Ditemukan 1744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wenangâ wenang winangan winangun wilangan winongan winangon wejangan wedangan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 16-12-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 29-03-2015
Putusan PTUN KENDARI Nomor 37/G/2014/PTUN_KDI
Tanggal 12 Februari 2015 — 1. HERMANSYAH PAGALA, Dk. (Para P) Vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T)
188 — 98
  • PENGGUGAT~ melakukan perbuatanpemerasan dan menerima grativikasi hanya dengan asumsi dan saksi yang sifatnya testimoni; Bahwa menyangkut proses pembuktian yang dilakukan DKPP adalahsuatu proses pembuktian yang salah karena menjadikan kesaksianyang sifatnya terstimoni (testimony de auditu) sebagai alat bukti karenabukti kwitansi dan transferan hanya disebutkan pelapor dalam aduannya tapi tidak memperlihatkan dan memberikan bukti tersebutdalamsidang kode etik, dan ini menjadikan perbuatan kesewenang wenangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 12-06-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 12-12-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 20 Nopember 2012 — Victor S Siregar, SH.,M.Hum;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara,2.H. Madinah Bin H. Nasihun, DKK
122 — 93
  • ;Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor : 97/G/2012/PTUNJKTPAGEMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat IIIntervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal Agustus 2012,yang isinya sebagai berikut : I DALAM EKSEPSI1 PERIHAL KOMPETENSI ABSOLUT / Ketidak wenangan mengadili.a Bahwa substansi gugatan Penggugat mengandung unsur SengketaKeperdataan yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri,yakni Penggugat mendalilkan hak kepemilikan Penggugat atas tanahterperkara
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 09-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 9 Maret 2011 — Penggugat: Ir. SISWA RACHMAT MOKODONGAN, dkk; Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO dan PANGLIMA KODAM VII WIRABUANA;
211 — 147
  • No.28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.Halaman 812ini telah menumpang dirumah rumah saudaranya, olehkarena itu tindakan dan perbuatan pihak Korem131/Stg dan Tergugat tersebut adalah suatutindakan kesewenang wenangan mengakibatkankepentingan para Penggugat, DIRUGIKAN ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/PDT.SUS/2010
KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA, DK.; PT. SKYCAMPING INDONESIA (Dalam Pailit) Diwakili Tim Kurator Royandi Haikal, SH. Dkk.
130 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas keadilan ini untuk mencegahterjadinya kesewenang wenangan pihak penagih yangmengusahakan pembayaran atas tagihan masing masingterhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditorlainnya;4.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 15-03-2011 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2011/PTUN.JBI
Tanggal 7 Juli 2011 — EDY MULYADI (PENGGUGAT) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI - dkk (TERGUGAT)
179 — 69
  • disertaituntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat(1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun = 2004,juncto Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang PerubahanKedua terhadap Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa hakmenggugat adalah hak yang diberikan oleh undang undangkepada seluruh warga negara untuk melindungi kepentingannyadari kesewenang wenangan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 342/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : DIKDIK HIDAYAT
Terbanding/Tergugat : PT INDOSURYA INTI FINANCE CAB BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : ATIN SETIATIN
48 — 36
  • mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendirisendiri,melainkan diperiksa dan diputus bersamasama dengan gugatan pokok;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang atau Hukum AcaraPerdata telah mengatur tentang syaratsyarat Putusan seperti tersebut diatas,serta adanya ketentuan mengenai eksepsi atau tangkisan sebagaimana diaturdalam pasal 136 HIR, yang antara lain menentukan bahwatangkisantangkisan (eksepsieksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecualimengenai ketidak wenangan
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Prp
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
38 — 81
  • 2019/PN.PrpBahwa beberapa contoh Putusan Praperadilan tersebut tentunya dapatdijadikan rujukan dan yurisPrudensi dalam memeriksa perkara Praperadilanatas Tindakan Penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya diluar pasal 77KUHAP.Tindakan lain yang salah atau keliru atau bertentangan denganPeraturan PerUdang Undangan yang telah dilakukan oleh Penyidik/PenuntutUmum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu~ Koreksi jikakesalahan/kekeliruan atau pelangaran tersebut di biarkan maka akan terjadikesewenag wenangan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 13-01-2010 — Putus : 19-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 01/G/2010/ PTUN.SMD
Tanggal 19 Agustus 2010 — -H. MURDJI BADAR -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DKK
86 — 36
  • Tindakan tersebutsudah tepat dan benar bukan kesewenang wenangan yangdidalilkan Penggugat, justru apabila Tergugat I tidakmemproses permohonan sertipikat yang diajukan oleh55Tergugat II Intervensi III akan bertentangan denganazasS azaS umum pemerintahan yang baik.6.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
75 — 33
  • Jika kesalahan/kekeliruan pelanggarantersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang wenangan yang jelasjelasakan mengusik rasa keadilan.a) Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yangberbuny/ :(1) Alat Bukti yang sah ialaha. Keterangan Saksi;b. Keterangan Ahli;c. Surat;d. Petunjuk;Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bige. Keterangan Terdakwa;1. Keterangan SaksiDalam buku Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP tulisan M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 12-09-2017 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 472/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 19 September 2018 — PT. MULTI SPUNINDO JAYA, X PT. Asuransi Astra Buana,Cs
939 — 399
  • CaturJaya untuk The Park Inn By Radisson Makassar tertanggal 24 Juli 2013mengandung kalusul arbitrase maka dengan ini maka Pengadilan Negeri JakartaPusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili gugatan aquo yangdiajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas,oleh karena alasan eksepsi dari Tergugat tentang ketidak wenangan secaraabsolut dari Pengadilan Negern Jakarta Pusat beralasan akan hukum, makasecara hukum wajib untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Smn
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon:
PRIHANANTO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, KABARESKRIMPOLRI
3.Kepala Divisi Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal Kepolisian Republik Indonesia, Kadiv PROPAM POLRI
4.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KAROWASSIDIK POLRI
5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, KAPOLDA DIY
6.Direktur Reserse Kriminal umum Kepolisian Republik Indonesia, DIRESKRIMUM POLRI, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.KASUBDIT HARDA POLDA DIY
8.Kejaksaan Negeri Tinggi Yogyakarta
9.Kejaksaan Negeri Yogyakarta
10.KOMPOLNAS
11.Komisi Ombudsman
173 — 63
  • Bahwa tujuan hukum acara pidana adalah demimelindungi warga negara dari kKesewenang wenangan penyidikdan penuntut sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;11.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 05-09-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 461/PDT.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Juli 2018 — PT CATUR JAYA" (CATUR), X HOTELS ASIA PACIFIC PTY LIMITED (CARLSON),
1237 — 625
  • CaturJaya untuk The Park Inn By Radisson Makassar tertanggal 24 Juli 2013mengandung kalusul arbitrase maka dengan ini maka Pengadilan Negeri JakartaPusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili gugatan aquo yangdiajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas,oleh karena alasan eksepsi dari Tergugat tentang ketidak wenangan secaraabsolut dari Pengadilan Negern Jakarta Pusat beralasan akan hukum, makasecara hukum wajib untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 20-11-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 220-K/PM.III-12/AD/XI/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — - IWAN SETIAWAN, Kapten Cpm / 2910116091071
58 — 47
  • Agar memperberatdalam tuntutannya.Untuk menegakkan supremasi hukum dikalangan prajurit TNIdengan adanya perkara tersebut dan tidak adanya intervensiataupun kesewenang wenangan sebab satu pihak serta demitegaknya keadilan.
Pengadilan PN Paringin Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN Paringin Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prn
Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon:
H. Edward Manurung
Termohon:
Polres Balangan Cq. Kapolres Balangan Cq. Kasat Reskrim Polres Balangan
115 — 47
  • hukum permohonan praperadilan huruf B halaman 23; Penetapantersangkayang dipaksakansebagaimanaalasanhukumpermohonan praperadilan huruf C halaman 26; Termohon menerapkanundang undang yang sudah tidak berlakukepada pemohon sebagaimanaalasan hukum permohonan praperadilanhuruf E halaman 33: Kualitas atau kompetensi penyidik dan penyidik pembantu dalammelakukanpenyidikansebagaimanaalasan hukum permohonanpraperadilan huruf F halaman 35: Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang wenangan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 20-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 3 April 2013 — Ediono,S.Sos Dk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya
123 — 59
  • Mohammad Effendy,SH.MH yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah 5wane nnn == Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Eksepsi dari JawabanTergugat, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARA :.enc Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji lebih lanjut tentangsegi Hukum Administrasi Negara (rechtmatigeheid) yang meliputi aspek :K@WENANGAN....... eeeHal. 65 dari 83 hal.Put.Pkr.06/G/2013/PT UN.
Pengadilan PN BEKASI
Register : 29-01-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 43/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 7 Januari 2014 —
126 — 1129
  • terhadap laporan Penggugat KONVENSI sehingga dengandemikian kepemilikan dan penguasaan tanah tanah oleh Tergugat I, Il dan IIIKONVENSI bukan tindak pidana, sehingga sangatlah beralasan hukum jika daligugatan Penggugat KONVENSI pada point 2 dan 3 harus ditolak ;Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat KONVENSI sebagaimana tertuangdalam posita gugatannya pada point 4 mengenai kepemilikan tanahsebagaimana dalam UUD 1945 khususnya pasal 28 H seharusnya PenggugatKONVENSI sadar telah melakukan kesewenang wenangan
    laporan Penggugat KONVENSI sehingga dengan demikiankepemilikan dan penguasaan tanah tanah oleh Tergugat IV KONVENSI bukanmerupakan tindak pidana, sehingga sangatlah beralasan hukum jika dalilgugatan Penggugat KONVENSI pada point 2 dan 3 harus ditolak ;274.Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat KONVENSI sebagaimana tertuangdalam posita gugatannya pada point 4 mengenai kepemilikan tanah sebagaimanadalam UUD 1945 khususnya pasal 28 H seharusnya Penggugat KONVENSI sadartelah melakukan kesewenang wenangan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 14-12-2015 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim
Tanggal 31 Agustus 2016 — SONG GI MAN VS PT. PULO MAS JAYA , Cs
268 — 114
  • para pihak setuju bahwapengakhiran/pemutusan' tersebut tidak memerlukan putusanpengadilan dan oleh karenanya para pihak setuju untukmengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata selanjutnyapihak kedua membebaskan pihak pertama dari tuntutan ganti rugidalam bentuk apapun termasuk membebaskan pihak pertama darikewajiban mengembalikan atas setiap pembayaran yang sudahditerima dari pihak kedua.Dengan demikian tidak ada bentuk itikad tidak baik yang terselubung,pemutusan tidak mengandung kesewenang wenangan
    karyawanPenggugat agar segera mengosongkan gedung blok F dan melarangPutusan Nomor : 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim halaman 78pihak Penggugat untuk menginap dalam gedung dan tidak bolehberada diarea komplek Tergugat dan dihubungkan pula dengan buktiT66 berupa foto foto pada tanggal 31 Mei 2015 yang menggambarkanbahwa pihak Penggugat mengeluarkan barang dari gedung yangdisewanya;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap seperti tersebut diatasMajelis melihat bahwa tindakan tindakan dari Tergugat mengandungkesewang wenangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 01-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 14 Juni 2016 — ABDUL KADIR, AK.,S.H >< MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,Cs
175 — 48
  • Oleh karena itu, perbuatan PENGGUGAT melanggar KodeEtik dan Pakta Integritas Partai Demokrat;3.5, Bahwa Putusan Mahkamah Partai yang memberhentikan PENGGUGATdari keanggotaan Partai Demokrat bertentangan dengan ketentuan Pasal6 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat Tahun 2013 adalah dalil yang keliru dan tidak benar karenayang dimaksudkan denganke wenangan Dewan Kehormatan dalam Pasal6 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat adalahkeputusan terkait
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 14-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel
Tanggal 19 April 2016 — MARRY PARDEDE als. MARRY LUMBAN TOBING. Tempat/ tanggal lahir : Balige, 7 Agustus 1949, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bango III No.14, RT.008, RW.003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya : M. Amin Nasution, SH.MH. dkk, para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi No.8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/MAN/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
135 — 83
  • Dan dalamrangka mencegah kesewenang wenangan penetapanseseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan danpenahanan, maka setiap bukti permulaan haruslahdikonfrontasi antara satu) dengan lainnya termasuk puladengan calon tersangka.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 21-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H.
237 — 158
  • AKIL MOCHTARini merupakanbentuk kesewenang wenangan dari TERMOHON yang jauh dari rasakeadilan dan tidak menjamin asas kepastian hukum dalam penegakanhukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU No.30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Dengan demikian tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHONsebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan nomorSprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan Nomor:Sprin.Dik81A/O1/11/2016 tanggal 02 November 2016 adalah tidakatas dasarminimal
    AKIL MOCHTARinimerupakan bentuk kesewenang wenangan dari TERMOHON yangjauh dari rasa keadilan dan tidak menjamin asas kepastian hukumdalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufa UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi;120.