Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 13-03-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 20 Februari 2013 — NURUSIN SUTAN MAHARAJO, Dkk melawan AMRIL AGUS, Dkk
53 — 17
  • mengenai kondisi tanah tersebute Bahwa yang mencek kondisi tanah yang di Anggunan oleh Debitur Hosen Indraadalah BOBY ;e Bahwa BOBY mengatakan kepada saksi dilihat dari Dokumentanah dikuasai olehTanti Indra secara fisik saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanaha tersebut ;e Bahwa saksi tidak ada bertanya siapa yang menguasai tanah tersebut secara fisik ;e Bahwa saksi tidak tahu berapa Anggunan yang di Anggun kan oleh Hosen Indrayang saya tahu lebih dari 1 Sertifikat ;e Bahwa saksi tidak tahu apa sangsi
Pengadilan PA KETAPANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 25-10-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 12-05-2011
Putusan PA KETAPANG Nomor 331/Pdt.G/2010/PA.Ktp
Tanggal 16 Februari 2011 — SAINI BIN SAHARI, Dkk Vs SYAMSUDIN BIN UNTAT, Dkk
94 — 18
  • Jika berita acara gugatanpara Penggugat' tidak benar,mohon agar Majelis Hakimuntuk memberi sangsi/hukumanyang seberat beratnya kepadaparaPenggugat je
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 443/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Sri Mulyawati Diwakili Oleh : RIDHA SJARTINA
Terbanding/Tergugat : PT Harmas Jalesveva
Terbanding/Turut Tergugat : Real Estate Indonesia REI
336 — 857
  • Diantaranya adalah yang mengaturketerlambatan pembayaran Harga Jual Beli, tidak dilaksanakan kewajibanbagi pihak Pembeli selaku penerima fasilitas pinjaman dari bank (KPA),sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya pengelolaan, dan atau biayapenggunaan/utilitas dan sangsi apabila terjadi pembatalan PPJB.Maka oleh karena tidak ada ketentuan dalam pasal 10 PPJB yangmenyebutkan Tergugat harus membayar denda keterlambatan, makamohon Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan point 7 gugatanHalaman 20
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 02-07-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plg
Tanggal 16 September 2014 — - PT. PLN (Persero) WS2JB LAWAN ADAS SUSANTO
133 — 174
  • bahwa Penggugat tidak melakukanPemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin yang dituduhkankepada Tergugat sesuai dan/mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama(PKB) beserta lampirannya (Peraturan Disiplin Pegawai) sebagaimanadijelaskan pada point s/d 11 diatas.Oleh karenanya pula kami menyatakan Pemeriksaan atas dugaan PelanggaranDisiplin yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah cukupPutusan Nomor : 13/Pdt.SusPHI/2014/PN.Plg, halaman 11 dari 39untuk dijadikan dasar untuk menjatuhkan sangsi
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 04-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 18 Desember 2017 — PARA PENGGUGAT: -COK NGURAH SUGIANTARA, DK TERGUGAT: -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;<br< PARA TERGUGAT II INTERVENSI: -COK BAGUS SUBAGAWIRYA, DKK
185 — 146
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan menyatakanKepala Kantor Pertanahan/Kotamadya hanya dapat melakukanpendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran Peralihan hak atas tanahsetelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; Pasal 26 ayat (3) UU RI No.21 Th.1997 tentang Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan menyatakan : Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kotamadya, yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat (3), dikenakan sangsi
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 28-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN End
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
159 — 89
  • Maka dari itu, Surat perjanjian selalu menyertakankonsekwensi atau sangsi hukum yang mengatur semua pihak.12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/Pdt/2015
Tanggal 16 April 2015 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO dan 1. ALEKS TJAHJADI, dkk.
354 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenaeksepsi tersebut, yaitu keberatan Para pihak dimaksud terkait denganupaya mendapatkan kebenaran subtansial dan menghindari pembatalanputusan yang tidak berorientasi pada keadilan karena pihak yang dihukumtidak ditarik dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya, lagi pulaputusan Pengadilan tidak akan dapat menjangkau atau membebani ataumelepaskan sangsi kepada pihak yang tidak menjadi bagian dari perkaraini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawan merupakan upayaPelawan untuk mencoba
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 1/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
RAHMIAR FENY MONOARFA
Tergugat:
1.KEPALA LPP RRI GORONTALO
2.DIREKTUR UTAMA LPP RRI
139 — 81
  • Sulistiyah Rauf diruangan KepalaSub Bagian Tata Usaha, sedangkan Penggugat menunggu diruanganDiakui bahwa yang melapor ke suami dan LSM adalah PenggugatSUSICIIIN sees nr eertereerceeere eee ene eieniaor Reena EMSBahwa atas kekeliruan/kesalahannya tersebut, bersedia untukdiberikan SangSi; 292 nn nono nn nnn nnn nnn ne ne ncnBahwa atas hal tersebut Tergugat membuat surat Nomor B207/RRIGTL/02/2018 tertanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Rekomendasiyang ditujukan kepada Direktur SDM dan Umum LPP RRI
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 08-03-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 406/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 24 Nopember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
9 — 0
  • karena telah 6 bulan lebih Pemohon belum mendapatkanijin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon tentangresiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijin untuk bercerai,namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabat sebagaimana dimaksudPeraturan Pemerintah tersebut Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 03November 2016 sanggup menanggung sangsi
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 28-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ERVIYANTI ROSMAIDA, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Panggilan ADI Alias KAMPRET
132 — 9
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun kitab kitab lainnya adaHalaman 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 137/Pid.Sus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-10-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — HENDRI DUNAN SIREGAR, S. Si
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • XXII dan XXIll UU Minerba) danancaman pidananya diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.Apabila dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapatdengan pemohon kasasi, pertanyaan yang muncul:terhadap tahap kegiatan dari usaha pertambangan, selainusaha penambangan (seperti penyelidikan umum, studikelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang) yangtidak memiliki IUP, apabila tidak dapat diterapbkan Pasal158 UU Minerba, maka akan diterapkan ketentuan manadari sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 16-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 124-K/PM.III-12/AD/VII/2021
Tanggal 29 September 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
80 — 30
  • Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasudah melanggar hukum dan mencemarkan namabaik TNI maka harus diberikan sangsi hukum pidanaserta harus diproses sesuai hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi3 (Kinayah Wati Setyaningsih), Saksi4(Pingkan Ledhy Dhea Servia) dan SaksiSaksi telahdipanggil secara sah menurut Undangundang akan tetap!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — NYONYA ENNY TANAREZZA, DK VS NYONYA TUTY HIDAYAT, DKK
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hal ini Para Tergugat juga telahdiperiksa/dimintai keteranganketerangan hingga akhirnya terbit SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yaitu : subyek hukum WajibPajaknya adalah Para Penggugat, dengan besarnya jumlah pokok pajakyang kurang dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesarRp846.511.718,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratussebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sekaligus menjatuhkansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajakkurang bayar dan sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 13 Maret 2019 — SUWITO; Melawan; PT. PAXAR INDONESIA ;
110 — 25
  • perseratus), terhitung sejak Bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan estimasisebagai berikut: Upah Upah ProsesDenda Total Upah50% (Rp) Diterima (Rp)Nama Terakhir selama 9(Rp) Bulan (Rp) SUWITO 4.141.546, 37.273.914, 18.636.957, 55.910.871, Terbilang : Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah.17.Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal darikejadian tanggal 1 Nopember 2017, yang mana Tergugat salah dalam menerapkan aturanhukum untuk memberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-04-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pdt/2008
Tanggal 23 April 2010 — Tn. SAYUTI bin MUSLIM, DKK VS Tn. FERDI PATTIASINA
93 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • quo, maka para Tergugat Intitelah dapat dinyatakan tidak memenuhi Prestasi aliasWanprestasi, karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuaidengan ketentuan dimaksud ;Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada point 6 di atasmaka jelas dan teranglah bahwa para Tergugat Inti telah melakukantindakan Wanprestasi terhadap ketentuan yang diatur dalam AktaPelepasan Hak Nomor. 145 a quo, karenanya para Tergugat Inti harusbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat,karena akibat dan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 01-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/PDT.SUS/2010
PT. MITRADANA PUTRA IRIAN ; CHOIRUL ANAM, DKK.
80 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka peraturan produksi tidak bisa dijadikandasar hukum dalam penegakan disiplin dan pemberian sangsi kepadapekerja/ouruh ;Maka atas dasar dan buktibukti tersebut di atas sudah sepatutnya dalil eksepsiTergugat dapat diterima sebagai dalil yang benar, oleh karenanya mohondengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranyaberkenan memutuskan :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-04-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1524/Pdt.G/2010/PA.Sby.
Tanggal 30 Maret 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
35 — 6
  • Dan dengan tanpaadanya surat izin dari atasan tersebut Penggugat telahmembuat surat pernyaataan yang isinya siap menanggungresiko atau sangsi :eee ee Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasildan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menuntut ceraidari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN BREBES Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN Bbs
Tanggal 3 Nopember 2015 — SEKHUDIN Als BODONG BIN KARSO
99 — 17
  • trihexypenidil dan obat Detromethorphan bisa menyebabkanketergantungan, bahaya atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkomsumsitersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak dan aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal ;Bahwa terhadap penjual obat trihexypenidil dan obat Detromethorphan yang dilakukantidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang16obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadap sipenjual dapatdikenakan sangsi
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 19-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 10-K/PM.I-04/AD/II/2021
Tanggal 15 April 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Zulfikar
100 — 37
  • seharusnya dapat menjaga dirinamun justru) Terdakwa menjerumuskan diri dalampenyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh burukterhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaantugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhipembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNIsenantiasa dituntut untuk taat kepada hukum danmemegang teguh disiplin keprajuritan.Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatianserius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upayapemberantasannya dengan diberikan sangsi
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus
Putus : 20-09-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN LSK
Tanggal 20 September 2017 — - Darmawan Bin Tgk. Zakaria
103 — 19
  • Bina Aksara Jakarta, 1985, halaman: 54sampai dengan halaman 57, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatanpidana (strafbaar feit) adalah: perobuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan danancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian danorang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.