BILA (DPO) yaitudimana setiap penjualan perharinya terdakwa mendapatkan persen dari Sdr.BILA (DPO) sebanyak 20 %;Bahwa awal dimulainya permainan judi jenis ikanikan tersebut mulai pukul16.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn Bahwa letak warung Terdakwa saksi berada dipinggir jalan lintas kearah SPIll Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab.

ann arg 5JI 9 ,iclgl co 5JIglSg VI Ia, Lao gues azo plod spill Gu LoljrEglog) woldll us TMoY pgin gallo all aubArtinya : Apabila gugatan didepan Hakim terbukti dengan pembuktian olehisteri atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidakdapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami,dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka bolehdijatunkan talak satu bain kepada isterinya;Pendapat Imam Malik, yang diambil alin sebagai pendapat Majelis, yangberbunyi ;was pLYI

hanya sanggup memberikansebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), Majelis mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensimengenai Mut'ah Mejelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensijuga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensisebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dansesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :Hal. 29 dari hal 27 Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sda.aoe ocna) Je Us < Spill

kedua diatas merupakan salah satubentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf (d) dan Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segeradihentikan;halaman 32 dari 35halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhuas Sunnah, Juz Il, halaman 249 yang menyatakan :Logticl cy: Spill

Penggugat Ill (Aidi) mendapat SPI pada bulan Januari 2015, SPlIl padabulan, SPIll pada bulan Pebruari 2015.Bahwa jika dilihat dan diteliti masa kerja para pengguat sudah lebih dari 20an lamanta, tapi mengapa baru sekarang (ic. ditahun 2014) mendapat suratperingatan dan selanjutnya di PHK ; 200 see nne noe noneBahwa dengan masa kerja para Penggugat yang telah begitu lama dan telahteruji loyalitas dan kepatuhannya kepada Tergugat, mengapa ketikadimutasikan pada bagian sampah (bagian yang sangat ringan

No. 207/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg4 Agustus 2016, berdasarkan laporan NO: LP/449/V1/2016 sektortanggal 11 Juni 2016 atas nama pelapor Ir.Mulyadi M.Komboy ,membuktikan setelah ditanda tangani Surat Peringatan Ke Ill (SpIll) tanggal 10 Juni 2016, dan setelah selesai proses pemeriksaanoleh penyidik di kantor kepolisian sektor cileungsi, Penggugat Sdri.Yulita Dewi masih tetap masuk bekerja dan menjalankanpekerjaan seperti biasa Sampai pada tanggal 27 Oktober 2016 ;P6: Bukti Surat Keputusan Pemutusan Hubungan

Bahwa didalam17lahan, yang menjadi objek tidak ada lahan/tanah yang digambarkan olehPenggugat.Bahwa Tergugat Il bukan merupakan pihak dalam Perjanjian PerjanjianKerjasama Pengolahan lahan pertanian didesa suka agung mesuji D SPIll D yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Haryantodan kawankawan.Hal yang dikemukakandalampoin 3diatasdapatmenjawabbeberapahalterhadappositaPenggugat, yaitu :4. Bahwa subjek dari perkara aquo adalah warga masyarakat.

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Kepala Desa Mesuji D SPIll Kecamatan Way Serdang Kabupaten Lampung Utara periode1988 1996 dan periode kedua tahun 1999 2008 setelahpemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung Kecamatan WaySerdang Kabupaten Mesuji akan tetapi dalam surat kuasanyabertindak atas nama diri sendiri dan apa yang menjadi dasar ataulegitimasi Penggugat serta dalam kapasitas apa menanda tangaiperjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa SukaAgung Mesuji antara masyarakat desa dangan

Bahwa TERGUGAT menolak/membantah dengan tegas dalildalil gugatanPENGGUGAT pada Point 10 (Sepuluh) 11 (Sebelas) dan Point 12 (dua belas)yang pada pokoknya menyatakan di PHK secara lisan tanpa dilakukanmusyawarah terlebin dahulu, PHK tanpa dasar hukum SP sampai dengan SPIll diserahkan sekaligus, tidak sesuai ketentuan Pasal 151 sampai denganPasal 153 Undangundang KetenagakerjaanBahwa dalildalil tersebut sangat tidak benar dan tanpa dasar hukum, faktanyaTERGUGAT tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 68mempertimbangkan "berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur ketentuan mengenai masaberlaku setiap Surat Peringatan adalah paling lama 6 (enam) bulan,Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat setelah mendapat SPIll, jika dalam tenggang wakitu 6 (enam) bulan tidak membuatkesalahan,maka tidak dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Para Tergugat;Bahwa apabila melihat pertimbangan di

anakdikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangankeibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhanmentalitas anak secara lebih baik bila dibandingkan anak diasuh oleh ayah.Bahwa ketentuan tersebut berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmaddan Abu Daud, sebagal berikut:wl QE Ausll Ws SooLtul IS 23 35. d55 Wisaul SE ma oy 9 58E sitd5 5 2061589 SR, 9 OEJgty Li 2IL5 81581 Sl 1 8E yf abl a2 05s bEEli J wiis dey I wiki o call 5 val4 i Sl sisls spill

Alasanhukumnya sebagai berikut :18.1.Penggugat melakukan PHK karena permintaan Tergugat;18.2.Sebelum melakukan PHK, Penggugat justru menerbitkan SuratPeningkatan SP Ill agar Tergugat tidak mengalami PHK meskipunyang bersangkutan melakukan pelanggaran pada masa berlaku SPIll yang sedang dijalaninya;18.3.Tergugat dengan sengaja dan atas kehendaknya sendiri tidakmemiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan kerja;18.4.

deg ill ae olill GA Leyes cat Ibasl aalb Kalb Lg ced OF grlillpres Leghliel Gy Spill algo deeArtinya: Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkanketerangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan darisuami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sangguplagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanyasudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannyadengan talak bain.

Putusan Nomor 560 K/TUN/201722.23.24.Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012,Perpres Nomor 71/2012, Perguob DKI Nomor 163 Tahun 2012,Kepgub DKI Nomor 2181 Tahun 2014, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (yaitu asas kepastian hukum, asasketerbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas);Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SPIll) untuk melaksanakan Program Normalisasi Kali Ciliwung.

Bahwa mengingat lokasi Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SPIll) sama dengan lokasi yang ditentukan dalam peta bidang ProyekNormalisasi Sungai Ciliwung berdasarkan Pergub DKI Nomor 163Tahun 2012 jo. Kepgub DKI Nomor 2181 Tahun 2014 yang telahdaluarsa. Namun Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalammenerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SP il)Halaman 70 dari 149 halaman.

Putusan Nomor 560 K/TUN/2017dan melindungi hak asasi Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat;Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak terbukadalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SPIll). Adapun alasan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatadalah Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat diduga telah melanggar Perda Tibum.

Dalam hal ini Termohon Kasasi/Pembanding/T ergugatdalam mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SPIll) telah membedakan Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat berdasarkan golongan denganwarga negara lainnya. Termohon Kasasi/Pembanding/T ergugattelah melakukan diskriminasi terhadap Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dengan tidakmemperhatikan aspirasi Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat.

Penggugat akan membicarakan permintaan Tergugat di tingkatmanajemen dan keputusannya akan diberitahukan kepada Tergugatsegera;Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.susPHI/2020/PN Jap14.15.16.17.18.Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) huruf(a) dan (f) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIll tahun20182020, sebagai bagian dari pembinaan, pada tanggal 26 Maret 2019Tergugat dikenai sanksi surat peringatan ketiga (SPIll);Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Penggugat

Nomor 34/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby> Surat skorsing tersebut dibuat dan diberikan bersamaan dengan SPIll, dibuat tanpa ada klarifikasi dan dasar hukum, serta alasannyahanya sepihak dan terkesan mengaadaada;> Alasan surat skorsing tersebut karena penggugatdianggap telahmenerima surat peringatan (SP III), tidak disiplin, absensi, padahalsudah jelas SP Ill tersebut dibuat bersamaan dengan surat skorsing,padahal di dalam surat peringatan (SP) III tersebut menyebutkan :*setelah saudara diberikan peringatan

Faktanya, berdasarkan Surat Peringatan I No. 001/SP/2784/0214 tertanggal 20 Februari 2014; Surat Peringatan II No. 002/SP/2784/0414 tertanggal O01 April 2014; dan Surat Peringatan III No. 009/SPIll/2784/0514 tertanggal 09 Mei 2014 yang disampaikan oleh Tergugat I kepadaPara Penggugat, senyatanya Para Penggugat telah mengetahui secara pasti berapakewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat kepadaTergugat I, namun tidak ada itikad baik dari Para Penggugat untuk melaksanakankewajibannya

Hasibuan selaku PengurusSerikat Pekerja DAMIRA datang memenuhi panggilan Tergugat tersebutnamun kehadiran Penggugat memenuhi panggilan Tergugat bukandipekerjakan seperti isi surat tersebut melainkan diminta untukmenandatangani Surat Peringatan Ill (SP m) Nomor 008/SgeDMS/III/2016tanggai 8 Maret 2016 akan tetapi Penggugat dan Penggugat II menolakmenandatangani SPIII tersebut;Bahwa setelah Penggugat mendapat Surat SPIll dari Tergugat padatanggal 10 Maret 2016, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusanberakhirnya

., tertanggal 1 Mei 2008 (bukti P7 = T13) yang menyatakan bahwapegaval yang terputus hubungan kernanya oleh karena dikenakan sanksiperusahaan atau mengundaurkan diri dalam periode sanksi SP II,SPIll, skorsing ataudalam proses PHK , dapat dipertimbangkan untuk membeli kendaraan COP apabilamasa COP sudah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan dengan harga sebesar nilaipasar/nilai appraisal kendaraan COP tersebut.

Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikankepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbarengandengan SuratPeringatan Ill (SPIll). Jelas halinibertentangan denganUndangUndang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 161 ayat (1) dan (2)Tentang Ketenagakerjaan.

Surat Peringatan Ill tanggal 11 Maret 2014, kepada PENGGUGAT (SPIll) yang berdasarkan tanda terima SP III diterima oleh PENGGUGAT ;c. Pengumuman Pertama Lelang Hak Tanggungan Nomor : 318/BTPNMUR/SBW/0714 tertanggal 22 Juli 2014 (Pengumuman PertamaLelang Hak Tanggungan) ; d. Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan Nomor : 319/BTPNMUR/7302/VIII/2014 tertanggal 6 Agustus 2014 (PengumumanKedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan) ; e.