Ditemukan 2510 data
Terbanding/Penggugat : PT. CEMERLANG ABADI, Diwakili oleh FERRY TANUDJAYA
64 — 12
Pembanding/Tergugat : Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT. CEMERLANG ABADI, Diwakili oleh FERRY TANUDJAYA
56 — 24
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
47 — 23
SATINI binti IMING Bin SAIMUN;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,3.PT. BATARA INDRA
93 — 72
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.;3. PT. GULA PUTIH MATARAM.;
Aulia Citra Anwar
Tergugat:
Dedy Mulyadi,
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kota Administrasi Jakarta Selatan,
156 — 115
Penggugat:
Aulia Citra Anwar
Tergugat:
Dedy Mulyadi,
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kota Administrasi Jakarta Selatan,Bencongan Indah, Kec.Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota AdministrasiJakarta Selatan, bertempat tinggal di Jl. H. AlwiNo. 99, RT. 2 RW. 01 Tanjung.
215 — 139
Retno Sutjiati Soerjosoemarno,2.Raden Mas Yedidiah Zenisar Kerti Darpito Soerjosoemarno,DKK;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.PT. Goldhill
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam sengketa inidiwakili oleh kuasanya Siswanto, S.H., M.Hum, Saikun, S.H,Sitti Hafsiah, S.H, Wahyu Arthamaji SW, S.H, Seri MaharaniBr.
selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebutcukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yangbersangkutan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Para Penggugattelah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi SuratSurat yang telah diberi meteraicukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinyaPAGE sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P1 sampaidengan P57, sebagai berikut : 1.2,4.Bukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Surat Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiamengenai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No.20/Spb/DV/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Tentang TumpangTindih Tanah Bekas HGB No.22/Pasar Minggu Atas Nama PT.
BuktiT1 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiamengenai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No.20/Spb/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Tentang Tumpang TindihTanah Bekas HGB No.22/Pasar Minggu Atas Nama PT. Gold Hill,seluas 15.973 M?
Gold Hill, dengan Sertipikat Hak GunaHalaman 63 dari 82 halaman Putusan No.215/G/2011/PTUNJKTPAGE Bangunan atas nama Para Penggugat, tanggal 28 Oktober 2011 (Vide Bukti SuratP1=T1), yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,dengan demikian, yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalahKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatanPara Penggugat kurang pihak (Plurum Litis
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tersebut
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DK VS MAING
100 — 81
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang,
TJITARIK, beralamat di Jalan Kelapa Sawit blok BF 01 Nomor32/34 Perum Gading Serpong Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. KepalaBadan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Cq.
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
120 — 72
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
210 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tersebut;Menghukum Para Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Bahwa, obyek gugatan yang diajukan Penggugat adalah:Terhadap Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia) ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 4/PTTHGB/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012, tentangPenetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4 AtasNama PT.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah NegaraBekas Tanah Terlantar, tertanggal 14 Juli 2011 ;Perihal Alasan Keberatan Penggugat Atas Obyek Sengketa;Dasar Hukum Alasan Keberatan Penggugat atas penerbitan obyek sengketa;22.Bahwa, dasar dari gugatan Penggugat adalah sesuai denganUndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang UndangUndangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal
Memutuskan/Menetapkan untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 4/PTTHGB/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012, tentangPenetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4Atas Nama PT.
Pasetran Wanarattindo Terletak di Kelurahan Kepuh,Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon (dahulu Kabupaten Serang),Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat), yang dikeluarkan olehTergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia),selama pemeriksaan perkara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;3.
Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiaberupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 4/PTTHGB/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012, tentangPenetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4 AtasNama PT.
157 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dk.,
78 — 45
1.Agus Buswono,2.Yanuar Bey,dkk;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dkk
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKl JAKARTA ; HENKY MULIA
28 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL JAWAD DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAHPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATENTANGERANG
PT Indorealty Tata Persada
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Intervensi:
Muhamad Fuad Asrori
1357 — 1508
Penggugat:
PT Indorealty Tata Persada
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Intervensi:
Muhamad Fuad Asrori
82 — 36
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR dan 3. 1. I GUSTI NGURAH GEDE ASTIKA. dk.
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;1. Nama : Andjar Setiana, SH. ~0.Jabatan :Direktur Perkara Pertanahan;2. Nama : Hariyanto,SH.Mkn;Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perkara WilayahII; 3. Nama : Farida Widyartati, SH.M.Si. ;Jabatan : Kepala Seksi PerkaraTUN Wilayah II;4. Nama : Pratiwi Indrianingsih, SHJabatan : Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah II;5.
HERMAN ISKANDAR
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
68 — 54
Penggugat:
HERMAN ISKANDAR
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
39 — 33
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA), 2. PT. BANYU BENING UTAMA
48 — 47
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA,3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL WILAYAH JAWA BARAT Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR ; AULIA LESMANA