Ditemukan 1554 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-04-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — M. H. PANJAITAN., DKK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
188 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016Hak atas Kekayan Intelektual adalah hakhak secara hukum yangberhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitasseseorang atau beberapa orang yang berhubungan denganperlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial(commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial(goodwill).Dengan begitu obyek utama dari Hak atas Kekayaan Intelektualadalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia.Kata intelektual tercermin bahwa
Putus : 17-11-2008 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Kdr Tanggal 17 Nopember 2008 — EDI WINARTO,SH
Melawan
LIESTIAWATI Dkk
71 — 33
Melawan
LIESTIAWATI Dkk
71 — 33
Inilah "biang" penghancuran tatanan Klenteng Ciptaan Tergugat s/d VI. Dengan kedokmenegakkan AD/ART organisasi mereka mengubah isi Anggaran Dasardengan menggunakan bemper pengikut fanatik yang tidak tahu apaapa itu, dandiklaim sebagai suara ummat anggota, selanjutnya menarik orang luar sebagaiwayangnya.2.5.
Putus : 21-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2229 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Februari 2012 — Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAUMLAKI
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karenaPemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai hamba dan makhluk ciptaan TuhanYang Maha Esa wajib menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan YangMaha Esa, maha adil dan pemberi rahmat bagi semua ciptaanNya termasukkepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan lebihlebin kepada judex jurisyang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Pemohon KasasilI/Terdakwa pada tingkat kasasi ini, semoga berkenan memberikan keadilanhakiki dalam perkara ini yang
Register : 13-11-2014 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 139/PID.B/2014/PN.WKB Tanggal 27 Maret 2015 — - MANASE UMBU DETA, SH.
88 — 42
88 — 42
terhadap seorang Pendeta yang disegani dalammasyarakat;= Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma mendalam bagi keluarga korban;= Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;= Terdakwa berbelitbelit dan tidak mengakui perbuatannya;HALHAL YANG MERINGANKAN :=" Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwaselain pertimbanganpertimbangan tersebut perlu puladingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalahtidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan
Register : 15-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 137/Pid.B/2015/PN Tbh Tanggal 15 September 2015 — - KHATIJAH Alias IJAH Binti RAJALI
69 — 11
69 — 11
dalam tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistemhukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginyadiyatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaan dimaksud tidak sematapembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi si korban atau bagi kepentingankelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikanpembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudayahukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan
Register : 15-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 138/Pid.B/2015/PN Tbh Tanggal 15 September 2015 — - SUNARTO ALIAS YANTO ALIAS JUHELMI ALIAS EMI BIN SAMSUAR
130 — 24
130 — 24
dalam tatanan teori pemidanaan yang dianut dalamsistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalahsehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaandimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisilain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral,intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisadipandang sebagai makhluk ciptaan
Register : 13-07-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 421/Pdt/2017/PT.DKI Tanggal 1 Nopember 2017 — PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.PANN MULTI FINANCE (PT.PAN (PERSERO) CS >< OEI BENNY WINARTO (DIRUT PT.CARAKA TRANS PACIFIC)
258 — 299
258 — 299
Halaman 24 Putusan Perkara Perdata No. 421/PD1/2017/PT.DKIdimana jelas bahwa subjek hukum dari Undangundang No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah manusia, bukan badan hukum Perseroan Terbatas.Selain itu juga sudah ditegaskan didalam konsiderans Udangudangtersebut menyatakan bahwa: bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esayang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semestadengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untukkesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya
Selain itu juga sudah ditegaskan didalam konsiderans Udangudang tersebut menyatakan bahwa:bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esayang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semestadengan penuh ketaqvaan dan penuh tanggung jawab untukkesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hakasasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaandirinya serta keharmonisan lingkungannya.
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1502/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
POERWOKO HADI SASMITO, SH
Terdakwa:
UJANG SAEPUDIN Als ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI
223 — 112
POERWOKO HADI SASMITO, SH
Terdakwa:
UJANG SAEPUDIN Als ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI
223 — 112
Bahwa Saksi tidak sependapat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesiayang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagailandasan Negara, karena merupakan ciptaan manusia, dan tidak berhukumkepada hukum Allah.Atas keterangan saksi MUHAMMAD KHOERON alias SULIS alias TEDI binABDUL KHANAN tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.5. Saksi SAFRISON alias ECON, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :hal35, dari 79 hal.
Register : 10-05-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 110/Pdt/2021/PT MDN Tanggal 10 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
151 — 91
151 — 91
menggelar Sidang Runggun khusus diGBKP Runggun Kemenangan Tani, melainkan GBKP KlasisMedan hanya memberikan usulan untuk membantu permasalahanyang terjadi di GBKP Runggun Kemenangan Tani, ModeramenGBKP juga tidak mempermasalahkan adanya bantuan GBKPKlasis Medan untuk membantu penyelesaian serta mendamaikanyang terjadi dalam internal GBKP Runggun Kemenangan Tani,sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka 3 Tata GerejaGBKP 20152025:Misi GBKP adalah Menegakan keadilan, perdamaian dankeutuhan ciptaan
Register : 13-04-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son Tanggal 27 Februari 2019 — Perdata : ABNER SAWAT SAMANAS, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong, dk
232 — 195
232 — 195
Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umatmanusia yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilainilaiagama, demokrasi, hukum dan nilai nilai budaya yang hidup dalam masyarakathukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secarawajar ;halaman 52 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN SonMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum undangundang Otsus Papuatersebut, di jelaskan bahwa Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dariNegara
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 212/PID.B/2011/PN.SKY Tanggal 12 April 2012 — JOKO SULISTYONO Bin SUTYO
60 — 13
60 — 13
meresahkan warga Desa Bukit JayaC3 dan terakhir kalinya kedua korban tersebut telah pula mendekam dalam tahananMapolsek Sungai Lilin terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan perampokanyang dilakukan terhadap warga Desa Bukit Jaya C3 dan sederet perbuatan kedua korbanyang kerap meresahkan warga yang tidak sampai pada pihak kepolisian, sehingga faktahukum ini tentunya akan turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada satu orangpun ciptaan
Register : 05-03-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
BOBBY SUHARDIMAN
Tergugat:
1.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
2.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI
391 — 230
BOBBY SUHARDIMAN
Tergugat:
1.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
2.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI
391 — 230
Achmad Mustahid A.Dan celakanya padahal nota bene susunan Depinas SOKSI Hasil Munas IXlanjutan tahun 2010 tidak legitimate/illegal dan jelasjelas SOKSI adalahOrganisasi Kemasyarakatan dan bukan sebagai Perkumpulan, SOKSI KubuRusli Zainal telah mendaftarkan ciptaan logo yang mengatas namakan SentralOrganisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ke Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual dengan No.
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 30 Juli 2012 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
69 — 27
69 — 27
.= Bahwa saksi membuat SK pembagian dana insentif karena pembagian tersebutdiluar dari Dinas Kehutanan;H Bahwa dana insentif bisa saja dicairkan tanpa adanya SK dari saksi sebagaiBupati; Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari terdakwa tentang hasil rapatpembicaraan dana insentif; Bahwa penempatan istilah Tim Pengendal merupakan ciptaan untukmerealisasikan dana insentif, tidak ada acuan peraturan yang mengatur;H Bahwa saksi sebagai Bupati ada menerima sejumlah dana dari dana Insentifyaitu
merupakan ciptaan untukmerealisasikan dana insentif, tidak ada acuan peraturan yang mengatur;Bahwa benar Insentif itu diberikan kepada orang yang betul betul melakukanpemungutan dilapangan;Bahwa benar (saksi ade charge) yang dimaksud dengan himbauan adalah merupakanramburambu yang harus dilaksanakn akan tetapi tidak ada sanksinya; berbeda denganaturan hukum yang harus dilaksanakan;Him 163 Putusan Tipikor No.09/Pid.B/TPK2012/PN .PDG.Bahwa benar yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya
Register : 03-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
SUTIYAH Alias MUTIA Binti SANMIARJA
206 — 131
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
SUTIYAH Alias MUTIA Binti SANMIARJA
206 — 131
Anshor Thogut adalah Adalah orang yang membelathogut seperti DPR, aparat pemerintahan TNI POLRI dll.Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakanPancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasanNegara serta bukan syariat islam atau hukum islam yangdijadikan landasan maka Negara Indonesia adalah Negara kafirtermasuk pemerintahannya dan pendukung pendukungnya.Bahwa terdakwa tidak setuju dengan system pemerintahan diIndonesia yang tidak sesuai dengan syariat Islam karenamerupakan ciptaan
Putus : 25-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK Tanggal 25 Oktober 2011 — 1. PT.PUPUK SRIWIJAYA (PPD LAMPUNG ),2. CV.ANUGERAH MANDIRI, Gudang Jaka Utama,3. PT.UJUNG LIMA NUSANTARA, 4. PT .UJUNG LIMA NUSANTARA, 5. PT.CIPTA NIAGA / PT.Perusahan Perdagangan Indonesia (Persero)6. PT.BANK BUKOPIN, Cab.TANJUNG KARANG,
100 — 122
100 — 122
MENERIMA PEMBAYARANNYA, TETAPI TERGUGAT TETAP MENJATUHKAN HUKUMAN SEBELUM PENGADILAN MENYATAKAN SIAPA YANGBERSALAH, YAITU:Penggugat dituntut dan ditetapkan harus membayar harga pupukKCL itu, yang pupuknya telah dijual lagi oleh Tergugat danpembayaran telah lunas diterima.Memaksa Penggugat membayar harga dengan mencicil dan memotongtagihan.MEmMUTUSKAN SEPIHAK DAN TIDAK MEMBERITAHUKAN, yakni MENGHENTIKAN PEMBERIAN KERJAKEPADA PENGGUGATMeminta Penggugat untuk memberikan tambahan jaminan baru untukhutang ciptaan
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (âÂÂESSâÂÂ), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
580 — 1194 — Berkekuatan Hukum Tetap
580 — 1194 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 UU Hak Cipta;Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hakcipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yangtimbul secara otomatis setelan suatu ciptaan dilahirkan tanpamengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yangberlaku."
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta:"Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak vang sematamatadiperuntukkan bagi pemegangnva sehingga tidak ada pihak lain yangboleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasukkegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menviarkan, merekam,dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 25 Februari 2016 — JOHANSYAH BIN BASRI
136 — 17
136 — 17
pernyataan;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat permohonan bantuan danasantunan waduk benanga;Bahwa awalnya saksi ABBAS dan Abidinsyah datang ke rumah Terdakwalalu meminta segel tanah dan berjanji akan membantu untuk melanjutkanpengurusan tuntutan ganti rugi lahan;Bahwa saksi ABBAS saat itu mengaku dari LSM sehingga suaranya nantipasti di dengar;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasapenuh;Bahwa kelompok tani beringin tidak pernah ada;Bahwa kelompok tani tersebut adalah ciptaan
Register : 31-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
422 — 227
422 — 227
Lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan TuhanYang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleksyang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidak kesemuamanfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas danmanfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yangterkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antaralain, oleh ahli lingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal.
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
124 — 65
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
124 — 65
.,...adalahhakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.Secara filosofi bahwa Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT (TuhanYang Maha Esa), oleh PenciptaNya dianugerahi hak asasi untuk menjaminkeberadaan harkat dan martabat dirinya yang bersifat universal danlanggeng/tetap, oleh karena itu wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan,dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (videkonsideran menimbang huruf a dan b UU UU 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia
Register : 26-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 317/PDT/2020/PT DKI Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : IR. SANTOSO HALIM
Terbanding/Tergugat : DRS. JOHAN EFENDI
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI cq Kementerian ATR Kepala BPN Jakarta Selatan,
261 — 127
Terbanding/Tergugat : DRS. JOHAN EFENDI
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI cq Kementerian ATR Kepala BPN Jakarta Selatan,
261 — 127
Ssudut manapun apalagi dari sudut hukum, Tergugat Rekonpensi tidak akan pernah menjadi pemilik atas ke2 SHM a quoterlebin tanah dan bangunan yang tidak pernah dibeli dan tidak pernahdikuasainya, karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjual objeka quo hingga saat ini;Bahwa hal tersebut terjadi adalah karena jual beli yang dilakukan olehTergugat dengan Johan Effendi Figur adalah berdasarkan APJB dan AJBabalabal yang batal demi hukum (Nitieg), Karena Johan Effendi Figuradalah manusia jadijadian ciptaan