Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Anak
Register : 12-04-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 497/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 29 Agustus 2012 — YUDI MARGONO
95 — 29
  • di depan adalah MasjdAtta'awun ;Bahwa anakanak biasanya bermain di lahan kosong samping kanan proyek rumah ;Bahwa sebelum sholat Jumat, saksi mandi di kamar mandi darurat yang dibuatsendiri di dalam kamar depan, saksi mandi tidak sampai 10 menit ;Bahwa saat saksi sedang mandi, saksi tidak tahu apa yang sedang dikerjakan rekanrekan yang lain, tapi sebelum saksi mandi, mereka sedang sibuk mencari uangTerdakwa di kamar belakang dekat dapur ;Bahwa saksi selalu bekerja tepat waktu, walaupun tidak ada sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
112 — 87
  • itu yang dapatdiramal dan suatu yang dapat dipridiksi dan hukum itu agar sesualdengan ketentuan yang berlaku, kemudian bagaimana dampakkerugian pelapor, dan bagaimana pelapor menanggung kerugianHal 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsdan kalau kita mengacu pada upaya hukum tadi palsu, itu bisadimintakan ganti rugi dan pelapor bisa melakukan tuntutan atauminta ganti rugi pada pihak yang menghentikan perkara tersebutkarena hakhak menuntut sebuah keadilan dan dan ternyata tidakada sangsi
    kasus meninggalnya Enjelin itu ditangani Polresjuga ditangani Polda tetapi memang perkara itu secara keseluruhanditangani oleh Polda meskipun tenagatenaga penyidiknya bisaminta bantuan dari Polres dan perkara itu menjadi ranah Polda,kemudian yang ketiga adalah bahwa konteknya pasal 83 itu adalahgelar perkara adalah sebuah penilaian kinerja dari penyidik apakahada pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 02-04-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 9
  • menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tanggaseharihari dengan sebaikbaiknya;Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikanoleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak menemui hasil;Halaman 4 dari 114 halamanPutusan Nomor 2019/PA.Ppg.17.18.19.20.21.Bahwa Pemohon juga sudah melalui prosesproses mediasi yangdilaksanakan oleh Pimpinan di Polres Rokan Hulu, dengan tujuan untukmendamaikan antar Pemohon dengan Termohon, namun tidak jugaberhasil, bahkan Pemohon sudah menjalani berbagai macam sangsi
    baikitu Sangsi administrasi seperti penundaan kenaikan pangkat, dan sangsinon administrasi lainnya;Bahwa menurut keyakinan kami, Termohon telah melalaikankewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana tercantum dalamUndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yangberbunyi : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,setia dan member!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT FREEPORT INDONESIA VS OKTOVIANUS KALILAGO
95 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jayapuraberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang 2/2004;Bahwa mengingat Tergugat adalah pekerja/karyawan staff dan jabatansebagai general superintenden pada departemen community relation yangseharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada bawahandan rekan kerja di area kerja Penggugat, namun yang terjadi Tergugatmelakukan pelanggaran kerja serius atas keselamatan kerja sehinggaberpotensi menimbulkan presiden buruk bagi karyawan lain di lingkungankerja apabila Tergugat tidak diberikan sangsi
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 152/Pid.B/2015/PN Gst
Tanggal 25 Nopember 2015 — DIAN OCTO PRATAMA LUMBANTOBING
115 — 5
  • dan Badago Dakhi.Bahwa Saksi ada dan melihat langsung pada saat suami saksi menyerahkan uang yangRp. 149.500.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa kami menyerahkan uang itu kepada terdakwa dirumahnya pada tanggal 05September 2015.Bahwa tidak ada tanda terima pada saat kami serahkan uang yang 149.500.000(seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat suamisaksi bilang bagaimana kalau dibuat kwintasinya dan istri Terdakwa mengatakanjangan sangsi
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 28
  • dan air terjunLohokbagiohon; Bahwa saksi tahu Imtek yang ditarun oleh Pemerintah daerahmilik marga apa Milik dari tiga marga; Bahwa ketika pemerintah mengambil sumber air dari tiga margauntuk PDAM , apakah pemerintah sudah bayar pada tiga marga ,Pemerintah belum bayar , kalau sudah bayar tidak mungkin tiga margakeberatan pada pemerintah; Bahwa untuk menentukan kedudukan marga yang tertua ,termuda dan seterusnya siapa yang atur diatur oleh adat , diatur olehadat kalau buat sendirisendiri akan kena sangsi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 03-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk
Tanggal 27 Nopember 2019 — ASRORI sebagai Penggugat Lawan PT. MITRA GRAHA DINAMIKA HOTEL KRISTINA
1022 — 1025
  • Bahwa berjalanya waktu Penggugat merasa nyaman bekerja, mempunyaibanyak teman dari bagianbagian lain dan bekerja dengan baik, loyal kepadaperusahaan tanpa pernah melakukan kesalahan yang menyebabkanPenggugatdiberikan surat Peringatan/sangsi/SP secara tertulis;. Bahwa dengan tidak pemah melakukan kesalahan yang mengakibatkandiberikannya surat peringatan oleh perusahaan, akan tetapi tibatibaPenggugat mendapat surat Pemberitahuan tertanggal 19 Maret 2018 yangditandatangani oleh Sdr.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 18-11-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.YK
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
467 — 91
  • Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yangmelakukan ingkar janji dapat dijatuhi sangsi;a. Membayar ganti rugi;b. Pembatalan akad;c. Peralihan resiko;d. Denda, dan/ataue. Membayar biaya perkara;Hal 45 dari 49 hal Put.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 13-07-2016 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 260/Pdt.G/2015/PN.Cbi
Tanggal 13 Juli 2016 — PERDATA - SYAEFUL ANWAR, DKK X PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. SEKRETARIS DAERAH Cq. KEPALA BIRO INVESTASI dan PENANAMAN MODAL selaku Pemegang Saham, Dkk
104 — 55
  • Cbi85 Bahwa mengacu SK pemberhentian atau tidak, maka setiap sengketaada PT TUN, hal ini adalah lex specialis, hal ini adalah merupakanspecialis tentang lembaga keuangan; Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013, perubahan dariPerusahaan Daerah dirubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro, makaaturan yang berlaku adalah harus tunduk, untuk itu tidak perlu adapemberhentian; Bahwa sesuai hal tersebut diatas sebagaimana dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 2013, maka tidak dikenal rekomendasi; Bahwa mengenai sangsi
    terhadap pemberlakuan perubahan adalahtidak ada, karena jika hal ini dilakukan untuk memberi sangsi maka bisajadi hal tersebut adalah merupakan intervensi; Bahwa dalam RUPS apabila dihadiri oleh orang lain, maka harus adasurat kuasa; Bahwa mengenai susunan perusahaan daerah dengan adanya SuratKeputusan Gubernur, maka hal ini sudah mewakili dan dapat dilakukanatau dilaksanakan; Bahwa jika terjadi dalam RUPS ada 10 anggota tetapi ada 2 anggotayang tidak hadir, maka RUPS tersebut sudah sah karena sudahmencapai
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA DOMPU Nomor 0627/Pdt. G/2013/PA. DP
Tanggal 27 Februari 2014 — PEMOHON M e l a w a n TERMOHON
56 — 19
  • Dalam pelaksanaan pasal tersebut, seorang ayah yang dinilaibertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan jika tidak memberikan atau melalaikan dapatdituntut secara pidana;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana tersebut, dalam prakteknya seorang ayahyang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena menelantarkan anak yakni lalaimemberikan nafkah kepadanya dapat dituntut dan mendapatkan sangsi dengan tujuan sebagaiterapi dan memberi efek jera.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Terdakwa
115 — 44
  • no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah keduadengan UU No.17 tahun 2016Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama anak Anak pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anakuntuk diberikan sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
Suwarno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
187 — 118
  • pemilik yang tidak menguasai tanah adalahdiiklaim sebagai tanah negara, karena kesalahan pada subjek danobjeknhya, mungkin tidak menguasai secara fisik karena adaperjanjian dengan orang lain, ada perjanjian hukum tertentu, apabilatidak menguasai sama sekali, yang menguasai wajib melaporkan(kententuan konversi) meskipun tanah tersebut dikuasai oleh oranglain, ada perjanjian tanpa jangka waktu, atau bisa memberikan kuasakepada orang lain untuk laporan, yang melaporkan diproses yang tidakmelaporkan kena sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 02-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Februari 2017 —
96 — 30
  • Dikarenakanmenyangkut nama baik saya Pa. .......... sangsi dan konsekuensi sayaakan terima, Tapi mengingat akhir bulan ini barang diganti sekiranyaodada kebijaksanaan dan mempertimbangkan penjelasan saya. ......... .Halaman 31 dari 50 Hal.Putusan No.264/Pdt.SusPHI/2016/PN.Jkt.Pst17.18.19.20.Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti BAHWA PENGGUGATMENGAKUI SECARA JELAS DAN NYATA MELALUI SURATELEKTRONIK (EMAIL) TANGGAL 16 MARET 2015 BAHWA TELAHTERJADI DUGAAN TINDAK PIDANA/TINDAKAN KESALAHAN BERATYAKNI
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
Irma Rismayanti
Tergugat:
PT. GLOBALINDO JAYA SEMESTA
123 — 20
  • pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat oleh karena Penggugat tidak mencapai target minimal yang telahditentukan;> Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 61 ayat (2) huruf m PeraturanPerusahaan tahun 20182020, sebelum dilakukan pemutusan hubungankerja oleh Tergugat, Penggugat telah mendapatkan teguran berupa suratperingatan I,II dan Ill secara berturutturut;> Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (3) Peraturan Perusahaan Tergugatmenyatakan Pekerja yang melakukan peningkatan sangsi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 11 Juni 2019 — AFRIZAL WAHYUDI, A.Md.IP ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
112 — 74
  • AFRIZAL WAHYUDI (linat Bukti P19 = T1), karena telah bertentangan dengan peraturan Menteri Hukum dan hakasasi Manusia Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2015 tentang tata carapenjatuhan hukuman disiplin dan sangsi administrative bagi pegawai dilingkungan kementerian Hukum dan asasi Manusia dan melanggarPeraturan pemeritah nomor 24 Tahun 2011 tentang Bapek serta melanggarasas asas umum pemerintah yang baik khususnya asas kecermatan, asaske adilan, asas asas larangan berbuat Sewenang wenang.Menimbang
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAJARIAH
2.SAHARUDIN als.H.SAHARUDIN
3.AHMADUN
4.FATHURRAHMAN
5.MUHAMMAD FAHRUL AZMI
6.KAMILUDIN
7.Misdin
Tergugat:
1.HJ.SAPIAH
2.Usman
3.Abdul Rahman
4.Nurhasisah
Turut Tergugat:
1.Baharudin
2.Junaedy Surya Negara,SH.M.Kn
3.Baiq Lily Chaerani,SH
4.IBNU KUSTOWO
5.Latifa,SH.M.Kn
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Utara
69 — 48
  • istripertama (Inaq Kamahar) sebab Rumah Hj.Sapiah ( T1) sampai T 4dengan Rumah Saudara Turut Tergugat 1 ( H.Baharudin ) salingberdekatan Sehingga apa yang di lakukan oleh Hyj.Sapiah ( T1) sampaiTergugat 4 dan Saudara Turut Tergugat 1 ( H.Baharudin ) Adalah PerbuatanMelawan Hukum yang berusah menyembunyikan kebenaran, Oleh karenaitu. perbuatan tersebutatau akta PJB, Kuasa Menjual dan AJB = harusdibatalkan Demi kebenaran Hukum yang berlaku maupun Norma Agamadan bila perlu T1, T2, T3, T4 dan T.T1 di berikan Sangsi
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 26
  • dan air terjunLohokbagiohon; Bahwa saksi tahu Imtek yang ditarun oleh Pemerintah daerahmilik marga apa Milik dari tiga marga; Bahwa ketika pemerintah mengambil sumber air dari tiga margauntuk PDAM , apakah pemerintah sudah bayar pada tiga marga ,Pemerintah belum bayar , kalau sudah bayar tidak mungkin tiga margakeberatan pada pemerintah; Bahwa untuk menentukan kedudukan marga yang tertua ,termuda dan seterusnya siapa yang atur diatur oleh adat , diatur olehadat kalau buat sendirisendiri akan kena sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 63/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 18 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. SURYA INDAH JAYA diwakili Direkturnya YENNY Diwakili Oleh : PRICILIA PRISCA, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat : PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
132 — 41
  • Seharusnya,Penggugat menggunakan penerjemah yang sudah disumpah dan mendapatsertifikat serta Surat Keputusan dari Gubernur, karena kontrak adalah dokumenpenting yang mengandung konsekuensi hukum sehingga pabila diterjemahkansecara bebas akan dapat mengakibatkan sangsi hukum.Terjemahan bebas sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat menimbulkankerancuan interpretasi hukum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur(obscuur libel).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 September 2014 — ANDRIANSYAH VS P.T. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
76 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalampertemuan tersebut Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menolakpelanggaran yang dituduhkan dan juga sangsi Surat Peringatan II (tiga) yangdikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Bahwa dalam pertemuanBipartite tersebut Para Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga menegaskan agarTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mencabut Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) (Bukti PR.20);26.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
59 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaantidak ada satupun ketentuan yang memberikan sangsi atas tidakdilaksanakannya pelaporan a quo sementara Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dengan memberikan kesimpulan dan sangsi atas dasarketiadaan pelaporan tersebut, padahal jelasjelas tidak ada peraturanperundangan yang mengatur hal itu selain dari ketentuan yang mengatursecara limitatif syarat peralinan hubungan kerja secara demi hukumHal. 69 dari 101 hal. Put.