Berdasarkan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)Republik Indonesia Nomor 095/PMT/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihalpermohonan bertemu dan berkoordinasi atas surat pengaduan Sdr. Sukuryang merupakan perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Program StudiTeknologi Hasil Perikanan Nomor: 02/HMPSTHP/FPIKUHO/I/2015 tanggal11 Januari 2015, maka pada tanggal 24 Maret 2015 pertemuan dilakukan diruang rapat pimpinan lantai 4 gedung Rektorat.

Sukur dkk dengan mediasi KOMNAS HAM RI, namun Sar.Sukur dkk menolak mediasi. Hasilnya melalui surat Sub komisi Pemantauandan penyelidikan KOMNAS HAM RI.

Nomor 1.204/K/PMT / IV/2015 perihalPenanganan Pengaduan tertanggal 1 April 2015, KOMNAS HAM RIbemendapat bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak adakesungguhan dari pihak Mahasiswa Program Studi Teknologi HasilPerikanan, mereka menolak upaya mediasi (Bukti T.IIl. 10).Bahwa pada dasamya kewenangan untuk menyatakan Program Studi padaPerguruan Tinggi Negeri illegal adalah kewenangan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan yang sekaranga dalah Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan

KepalaBadan ReserseKriminal Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di JalanTrunojoyo 3, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, untukselanjutnya disebut sebagai Termohon II;3: Negara Kesatuan Republik Indonesia cq PemerintahNegara RI cq Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)yang beralamat diHalaman 1 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKIJakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;Pengadilan Negeri tersebut

dalam penyelidikan atas perkara aquo, maka Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq HakimPemeriksa Permohonan Praperadilan untuk memerintahkan Termohon danTermohon Il menyerahkan segala berkas pemeriksaan atas peristiwapenangkapan yang disertai dengan upaya paksa berupa penembakan yangmengakibatkan korban meninggal kepada Turut Termohon,Jawaban Termohon Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang keliru, tidak berdasarkan hukumdan haruslah ditolak mengingat :1) Bahwa Komnas

Bahwa petitum Pemohon yang meminta tidak sahnya penangkapandan rehabilitasi terhadap Muhammad Suci Khadavi Putra yang telahmeninggal dunia dan =meminta untuk diserahkannya hasilpenyelidikan/penyidikan kepada Turut Termohon/Komnas HAM bukanlahmerupakan kewenangan praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77KUHAP jo Perma RI. No.4 Tahun 2016;2. Error in Persona.Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

Untuk mencegah duplikasi yang dapat mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dalam penyelidikan perkara a quo, makaHalaman 49 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.segala berkas pemeriksaan terkait penangkapan disertai penembakan tersebutdiserahkan kepada Turut Termohon/Komnas HAM;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwaTermohon tidak pernah melakukan penangkapan melainkan tertangkap tangan,sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk menerbitkan dan memberikantembusan

Bahwa KOMNAS HAM Indonesia melalui Surat No.1.073 /K / PMT /IV /11 tanggal15.16.29 April 2011 Perihal : Rekomendasi kasus transmigran Musi Banyuasin, yang padapokoknya menegaskan : Warga TSM, Desa Sumber Harum (PARA PENGGUGAT)belum mendapatkan haknya berupa Lahan Usaha, yang seluruhnya seluas sekitar + 137Ha, dan penyebabnya adalah karena lahan TSM (tanah sengketa) tersebut dikuasaioleh PT.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu,Perihal Permohonan Hak Milik atas Tanah /Lahan Pekarangan, LUI, TransmigrasiSwakarsa Mandiri (TSM) Exs UPT Betung II C / A 1, Desa Sumber Harum Kecamatan Bayung Lincir, diberi tanda P.10 ; 25 Surat KOMNAS HAM Indonesia dengan No.1.073 /K / PMT /IV/ 11 tanggal29 April 2011 Perihal : Rekomendasi kasus transmigran Musi Banyuasin, yang padapokoknya menegaskan: Warga TSM, Desa Sumber Harum (PARAPENGGUGAT) belum mendapatkan haknya berupa Lahan

Ngatijan MM., yangdihadirkan Penggugat dipersidangan sebagai Ahli.Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa Surat KOMNAS HAM Indonesiadengan No.1.073 /K / PMT /IV / 11 tanggal 29 April 2011 Perihal Rekomendasi kasustransmigran Musi Banyuasin, yang pada pokoknya menegaskan Warga TSM, DesaSumber Harum (PARA PENGGUGAT) belum mendapatkan haknya berupa LahanUsaha, yang seluruhnya seluas sekitar +137 Ha, dan penyebabnya adalah karena lahanTSM (tanah sengketa) tersebut dikuasai oleh PT.

Dapur Sawit (TERGUGAT I), danditegaskan pula bahwa dalam penyelesaian sengketa tersebut harus mengedepankanpemenuhan hakhak para Transmigran.Menimbang, bahwa dari bukti P.11 tersebut diketahui KOMNAS HAM telah turunke lokasi sengketa untuk melakukan pemantauan lapangan ke Desa Sumber Harum sejaktanggal 01 sampai dengan 05 Maret 2011 dengan mengumpulkan data baik dari wargatransmigrasi swakarsa mandiri sendiri maupun dari Dinas Transmigrasi dan tenaga kerjadan dari Badan Pertanahan Sumatera Selatan

dan Badan Pertanahan Musi Banyuasin.Menimbang, bahwa pada bagian kesimpulan dari Surat KOMNAS HAM disebutkanbahwa lahan usaha dari sedikitnya 61 Kepala Keluarga dari anggota TSM Desa SumberHarum Kecamatan Bayung Lencir kabupaten Musi Banyuasin seluas masingmasing 2(dua) Ha telah dikuasai pihak lain yang ada kaitannya dengan PT Dapur Sawit (Tergugat I),dan akibat penguasaan lahan usaha tersebut mengakibatkan warga TSM Desa SumberHarum terhambat dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya dan hal

tersebut merupakan milik masyarakat penumangan.Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksilakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat danmelakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanahtersebut secara adil.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkankasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas

Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkankasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI,Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung Rl dan lain lain. Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Barat untukdengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalah milikmasyarakat. Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat initelah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT. HIM untuk lewatharus ijin masyarkat.

PDT/2007/PT.Tk jo Nomor 3054 K/PDT/2010 jo Nomor 276PK/PDT/2012, diberi tanda T5;Foto copy Peta Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional KanwilTulang Bawang, diberi tanda T6;Foto copy Berita Acara Rapat di Pemda Tulang Bawang Barat tanggal 28Oktober 2015, diberi tanda T7;Foto copy Surat balasan dari Presiden RI melalui Kementerian SekretariatNegara Nomor B40/Kemensetneg/D1/HKM/HK.06.02/03/2017 tertanggal &Maret 2017, diberi tanda T8;Asli Surat balasan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

Man.Pengadilan Negeri Medan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada KantorKepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahkan instansi terkait lainnyatermasuk, KOMNAS HAM R. dan Komisi Ill DPR R.l di Jakarta dan atasKeberatan dari pihak Penggugat dimaksud sehingga pihak Pengadilan NegeriMedan serta pihak Pengadilan Tinggi Medan di Undang untuk memberikanPenjelasan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada Kantor KepolisianDaerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Pengadilan Negeri Medan bersamaKetua serta

Man.Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahkan instansi terkait lainnyatermasuk, KOMNAS HAM R. dan Komisi Ill DPR R.l di Jakarta dan atasKeberatan dari pihak Penggugat dimaksud sehingga pihak Pengadilan NegeriMedan serta pihak Pengadilan Tinggi Medan di Undang untuk memberikanPenjelasan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada Kantor KepolisianDaerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Pengadilan Negeri Medan bersamaKetua serta Wakil bersama Para Hakim Pengadilan Tinggi Medan telahMEMBERIKAN PENJELASAN

,sesuai dengan aslinya, diberitanda bukti P 18 ;19.Foto copy Surat tertanggal 8 Juli 2011 yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Medan. tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P19.20.Foto copy berupa berita dari Internet dan dari Media Cetak atas respons dariKomnas HAM RI serta sebagai tindak lanjut atas Pengaduan Warga Jalan JatiMedan di Jakarta, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P20.21.Foto copy surat dari KOMNAS HAM RI tertanggal 8 November 2011, denganPerihal i Penundaan pelaksanaan

AnDemak Tobing dan surat tanda terima Laporan No.Pol:STTPL/985/X1/2011/SPKT P AnSSUKASNO, tanggal 7 Desember 2011 , sesuaidengan aslinya, diberi tanda bukti P30.31.Foto copy berita dari Media Cetak pembaruan , tertanggal 19 Desember 2011,salah seorang warga jalan Jati Medan telah datang ke Istana Presiden untukmengadukan warga jalan Jati Medan dan pada bulan Januari 2012., sesuaidengan aslinya , diberi tanda bukti P 31.32.Foto copy Surat dari Komnas HAM RI tertanggal 16 Januari 2012 ,sesuaidengan

Medan Timur Kota medan seluas lebih kurang 70.506,45 M2yang berbatas sebelah :Timur : Jalan Perkebunan/Jalan Flamboyan;Barat :Ramdani /Yusuf/Tembong;Selatan : Jalan Jati Lingkungan X;Utara :Perumahan Penduduk/Jalan Perwira Il Lingkungan X; Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi di atas, Penggugat merasakeberatan dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri Medan dan JurusitaPengadilan Negeri Medan dilaporkan kepada Kantor Kepolisian DaerahSumatera Utara, KOMNAS HAM RI dan Komisi Ill DPR RI di Jakarta; Atas

NUR HERAWATI,SHBahwa saksi adalah komisioner Komnas Perempuan periode tahun2010 s/d 2014;Bahwa mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisiyang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 46e Memberi kajiankajian peraturan yang melakukan diskriminasiterhadap perempuan;e Melakukan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan itusendiri dikarenakan kekerasan terhadap permpuan setiap tahunmeningkat;e Dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945 adanya perlakuan khusus terhadapperempuan dan

(Bukti PH31);32. a Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untuk mencegahinskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di Pengadilan Nasional.b.MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan, MahkamahAgung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pemberdayaane 60Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Perhimpunan Advokat Indonesiatentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan. Sesuai asli(Bukti PH32 );33 Account Facebook milik Sdr.

(Bukti PH31);32. a Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untuk mencegahinskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di Pengadilan Nasional.b.MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan, MahkamahAgung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, PerhimpunanAdvokat Indonesia tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan KorbanKekerasan. Sesuai asli (Bukti PH32 );33. Account Facebook milik Sdr.

Olehkarena itu, Terdakwa mengirim Surat Pengaduan kepada KomisiNasional Hak Asasi Manusia dengan Surat Pengaduan tanggal 29Agustus 2008 yang telah ditanggapi olen Komnas Ham dengan suratbeliau Nomor : 2.415/K/PMT/IX/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yangaslinya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare, antaralain tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa sendiri.Bahwa menurut KOMNAS HAM dalam UndangUndang Nomor 39Tahun

Bahwa dalam kurun waktu sejak 19 Desember 2009 hingga sekitar bulanSeptember 2011 Para Penggugat telah berupaya memperjuangkan hakhakPara Penggugat baik melalui laporan kepada Lembaga OmbudsmanDaerah Istimewa Yogyakarta (LOD), Komisi Nasional HAM RepublikIndonesia (Komnas HAM RI), audiensi kepada Gubernur Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IstimewaYogyakarta (DPRD DIY), Bupati Sleman, Wakil Bupati Sleman, DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Kepala

Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secaramusyawarah kekeluargaan dengan melibatkan banyak pihak baik ituLembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD), KomisiNasional HAM Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), audiensi kepadaGubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY), Bupati Sleman, Wakil BupatiSleman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Sleman, KepalaKecamatan Depok, namun tidak berhasil berhasil dan

Penggugat:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Tergugat:
1.KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KABUPATEN PROBOLINGGO
2.KEPALA SEKTOR BANTARAN
Turut Tergugat:
1.PRESIDEN RI
2.KEPALA POLRI
3.MENKO POLHUKAM
4.KOMNAS HAM
5.KPAI
6.KOMPOLNAS
7.LPSK
8.KADIV PROPAM POLRI
9.KABID PROPAM POLDA JATIM

Pasal 1367KUH Perdata, maka Penggugat mengajukan tuntutan untuk membayarsecara tanggung renteng Para Tergugat kepada Penggugat yaitu:KERUGIAN MATERIEL:Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat,Penggugat menuntut kerugian materiel atas dasar telah mengeluarkanbiaya transportasi menghadiri persidangan KlatenBoyolali PP sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), akomodasi (biaya penginapan/ hoteldan biaya makan) ke Komnas HAM, Mabes TNI Angkatan UdaraHal 10 dari 23 hal putusan Nomor

dan Tergugat Ill secaratanggung renteng untuk membayar kerugian materiel dan immateriilsebesar Rp. 1.073.300.000, (Satu milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratusribu. rupiah) kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill denganperincian sebagai berikut;5.1 Kerugian materiel yaitu Biaya transportasi menghadiripersidangan KlatenBoyolali PP sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah), akomodasi (biaya penginapan/ hotel dan biaya makan)ke Komnas

DEFLAN;7. 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;8. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 6300 Sirocco warna Kuning Emas;9. 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Korban Armen Bastrai Als. Armen Bin M. Ismai (Alm);- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KANZEN No.Pol. BD 4973 AM;Dikembalikan kepada Saksi M.

DEFLAN;7) 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas NamaSUHARDI;8) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 6300 Sirocco warna KuningEmas;9) 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;e Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Armene 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KANZEN No.Pol. BD 4973 AM;Dikembalikan kepada Terdakwa M SOPIAN;4.

DEFLAN;11) 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif, Terdakwa DEFLANALIAS OLAN BIN ANWAR (ALM) dan Terdakwa Il ALFIAN GUNADI PIANBIN SUTAN SYAHRIL telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 480 ke2 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan yang

DEFLAN;1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 6300 Sirocco warna Kuning~ 2?GiaeSEmas;9. 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Armen Bastrai Als. Armen Bin M. Ismai(Alm); 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KANZEN No.Pol. BD 4973 AM;Dikembalikan kepada Saksi M.

Putusan No.453/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelDalam hal ini memang prosesnya juga diatur didalam Undangundang HAMtadi No.39 Tahun 1999 dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 96 dimanaproses ini dilakukan oleh Komnas HAM dan memastikan bahwa yangmengkwalifikasi Pelanggaran HAM tadi. Sedangkan Pengadilan HAM yangdimaksudkan didalam Undangundang HAM itu adalah hanya terkait dengan2 (dua) kejahatan saja yaitu Kejahatan terhadap Kemanusiaan danKejahatan Genosida saja.

kita bisa lihat bahwaini ada unsur pidananya maka harus ada laporan pidana seharusnya.Bahwa menurut Ahli latar belakang atau yang menjadi dasar lahirnya/keluarnya Undangundang Hak Azasi Manusia/HAM disebabkan olehtindakan yang berpotensi sewenangwenang dilakukan oleh Penguasa olehrakyat adalah jadi kalau kita lihat dari Undangundang HAM itu tidak bisadipisahkan dari Latar belakang Politik pada masa itu dimana Perlindunganterhadap Hakhak Azasi Manusia itu pengakuannya masih sangat minimdan meskipun Komnas

HAM sudah berdiri semenjak tahun 1992 lewatKEPRES tetapi ada keinginkan untuk juga memberikan wewenang yanglebih terhadap Komnas HAM dan menguatkan Posisi Komnas HAM didalambentuk Undangundang maka dikeluarkan Undangundang No.39 dimanapengakuan terhadap Hakhak Azasi manusia itu lebih detail dilakukandidalam Undangundang HAM tadi dan juga memberikan kewenanganyang lebih terhadap Komnas HAM jadi sebenarnya 2 hal itu tuntutan dariMasyarakat yang itu diakomodasi oleh Undangundang HAM No. 39 yangsebenar

DEFLAN;11. 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA . DEFLAN ALIAS OLAN BIN ANWAR (ALM), DKK;6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 3.000,00.(dua ribu rupiah).;

Ahli Komnas Perempuan; Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas, Dr.Dra. Budi Wahyuni MM.,MA,:e Bahwa Ahli tidak ada hubungan dengan Penggugat. Ahli adalahperwakilan dari Komnas Perempuan (Komisi Nasional Antikekerasanterhadap Perempuan).e Bahwa menentukan seseorang hamil atau tidak hamil cukup daribukti test urin positif sesuai P1 tanggal 17 Juli 2018.Hal 30 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.

secara formil, ahlisudah menekuni isu kesehatan reproduksi dan seksualitas selama 39tahun dan ahli mengajar para dokter obgyn sosial.e Bahwa organ reproduksi adalah organ yg tidak bisa diganti bilarusak, tidak bisa ditransplantasi sehingga tidak ternilai.e Bahwa berdasarkan bukti P1 yang dihubungkan dengan waktudilakukan pemeriksaan P2 dan P4 usia kehamilan sudah 67 minggudengan rentang waktu pembuahan 29 mei, 20 mei, 31 mei, menjelang 1juni sesuai dengan masa hidup sperma 3x24 jam.e Bahwa alasan Komnas

Utr.3.e Bahwa selalu) ada relasi power yang timpang denganketidakberdayaan korban, Komnas Perempuan mengapresiasi setiapperempuan yang berani bersuara apalagi dengan risiko stigma yangakan muncul. Berdasarkan data dari website Komnas Perempuanhanya kurang dari 50% kasus pidana yang ditindaklanjuti ke pengadilan.e Bahwa Tergugat sempat menanyakan ke kasus: ada berapa korbanyang mengajukan gugatan perdata, yang mengingini untuk meletakkansita jaminan atas 8 properti dan 3 benda bergerak.

Titi Desy Kurniati binti Iskandar, umur 41 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS pada KOMNAS HAM Palu, bertempat tinggal di BTNLasoani Blok K2 Nomor 25, RT.004/RW.005, Kelurahan Lasoani,Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karenaPenggugat adalah teman saksi; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 orang nak; Bahwa saksi tahu dan melihat

Hal ini kami kemukakan sesuaidengan rekayasa penangkapan kami, saya bersama kawan saya yaitu Kepala Desa SukaMakmur (Khoirum Nasution), Zikron Batubara, Parlindungan Hasibuan pada tanggal 16Desember 2011 berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan dan Desa kami,sampai Jakarta tanggal 21 Desember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 kamiberempat Wawancara di TV dalam acara siaran pagi jam 07.00 WIB dan siang harinyakami ke Kantor Komnas Ham Jalan Latu Harhari No : 4 B dan setelah diinterogasibesoknya

memperoleh surat perlindungan dari Komnas Ham.Selanjutnya kami menghadap ke DPR Pusat dengan membawa laporan lengkapdan kami menunggu proses suratsurat itu yang kami rasa bahwa kami aman di Jakarta.Tetapi pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 23.00 WIB malam, saya bersama ZikronBatubara diciduk oleh 3 (tiga) orang petugas Polda Medan dan (satu) orang anggotaPolres Mandailing Natal dan kami langsung borgol dan dititipkan 1 (satu) malam diHal. 17 dari 21 hal.

Bahwa sesuai SOP kami, dokumendokumen terkait ujian dan lainlain dimusnahkan10.11.setelah 6 bulan kecuali Lembar Beruta Acara Dosen yang disimpan selama 5 tahunBahwa dalam salah satu Lembar Berita Acara Dosen yaitu mata kuliah MetodologiPenelitian, tercatat bahwa Penggugat melakukan kecurangan atau menyonteksehingga nilainya gagal, jadi tegasnya bukan seperti yang dikatakan Penggugatbahwa ia digagalkan ;Apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada Komnas Ham adalah tidak benar,hanya sepotongpotong

selanjutnya : bila lulus mata kuliah Skripsi maka mahasiswasudah bisa diwisuda/lulus, dan kami jelaskan yang tertera di buku pedomanpendidikan Universitas Putera Batam, bahwa Mata Kuliah Skripsi adalah salah satumata kuliah wajib bukan mata kuliah akhir (copy buku pedoman pendidikan yangberlaku di Universitas Putera Batam terlampir), dan setiap mahasiswa sesualdengan KEPMENDIKNAS Np, 232/U/2000 bahwa untuk lulus sarjana minimalharus lulus 144 sks ;Dan dapat kami jelaskan mengenai 3 (tiga) pertanyaan dari Komnas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, nomor:877/Dis/2009, tanggal 19 Januari 2019, telah bermeterai dan telahdinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti Sesuai (bukti P4);Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama(KUA) KecamatanSumowono, Kabupaten Semarang, Nomor:Re (anggal 16 Oktober 2020, telah bermeteraidan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti Sesua, (buktiP4);Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan konseling dari Komisi NasionalPerlindungan Anak Komnas

, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P6;Foto Copy Foto Bangunan Rumah Penggugat II, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P7;Foto Copy Surat No.1167/K/PMT/IV/2013 Dari Komnas HAM Kepada KetuaPengadilan Negeri Cibinong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P8;Foto Copy Surat No.2.944/K/PMT/XI/2013 Dari Komnas HAM KepadaKetua Pengadilan Negeri Cibinong, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;Foto Copy Pasal 28

Keluarga atas nama Mindo PanjaitanNo.3172031301090489, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P26;Foto Copy Surat No.2115/K/PMT/X11/2016 Dari Komnas HAM KepadaKepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tertanggal 14 Desember2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P27;Foto Copy Kartu Keluarga No.3201071510120003, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P28;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang masingmasing telah diberimaterai secukupnya

No. 398 K/Pdt/2010dilibatkan dalam pengambilan keputusan, untuk memberikan pertimbangankepada Walikota, dalam rangka mengeluarkan surat perintah pembongkaranterhadap bangunan rumah dan toko milik Penggugat;Bahwa keputusan Walikota Denpasar untuk membongkar bangunanrumah dan toko milik Penggugat tersebut, juga mengabaikansaran/rekomendasi dari DPRD Bali Surat tertanggal 19 Februari 2002,Komisi Il DPR RI Surat tertanggal 26 Februari 2002 dan KOMNAS HAMINDONESIA Surat Tertanggal 26 Februari 2002;Bahwa