Ditemukan 2030 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb Tanggal 14 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT,S.P
105 — 99
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT,S.P
105 — 99
Soedarto, Hukum dan HukumPidana, Bandung, Alumni, 1977, hal 142 Adanya unsur ini harus puladitentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangmenyertai perbuatan tersangka, dan dalam yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987, yangmenyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan denganperilaku saksi Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya
Register : 06-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MAIMAN LIMBONG, SH
Terdakwa:
WIDAWATI Binti ABDUL WAHAB
189 — 69
MAIMAN LIMBONG, SH
Terdakwa:
WIDAWATI Binti ABDUL WAHAB
189 — 69
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dariperbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya.
Register : 04-06-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb Tanggal 3 September 2018 — 1. Nama Lengkap : DAUD TOMAGOLA Alias DAUD
2. Tempat lahir : Desa Buano Hatu Putih
3. Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun / 30 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buano Putih, Kecamatan
Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa Hatu Putih
(Mantan Pejabat Desa Kelang Asaude)
161 — 81
161 — 81
Soedarto, Hukum dan HukumPidana, Bandung, Alumni, 1977, hal 142 Adanya unsur ini harus puladitentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangmenyertai perbuatan tersangka, dan dalam yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987, yangmenyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu badan cukup dinilai dari kKenyataan yang terjadi atau dihubungkan denganperilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. Tanggal 23 Juni 2015 — MALINA YULI
74 — 22
74 — 22
126SALINANkedudukannya, jadi yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan samaartinya dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupunmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut Soedarto
Register : 05-08-2011 — Putus : 23-12-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 23 Desember 2011 — SOFIANI, SH Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI
67 — 21
67 — 21
(Soedartodalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 142).Pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukumnyamenyebutkan bahwa Terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakankesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV danPelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang
Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 434/Pdt.G/2019/PN Smg Tanggal 4 Juni 2020 —
118 — 21
118 — 21
Soedarto Slamet, diberitanda TIIV49;Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara/Garapan No. :593.2/51/III/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Gajanhmungkur KecamatanGajahmungkur Kota Semarang tertanggal 16 Maret 2012, diberi tandaTIIV50;Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593.7/51/III/2012 yangdikeluarkan oleh Lurah Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur KotaSemarang tertanggal 16 Maret 2012, diberi tanda TIIV51;Foto copy Peta Bidang Tanah No.
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 407/Pid.Sus/20110/PN.TK Tanggal 25 Agustus 2011 — M.GANDI FASYA S. STP bin MUHAMMAD FAUZI
157 — 27
157 — 27
Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telahditentukan dikategorikan sebagai penyalagunaanwewenang; Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidanamengemukakan bahwa kedudukan atau jabatan harus diartikankedudukan atau jabatan dalam lingkup publik (pemerintahan), lebihkonkrit lagi subjek delik penyalagunaan wewenang dalam tindakpidan korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri, karena subjekitulah (pejabat atau. pengawai negeri) sebagai addresat darikedudukan atau jabatan publik.
Register : 13-08-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 2 Desember 2015 — SALMON PAS
148 — 118
148 — 118
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelakutindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal iniR.
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 6 Oktober 2016 — Pidana Korupsi
- LUKMAN HAKIM
62 — 33
62 — 33
Wijono ,SH. memberikanpendapat dengan mengatakan bahwa kewenangan yang ada pada jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah :Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan, agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukumpidana, Bandung hal 42) memberikan pendapat bahwa mengenaikedudukan dapat dipangku oleh Pegawai
Putus : 15-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 15 Juli 2013 — HERRU SANTOSO
101 — 56
101 — 56
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanHalaman 105 dari 140 halaman Putusan No. 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBRunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
Putus : 05-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 5 Januari 2016 — Drs. HARI PURWANTO ;
KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO
80 — 10
80 — 10
SOEDARTO, SH dalam bukunya " Hukum dan HukumPidana " penerbit Alumni Bandung tahun 1977 dalam uraiannya mengenai unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyimpulkanbahwa yang bisa melakukan Tindak Pidana Korupsi jenis ini tidak terbatas pada pejabat, menurutbeliau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan berarti bahwa kewenangan dan sebagainya itu (dalam hal ini kesempatan atau
Register : 03-12-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 24 Maret 2016 —
36 — 1
36 — 1
(Soedartodalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 142).Pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukumnyamenyebutkan bahwa Terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakankesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV dan Pelaksanadari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b UndangUndang
Register : 20-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL. R Tanggal 3 April 2014 — YUSARMANSYAH
34 — 14
34 — 14
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum dan Hukum Pidana,Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutip oleh R. WIYONO, SH,mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaankewenangan dan sebagainya.
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
127 — 18
127 — 18
Didalam ketentuan tindak pidana korupsi yangterdapat di dalam pasal ini unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.Menimbang, bahwa menurut Soedarto, dalam bukunya Hukum dan hukum pidana,halaman 142, pada waktu masih berlakunya UndangUndang Nomor 3 tahun 1971 yangmengemukakan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatanpenyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Adanya unsur ini harus pula ditentukan secaraobyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakanadanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813/ K/ Pid/ 1987 yangmempertimbangkan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai
Indonesia menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakandan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan denganorganisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sehingga dengan demikian jabatan dalampasal 3 tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku Tindak Pidana korupsiyang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.255Menimbang, bahwa pengertian kedudukan menurut Soedarto
Putus : 28-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Tipikor.Smg Tanggal 28 Juli 2016 — SUYANTO Als GONDER Bin MUKIJA(TERDAKWA)
177 — 21
177 — 21
Kedua,April 2005, h. 54)Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arahdari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya (Soedarto, SH,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT. Alumni Bandung, Tahun 1977,him. 142);Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pesidangan terdakwa adalah kepalaDesa Ayamputih, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen dimana terdakwa menjabatsebagai Kepala Desa Ayamputih selama 2 (dua) periode yaitu :3.
Register : 13-02-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
MARKUS HURANG, ST
98 — 22
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
MARKUS HURANG, ST
98 — 22
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum dan HakimPidana;1977,Bandung,Alumni, him 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalampertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkandiri Sendiri atau orang lain atau Suatu badan, cukup dinilai dari kKenyataan yangterjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
Putus : 24-07-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 19/PID.TPK/2014/PN.TK Tanggal 24 Juli 2014 — - TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN.
118 — 75
118 — 75
Soedarto, SH. memberikan pengertian PenyalahgunaanWewenang menyebutkan bahwa Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada tidakdigunakan sesuai dengan jalannya ketata laksanaan yang semestinya dengan perkataanlain, kewenangan dilaksanakan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiankewenangan (Hukum dan Hukum Pidana, Alumni 1997 pada hal. 141 142);Bahwa orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan ataukedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan
Register : 26-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 14 Juli 2016 — Pidana Korupsi
- Ir. ITJEU KRISMIATI
95 — 16
95 — 16
Wijono ,SH. memberikanpendapat dengan mengatakan bahwa kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah :Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan,agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Hal.156 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukumpidana, Bandung hal 42) memberikan pendapat bahwa
Register : 18-09-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 7 Desember 2015 — DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Md
74 — 21
74 — 21
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 16-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 8 April 2014 — MUHAMMAD RACHMADSYAH LUBIS, SH. Bin MUHAMMAD AMIRSYAH LUBIS
68 — 15
68 — 15
Soedarto, SH dalam bukunyaHukum Dan Hakim Pidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142); Menimbang, bahwa walaupun merupakan unsur subyektif (bathin), kesalahandapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangterjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa, serta dihubungkan dengan perilakuTerdakwa. Sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalampikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan manusia dalamkehidupan bermasyarakat.