Hafsah binti Mahmud, Abubakar bin Taamin, Masran bin Taamindan Nurhayati binti Taamin sesuai dengan asas ijbari dalam setiap tingkatannya, agargugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil, tidak jelas, tidak rinci dankurang pihak;Menimbang, bahwa dengan tidak menyebutkan siapa yang menjadi ahli warisTaamin bin Abubakar, St.

BARTHOLOMEUS J PARAGAYE tidak memilikitanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukumyang menjadi tanggungnya sehingga tidak merugikan keuangan negara.Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK / YANMIN / 42 / /2018/INTELKAM, tertanggal 15 Januari 2018 Yang dikeluarkan danditandatangani oleh Direktur Intekam Polda Papua, Polisi Besar DrsWagiyo Raharjo NRP 65100575 yang menerangkan Bakal CalonBARTHOLOMEUS J PARAGAY Etidak pernah melakukan perbuatantercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

Kota melakukanpenelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calonpaling lama 7 (tujuh) hari;(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkandalam formulir Model BA.HPKWK dan lampirannya.Pasal 48 :Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitianterhadap:a. cap basah Partai Politik atau masingmasing Gabungan PartaiPolitik yang bergabung sesuai tingkatannya

Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum merusak dan membikin tidak dapat dipakai lagi.Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaanterdiri dari 3 bentuk, yaitu:15= Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalahsebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepadatujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui ataudikehendaki;= Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij zakerheids bewustzijn ) kesengajaansebagai

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal3 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nomor:10/SKKH/2020/PA.Lbj, yang

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal11 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 3 Maret 2020 dengan nomor:12/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya

yangbernama Suparman Ali Said dapat memasukkan orang menjadi CPNStanpa testing.Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut Terdakwa menghubungi saksiSalamah dan mengatakan saksi mempunyai teman yang dapatmemasukkan orang menjadi CPNS tanpa testing.Bahwa ada 2(dua) tahap dalam pengurusan masuk CPNS tersebut.Bahwa persyaratan masuk CPNS tersebut sesuai dengan KTP danpenempatannya sesuai dengan KTP yang diinginkan.Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Salamah pengurusan CPNS tersebutmenggunakan uang sesuai dengan tingkatannya

menjadi CPNStanpa testing.Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut Terdakwa menghubungi saksiSalamah dan mengatakan saksi mempunyai teman yang dapatmemasukkan orang menjadi CPNS tanpa testing.Halaman 20Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN MdnBahwa ada 2(dua) tahap dalam pengurusan masuk CPNS tersebut.Bahwa persyaratan masuk CPNS tersebut sesuai dengan KTP danpenempatannya sesuai dengan KTP yang diinginkan.Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Salamah pengurusan CPNS tersebutmenggunakan uang sesuai dengan tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal3 Februari 2020 yang telah terdaftar di kKepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 10 Februari 2020 dengan nomor:9/SKKH/2020/PA.Lbj, yang

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 10 Agustus 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 2 September 2020 dengan nomor: 38/SKKH/2020/PA.Lbj, yang

pemeriksaan di persidangantelah terbukti bahwa ROSSI Bin RUSTANG adalah benar terdakwa sebagaimanadalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan tidakterjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in persoon), maka dengandemikian unsur Setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;ad. 2 Unsur dengan sengaja;Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsurkedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dengan sengaja bahwamenurut doktrin, berdasarkan tingkatannya

pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim, olehkarena itu alat bukti tersebut harus didukung dengan bukti lain dan akan dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotocopy surat pernyataan bersama)meskipun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya namun tidak ada bantahan dari pihakTermohon baik isi dan tanda tangannya dan pada dasarnya Termohon mengakui adanyasurat pernyataan bersama tersebut sehingga nilai kekuatan pembuktian yang semula sebagaibukti permulaan berubah tingkatannya

TLGitu alat bukti tersebut harus didukung dengan bukti lain dan akan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotocopy surat perjanjian) meskipunTermohon tidak dapat menunjukkan aslinya namun tidak ada bantahan dari pihakPemohon baik isi dan tanda tangannya dan pada dasarnya Pemohon mengakui adanya suratperjanjian tersebut sehingga nilai kekuatan pembuktian yang semula sebagai buktipermulaan berubah tingkatannya bernilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dansempurna

(dalamtingkat kasasi No. 290/Pdt.Sus/2009)adalah antara pihakpihak yang = samamengenai suatu) soal yang sama atasdasar yang sama oleh Pengadilan yangsama tingkatannya, maka yang menjadipertanyaan mengapa putusan yangdiberikan terhadap perkara a quo,bertentangan dengan putusan yangdiberikan terhadap No. 292K/Pdt.Sus/2009 jo. perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., yangmana dalam Putusan Perkara No. 292K/Pdt.Sus/2009, yang telah membatalkanPutusan Perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pst (dalam tingkat KasasiNo. 290 K/Pdt.Sus/2009) adalah antara pihak pihakyang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatannya,tetapi telah diberikan putusan yang bertentangan.Jika dalam pertimbangannya Majelis Hakim TingkatKasasi menyatakan bahwa perkara ini adalah samadengan perkara No. 292 K/Pdt.Sus/2009 yang telahmembatalkan Putusan Perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., quod non, baikmengenai para pihaknya maupun pokok permasalahannya,yaitu:

diberikan apabila melanggar ketentuan Aturan Dasar, Aturan RumahTangga dan Peraturan Organisasi Partai Patriot berupa:a Teguran lisan;b Teguran tertulis;c Skorsing;d Pemecatan;e Pembekuan kepengurusan;2 Sanksi yang berupa teguran lisan dan tertulis diberikan atas dasar KeputusanRapat Pleno di setiap jenjang kepengurusan;3 Anggota/pimpinan/pengurus di semua jenjang kepengurusan yang dikenakansanksi berupa skorsing atau pemecatan berhak untuk membela diri dihadapan forum musyawarah yang tertinggi di tingkatannya

barang tinggalan pewarisyang menjadi harta waris (tirkah), menentukan bagian waris danmelaksanakan pembagian waris tersebut ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan yangbertingkat tingkat, dimana Penggugat dan Penggugat II, Tergugat danTergugat Il sebagai cucu dari pewaris pertama yaitu Malin bin Barain;Menimbang, bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkat tingkat, Penggugat dan Penggugat II seharusnya menyebut dengan jelaspewaris, ahli waris serta harta waris dalam setiap tingkatannya

Dengandemikian dalam perkara a quo, Penggugat tidak jelas dalam mendudukkankeahliwarisan pihak pihak dalam setiap tingkatan waris hingga sampaipada pewaris Malin bin Barain, baik sebagai ahli waris langsung ( eigenhoofde ) ataupun ahli waris Pengganti (Plaatsbervulling );Menimbang, bahwa Penggugat, tidak mendalilkkan adanyaperkawinan para pewaris yang tingkatannya di bawah Malin bin Barain,dimana Penggugat dan Penggugat II tidak menyebut adanya perkawinandan siapa istri atau Suami dari Kanah Binti

Pasal 8 ayat (8) :Keuangan Partai Persatuan Pembangunandipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepadaPengurus Harian sekurangkurangnya 3 (tiga) bulansekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnyaPengurus Harian melaporkannya kepada rapat plenoDewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal9 ayat(1) :Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secarakolektif.

Pasal 8 ayat (8) :Keuangan Partai Persatuan Pembangunandipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepadaPengurus Harian sekurangkurangnya 3 (tiga) bulanhal 30 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg BahTahsekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnyaPengurus Harian melaporkannya kepada rapat plenoDewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal9 ayat(1) :Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secarakolektif.

Nomor 1020 K/Pdt.SusPHI/2016membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh sertameningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam Pasal 23 menyatakan bahwapengurus serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanharus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanyasesuai dengan tingkatannya . dalam kaitan perkara aquo berarti pengurusserikat pekerja

,jadi kontradiksi dan bertentangan dengan pasal 26 UUHT dan SEMAnomor 7 tahun 2012 tersebut yang menyatakan bahwa pasal 6 adalahlelang sukarela, sedangkan peraturan yang menyatakan bahwa pasal 6UUHT adalah lelang eksekusi adalah peraturan menteri kKeuangan nomor106/PMK.06/2013 yang tingkatannya sangat rendah dalamhirarkiperaturan perundangundangan dan karenanya tidak dapat dijadikandasar untuk mengesampingkan/menggugurkan pelaksanaan pasal 26UUHT jo pasal 224 HIR dan 258 Rbg.Selanjutnya pelelangan

berasal dariwarisan orang tuanya (Muhammad bin Daud) seluas 500 M2 yang dibagikankepada empat orang anak lakilaki Ramli, Mustafa, Zakaria dan Bulia masingmasing mendapat 125 M2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah SyariyahAceh terhadap keberatan Tergugat/Pembanding pada point (satu) dapat dijelaskanbahwa setiap gugatan faraidh yang diajukan ke Mahkamah Syariyah Kabupaten/Kota,disamping menjelaskan pewaris, asal usul harta warisan dan juga dicantumkan paraPenggugat dan Tergugat yang tingkatannya

HubunganKerja dan penetapan Uang Pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan ganti kerugian diperusahaan, sebab sangat berbeda denganlandasan hukum dalam tingkat Pengadilan PHIpada Pengadilan Negeri Medan yang mengacukepada UU No. 138 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan dengan adanya UndangUndang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003,maka seluruh Perselisihan WHubungan Industrialdan = akibat hukum yang ditimbulkan dariPerselisihan Hubungan Industrial tersebutmengacu kepada UndangUndang No. 13. tahun2003 yang tingkatannya

Zainoel Abidin; Bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani, Rohani,dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernur dan WakilGubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya hanya berwenangmembuat Kesepakatan Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi CalonBupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, KIPKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membuat KesepakatanBersama dengan Cabang Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) sesuai dengantingkatannya Kabupaten/Kota, sebagaimana instruksi yang terdapat padaangka 4 Surat Ikatan Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan dalampenyelenggaran pemriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasidengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDIHal 11 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMsesuai tingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalahKPU dan

IDI sesuai tingkatannya; 6.

Adanya putusan yang sama dalam persoalan yang sama, atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya ;c. Apabila telah dikabulkannya suatu hal yang dituntut atau lebih daripadayang dituntut ;d.