Ditemukan 1930 data
186 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDHY GUNAWAN ;134 1 (satu) bendel fotocopy legaslisir permohonanpersetujuan penyelengaraan sistem perdagangan alternatifdari PT. GLOBEX INDONESIA Nomor : 09/GIBAPPEBTI / DIR / V / 2005 tanggal 18 Mei 2005 tentangPemberian Persetujuan sebagai Penyelenggara SistemPerdagangan Alternatif kepada PT. GLOBEXINDONESIA ;135 5 (lima) lembar fotocopy legalisir bermateraiPeraturan dan Ketentuan Perdagangan Trading Rules danRegulation antara PT.
BRURIYANTO SUKAHAR, S.H.
Terdakwa:
HARYANTO Bin KUSNANDAR
54 — 27
- 1 (satu) bundel foto copy peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat RI Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk oprasional penyelengaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa glandang Nomor 140/11/Tahun 2017 tentang pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa glandang beserta lampiran.
165 — 53
THOMSON, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa pada tahun 20122013 saksi bekerja di badan Kesbang di linmasSumut hingga saat ini dan jabatan saksi sebagai kabit pembinaankewaspadaan nasional ; Bahwa tugas pokok saksi ada kaitannya dengan dana hibah dan bansostersebut ; Bahwakaitannya yaitu pembinaan kewaspadaan nasional untukmembantu kepala badan dalam penyelengaraan pemerintahan dibidangkewaspadaan dan bekerjasama dengan instansi intelijen dalam rangkamenjaga stabilitas
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
MUKHLIS Bin SANROPINGI
96 — 37
Untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Desa dikelolaoleh saksi sendiri9. sedangkan Dana yang berasal dari bantuan Propinsi Jateng khusus untukpelaksanaan pembangunan dikelola oleh Kepala Desa terdakwaMUHKLIS, yang kemudian diserahkan kepada panitia pelaksana kegiatanpembangunan desa yang diwakili oleh kKetua LKMD10. seharusnya semua Anggaran yang telah dicairkan baik untuk pembangunanmaupun penyelengaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakatdiserahkan kepada saksi selaku Bendahara
1.ENGGAR DIAN RUHURI,SH
2.GIFRAN HERALDI,SH
Terdakwa:
LUTHER,SH
124 — 50
- 1 (satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD ) Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Kegiatan Operasional yang di tanda tangani oleh Sdr. LUTHER, SE selaku Kepala Desa tanggal 18 Mei 2015.
182 — 556
Bahwa di dalam APB Negeri OmaTahun Anggaran 2015, bidang penyelengaraan pemerintahan negeri pada bagianoperasional perkantoran dengan nomor kode rekening yang sama, ada belanja modalberupa laptop Toshiba 1 (satu) buah dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000, (tujuhjuta rupiah) dan Calculator Citizen L14D 1 (satu) buah seharga Rp.471.000, (empatratus tujun puluh satu ribu rupiah) total Rp.7.471.000, (tujuh juta empat ratus tujuhpuluh satu ribu rupiah), sedangkan di dalam laporan pertanggung jawaban realisasipelaksanaan
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
166 — 396
perhitungan pihak ke3 dan kas nonanggaran lainnya atas penerbitan surat pencairan dana langsungserta penyelenggaraan administrasi, pengendalian ataspenerimaan daerah pada akhir tahun ;> Penyiapan bahan administrasi penerbitan surat penyiapan danadan penetapan PAGU uang persediaan atas beban APBD ;> Penyelenggaraan administrasi penunjukan bank dan penempatanuang daerah pada bank yang ditunjuk serta pengaturan dana yangdiperlukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas bebanrekening kas umum daerah ;> Penyelengaraan
92 — 23
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa menurut Mahrus Ali
516 — 952
Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya intervensi atau pemberianuang oleh Terdakwa, surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan ditandatanganiBupati Bogor.Menimbang, bahwa jika pengertian bertentangan dengan kewajiban mengacupada kewajiban penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU nomor28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi danPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.296/302Nepotisme, maka pasal 11 dan pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah
144 — 186
Jawa Timur dan hal ini beradasrkan Pasal 21ayat 1 Perbawaslu No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola HubunganBawaslu, Panwaslu dalam Penyelengaraan Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah; Bahwa saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Hasil PutusanRapat pleno berdasarkan Berita Acara Nomor : 04/ BA/ BAWASLUPROV/JTM/ I/ 2013, tanggal 2 Januari 2013 dan berdasarkan Rapat Pleno tersebutterbit Keputusan Ketua Bawaslu Prov.
150 — 25
Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kordinasipembinaan dan pengendalian bidang sumber daya.b. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidangsumber daya.c. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dand. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanbidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidang sumberdaya.b.
253 — 144
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara di dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 sesuai penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah Penyelenggara Negarasebagaimana dimaksud pasal 2 Undangundang RI Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara
84 — 26
Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan tekniskordinasi pembinaan dan pengendalian bidang sumberdaya.. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasibidang sumber daya.Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dan. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaankegiatan bidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidangSumber daya.b.
89 — 20
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;345Menimbang, bahwa menurut Mahrus
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
167 — 94
Malukuuntuk mengawasi Penyelengaraan tahapan pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2017 yang bersifat sementara( Ad Hock ) yakni bekerja sesuai dengan masa tugas dan apabilamasa tugas telah selesai maka Panwaslih juga akan dibubarkan. Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat semuapertanggungjawaban keuangan Panwaslih Kabupaten Buru adalahTerdakwa CUNDI, S.H. Alias IBU NUNI yang kapasitasnya selakuBendahara Panwaslih saat itu.
310 — 92
sahamnya atas unjukmaka leveringnya cukup dari tangan ke tangan;Bahwa dalam Pasal 1792 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1819KUHPerdata, pengertian Pemberian Kuasa adalah Perjanjian untukmelakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan surat kuasa,apakah kuasa umum atau kuasa khusus, pihak ketiga saja bolehapalagi kepada calon pemegang saham sehingga jika pemegangsaham memberi kuasa kepada calon pemegang saham untukmengaktakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sahmenurut hukum;Bahwa jika dalam penyelengaraan
145 — 42
Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kordinasipembinaan dan pengendalian bidang sumber daya.b. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidangsumber daya.c. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dand. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanbidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidang sumberdaya.b.
71 — 19
Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tugas Saksisebagai anggota DPRD Kota Cimahi adalah mengawasijalannya penyelengaraan Pemerintahan Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2011di DPRD Kofta Cimahi pernah melakukan kegiatanperjalanan dinas terkait kegiatan alat kelengkapan maupunkegiatan Rancangan Peraturan daerah (Raperda).Him 152 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.
221 — 175
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang jumlahnyaakan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dalam pengambilan putusan perkara ini, didalam rapat permusyawaratanmajelis hakim, terdapat perbedaan pendapat diantara majelis hakim, sehingga terdapat DissentingOpinion dari Anggota Majelis II yang berpendapat sebagaiberikut : 222 222222 222 22a nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nae Menimbang, bahwa Indonesia sebagai Negara hukum menempatkan hukum sebagai aturanmain penyelengaraan
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
234 — 133
Asuransi Halaman 322 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.Jkt.Pstatau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mendasariprogram asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.Bahwa Ahli menerangkan asuransi adalah perjanjian 2 (dua) pihak, yaituperusahaan asuransi dengan pemegang polis, sedangkan penjaminanadalah perjanjian 3 (tiga) pihak ;Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e PMKNo.124/PMK.010/2008 tentang Penyelengaraan