATI KEPALA DAERAH TK II TANGERANG CS
51 — 28
  • Penggugat:
    TN JEFFRY KURNIAWAN
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR BANTEN CQ BUPATI KEPALA DAERAH TK II TANGERANG CS
    .+86 TERGUGAT I;PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNURBANTEN cq. BUPATI KEPALA DAERAH Tk II TANGERANGcq. CAMAT KECAMATAN CISAUK, beralamat di KantorKecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.IDEDEN SYUQRON,SH.MH., AMALIYAH, SH.MH dan SUPRIYANTI, SH., ParaAdvokat dari Law Firm SYUQRON & PARTNERS Advokat,Mediator, Korator & Pengurus, berkantor di JI.
    TERGUGAT V ;PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALAKANTOR WILAYAH PERTANAHAN BANTEN cq. KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,beralamat di Jalan H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-01-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2907 K/Pdt/2009
Tanggal 19 Januari 2012 — PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
    Dan pula terhadap pelelangan oleh Tergugat Vtidak didasarkan adanya Surat Keterangan Tanah yaitu HGB No.2164 atasnama Tergugat Il yang dikuasai oleh Penggugat, karena itu pelelangan telahmenyalahi ketentuan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi : PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJENKEKAYAAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-05-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Oktober 2020 — PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
259 — 113
  • PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-06-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2391 K/Pdt/2013
Tanggal 5 Juni 2014 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH cq. WALI KOTA BANDA ACEH VS 1. TJUT SURYATI,S.H., dkk. dan PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI ACEH, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Panglima Nyak Makam, Lampinenung, Kota Banda Aceh
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAMSUL KAHAR dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH cq. WALI KOTA BANDA ACEH tersebut;
    PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH cq. WALI KOTA BANDA ACEH VS 1. TJUT SURYATI,S.H., dkk. dan PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI ACEH, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Panglima Nyak Makam, Lampinenung, Kota Banda Aceh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2020 — DELTAGRO MULIA SEJATI
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
255 — 108
  • DELTAGRO MULIA SEJATI
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-11-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Maret 2018 — BHD
Tergugat:
1.PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL
2.PEMERINTAH RI Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
280 — 206
  • BHD
    Tergugat:
    1.PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL
    2.PEMERINTAH RI Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 19-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 101/PDT/2018/PT MND
Tanggal 1 Oktober 2018 — KURON
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menteri Badan Usaha Miilik Negara
33 — 16
  • KURON
    Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menteri Badan Usaha Miilik Negara
    ., berdasarkan surat kuasa khususNomor 22/SK.SM/07.2017 tanggal 11 Juli 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1272017NO.REG. 488/SK/2017 ;Sebagai TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI;PEMERINTAH RI CQ MENTERI BADAN USAHA MIILIK NEGARA(BUMN) CO PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KC MANADO, yangberkedudukan di Jalan Wolter Monginsindi Nomor: 56 Kota Manado.95115 ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: CIKOHADIANTONO, S.H., RACHEL
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2019 — DIGITAL MONEY INDONESIA
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
193 — 104
  • DIGITAL MONEY INDONESIA
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-03-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3022 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Maret 2011 — DJUNAIDI, SH, ;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN BOGOR Cq. KEPALA SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KABUPATEN BOGOR,
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DJUNAIDI, SH, ;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN BOGOR Cq. KEPALA SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KABUPATEN BOGOR,
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 25-11-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
Udin Sunaryo
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
27 — 5
  • Penggugat:
    Udin Sunaryo
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 05-11-2012 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 72/PDT.G/2012/PN.KTG
Tanggal 5 September 2013 — Penggugat:
ULYANI MOKODOMPIT, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI, Cq PEMERINTAH PROVINSI SULUT, Cq PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, DKK
63 — 5
  • Penggugat:
    ULYANI MOKODOMPIT, DKK
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI, Cq PEMERINTAH PROVINSI SULUT, Cq PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2002 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3593K/PDT/1998
Tanggal 8 Oktober 2002 — Pemerintah RI Cq Menteri Pertambangan Dan Energi Cq. PN. Pertamina Pusat Jakarta Cq. Pertamina Daerah Kalimantan Unit Pengolahan IV Balikpapan; Sareh Mudjajin; Pemerintah RI. Cq. Menteri Tenaga Kerja RI. Cq. Depnaker RI. Cq. Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Selaku Ketua PTK Migas Cq. Depnaker Wilayah Kaltim Cq. Depnaker Daerah TK.II Balikpapan
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI Cq Menteri Pertambangan Dan Energi Cq. PN. Pertamina Pusat Jakarta Cq. Pertamina Daerah Kalimantan Unit Pengolahan IV Balikpapan; Sareh Mudjajin; Pemerintah RI. Cq. Menteri Tenaga Kerja RI. Cq. Depnaker RI. Cq. Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Selaku Ketua PTK Migas Cq. Depnaker Wilayah Kaltim Cq. Depnaker Daerah TK.II Balikpapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-08-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1770 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT VS EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., DK
100 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT VS EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., DK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA VS Dg. ENGONA binti MAKKA, DKK
118 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA, tersebut;
    PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA VS Dg. ENGONA binti MAKKA, DKK
    NegeriMakassar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa dasarkepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa telah didasarkan pada putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PEMERINTAH
    RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKANNASIONALBPPN cg PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)PTPPA, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 642/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 4 April 2019 — Perusahaan Umum Listrik Negara dan Pemerintah RI cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN
330 — 318
  • Perusahaan Umum Listrik NegaradanPemerintah RI cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3428 K/Pdt/2017
Tanggal 24 Juli 2018 — JOHAN ALI, dkk VS PEMERINTAH RI., cq., MENTERI DALAM NEGERI cq., GUBERNUR ACEH cq., WALIKOTA BANDA ACEH, dk
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHAN ALI, dkk VS PEMERINTAH RI., cq., MENTERI DALAM NEGERI cq., GUBERNUR ACEH cq., WALIKOTA BANDA ACEH, dk
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pwr
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat:
Wahyu Purwaningsih
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq.Gubernur Jawa Tengah Cq. Bupati Purworejo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
59 — 13
  • Penggugat:
    Wahyu Purwaningsih
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq.Gubernur Jawa Tengah Cq. Bupati Purworejo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PDT/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — KARMAN PRIYANTO, ;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR UTAMA PT. BRI PERSERO (Tbk) di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BRI PERSERO (Tbk), dkk
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARMAN PRIYANTO, ;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR UTAMA PT. BRI PERSERO (Tbk) di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BRI PERSERO (Tbk), dkk
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq.DIREKTUR UTAMA PT. BRI PERSERO (Tbk) di JAKARTACq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BRI PERSERO(Tbk), berkedudukan di Jalan Putri Hijau No. 2 Medan;2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq.DIREKTUR UTAMA PT. BRI PERSERO (Tbk) di JAKARTACq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BRI PERSERO(Tbk) Cq. PIMPINAN CABANG PT. BRI PERSERO (Tbk),berkedudukan di Jalan Sudirman No. 49/51 Binjai;3. TERIDAH TORONG, bertempat tinggal di Jalan SedapMalam No. 9, Kelurahan PB.