Ditemukan 1554 data
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karenaPemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai hamba dan makhluk ciptaan TuhanYang Maha Esa wajib menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan YangMaha Esa, maha adil dan pemberi rahmat bagi semua ciptaanNya termasukkepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan lebihlebin kepada judex jurisyang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Pemohon KasasilI/Terdakwa pada tingkat kasasi ini, semoga berkenan memberikan keadilanhakiki dalam perkara ini yang
125 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana mestinya,berhubung Terdakwa telah pindah tugas ke Pengadilan Agama PadangPanjang yang dilantik tanggal 14 Mei 2007 sesuai dengan surat pernyataanpelantikan, berdasarkan SK Nomor 03/Sek/SK/I/2007 tanggal 24 Januari2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan waktu penyidikansudah diserahkan Terdakwa kepada Penyidik/foto copy terlampir, namuntidak dilampirkan Jaksa Penuntut Umum.Bahwa selanjutnya dari bukti di bawah ini tidak jadi pertimbangan JudexFacti adalah kuitansi bukti rekayasa atau ciptaan
3982 — 3300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandungdi dalamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologisyang sangat kompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidakkesemua manfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas dan manfaatlingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapatdipahami dan dijelaskan, antara lain, oleh ahli lingkungan hidup maupun olehkearifan lokal.
70 — 11
dalam tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistemhukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginyadiyatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaan dimaksud tidak sematapembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi si korban atau bagi kepentingankelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikanpembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudayahukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan
133 — 24
dalam tatanan teori pemidanaan yang dianut dalamsistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalahsehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaandimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisilain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral,intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisadipandang sebagai makhluk ciptaan
260 — 299
Halaman 24 Putusan Perkara Perdata No. 421/PD1/2017/PT.DKIdimana jelas bahwa subjek hukum dari Undangundang No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah manusia, bukan badan hukum Perseroan Terbatas.Selain itu juga sudah ditegaskan didalam konsiderans Udangudangtersebut menyatakan bahwa: bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esayang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semestadengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untukkesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya
Selain itu juga sudah ditegaskan didalam konsiderans Udangudang tersebut menyatakan bahwa:bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esayang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semestadengan penuh ketaqvaan dan penuh tanggung jawab untukkesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hakasasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaandirinya serta keharmonisan lingkungannya.
67 — 13
meresahkan warga Desa Bukit JayaC3 dan terakhir kalinya kedua korban tersebut telah pula mendekam dalam tahananMapolsek Sungai Lilin terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan perampokanyang dilakukan terhadap warga Desa Bukit Jaya C3 dan sederet perbuatan kedua korbanyang kerap meresahkan warga yang tidak sampai pada pihak kepolisian, sehingga faktahukum ini tentunya akan turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada satu orangpun ciptaan
154 — 101
menggelar Sidang Runggun khusus diGBKP Runggun Kemenangan Tani, melainkan GBKP KlasisMedan hanya memberikan usulan untuk membantu permasalahanyang terjadi di GBKP Runggun Kemenangan Tani, ModeramenGBKP juga tidak mempermasalahkan adanya bantuan GBKPKlasis Medan untuk membantu penyelesaian serta mendamaikanyang terjadi dalam internal GBKP Runggun Kemenangan Tani,sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka 3 Tata GerejaGBKP 20152025:Misi GBKP adalah Menegakan keadilan, perdamaian dankeutuhan ciptaan
POERWOKO HADI SASMITO, SH
Terdakwa:
UJANG SAEPUDIN Als ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI
230 — 123
Bahwa Saksi tidak sependapat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesiayang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagailandasan Negara, karena merupakan ciptaan manusia, dan tidak berhukumkepada hukum Allah.Atas keterangan saksi MUHAMMAD KHOERON alias SULIS alias TEDI binABDUL KHANAN tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.5. Saksi SAFRISON alias ECON, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :hal35, dari 79 hal.
239 — 201
Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umatmanusia yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilainilaiagama, demokrasi, hukum dan nilai nilai budaya yang hidup dalam masyarakathukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secarawajar ;halaman 52 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN SonMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum undangundang Otsus Papuatersebut, di jelaskan bahwa Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dariNegara
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
SUTIYAH Alias MUTIA Binti SANMIARJA
210 — 131
Anshor Thogut adalah Adalah orang yang membelathogut seperti DPR, aparat pemerintahan TNI POLRI dll.Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakanPancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasanNegara serta bukan syariat islam atau hukum islam yangdijadikan landasan maka Negara Indonesia adalah Negara kafirtermasuk pemerintahannya dan pendukung pendukungnya.Bahwa terdakwa tidak setuju dengan system pemerintahan diIndonesia yang tidak sesuai dengan syariat Islam karenamerupakan ciptaan
107 — 122
MENERIMA PEMBAYARANNYA, TETAPI TERGUGAT TETAP MENJATUHKAN HUKUMAN SEBELUM PENGADILAN MENYATAKAN SIAPA YANGBERSALAH, YAITU:Penggugat dituntut dan ditetapkan harus membayar harga pupukKCL itu, yang pupuknya telah dijual lagi oleh Tergugat danpembayaran telah lunas diterima.Memaksa Penggugat membayar harga dengan mencicil dan memotongtagihan.MEmMUTUSKAN SEPIHAK DAN TIDAK MEMBERITAHUKAN, yakni MENGHENTIKAN PEMBERIAN KERJAKEPADA PENGGUGATMeminta Penggugat untuk memberikan tambahan jaminan baru untukhutang ciptaan
93 — 45
terhadap seorang Pendeta yang disegani dalammasyarakat;= Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma mendalam bagi keluarga korban;= Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;= Terdakwa berbelitbelit dan tidak mengakui perbuatannya;HALHAL YANG MERINGANKAN :=" Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwaselain pertimbanganpertimbangan tersebut perlu puladingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalahtidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan
589 — 1228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 UU Hak Cipta;Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hakcipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yangtimbul secara otomatis setelan suatu ciptaan dilahirkan tanpamengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yangberlaku."
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta:"Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak vang sematamatadiperuntukkan bagi pemegangnva sehingga tidak ada pihak lain yangboleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasukkegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menviarkan, merekam,dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik
BOBBY SUHARDIMAN
Tergugat:
1.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
2.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI
398 — 235
Achmad Mustahid A.Dan celakanya padahal nota bene susunan Depinas SOKSI Hasil Munas IXlanjutan tahun 2010 tidak legitimate/illegal dan jelasjelas SOKSI adalahOrganisasi Kemasyarakatan dan bukan sebagai Perkumpulan, SOKSI KubuRusli Zainal telah mendaftarkan ciptaan logo yang mengatas namakan SentralOrganisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ke Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual dengan No.
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
137 — 79
.,...adalahhakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.Secara filosofi bahwa Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT (TuhanYang Maha Esa), oleh PenciptaNya dianugerahi hak asasi untuk menjaminkeberadaan harkat dan martabat dirinya yang bersifat universal danlanggeng/tetap, oleh karena itu wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan,dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (videkonsideran menimbang huruf a dan b UU UU 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia
139 — 17
pernyataan;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat permohonan bantuan danasantunan waduk benanga;Bahwa awalnya saksi ABBAS dan Abidinsyah datang ke rumah Terdakwalalu meminta segel tanah dan berjanji akan membantu untuk melanjutkanpengurusan tuntutan ganti rugi lahan;Bahwa saksi ABBAS saat itu mengaku dari LSM sehingga suaranya nantipasti di dengar;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasapenuh;Bahwa kelompok tani beringin tidak pernah ada;Bahwa kelompok tani tersebut adalah ciptaan
Terbanding/Terdakwa : Ir. PRIHYONO ALPRIYANTO
105 — 58
Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;
436 — 227
Lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan TuhanYang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleksyang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidak kesemuamanfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas danmanfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yangterkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antaralain, oleh ahli lingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal.
75 — 27
.= Bahwa saksi membuat SK pembagian dana insentif karena pembagian tersebutdiluar dari Dinas Kehutanan;H Bahwa dana insentif bisa saja dicairkan tanpa adanya SK dari saksi sebagaiBupati; Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari terdakwa tentang hasil rapatpembicaraan dana insentif; Bahwa penempatan istilah Tim Pengendal merupakan ciptaan untukmerealisasikan dana insentif, tidak ada acuan peraturan yang mengatur;H Bahwa saksi sebagai Bupati ada menerima sejumlah dana dari dana Insentifyaitu
merupakan ciptaan untukmerealisasikan dana insentif, tidak ada acuan peraturan yang mengatur;Bahwa benar Insentif itu diberikan kepada orang yang betul betul melakukanpemungutan dilapangan;Bahwa benar (saksi ade charge) yang dimaksud dengan himbauan adalah merupakanramburambu yang harus dilaksanakn akan tetapi tidak ada sanksinya; berbeda denganaturan hukum yang harus dilaksanakan;Him 163 Putusan Tipikor No.09/Pid.B/TPK2012/PN .PDG.Bahwa benar yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya