denganpenanganan perkara ini, sama halnya dengan Penuntut Umum dan MajelisHakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalampenanganan perkara ini, tidak diperbolehkan sebagai saksi dalam perkara ini;Dari tingkatan peradilan ini jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugaspenegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkaraini, yaitu. tentang kebenaran kinerja pelaksanaan tugas fungsionalperadilannya terhadap perkara ini, yang masih harus dikoreksi peradilan yanglebih tinggi tingkatannya

telah melanggar Tata Tertib SMA Negeri 2 Waingapu pasal 4ayat 4 yakni: Hamil dan telah melahirkan;Bahwa menurut hemat Penggugat alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugatuntuk mengembalikan anak kepada orang tuanya (megeluarkannya anak dariSekolahnya) sangat tidak berdasar dan merupakan alasan tidak tepat dan tidakbenar, karena tata tertib SMA Negeri 2 Waingapu khususnya pasal 4 ayat 4sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang sah dariPemerintah Republik Indonesia yang lebih tinggi tingkatannya

dinyatakandikembalikan kepada orang tua dengan alasan telah melanggar Tata TertibSMA Negeri 2 Waingapu pasal 4 ayat 4 yakni: Hamil dan telah melahirkan;Bahwa menurut hemat Penggugat alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugatuntuk mengembalikan anak kepada orang tuanya sangat tidak berdasar danmerupakan alasan tidak tepat dan tidak benar, karena tata tertib SMA Negeri2 Waingapu. khususnya pasal 4 ayat 4 sangat bertentangan denganPeraturan Perundang Undangan yang sah dari Pemerintah RepublikIndonesia yang lebih tinggi tingkatannya

satutingkatanyang sama, sedangkan pewaris menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islamadalah adalah orang yang pada saatmeninggalnya atauyang dinyatakanmeninggal berdasarkan putusan PengadilanberagamaIslam, meninggalkanahliwaris dan hartapeninggalan, pasaltersebutmenjelaskanpadasaatmeninggalnya pewaris;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pengakuan Judex Facti sendiri telah menyatakan hubungan antaraPemohon dengan Termohon dimana Pemohon merupakan pekerja tetappada Termohon, bilamana ingin melakukan pemutusan hubungan kerjaharuslah menggunakan undangundang ketenagakerjaan, dan karena didalam undangundang diatur mengenai syarat dan pelaksanaan PemutusanHubungan Kerja maka seharusnya Judex Facti menggunakan undangundang sebagai dasar hukum bukan peraturan perusahaan yang lebihrendah tingkatannya

adanya norma yang sama berarti terjadi suatu ketidak sinkronanatau terjadi pertentangan aturan atau konflik norma antara norma Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan norma Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelis berpoedoman adanya suatuasas hukum lex superior derogat Jlegi inferior atau peraturan yang hal 29 Putusan Nomor 15/Pat.G/2017/PN Sdwtingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang tingkatannya

Sehinggaberdasarkan hal tersebut oleh karena UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan tingkatannya lebih tinggi dari pada PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka secara otomatis ketentuan Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Majelis tidak berlaku lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena norma Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 35 Tahun 1975 tersebut tidak berlaku maka tidak ada lagi kewajibanpanitera

280 tahun 2007tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PejabatEselon lla Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang pada diktumkeduanya disebutkan bahwa masa jabatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah 4 (empat) Tahun. dimana Judex Facti hanyamempertimbangkan peraturan yang lebih rendah tingkatnya yaitu SK RektorUniversitas Syiah Kuala Nomor 280 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan PeraturanPemerintah Nomo 32 Tahun 1979 yang tingkatannya

Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG(1) Pemilihaan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaahberdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan olehPemerintah Daerah sesuai tingkatannya.(2) Tata cara pemilihaan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkandengan Keputusan Camat dan Keputusan Lurah untuk MasjidJami dan Paniitia Pemililihan Ketua DKM untuk Masjid di TempatPublik TERGUGAT telah menerbitkan obyek gugatan sesuai prosedur yakni : Rapat aspirasiwarga ; Pemilihan pengurus DKM Al Mujahidin yang disaksikan

Pasal 8 Perwali yang berbunyi sebagai berikut :(1) Pemilihan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaah berdasarkanmusyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerahsesual tingkatannya ;(2) Tata cara pemilihan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkan denganKeputusan Camatdan Keputusan Lurah untuk Masjid Jami danPanitia Pemilihan Ketua DKM untuk Masjid di tempat Publik ;b.

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mencermatibeberapa fakta hukum (sebagaimana yang tertuang dalam butir 9 sampai denganbutir 14; Menimbang, bahwa secara prosedural aturan yang menjadi landasanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Walikota BekasiNomor 82 Tahun 2017 Tentang Status Masjid wilayah di Kota bekasi Bab IV :Pemilihnan Ketua DKM Pasal 8 ayat (1) Pemilinan Ketua DKM berasal dari danoleh Jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh pemerintahdaerah sesuai tingkatannya

Hafsah binti Mahmud, Abubakar bin Taamin, Masran bin Taamindan Nurhayati binti Taamin sesuai dengan asas ijbari dalam setiap tingkatannya, agargugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil, tidak jelas, tidak rinci dankurang pihak;Menimbang, bahwa dengan tidak menyebutkan siapa yang menjadi ahli warisTaamin bin Abubakar, St.

No. 14 P/HUM/2004.lebih tinggi atau secara tingkatannya sebagaimana yang telah ditentukandalam Ketetapan MPR tersebut sehingga dengan demikian KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tidak dapat membatalkanPeraturan Daerah ;.

dalam menyelesaikan kasuskasusatau mengambil keputusan atas halhal yang dihadapi secara konkret.Penafsiran ini tidak hanya dipakai oleh hakim dalam menerapkan suatuketentuan dalam undangundang untuk mengadili dan memutus suatuperkara yang dihadapkan kepadanya, melainkan penafsiran ini jugadibutuhkan oleh pembentuk peraturan perundangundangan dalam halmenjabarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggiuntuk digunakan dalam membentuk peraturan perundangundanganyang secara hierarki tingkatannya

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut BagirManan Implikasi dari tidak terpenuhinya salah satu dari 4 syaratkeberlakuan yuridis ini oleh suatu peraturan perundangundanganadalah peraturan perundangundangan tersebut batal demi hukum.Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

No. 280 B/PK/PJK/2009"Di Indonesia, sepanjang mengenai peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang undang,pengujiannya dilakukan oleh Badan Peradilan Umum, BadanPeradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung"Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, meskipun secaraformal Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 telah dicabutoleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 dan selanjutnyaPeraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 telah dicabut olehPeraturan

Jika tidak demikian, makapembuat undang undang (dalam arti peraturan perundangundangan) yang tingkatannya lebih rendah akan dengan mudahmengabaikan atau menghindarkan berlakunya undangundang yangtingkatannya lebih tinggi secara efektif dengan cara membuatundang undang (peraturan perundang undangan) yang bertentangandengannya. Asas hukum "lex superior derogat legi inferiorijuga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antaralain, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.

No. 280 B/PK/PJK/2009menyatakan (Bukti PK19):"Hirarki perundang undangan tersebut di tas yangdidasarkan atas asas bahwa suatu ketentuan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangan yang lebih tinggi tingkatannya = sangatpenting untuk kepastian hukum. Asas ini biasanyadinyatakan dengan ungkapan Latin: Lex superior derogatlegi inferiori "b. Prof. Dr.

(Huruf tebal dari Pemohon PeninjauanKembali) .Bahwa dari uraian uraian di atas, terbukti secara jelas bahkanPasal 1460 KUH Perdata, yang tingkatannya sama dengan undangundang, dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan sesuaiHal. 66 dari 72 hal. Put. No. 280 B/PK/PJK/2009dengan anjuran Mahkamah Agung, jika memang ada alasan untukitu. Perkara a quo hanya berkenaan dengan Pasal 1 KeputusanDirektur Jenderal No.

Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu :kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajan sebagai sadarkepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewusizijn)dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk).

BARTHOLOMEUS J PARAGAYE tidak memilikitanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukumyang menjadi tanggungnya sehingga tidak merugikan keuangan negara.Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK / YANMIN / 42 / /2018/INTELKAM, tertanggal 15 Januari 2018 Yang dikeluarkan danditandatangani oleh Direktur Intekam Polda Papua, Polisi Besar DrsWagiyo Raharjo NRP 65100575 yang menerangkan Bakal CalonBARTHOLOMEUS J PARAGAY Etidak pernah melakukan perbuatantercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

Kota melakukanpenelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calonpaling lama 7 (tujuh) hari;(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkandalam formulir Model BA.HPKWK dan lampirannya.Pasal 48 :Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitianterhadap:a. cap basah Partai Politik atau masingmasing Gabungan PartaiPolitik yang bergabung sesuai tingkatannya

2004tentang perubahan atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 67 huruf (b) (c), (e)dan (f) yakni tentang apabila setelah perkara diputus, ditemukansuratsurat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan (NOVUM), apabila telahdikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut, apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal22 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 26 Februari 2021 dengan nomor:1/SKKH/2021/PA.Lbj, yang

apa saja tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (tirkah),menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan yangbertingkattingkat, dimana para Penggugat dan para Tergugat didalilkan paraPenggugat sebagai ahli waris pengganti dari pewaris pertama yaitu Rusdi;Menimbang, bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkattingkat,para Penggugat seharusnya menyebut dengan jelas pewaris, ahli waris, sertaharta waris dalam setiap tingkatannya

yangbernama Suparman Ali Said dapat memasukkan orang menjadi CPNStanpa testing.Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut Terdakwa menghubungi saksiSalamah dan mengatakan saksi mempunyai teman yang dapatmemasukkan orang menjadi CPNS tanpa testing.Bahwa ada 2(dua) tahap dalam pengurusan masuk CPNS tersebut.Bahwa persyaratan masuk CPNS tersebut sesuai dengan KTP danpenempatannya sesuai dengan KTP yang diinginkan.Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Salamah pengurusan CPNS tersebutmenggunakan uang sesuai dengan tingkatannya

menjadi CPNStanpa testing.Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut Terdakwa menghubungi saksiSalamah dan mengatakan saksi mempunyai teman yang dapatmemasukkan orang menjadi CPNS tanpa testing.Halaman 20Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN MdnBahwa ada 2(dua) tahap dalam pengurusan masuk CPNS tersebut.Bahwa persyaratan masuk CPNS tersebut sesuai dengan KTP danpenempatannya sesuai dengan KTP yang diinginkan.Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Salamah pengurusan CPNS tersebutmenggunakan uang sesuai dengan tingkatannya

Pengawasan tidak bolehmenjadi selubung atau tirai untuk menjalankan sentralisasipenyelenggaraan pemerintahan, kalau demikian bagaimanamenentukan batas pengawasan yang tidak akan mencederaiotonomi, salah satu batasnya adalah pemerintah pusat ataupemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya dilarang mengaturHalaman 22 dari 33 halaman.

Menyatakan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 telah bertentangan dengan Peraturan perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya;3. Menyatakan mencabut dan tidak berlaku Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;4.

Bahwa Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugat karna masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh MasriLenggang Mangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karenalelaki tertua dalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalahNarlis, tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwa ketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak

Eksepsi Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugatkarena masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh Masri LenggangMangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karena lelaki tertuadalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalah Narlis,tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwaketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak

Mahkamah Agung a quo yang menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugatmengajukan gugatan a quo dalam kapasitas pribadi terhadap TergugatTergugat selaku badan hukum publik bukan dalam kapasitasnya selakubadan hukum, adalah sebuah putusan Judex Juris Mahkamah Agung yangbersifat disparitas dan saling bertentangan dengan beberapa putusanJudex Juris Mahkamah Agung dalam perkara mengenai soal atau dasaryang sama yang diputuskan oleh Judex Juris Mahkamah Agung yang samaatau sama tingkatannya

Abdul GaniAbdullah, S.H;(kelima putusan tersebut di atas terlampir sebagai bukti);Bahwa di samping itu putusan Judex Jurs Mahkamah Agung a quo jugabersifat disparitas dengan putusan Judex Juris Mahkamah Agung dalamperkara mengenai soal atau dasar yang sama yang diputuskan oleh JudexJuris Mahkamah Agung yang tingkatannya sama, seperti dalam putusan:a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2153 K/Pdt/2015 tanggal 12 April2016, Penggugat H.