pidanapenjara (satu) tahun 4 (empat) bulan pidana penjara, sehingga jelasjelastidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 87 ayat (4) UndangUndangAparatur Sipil Negara (vide bukti P9); Menimbang, bahwa bila Tergugat mendasarkan penerbitan objeksengketa menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan mendasarkanteori hukum Lex superior derogat legi inferiori (UndangUndang yang lebihtinggi mengenyampingkan UndangUndang yang lebih rendah tingkatannya

),berdasarkan teori hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaUndangUndang Nomor: 5 Tahun 2014 lebih tinggi tingkatannya daripadaPeraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979, sehingga jelas bila ada duaketentuan atau peraturan perUndangUndangan yang mengatur hal yangsama akan digunakan UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya (incassu UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2014 yang akan digunakan karenalebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun1979); Menimbang, bahwa berdasarkan

untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut wajar atautidak dengan cara membandingkan antara pilinan perbuatan pelaku dengan orang laindalam kedudukan yang sama dan dalam kondisi yang sama pula untuk dapatmengkategorikan sebagai kelalaian berat (culpa lata) dan selain itu membandingkanperbuatan pelaku dengan orang yang lebih ahli untuk dapat mengkategorikan sebagaikelalaian ringan (culpa levis).Menimbang, bahwa apabila pilihan perbuatan oleh pelaku ternyata sama denganorang lain baik itu yang sama tingkatannya

panjang yaitu berjarakselama 16 tahun, sehingga kedua pewaris tersebut pada saat meninggal duniasudah pasti memiliki ahli waris yang bisa saja berbeda untuk masingmasingpewaris tersebut, sementara itu dalam gugatan a quo Penggugat hanyamemposisikan kedua pewaris dalam satu tingkatan yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

oleh setiap calon/ bakal calon tersebut agardapat dinyatakan lulus sesuai peraturan yang mengaturnya, hal tersebutdapat dibuktikan dengan tidak dibuatnya kriteria atau ketentuan yangmengatur supaya dapat menentukan apakah seorang bakal calon tersebutdapat dinyatakan lulus seleksi tahap pertama berdasarkan ketentuan yangseharusnya diatur dalam penyeleksian tersebut atau tidak bertentanganperaturan daerah yang mengatur pemilihan Kepala Desa dan tidakbertentangan peraturanperaturan yang lebih tinggi tingkatannya

Namun dalam perkara a quo Majelis Hakim Tidak Menerapkan Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa fungsi Serikat Pekerja salahsatunya ialah sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, sebagai saranapenyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya:Pasal 4 Undang Undang 21 Tahun 2000;1) Serikat Pekerja/serikat buruh, Federasi, dan Konfederasi

No. 504 K/Pdt/201 110Bahwa apalagi dilihat dan ditemukannya fakta bahwa Termohon Kasasidahulu Turut Tergugat dan Turut Terbanding menyatakan bahwa PemohonKasasi, dahulu Para Penggugat Para Pembanding benar telah menerima gantirugi atas sebagian tanah tersebut, dan hal ini tidak terbantahkan sehinggaseharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang menyidangkannyadalam tingkatannya ;Bahwa dalam kesempatan ini juga Pemohon Kasasi menyampaikanadanya cacat hukum pada surat jual beli yang akhirnya

Setiap peraturanperundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yangberwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturanperundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalaudiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebihtinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan.

ApabilaHalaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin bataldemi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4)Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebin tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.

Apabilatata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin bataldemi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4)Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebin tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.

untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani,Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannyahanya berwenang membuat Kesepakatan Bersama dengan IkatanDokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaanTes Kesehatan Bagi Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannyamembuat Kesepakatan Bersama dengan Cabang Ikatan DokterIndonesia (IDI) Sesuai dengan tingkatannya

Putusan Nomor. 566 K/TUN/PILKADA/2016Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan "dalam penyelenggaranpemeriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasi dengan IDIsesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDI sesuaitingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalahKPU dan IDI sesuai tingkatannya";Bahwa Penggugat dianggap oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerahdr.

SusHKI/2020bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata dan adanya putusan yang bertentangan antara Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pdt.SusHKI/2018dengan putusan lain atas pihak yang sama atau suatu soal yang sama ataudasar yang sama atau sama tingkatannya, kemudian memohon Putusansebagai berikut:Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat:;Membatalkan Putusan Mahkamah

Hal 21 dari 33hal.22Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaanterdiri dari 3 ( Tiga ) bentuk yaitu :1 Kesengajaan sebagai maksud ( Opzet als Oogmerk ) ;2 Kesengajaan sebagai kepastian ( Opzet bij Zakerheids Bewustzijn) ;3 Kesengajaan sebagai kemungkinan ( Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atauDolus Eventualis ) ;Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur Opzettelijk bila dicantumkandalam rumusan tindak pidana, maka pengertian Opzettelijk itu harus diartikan termasukkedalam

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon (berdasarkanbukti P2 yang identik dengan bukti T6), Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan gugatanPenggugat Pembanding tidak dapat diterima, kemudian kedua pihak mengajukan kasasi,10dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasikedua belah pihak, dimana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap(berdasarkan bukti P3 yang identik dengan bukti T7); Sehingga apabila ditilik amar dariputusanputusan tersebut berdasarkan tingkatannya

(tiga juta rupiah)/bulan, yang diperkirakan naik jika anak mulaimemasuki sekolah, serta tentu ditambah dengan uang muka masuksekolah sesuai tingkatannya;Bahwa melihat tabiat dan karakter Pemohon yang tidak pernah memberinafkah anak (Anak Pemohon Dan Istri Pertama) dari isteri pertama (IstriPertama) dan tidak pernah memberi nafkah bahkan tidak mengakui anak(Anak Pemohon Dan Istri Kedua) dari siteri kedua(Ustri Kedua), makaTermohon memohon agar Yang Mulya Majelis Hakim memutuskan agaranak Termohon

(seratus limapuluh tiga juta rupiah);4 Menyatakan hukum bahwa seluruh biaya tersebut diatas, harus dibayar/dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pemohon/Termohon Rekonpensi kepadaTermohon/Pemohon Rekonpensi sebelum dilakukan pengucapan ikrarthalaq;5 Menyatakan Pemohon berkewajiban membayar uang muka masuk sekolahdan biaya pendidikan sesuai tingkatannya atas anak kandungnya yangbernama Anak I Pemohon dan Termohon ;6 Menyatakan hukum bahwa Termohon berhak melaporkan Pemohon telahmelakukan tindak pidana

Pasal 1866 KUHPerdata,alat bukti Penggugat adalah lebih kuat dan lebih tinggi tingkatannya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini tidak benar yaitu mengenaiasset, uang kas cair dan kerugian perusahaan adalah sangat lemah karenahanya merupakan pernyataan satu orang saksi Tergugat dan tanpa alat buktiapapun sehingga harus ditolak. Selain itu juga tidak jelas karena tidakmenyebutkan posisi waktunya. Sedangkan mengenai uang kas cair diHal. 15 dari 23 hal.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat lemah karenaseharusnya lebih memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 yang tingkatannya lebih tinggi dari Anggaran DasarPerusahaan. Di samping itu, AD tersebut tidak mengatur mekanismepemberhentian direksi sehingga seharusnya mengacu pada UndangUndangPerseroan Terbatas, sehingga dengan merujuk pada AD maka telahmengesampingkan hakhak hukum Para Pembanding dahulu ParaPenggugat sebagai Direksi;2.

sehingga pertimbangan tersebut adakekeliruan dan kekhilafan atau kekeliruan nyata dari Hakim Kasasi tersebut (buktiPK.l) ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru, yakniputusan Pidana No. 588 K/Pid/2006 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Pemohon,dimana bukti tersebut sebelumnya belum diajukan sebagai bukti dalam perkara ini(in casu perkara No. 31/Pdt.G/2005/PN.m) ;Bahwa karena antara pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama,atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

Western Elektronika belum dibentuk maka sesuai ketentuan pasal 23UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh sesuai tingkatannya tidak berkewajiban memberitahukan kepadaPT. Western Elektronika, terkecuali jika pada PT.

Meskipunkesalahan Terdakwa ada, akan tetapi tingkatannya tidak terlalu berat.

Serikat Buruh pasal 18 ayat (1) menyatakan:serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk memberitahukan kepadainstansipemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaansetempat untuk dicatat sedangkan Pasal 23 menyatakan: PengurusSerikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi SerikatPekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanharus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitrakerjanya dengan tingkatannya

Pasal 55 ayat 2 AD/ART hasil pemalsuan tersangka Jhony AHenMarbun berbunyi: Pimpinan Fraksi di setiap tingkatan ditentukan olehPimpinan Partai menurut tingkatannya dari anggota Fraksi dalamstruktur kepengurusan Partai sesuai tingkatannya setelah mendapatpersetujuan dari DPP.5.

kemudian pemain tersebut berhak menangdan masingmasing pemain yang tidak leng memberikan uang senilaiRp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemain yang menangleng, adapun pembayaran sebanyak Rp. 25.000, (dua puluh lima ribuHalaman 20 dari 38 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN.Rhlrupiah) dibayarkan kepada pemenang judi leng tanpa menggunakanjoker, dan apabila menang judi leng dengan menggunakan satu jokermaka pemain membayar senilai Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah)dans eterusnya sesuai dengan tingkatannya

melakukan leng dengan kartuyang digunakannya maka kemudian pemain tersebut berhak menangdan masingmasing pemain yang tidak leng memberikan uang senilaiRp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemain yang menangleng, adapun pembayaran sebanyak Rp. 25.000, (dua puluh limariburupiah) dibayarkan kepada pemenang judi leng tanpa menggunakanjoker, dan apabila menang judi leng dengan menggunakan satu jokermaka pemain membayar senilai Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah)dans eterusnya sesuai dengan tingkatannya

yangseadiladilnya dengan ridho Allah SWT.Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat memberikan jawaban secaratertulis bertanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat merasa keberatan atas diajukannya gugatan olehPenggugat atas pembatalan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukumtetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor2388/Pdt.G/2014/PA.Lmj tanggal 18 Desember 2014 ;Bahwa, gugatan Penggugat salah diajukan ke Pengadilan AgamaBondowoso, sebab gugatan tersebut setara tingkatannya

tetap dan mengikat, sehingga dalam asas hukum menyatakansuatu putusan tidak bisa dianggap keliru, kecuali ta dibatalkan olehputusan yang lebih tinggi :Bahwa, jika dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut dirasamerugikan Penggugat mestinya harus melakukan upaya hukum yang lebihtinggi setingkat dari Pengadilan Agama Lumajang, bukan dengan caramengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak yang telah diputus danmemperoleh kekuatan hukum yang tetap, lalu masih diajukan kepadaPengadilan yang sama tingkatannya

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp. 391.000, (tiga ratus sembilan satu ribu rupiah).Bahwa, gugatan Penggugat salah diajukan Ke Pengadilan AgamaBondowoso, sebab gugatan tersebut setara tingkatannya denganPengadilan Agama Lumajang, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakanditolak, karena berdasarkan hukum gugatan tersebut yang menjadi subjekdan objek hukum dalam perkara ini sudah memperoleh kekuatan hukumyang tetap dan mengikat, sehingga tidak diperkenankan pengadilan