Ditemukan 1413 data
8 — 0
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islamdan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Bidayatul Mujtahid II :cua bE UL sce y ob sly gUelullArtinya : Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai dengan alasan keresahanmenurut Imam Malik, apabila Terbukti ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio
17 — 7
permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasanperceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya makaPermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex oficio
17 — 4
No. 52/Pdt.G/2011/PA.Trkwe eee cree Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakimsecara ex oficio dapat menentukan besarnya mutah dannafkah iddah tanpa harus diminta oleh pihak isteri,sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlumenetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar mutah dannafkah iddah tersebut kepada Termohon;slaiaialehaetaie Mempedomani Firman Alloh SWT Surat Al Bagarahayat 141:a> Sgj,20IL lis clstUbol,Artinya:Kepada wanita
11 — 2
anatut thalibin juz V halaman 3 yang berbunyisebagai berikut :Artinya : Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidakmampuan suamimemenuhi hak isterinya, walaupun dengan latar belakang ia tidakmencintainya atau isteri tidak menjaga kehormatannya atau burukakhlaknya ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009,majelis secara ex oficio
13 — 4
oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR maka majelishakim secara ex officio memerintahkan penggugat untuk mengucapkansumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugatdalam surat gugatanya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah suplitoiryang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, dalam pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwasumpah suplitoor ini diperintahkan hakim karena jabatanya (ex oficio
21 — 8
securiti dengan penghasilan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratusribu rupiah) setiap bulan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti, maka secara ex oficio
Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti, maka secara ex oficio
15 — 7
telahdilalaikan oleh Tergugat dan lagi pula adanya sikap Penggugat yang telah Nusyuzterhadap Tergugat (suaminya) sebagai yang telah dipertimbangkan dalam perkarakonvensi, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkansebagai dimaksud pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menunjuk ayat (5)dan menunjuk kernbali ayat (4 a dan b) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa, kendatipun halhal yang berkaitan erat dengan nafkah bagiseorang isteri yang Nusyuz, namun terdapat hal yang secara ex oficio
mengenang mantan suaminya tersebut sehingga untuk itu harusditetapkan bahwa mut'ah bagi mantan isterinya dalam hal ini Penggugat, berbentukemas 23 karat dengan berat 50 gram, sehingga gugatan Penggugat berbentuk BTNtersebut harus dikesampingkan.Menimbang bahwa sedangkan biaya pemeliharaan anak, kendatipun tidakdimuat dalam posita gugat akan tetapi terungkap dalam petitumnya, hal tersebuttidak menyebabkan gugatan Penggugat tersebut illosoir, sebab meskipun hal tersebuttidak digugat namun secara ex oficio
9 — 0
anak yang bernama ANAK, lahir di Karawang tanggal 22 Juni2012 adalah anak dari Pemohon (PEMOHON ) dan Pemohon Il (PEMOHONll).Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah dinyatakansebagai anak dari Pemohon dan Pemohon Il maka sesuai ketentuan Pasal103 ayat (8) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapatdijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Karawang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anakdimaksud, oleh karenanya secara ex oficio
8 — 1
permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasanperceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya makaPermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex oficio
11 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan Replik Pemohon serta berdasarpasal 41 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 secara ex oficio Pengadilan menghukumPemohon untuk membayar nafkahnafkah dan mutah yang akan ditentukan sebagaimanadalam amar putusan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 tahun 2009
10 — 1
Nomor.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islamgugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain Sughra;Menimbang, bahwa secara ex oficio sesuai ketentuan pasal 84 (2) UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor. 03 tahun2006 Jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,, makaMajelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untukmengirimkan salinan putusan kepada
11 — 3
berupaya merukunkan keduanya tetapi tidakberhasil, dan terhadap keterangan saksisaksi tersebut Majelis Hakim menilalbahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan sertamenguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksidalam perkara ini;Menimbang, bahwa halhal selain pokok perkara disampaikan dalammediasi bukan dalam jawaban, sehingga Majelis Hakim tidakmempertimbangkannya kecuali secara ex oficio
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihakbenar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberiizin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depansidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan berkekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa secara ex oficio Majelis Hakim berwenangmempertimbangkan tentang nafkah iddah dan mutah;Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan
HASAN FADLAN
64 — 15
RI Tahun 2007 halaman 47 menegaskanPermohoanan yang dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statuskepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak .status kepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan ;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentukdari pernyataan suatu kepemilikan seseorang ;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini,secara ex oficio
8 — 0
39 20 SL wo ld ylipo MbArtinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan danpermohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itupermohonan Pemohon harus dikabulkan, oleh karena itu Majelismenetapkan secara ex oficio nafkah iddah sebesar Rp. 1. 500. 000,;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan
RUSNIAR SIMATUPANG
Tergugat:
1.H. SYAHRUL M. PASARIBU, SH
2.HAMDAN ZEN, SH
Turut Tergugat:
2.BUPATI TAPANULI SELATAN
3.KETUA TIM PENYELESAIAN LAHAN PERTAPAKAN KANTOR BUPATI TAPANULI SELATAN
102 — 31
Pejabat Daerah Pemkab Tapsel / exoficio, maka yang menjadi subjek sebagai pribadi Tergugat II dan bukan dalamkapasitas Tergugat II sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua TimPenyelesaian Permasalahan Terhadap Tanaman dan Pengantian Biaya BangunanRumah Warga yang berada Dalam Areal Pertapakan Kantor Bupati di Sipirok.Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN PspBahwa oleh karena subjek Tergugat II juga adalah dalam kapasitas sebagaipribadi bukan karena jabatan / ex oficio
Akan tetapi adalahmilik atas nama Bupati Tapanuli Selatan ( ex oficio ) sesuai KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.244/MenhutII/2011Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok UntukPembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan SaranaPrasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan Yang Terletak DiKecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera UtaraSeluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus)Hektar.Bahwa areal
Pasariobu,SH denganpenyebutan identitas Tergugat tersebut yang menjadi subjek sebagaipribadi Tergugat dan bukan dalam kapasitas Tergugat sebagai BupatiTapanuli Selatan (Sementara Tergugat Legal Standinya Dalam KapasitasSebagai Bupati Tapanuli Selatan / ex oficio) maka karena subjek Tergugat adalah sebagai pribadi bukan sebagai Pejabat Negara, maka gugatanPenggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelasHalaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2021/PN Pspsekaligus
error in person, karena tidak terdapat hubungan hukum antaraTergugat dengan Penggugat terkait dengan kesepakatan tanggal 12Januari 2012;Bahwa Penggugat juga telah medalilkan dalam gugatannya denganmenyatakan diri Tergugat II yakni: Hamdan Zein,SH dengan penyebutanidentitas Tergugat II tersebut bukan sebagai Pejabat Daerah PemkabTapsel / ex oficio, maka yang menjadi subjek sebagai pribadi Tergugat IIdan bukan dalam kapasitas Tergugat II sebagai Asisten Pemerintahandan Kesra selaku Ketua Tim Penyelesaian
Permasalahan TerhadapTanaman dan Pengantian Biaya Bangunan Rumah Warga yang beradaDalam Areal Pertapakan Kantor Bupati di Sipirok maka karena subjekTergugat II juga adalah dalam kapasitas sebagai pribadi bukan karenajabatan / ex oficio, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalahgugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in person, karena tidakterdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat;2.
7 — 4
telah dapat membuktikan kebenaran dalilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Abila Termohon tidak nuntutMenimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerai atauditalak Pemohon daripada digantung setatusnya oleh Pemohonyang telah ditinggal Pemohon tanpa dikirim nafkah lahirmaupun batin;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatipPemohon dan Pemohon telah meninggalkan Termohon selamatahun/bulan lamanya, maka secara ex oficio
5 — 3
tersebutdiatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran datlilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerai atauditalak Pemohon daripada digantung setatusnya oleh Pemohonyang telah ditinggal Pemohon tanpa dikirim nafkah lahirmaupunbatin; ee Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatipPemohon dan Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 3bulan lamanya, maka secara ex oficio
8 — 0
Pasal 19 huruf( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, danakan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawahMenimbang bahwa selanjutnya, perihal mutah danbiaya pelepasan platina yang diajukan oleh Termohon,oleh Majelis akan dipertimbangkan halhal sebagaimana12terurai di bawahMenimbang bahwa oleh karena mutah dan biayapelepasan platina tidak diajukan dalam format gugatanrekonpensi oleh Termohon, maka majelis karenajabatannya, secara ex oficio akan mempertimbangkan aspekkeadilan dengan menyatakan
8 — 2
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Subsider :Atau, apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan, Termohon tidak hadirdipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehatikepadaPemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namuntidak berhasil, namun Ketua Majelis secara eks oficio memintakan nafkahkepada Pemohon, adapun nafkah yang di mintakan sebagai berikut; a.Nafkah Mutah sebesar Rp. 2.000.000
8 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio