Ditemukan 1471 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Lbj Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 4
34 — 4
Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 10 Agustus 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 2 September 2020 dengan nomor: 38/SKKH/2020/PA.Lbj, yang
Register : 10-02-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lbj Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 12
16 — 12
Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal3 Februari 2020 yang telah terdaftar di kKepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 10 Februari 2020 dengan nomor:9/SKKH/2020/PA.Lbj, yang
Register : 02-05-2014 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 16-05-2014
Putusan PN BARRU Nomor 35/Pid.B/2014/PN.BR Tanggal 7 Mei 2014 — ROSSI Bin RUSTANG
86 — 10
86 — 10
pemeriksaan di persidangantelah terbukti bahwa ROSSI Bin RUSTANG adalah benar terdakwa sebagaimanadalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan tidakterjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in persoon), maka dengandemikian unsur Setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;ad. 2 Unsur dengan sengaja;Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsurkedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dengan sengaja bahwamenurut doktrin, berdasarkan tingkatannya
Upload : 30-06-2014
Putusan PN JOMBANG Nomor 61/Pid.SUS /2014/PN.JMB PARWITO
41 — 2
41 — 2
untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut wajar atau tidakdengan cara membandingkan antara pilihan perbuatan pelaku dengan orang lain dalamkedudukan yang sama dan dalam kondisi yang sama pula untuk dapat mengkategorikansebagai kelalaian berat (culpa lata) dan selain itu membandingkan perbuatan pelakudengan orang yang lebih ahli untuk dapat mengkategorikan sebagai kelalaian ringan (culpalevis).Menimbang, bahwa apabila pilihan perbuatan oleh pelaku ternyata sama denganorang lain baik itu yang sama tingkatannya
Register : 21-05-2010 — Putus : 12-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALU Nomor 7/G.TUN/2010/PTUN.PL Tanggal 12 Agustus 2010 — DR. Ir. BAHRUDIN, MP ,dk.
melawan
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN TOLITOLI
92 — 40
92 — 40
Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah No.270/KPU/2010tanggal 13 Maret 2010 tentang KSB ( Ketua,Sekretaris, Bendahara ) PPRN Wilayah SulawesiTengah ;KESIMPULAN : bahwa berkas Penggugat pencalonan BakalPasangan Calon ini nyata tidak memenuhi syaratadministrasi ( yang sangat fatal ), Karena tidak terdapatform BPKWK KPU yakni Surat Pencalonan dari Partai Poliikdi tingkatannya, sebagaimana maksud pasal 1 angka (7) danpasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.
Register : 16-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 84/PDT/2017/PT MKS Tanggal 10 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat : ARFAN B ALIAS ARFAN BAHARUDDIN
Terbanding/Tergugat II : Pemimpin PT BTPN Tbk MUR Cabang Pinrang
Terbanding/Tergugat I : Dirut PT BTPN Tbk
33 — 14
Terbanding/Tergugat II : Pemimpin PT BTPN Tbk MUR Cabang Pinrang
Terbanding/Tergugat I : Dirut PT BTPN Tbk
33 — 14
,jadi kontradiksi dan bertentangan dengan pasal 26 UUHT dan SEMAnomor 7 tahun 2012 tersebut yang menyatakan bahwa pasal 6 adalahlelang sukarela, sedangkan peraturan yang menyatakan bahwa pasal 6UUHT adalah lelang eksekusi adalah peraturan menteri kKeuangan nomor106/PMK.06/2013 yang tingkatannya sangat rendah dalamhirarkiperaturan perundangundangan dan karenanya tidak dapat dijadikandasar untuk mengesampingkan/menggugurkan pelaksanaan pasal 26UUHT jo pasal 224 HIR dan 258 Rbg.Selanjutnya pelelangan
Putus : 20-12-2016 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 20 Desember 2016 — PT ALAM DAYA SAKTI VS MOCHAMAD YAHYA
37 — 28
37 — 28
Nomor 1020 K/Pdt.SusPHI/2016membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh sertameningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam Pasal 23 menyatakan bahwapengurus serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanharus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanyasesuai dengan tingkatannya . dalam kaitan perkara aquo berarti pengurusserikat pekerja
Register : 16-09-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan MS PROP NAD Nomor 69/Pdt.G/2015/MS-Aceh Tanggal 10 Nopember 2015 — PEMBANDING TERBANDING
74 — 20
74 — 20
berasal dariwarisan orang tuanya (Muhammad bin Daud) seluas 500 M2 yang dibagikankepada empat orang anak lakilaki Ramli, Mustafa, Zakaria dan Bulia masingmasing mendapat 125 M2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah SyariyahAceh terhadap keberatan Tergugat/Pembanding pada point (satu) dapat dijelaskanbahwa setiap gugatan faraidh yang diajukan ke Mahkamah Syariyah Kabupaten/Kota,disamping menjelaskan pewaris, asal usul harta warisan dan juga dicantumkan paraPenggugat dan Tergugat yang tingkatannya
Upload : 08-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/PDT.SUS/2010 PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT
128 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dalamtingkat kasasi No. 290/Pdt.Sus/2009)adalah antara pihakpihak yang = samamengenai suatu) soal yang sama atasdasar yang sama oleh Pengadilan yangsama tingkatannya, maka yang menjadipertanyaan mengapa putusan yangdiberikan terhadap perkara a quo,bertentangan dengan putusan yangdiberikan terhadap No. 292K/Pdt.Sus/2009 jo. perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., yangmana dalam Putusan Perkara No. 292K/Pdt.Sus/2009, yang telah membatalkanPutusan Perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Pst (dalam tingkat KasasiNo. 290 K/Pdt.Sus/2009) adalah antara pihak pihakyang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatannya,tetapi telah diberikan putusan yang bertentangan.Jika dalam pertimbangannya Majelis Hakim TingkatKasasi menyatakan bahwa perkara ini adalah samadengan perkara No. 292 K/Pdt.Sus/2009 yang telahmembatalkan Putusan Perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., quod non, baikmengenai para pihaknya maupun pokok permasalahannya,yaitu:
Register : 11-11-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN Tanggal 1 Desember 2016 — Drs. H. RISWAN. NS, dkk. vs KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
143 — 49
143 — 49
Zainoel Abidin; Bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani, Rohani,dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernur dan WakilGubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya hanya berwenangmembuat Kesepakatan Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi CalonBupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, KIPKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membuat KesepakatanBersama dengan Cabang Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) sesuai dengantingkatannya Kabupaten/Kota, sebagaimana instruksi yang terdapat padaangka 4 Surat Ikatan Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan dalampenyelenggaran pemriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasidengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDIHal 11 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMsesuai tingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalahKPU dan
IDI sesuai tingkatannya; 6.
Putus : 14-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 PK/Pdt/2009 Tanggal 14 Desember 2011 — ZULKIFLI YAHYA vs M. NUR MARHABAN
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya putusan yang sama dalam persoalan yang sama, atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya ;c. Apabila telah dikabulkannya suatu hal yang dituntut atau lebih daripadayang dituntut ;d.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2107 K/Pdt/2013 Tanggal 12 Desember 2013 — Drs. MARKUS NDOLU EOH, dkk >< THIMOTIUS PARA
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
lebih tinggi tingkatannya dari sebuah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor 164/Kep/HK/2001 tentang Daftar Nama Penerima GantiRugi (karena para Pemohon Kasasi Il/Tergugat dan Il tidakmenuntut ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur, karena untuk kepentingan umum);PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa terhadap' alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapat:mengenai alasanalasan A dan B dari para Pemohon Kasasi I/Tergugat Ill, NV, V, VI, Vil dan alasanalasan dari para PemohonKasasi
Register : 23-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 112/Pid.B/2015/PN.Wkb Tanggal 20 Agustus 2015 — - PETRUS NONO RINA Alias PETRUS
56 — 22
56 — 22
Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum merusak dan membikin tidak dapat dipakai lagi.Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaanterdiri dari 3 bentuk, yaitu:15= Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalahsebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepadatujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui ataudikehendaki;= Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij zakerheids bewustzijn ) kesengajaansebagai
Register : 15-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lbj Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 12
24 — 12
Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal11 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 3 Maret 2020 dengan nomor:12/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya
Register : 12-02-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Lbj Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 10
23 — 10
Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal3 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nomor:10/SKKH/2020/PA.Lbj, yang
Register : 26-04-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2011/PTUN.PLK Tanggal 28 Juli 2011 — TRISISWANTO, S.Sos
Melawan
BUPATI KAPUAS
109 — 59
109 — 59
Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 sampai saat ini belum pernah dicabut olehperaturan yang tingkatannya sama atau yang lebihtinggi. Adanya asas Peraturan yang lebih tinggimengalahkan Peraturan yang lebih rendah (Lex SuperiorDerogat Legi Priori ) hanya dapat diterapkan terhadapaturan yang bertentangan.
Register : 01-07-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BATURAJA Nomor 311/PID.B/2015/PN.Bta Tanggal 27 Agustus 2015 — SARBI Bin BUSRON
30 — 12
30 — 12
Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu :kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai sadarkepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewusizijn)dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk).
Register : 21-09-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PN BATURAJA Nomor 457/PID.B/2015/PN.Bta Tanggal 10 Nopember 2015 — ARJUN Bin MATSANI
57 — 4
57 — 4
Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu :kesengajan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajan sebagai sadarkepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewusizijn)dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk).
Putus : 24-06-2016 — Upload : 24-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 192/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 24 Juni 2016 — BUDI PRIMHAMBODO melawan PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk dkk
129 — 96
129 — 96
kreditNomor : 56 tersebut pada intinya Tergugat mengesampingkan pasal1266 KUHPerdata dan dapat memutuskan secara sepihak perjanjiankredit tanpa harus ada persetujuan dari Penggugat;11.Menyatakan berdasarkan point 10 diatas maka para Tergugat telahmelanggar itikad baik sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338KUHPerdata dan juga salah satu asas hukum mengatakan bahwasuatu peraturan perundangundangan hanya dapat dikesampingkanoleh suatu peraturan perundangundangan lainnya yang samatingginya atau lebih tinggi tingkatannya
Register : 07-11-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 24 Nopember 2016 — H. SAIFANNUR, S.Sos., dkk vs Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen
192 — 83
192 — 83
Zainoel Abidin; Bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani, Rohani,dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernur dan WakilGubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya hanya berwenangmembuat Kesepakatan Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi CalonBupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, KIPKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membuat KesepakatanBersama dengan Cabang Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) sesuai dengantingkatannya Kabupaten/Kota, sebagaimana instruksi yang terdapat padaangka 4 Surat Ikatan Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan dalampenyelenggaran pemriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasidengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDIHal 11 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMsesuai tingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalahKPU dan
IDI sesuai tingkatannya; 6.