Mahkamah Agung a quo yang menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugatmengajukan gugatan a quo dalam kapasitas pribadi terhadap TergugatTergugat selaku badan hukum publik bukan dalam kapasitasnya selakubadan hukum, adalah sebuah putusan Judex Juris Mahkamah Agung yangbersifat disparitas dan saling bertentangan dengan beberapa putusanJudex Juris Mahkamah Agung dalam perkara mengenai soal atau dasaryang sama yang diputuskan oleh Judex Juris Mahkamah Agung yang samaatau sama tingkatannya

Abdul GaniAbdullah, S.H;(kelima putusan tersebut di atas terlampir sebagai bukti);Bahwa di samping itu putusan Judex Jurs Mahkamah Agung a quo jugabersifat disparitas dengan putusan Judex Juris Mahkamah Agung dalamperkara mengenai soal atau dasar yang sama yang diputuskan oleh JudexJuris Mahkamah Agung yang tingkatannya sama, seperti dalam putusan:a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2153 K/Pdt/2015 tanggal 12 April2016, Penggugat H.

UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pengakuan Judex Facti sendiri telah menyatakan hubungan antaraPemohon dengan Termohon dimana Pemohon merupakan pekerja tetappada Termohon, bilamana ingin melakukan pemutusan hubungan kerjaharuslah menggunakan undangundang ketenagakerjaan, dan karena didalam undangundang diatur mengenai syarat dan pelaksanaan PemutusanHubungan Kerja maka seharusnya Judex Facti menggunakan undangundang sebagai dasar hukum bukan peraturan perusahaan yang lebihrendah tingkatannya

satutingkatanyang sama, sedangkan pewaris menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islamadalah adalah orang yang pada saatmeninggalnya atauyang dinyatakanmeninggal berdasarkan putusan PengadilanberagamaIslam, meninggalkanahliwaris dan hartapeninggalan, pasaltersebutmenjelaskanpadasaatmeninggalnya pewaris;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

yaitu dari DPD Golkar Jawa Barat yang ditandatanganioleh Ketuanya Iriyanto MS Safiudin (Yance) adalah yang diberi sanksi olehTergugat berupa pemberhentian selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat,sanksi mana sampai sekarang oleh Tergugat belum dicabutnya begitupun DPDPartai Golkar Kabupaten Indramayu Daniel Mutaqin yang tidak memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Pasal12 ayat huruf a jo ayat 4 karena yang bersangkutan belum 5 tahun secara terusmenerus pada tingkatannya

kerugian bagi Penggugat;Bahwa terhadap adanya tindakan para Tergugat tersebut, akhirnyamembuat Penggugat sangat terkejut karena para Tergugat tidak pernahdikenal danjuga tidak pernah memberitahukan keberadaannyasebagaimana dalam Pasal 18 Undangundang Nomor 21 tahun 2000tentang serikat pekerja/serikat buruh, kemudian berdasarkan ketentuanpasal 23 UU Nomor 21 tahun 2000 ditentukan lagi bahwa pengurusserikat pekerja harus memberitahukan secara tertulis keberadaannyakepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya

Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG(1) Pemilihaan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaahberdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan olehPemerintah Daerah sesuai tingkatannya.(2) Tata cara pemilihaan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkandengan Keputusan Camat dan Keputusan Lurah untuk MasjidJami dan Paniitia Pemililihan Ketua DKM untuk Masjid di TempatPublik TERGUGAT telah menerbitkan obyek gugatan sesuai prosedur yakni : Rapat aspirasiwarga ; Pemilihan pengurus DKM Al Mujahidin yang disaksikan

Pasal 8 Perwali yang berbunyi sebagai berikut :(1) Pemilihan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaah berdasarkanmusyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerahsesual tingkatannya ;(2) Tata cara pemilihan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkan denganKeputusan Camatdan Keputusan Lurah untuk Masjid Jami danPanitia Pemilihan Ketua DKM untuk Masjid di tempat Publik ;b.

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mencermatibeberapa fakta hukum (sebagaimana yang tertuang dalam butir 9 sampai denganbutir 14; Menimbang, bahwa secara prosedural aturan yang menjadi landasanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Walikota BekasiNomor 82 Tahun 2017 Tentang Status Masjid wilayah di Kota bekasi Bab IV :Pemilihnan Ketua DKM Pasal 8 ayat (1) Pemilinan Ketua DKM berasal dari danoleh Jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh pemerintahdaerah sesuai tingkatannya

dalam menyelesaikan kasuskasusatau mengambil keputusan atas halhal yang dihadapi secara konkret.Penafsiran ini tidak hanya dipakai oleh hakim dalam menerapkan suatuketentuan dalam undangundang untuk mengadili dan memutus suatuperkara yang dihadapkan kepadanya, melainkan penafsiran ini jugadibutuhkan oleh pembentuk peraturan perundangundangan dalam halmenjabarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggiuntuk digunakan dalam membentuk peraturan perundangundanganyang secara hierarki tingkatannya

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut BagirManan Implikasi dari tidak terpenuhinya salah satu dari 4 syaratkeberlakuan yuridis ini oleh suatu peraturan perundangundanganadalah peraturan perundangundangan tersebut batal demi hukum.Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu :kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajan sebagai sadarkepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewusizijn)dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk).

denganpenanganan perkara ini, sama halnya dengan Penuntut Umum dan MajelisHakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalampenanganan perkara ini, tidak diperbolehkan sebagai saksi dalam perkara ini;Dari tingkatan peradilan ini jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugaspenegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkaraini, yaitu. tentang kebenaran kinerja pelaksanaan tugas fungsionalperadilannya terhadap perkara ini, yang masih harus dikoreksi peradilan yanglebih tinggi tingkatannya

2004tentang perubahan atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 67 huruf (b) (c), (e)dan (f) yakni tentang apabila setelah perkara diputus, ditemukansuratsurat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan (NOVUM), apabila telahdikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut, apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal22 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 26 Februari 2021 dengan nomor:1/SKKH/2021/PA.Lbj, yang

No. 14 P/HUM/2004.lebih tinggi atau secara tingkatannya sebagaimana yang telah ditentukandalam Ketetapan MPR tersebut sehingga dengan demikian KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tidak dapat membatalkanPeraturan Daerah ;.

Hafsah binti Mahmud, Abubakar bin Taamin, Masran bin Taamindan Nurhayati binti Taamin sesuai dengan asas ijbari dalam setiap tingkatannya, agargugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil, tidak jelas, tidak rinci dankurang pihak;Menimbang, bahwa dengan tidak menyebutkan siapa yang menjadi ahli warisTaamin bin Abubakar, St.

yangbernama Suparman Ali Said dapat memasukkan orang menjadi CPNStanpa testing.Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut Terdakwa menghubungi saksiSalamah dan mengatakan saksi mempunyai teman yang dapatmemasukkan orang menjadi CPNS tanpa testing.Bahwa ada 2(dua) tahap dalam pengurusan masuk CPNS tersebut.Bahwa persyaratan masuk CPNS tersebut sesuai dengan KTP danpenempatannya sesuai dengan KTP yang diinginkan.Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Salamah pengurusan CPNS tersebutmenggunakan uang sesuai dengan tingkatannya

menjadi CPNStanpa testing.Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut Terdakwa menghubungi saksiSalamah dan mengatakan saksi mempunyai teman yang dapatmemasukkan orang menjadi CPNS tanpa testing.Halaman 20Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN MdnBahwa ada 2(dua) tahap dalam pengurusan masuk CPNS tersebut.Bahwa persyaratan masuk CPNS tersebut sesuai dengan KTP danpenempatannya sesuai dengan KTP yang diinginkan.Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Salamah pengurusan CPNS tersebutmenggunakan uang sesuai dengan tingkatannya

No. 280 B/PK/PJK/2009"Di Indonesia, sepanjang mengenai peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang undang,pengujiannya dilakukan oleh Badan Peradilan Umum, BadanPeradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung"Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, meskipun secaraformal Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 telah dicabutoleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 dan selanjutnyaPeraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 telah dicabut olehPeraturan

Jika tidak demikian, makapembuat undang undang (dalam arti peraturan perundangundangan) yang tingkatannya lebih rendah akan dengan mudahmengabaikan atau menghindarkan berlakunya undangundang yangtingkatannya lebih tinggi secara efektif dengan cara membuatundang undang (peraturan perundang undangan) yang bertentangandengannya. Asas hukum "lex superior derogat legi inferiorijuga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antaralain, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.

No. 280 B/PK/PJK/2009menyatakan (Bukti PK19):"Hirarki perundang undangan tersebut di tas yangdidasarkan atas asas bahwa suatu ketentuan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangan yang lebih tinggi tingkatannya = sangatpenting untuk kepastian hukum. Asas ini biasanyadinyatakan dengan ungkapan Latin: Lex superior derogatlegi inferiori "b. Prof. Dr.

(Huruf tebal dari Pemohon PeninjauanKembali) .Bahwa dari uraian uraian di atas, terbukti secara jelas bahkanPasal 1460 KUH Perdata, yang tingkatannya sama dengan undangundang, dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan sesuaiHal. 66 dari 72 hal. Put. No. 280 B/PK/PJK/2009dengan anjuran Mahkamah Agung, jika memang ada alasan untukitu. Perkara a quo hanya berkenaan dengan Pasal 1 KeputusanDirektur Jenderal No.

Pengawasan tidak bolehmenjadi selubung atau tirai untuk menjalankan sentralisasipenyelenggaraan pemerintahan, kalau demikian bagaimanamenentukan batas pengawasan yang tidak akan mencederaiotonomi, salah satu batasnya adalah pemerintah pusat ataupemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya dilarang mengaturHalaman 22 dari 33 halaman.

Menyatakan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 telah bertentangan dengan Peraturan perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya;3. Menyatakan mencabut dan tidak berlaku Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;4.

Zainoel Abidin; Bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani, Rohani,dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernur dan WakilGubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya hanya berwenangmembuat Kesepakatan Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi CalonBupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, KIPKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membuat KesepakatanBersama dengan Cabang Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) sesuai dengantingkatannya Kabupaten/Kota, sebagaimana instruksi yang terdapat padaangka 4 Surat Ikatan Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan dalampenyelenggaran pemriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasidengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDIHal 11 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMsesuai tingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalahKPU dan

IDI sesuai tingkatannya; 6.

,jadi kontradiksi dan bertentangan dengan pasal 26 UUHT dan SEMAnomor 7 tahun 2012 tersebut yang menyatakan bahwa pasal 6 adalahlelang sukarela, sedangkan peraturan yang menyatakan bahwa pasal 6UUHT adalah lelang eksekusi adalah peraturan menteri kKeuangan nomor106/PMK.06/2013 yang tingkatannya sangat rendah dalamhirarkiperaturan perundangundangan dan karenanya tidak dapat dijadikandasar untuk mengesampingkan/menggugurkan pelaksanaan pasal 26UUHT jo pasal 224 HIR dan 258 Rbg.Selanjutnya pelelangan

Nomor 1020 K/Pdt.SusPHI/2016membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh sertameningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam Pasal 23 menyatakan bahwapengurus serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanharus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanyasesuai dengan tingkatannya . dalam kaitan perkara aquo berarti pengurusserikat pekerja

berasal dariwarisan orang tuanya (Muhammad bin Daud) seluas 500 M2 yang dibagikankepada empat orang anak lakilaki Ramli, Mustafa, Zakaria dan Bulia masingmasing mendapat 125 M2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah SyariyahAceh terhadap keberatan Tergugat/Pembanding pada point (satu) dapat dijelaskanbahwa setiap gugatan faraidh yang diajukan ke Mahkamah Syariyah Kabupaten/Kota,disamping menjelaskan pewaris, asal usul harta warisan dan juga dicantumkan paraPenggugat dan Tergugat yang tingkatannya