• MENGADILI:

  1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) SOFIAH SALIM ALDJUFRIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan

  bersalah melakukan tindak pidana MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DIPERSYARATKAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
• Menetapkan pidana tersebut tidak perlu

  dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

• Menghukum Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) untuk memenuhi syarat khusus berupa mengunduh (download) aplikasi BPOM Mobile pada android/ smartphone milik PBH, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menetapkan apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) tidak melaksanakan syarat khusus tersebut maka pidana penjara harus dijalani;

Memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dibebaskan dari Tahanan Rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) jenis Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar berupa: Samuraten dengan jumlah 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) kapsul,

dinyatakan

• sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam BK 3489 PBH

  Honda Vario 125warna hitam BK 3489 PBH tersebut dan ROMY SAHPUTRA Als ROMI tetap diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau dan menunggu Terdakwa di pinggirJalan, selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor Honda Vario 125 warnahitam BK 3489 PBH tersebut terkunci stang dan lobang kunci tertutup,kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkanlalu Terdakwa berusaha membuka kunci lock tersebut, dan tidak berapa lamakemudian keluar salah seorang dari dalam kantor JNE Express dan

  Faisal Amin Rangkutimengalami kerugian sebesar RP.22.000.000 (Dua Puluh Dua JutaRupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (Satu) sepeda motor HondaVario No.Pol BK3489 PBH milik saksi M.

  Stabat Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) sepeda motor Honda VarioNo.Pol BK3489 PBH milik saksi M.

  Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motorHonda Vario No.Pol BK3489 PBH milik saksi M.

  Langkat, Terdakwatelah mengambil 1 (Satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol BK3489 PBH miliksaksi M.

• oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
1. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD, DDS, PBH

2. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD, DDS, PBH dan PBY bulan Januari Agustus Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una Tahun Anggaran 2019.
3. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) APBDes Tahun Anggaran 2017.
4. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) RKPDes Tahun Anggaran 2017.
5. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD, DDS, PBH, dan PBY bulan Januari Mei Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017.

6. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD, DDS, PBH, dan PBY bulan Agustus September Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017.
7. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD, DDS, PBH, dan PBY bulan Oktober Desember Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

• Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru 150cc tahun 2016 No Pol DA 6755 PBH, No.Mesin KF11E-1843464, No.Rangka MH1KF1117GK84642Dikembalikan kepada Euis Noor Shaumi R.S.6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

  NANANG (DPO Kepolisian) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motormerek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E1843464, Nomorrangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. milik saksikorban Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D. adalah untuk dimilikidan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sementara terdakwa akanmemberikan upah kepada Sdr.

  Ketika melewati JalanGolf Ujung RT. 013 / RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, KecamatanLandasan Ulin, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, terdakwa adamelihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 Awarna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomormesin : KF11E1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An.Euis Noor Shaumi R.S. milik saksi koroban Euis Noor Shaumi R.S.

  Bahwa maksud terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm)mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 Awarna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomormesin : KF11E1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An.Euis Noor Shaumi R.S. milik saksi koroban Euis Noor Shaumi R.S. BintiAtang Y.D. adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri olehterdakwa.

  NANANG (DPO Kepolisian) yangtelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH,Nomor mesin : KF11E1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462An.

  EuisNoor Shaumi R.S Binti Atang Y.D, berdasarkan hal tersebut maka MajelisHakim berpendapat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150cc warna biru hitam Nomor Polisi DH 6755 PBH tersebut bukanlah milikTerdakwa melainkan milik orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;Ad.4.

• yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan dalam gugatan ini adalah :Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata(DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun Nomor: SK/1181/PBH

  Dan pada tanggal 16 Pebruari2010 Penggugat menerima risalah panggilan sidang di Pengadilan NegeriMagetan serta jawaban dari PAIMIN/Tergugat;4 Bahwa pada waktu Penggugat membaca jawaban dari PAIMIN/Tergugat tanggal16 Pebruari 2011, salah satu) jawabannya menyebutkan bahwaPRIMKOPPOLWIL Madiun sudah bubar secara resmi dan tertulis berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi danPariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun Nomor : SK/1181/PBH/XVI.32/XI/2010 tanggal 29 Desember

  konkrit.Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum pada badan hukum perdata yaituKoperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun dan seseorang yaitu Penggugat dan anggotakoperasi lainnya selaku pemilik Koperasi sekaligus pengguna jasa Koperasi karenatidak dapat mendapatkan manfaat dari Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun yangdibubarkan yang berarti keputusan tersebut bersifat individual.Serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi danPariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun Nomor : SK/1181/PBH

  Kecil dan Menengah yang berarti keputusan tersebut bersifatfinal, hal itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka9 UU PTUN;6 Bahwa karena objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 29 Desember2010 dan diketahui oleh Penggugat tanggal 16 Pebruari 2011 maka gugatan yangdiajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sejak di ketahuinya, halitu sudah memenuhi Pasal 55 UU PTUN;7 Bahwa karena proses, prosedur pembubaran Koperasi Primkoppolwil Madiun danterbitnya Surat Keputusan Nomor : SK/1181/PBH

  DalamPosita tidak diuraikan mengenai pembatalan dan pencabutan Surat KeputusanDISPERINDAG KOPPAR Kota Madiun, No: SK/1181/PBH/ XVI.32/XII/2010,tanggal 29 Desember 2010, tentang Pembubaran PRIMKOPPOLWIL Madiun,tetapi dalam Petitumnya dimintakan pembatalan dan pencabutannya terhadapSurat Keputusan tersebut. Sehingga gugatan Penggugat yang demikian tidakjelas atau kabur (Obscure Libel) ;Halaman 11 dari 19 halaman.

• Sri Murniati Pradjarto yang mana tetapmenganggap bahwa tanah SHM No. 885/Pbh milik bersama sertatidak mau melepaskan haknya atas tanah tersebut mengakibatkankerugian materiil bagi Penggugat sebagai ahli waris yang sah dariIbu V. Sri Murniati Pradjarto berupa sebidang tanah SHM No.885/Pbh beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1108 m2yang mana harga pasaran tanah di daerah tersebut adalah Rp.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ) per m2.

  Para ahli waris yang mengurus peralinan Hak berdasarkan WARISANberdasarkan Surat Keterangan Waris Tanggal 14 juni 1994 diketahui lurahPanembahan tanggal 1271994 No. 415/KT.U/VII/1994 dikuatkan CamatKraton Tanggal 15 Juli 1994 No. 30/VIIKT/1994 sebagaimana terdapat dalampendaftaran dan Peralihan Hak atas Hak Milik M. 885/Pbh dan Hak MilikNomor M.51/Pbh dan memberikan bukti formal kepemilikan bersama.

  dan Hak Milik Nomor M.51/Pbh.5.

  Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;2, Menyatakan Sah dan Berharga Surat Surat Keterangan WarisTanggal 14 juni 1994 diketahui lurah Panembahan tanggal 1271994 No.415/KT.U/VII/1994 dikuatkan Camat Kraton Tanggal 15 Juli 1994 No.30/VIIKT/1994 sebagaimana terdapat dalam pendaftaran dan PeralihanHak atas Hak Milik M. 885/Pbh dan Hak Milik Nomor M.51/Pbh.3.

  M: 885/Pbh tertanggal 8Agustus 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7 ;8.

• ) di Bank Sulteng cabang bungkua.Tanggal 13 Februari 2019 pencairan dana bagi hasil pajak (PBH)sebesar Rp99.490.000,00;Tanggal 08 Maret 2019 pencairan dana bagi hasil pajak (PBH)sebesar Rp99.490.000,00;Tanggal 05 September 2019 pencairan dana bagi hasil pajak (PBH)sebesar Rp22.000.000,00;Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PALd.

  Tanggal 21 November 2019 pencairan dana bagi hasil pajak (PBH)sebesar Rp63.300.000,00;4. Pencairan dana desa (DD) tahun 2020 bank BNI dengan nomorrekening 0793208461 :a. Tanggal 15 Mei 2020, pencairan dana desa (DD) tahap 1 (satu)sebesar Rp420.206.800,00;b. Tanggal 28 Mei 2020 pencairan tahap 2 (dua) sebesarRp155.956.500,00;c. Tanggal 12 Juni 2020, pencairan tahap 2 (dua) sebesarRp.155.956.500,00;d. Tanggal 10 Juli 2020, pencairan tahap 3 (tiga) sebesarRp103.971.000,00.e.

  Pencairan dana bagi hasil pajak (PBH) di Bank Sulteng cabang bungkua.

  ) di Bank Sulteng cabang bungkua.Tanggal 13 Februari 2019 pencairan dana bagi hasil pajak (PBH)sebesar Rp99.490.000,00;Tanggal 08 Maret 2019 pencairan dana bagi hasil pajak (PBH)sebesar Rp99.490.000,00;Tanggal 05 September 2019 pencairan dana bagi hasil pajak (PBH)sebesar Rp22.000.000,00;Tanggal 21 November 2019 pencairan dana bagi hasil pajak (PBH)sebesar Rp63.300.000,00;Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PAL4.

• PENETAPANNomor : 109/ Pen Pdt.P/2020 /PN.Sgr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Penetapan sepertiberikut dibawah ini dalam perkara Permohonan; GEDE ARI SUWEDANA, Lakilaki, Tempat/Tanggal Lahir Singaraja 27081958 Alamat Banjar Dinas Tegalinggah,DesaTegalinggah Kecamatan Sukasada Kab.Buleleng;dalam hala ini memberikan kuasa kepadaFIRMANSYAH,SH, Advokat/Penasehat Hukumyang berkantor Hukum Pada Kantor Hukum,Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi

  Singaraja,JIl.Kartini No.2 SingarajaBali,Hp.081353120777Email.pbhperadisingaraja@gmail.com, BerdasarkanSurat kuasa Khusus Nomor:05/PBH/SKPdt/Hon/V/2020 Tanggal, 14052020 yang telahdidaftarkan pada Pengadilan Negeri Kelas BSingaraja,Pada Hari Jumat Nomor Reg :350 SKTK 1/2020 Tertanggal Tanggal 14052020 untukselanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Suratsurat sehubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara di persidangan barutahap sidang

• 2.910.000,kantor desaKegiatan PBH 6.087.500,penyelengaraabmusyawarah desaKegiatan intensifikasi PBH 16.002.400,dan ekstensifikasi PBBTotal 48.314.900,Kegiatan Pembangunan TPT Jalan DD 88.185.000,pembangun Sawah Dusun Krajanan fisik tidakdilaksanakanKekurangan Pembangunan rabat DD 52.276.408, 74,volumen beton Dsn.

  ABD MUNIF (KaurPBB 17.697.718, Kesra/Modin)(terealisasi Rp.Total Keseluruhan Rp.23.785.218 Bahwa dana PBH yang dicairkan adalah sebesar Rp. 25.532.798,, Sisadana PBH sebesarRp.3.442.898,00 (Rp.25.532.798,0022.089.900,00/terealisasi) berada di Rekening Desa BalearjoHal 51 Put. No. 68/Pid.SusTPK/2019/PN.SbyRp.

  Laptop)Kegiatan Pemuda dan OR ADD 5.875.000,00Kegiatan Pelatinan Kades & ADD 2.740.000,00PerangkatKegiatan Operasional Kantor PBH 2.910.000,00DesaKegiatan Penyelenggaraan PBH 6.087.500,00Musyawarah DesaKegiatan Intensifikasi dan PBH 16.002.400,00Ekstensifikasi PBBSub Total 48.314.900,00Kegiatan Pembangunan TPT Jalan DD 88.185.000,00Pembangunan Sawah Dusun KrajanFisik TidakdilaksanakanKekurangan Pembangunan Rabat Beton DD 52.276.408,74volume fisik Dsn. Sbr.

  Laptop)Kegiatan Pemuda dan OR ADD 5.875.000,00Kegiatan Pelatinan Kades & ADD 2./40.000,00PerangkatKegiatan Operasional Kantor PBH 2.910.000,00DesaKegiatan Penyelenggaraan PBH 6.087.500,00Musyawarah Desa Kegiatan Intensifikasi dan PBH 16.002.400,00Ekstensifikasi PBB Sub Total 48.314.900,00 Kegiatan Pembangunan TPT Jalan DD 88.185.000,00Pembanguna Sawah Dusun Krajann Fisik TidakdilaksanakanKekurangan Pembangunan Rabat Beton DD 52.276.408,74volume fisik Dsn. Sbr.

  Laptop)Kegiatan pemuda danOR ADD 5.875.000,Kegiatan Pelatihan Kades ADD 2./40.000,dan perangkatKegiatan operasional PBH 2.910.000,kantor desaKegiatan penyelengaraab PBH 6.087.500,musyawarah desaKegiatan intensifikasi dan PBH 16.002.400,ekstensifikasi PBBTotal 48.314.900,Kegiatan Pembangunan TPT Jalan DD 88.185.000,pembanguna Sawah Dusun Krajann fisik tidakdilaksanakanKekurangan Pembangunan rabat beton DD 52.276.408, 74,volumen fisik Dsn.

• ., Advokat/Penasehat Hukumyang berkantor Hukum pada Kantor Hukum PusatBantuan Hukum (PBH) Peradi Singaraja, Jl.

  KartiniNo. 2 SingarajaBali berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 06/PBH/SKPdt/Hon/VI/2020 tertanggal 17 Juni2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Singaraja pada tanggal 22 Juni 2020 dibawahregister nomor : 428/SK/TK.I/2020/PN Sgr;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat sehubungan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2020, prosespemeriksaan perkara dipersidangan dalam tahap pembuktian Pemohonmelalui Kuasanya;Menimbang, bahwa dipersidangan

• ., Para Advokat yang berkantor di KANTOR PUSAT BANTUANHUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Komplek Rukan NitiMandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar, Bali, yang menurutpenilaian Majelis Hakim didalam melaksanakan tugasnya penuh tanggung jawabsesual profesinya dan bersikap baik serta memenuhi syarat untuk mendampingiTerdakwa selama pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Denpasar;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Tedakwa lebih dari 5(lima) tahun, maka Pengadilan wajib

  Menunjuk saudara Ketut Bakuh, S.H., dkk sebagai Advokat danPenasehat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH)PERADI Denpasar beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali untuk bertindak selakuPenasihat Hukum Terdakwa Mohammad Abdullah A Mushairib dalamperkara Pidana Nomor 1062/Pid.Sus/2019/PN Dps pada tingkatpertama;2.

• Duri KosambiKec.Cengkareng, Jakarta Barat ;Dalam Hal ini memberi Kuasa Kepada :SUSY TAN ,SH, DEBBY NATALIA,SH.MH.M.REINHARD SIAHAAN ,SH.MH,ANWARSYAH TARIGAN,SH.MH , RIDAWATI TANJUNG ,SH.MH, POSMA GPARULIAN SIAHAAN ,SH, KETUT SEKAR PASEK ,SH, ISKANDARHASIBUAN,SH, MUHAMAD HAIRI,SH, ASTERINA JULIFENTI TIARMA ,SH,LINDA LESTARI,SH, MOH HARIS UJIAWAN ,SH, MARIA KADI JUSTINENITISARA,SH, HEPPY LADES SIDABUTAR ,SHPara Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan hukum/Assisten advokat padaKantor PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH

  MARIA KADI JUSTINE NITISARA,SH;14.HEPPY LADES SIDABUTAR ,SH;Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan hukum/Assisten advokat padaKantor PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI Jakarta Barat, beralamatdi Jalan Tomang Raya No.10 D, Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagaiPemohon,SUSUNAN PERSIDANGAN :MATAUSEJA ERNA.M ,SH oo. eeceeee ceeeeeeeeeaeeeeee Hakim;RAHAYU.W, SH ......ccccccecceceeeceeeseeeeeeeeeessueeenanees Panitera Pengganti ;Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,setelah itu

• pada Tergugat sejak tanggal 1 November 2016 denganmenerima gaji masing masing perbulannya untuk Penggugat jabatan Kepala Scurity sebesar Rp.2.600.000, (dua juta enam ratusribu rupiah) dan Penggugat II jabatan Scurity sebesar Rp. 2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah;Bahwa tidak benar Para Penggugat pada tanggal 08 Oktober2019 diberhentikan /PHK oleh Tergugat dan Tergugat melalui KuasaHukumnya memberikan surat tanggapan terhadap Surat ParaPenggugat melalui kuasa Hukumnya pada kantor PBH

  UDIK KRIMSUSRI" surat No. 027/PBH LDK.RI/10/2019 tertanggal 28 Oktober 2019perihal Penyelesaian yang pada pokoknya pada angka 3 dalam suratTergugat menyatakan bahwa Tergugat/PT Triconville Indonesiamemberikan kepada Para Penggugat untuk bekerja kembali;.

  Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan surat PHK terhadapPara Penggugatdan tidak benar untuk gaji bulan September 2019 tidakpemah dibayarkan oleh karena yang benar terhadap gaji bulan Septembertersebut Tergugat telah memberikan hak gaji untuk bulan Septembertersebut belum diambil oleh Para Penggugat sebagaimana pula surattanggapan dari Tergugat terhadap Surat Para Penggugat melalui kuasaHukumnya pada kantor PBH LIDIK KRIMSUS RI surat

  Surat Peringatanatau tidak dan tidak tahu apakah sebabnya Para Penggugatdi PHK ;Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah Para Penggugat ada hutangkoperasi atau tidak ;Bahwa Saksi adalah teman kerja dan tetangga Para PenggugatBahwaterjadi peristiwa hilangnya barang yang mengakibatkan kerugianbagi perusahaan Tergugat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telahmengajukan bukti surat sebagai berikut :1.Fotocopy dari Foto Surat No.026/PHBLDK.RI/10/2019 tertanggal 17Oktober 2019 dari Kantor PBH

  Triconville Indonesia(Tergugat) perihal Penyelesaian;( T 1)Fotocopy Surat No.027/PBH LDK.RI/10/2019 tertanggal 17 Oktober 2019dari Kantor PBH LIDIK KRIMSUS RI(Kuasa Hukum Para Penggugat)yang ditujukan kepada Kepala Disnaker Demak perihal Penyelesaian ; (T 2)Surat dari Kantor Hukum BUDI UTOMO (kuasa Hukum Tergugat) PerihalTanggapan terhadap surat kantor PBH LIDIK KRIMSUS RI, nomor026/PBHLDK.RI/X/2019 yang surat Tembusannya disampaikan kepada :Kadinnakerin Kab.

• Pertanggung-jawaban Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 11.639.000,- ;

• Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 41.413.570, ;
• Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp 20.000.000, ;
• Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana PBH

  , sebesar Rp 14.000.000,-

• Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.385.000,- ;
• Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.237.000,- ;
• Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Pebruari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.435.000,- ;
• Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber

  dana PBH, sebesar Rp 5.000.000,- ;

• Kegiatan Operasional Rt/Rw, waktu pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 27.600.000,- ;

• 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  • Kegiatanpembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan MCK terdiri sub kegiatan sebagai berikut :

• Pembangunan MCK Rt 06/08 (6 x 3

  sebesar Rp 22.903.385,-;

  • Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu ( 3 x 5 m2) sebesarRp 47.662.745,;

• 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

• Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH

  , sebesar Rp 6.865.000,-;

• Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 26.584.770,- ;
• Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan Nopember, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.845.000,- ;

• 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

• Kegiatan

• Handphone Nokia warna hitam model RM1134 Type105 dengan Simcard 085261927288 No Imei 354860084827566disita dari Abdul Rasid.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hitam list birudengan Nomor rangka MHAKR150J4KP241441 Nomor mesinKR15CEP37130; 1 (satu) buah buku tabungan BNI:Dikembalikan kepada Terdakwa AKBAR YUDISTIRA PANJAITAN Uang tunai sebesar Rp/7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus riburupiah); 1 (satu) unit kapal motor kayu dengan Nomor kapal GT.10 Nomor1877/PBH

  Putusan Nomor 2839 K/Pid.Sus/2018 1 (satu) unit kapal motor kayu dengan Nomor kapal GT.10 Nomor1877/PBH/S7 mesin PS 135/ 4 piston muatan 20 ton panjang 10meter warna abuabu list hijau disita dari Saksi SYAMSUL BAHRI.Dirampas untuk Negara;6.

  354860083552442disita dari Syamsul Bahri. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam model RM1134 Type105 dengan Simcard 085261927288 No Imei 354860084827566disita dari Abdul Rasid,dimusnahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hitam list birudengan Nomor rangka MHAKR150J4KP241441 Nomor mesinKR15CEP37130; 1 (satu) buah buku tabungan BNI;Dikembalikan kepada Terdakwa; Uang tunai sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus riburupiah); 1 (satu) unit kapal motor kayu dengan Nomor kapal GT.10 Nomor1877/PBH

• DA 6753 PBH, No. Rangka: MH3SE8890GJ139550, No. Mesin: E3R2E1124423;

• 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH;
• 1 (satu) lembar SIM C an. Mina Yulia;

Dikembalikan kepada Saksi Mina Yulia binti Noor Effendi;

• 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka: MH2JF5120BK537145, No.

• Kota Bambu Selatan Kec.Palmerah Jakarta Barat , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Jauri RHukom , SH. dkk para Advokat di PBH PERADI Jakarta Barat ,yangberkantor di Jl.

  S Parman Kav. 71 Slipi Jakarta Barat sesuai dengan SuratKuasa Khusus No. 116/ SK/PBH Peradi Jakbar/VIII/2020 tertanggal 13agustus 2020;untuk selanjutnya disebut S@DaQal .............ccce cee cee eee eee eee eee eee sees PO@MONON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dan berkas permohonan yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi serta memeriksa suratsuratbukti yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya

• Laporan Pertanggung-jawaban Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 11.639.000,- ;
  Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 41.413.570, ;
  Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp 20.000.000, ;
  Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana PBH

  , sebesar Rp 14.000.000,-
  Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.385.000,- ;
  Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.237.000,- ;
  Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Pebruari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.435.000,- ;
  Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar

  Rp 5.000.000,- ;
  Kegiatan Operasional Rt/Rw, waktu pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 27.600.000,-

  1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan MCK terdiri sub kegiatan sebagai berikut :

  Pembangunan MCK Rt 06/08 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
  Pembangunan MCK Rt 04/03 (6 x 3 m), sebesar

  Rp 23.233.744,-;
  SPAL Rt 01/06 (47,7 x 50 m) sebesar Rp 22.903.385,-;

  Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu ( 3 x 5 m2) sebesar Rp 47.662.745,;

  1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH

  , sebesar Rp 6.865.000,-;
  Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 26.584.770,- ;
  Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan Nopember, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.845.000,- ;

  1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan

• Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 11.639.000,- ;

  c. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 41.413.570, ;

  d. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp 20.000.000, ;

  e. Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana PBH

  , sebesar Rp 14.000.000,-

  f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.385.000,- ;

  g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.237.000,- ;

  h.

  Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Pebruari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.435.000,- ;

  i. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 5.000.000,- ;

  j. Kegiatan Operasional Rt/Rw, waktu pelaksanaan Januari Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 27.600.000,- ;

  3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan

  47,7 x 50 m) sebesar Rp 22.903.385,-;

  1. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu ( 3 x 5 m2) sebesar Rp 47.662.745,;

  4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  a. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH

  , sebesar Rp 6.865.000,-;

  b. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 26.584.770,- ;

  c. Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan Nopember, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.845.000,- ;

  5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  a.

• Bukti surat tersebut telah bermaterai, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 01/PBH/30/3/21 atasnamaRodhemah.

  Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diparaf serta diberi tanda P.12;Fotokopi Surat Keterangan Nomor 047/PBH/VII/2015 atas nama SitiMuaisah binti H. Menih. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesual,lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;Fotokopi Surat Pengantar Nomor 076/24/II/O9 atas nama Entong Jalibin H.

  Bukti surat tersebuttelah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tandaP.14;Fotokopi Surat Keterangan Nomor 046/PBH/VII/2015 atas nama EntongJali. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telan dicap pos dan telahHal. 5 dari 12 Hal.