Ditemukan 955 data
63 — 22
Surat inimerupakan jawaban atas Surat Penggugat tanggal 4 September 2015 Nomor :B.91/AB&R/IX/2015, inti Surat Komnas HAM adalah melaporkan Tergugat kepadaKepolisian terdekat sebab kasus ini merupakan tindak pidana murni.
Mediasi ;Foto copy Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor tanggal 21 September 2015 ;Foto copy Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor tanggal 30 September 2015, Nomor: 565/6411/HI Syaker/2015, Perihal panggilan Ill;Foto copy Anjuran tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 565/7065/HISyaker/2015 ;Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialyang dibuat tanggal 18 Nopember 2015 ;Foto copy Surat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
asuhan/pemeliharaanTermohon Kasasi karena Hakim Banding tidakmempertimbangkan/menanggapi dalildalil/alasan hukum Pemohon Kasasidalam kontra memori banding, di mana sebelumnya Termohon Kasasi telahmengambil paspor Perancis anakanak tanpa sepengetahuan PemohonKasasi dengan alasan untuk mengurus paspor WNI anakanak, akan tetapiitu adalah itikad tidak baik Termohon Kasasi untuk menjauhkan anakanakdari Pemohon Kasasi, dan mengenai hal ini sudan Pemohon Kasasi adukanke kuasa hukum Termohon kasasi dan Komnas
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
155 — 59
Bahwa atas tindakan Tergugat II tiga kali menolak Berkas Permohonan Blokirtanpa alasan yang jelas, Penggugat melaporkan ke KOMNAS HAM di akhirtahun 2014, kemudian terakhir KOMNAS HAM dengan Surat No.0.223/K/PMT/II/2016 dan Nomor Agenda Pengaduan 103.657 tertanggal 22Pebruari 2016 menerangkan bahwa sudah mengirim surat ke Kakanwil BPNDKI Jakarta atas adanya dugaan pelanggaran HAM oleh BPN Jakpus danSurat tersebut dijawab dengan Surat Kakanwil BPN DKI Jakarta No.2075/600.1831/VIII/2015 tanggal 25 Agustus
Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembagamandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yangberfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauandan mediasi hak asasi manusia.
Hal ini Sesuai dengan Pasal 1 nomor 7 UUNo. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat 1disebutkan untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsipengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak AsasiManusia.Hal. 62dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst.2. Bahwa Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukanpemantauan, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat 3 UU No. 39/1999 tentangHak Asasi Manusia.3.
Bahwa setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuatbahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan danpengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Selanjutnya pengaduanhanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitaspengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentangmateri yang diadukan. Hal ini Ssesuai dengan Pasal 90 ayat 1 dan 2 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.4.
39 — 3
, bahwa berdasarkan bukti (P.5, P.6, P.10 dan P.11) terbuktianak para Pemohon lahingga saat ini belum berumur 19 tahun maka belummemenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7, P.8, P.L0 dan P.11) terbuktiCalon suami anak para Pemohon identitasnya sesuai sebagaimana dalamsurat permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat RekomendasiNo: 044/KomNasAnak/XI/2020 tanggal 8 Nopember 2020, yang dikeluarkanoleh Komisi Nasional Perlindungan Anak KOMNAS
Winson Chandra Sanjaya
113 — 60
somasi tersebut Ibu Jesica Anggelia jugamenqgakuianakanak tersebut lahir dan buah cinta antara Pemohon dan Jesica Anqgelia(Ibu dari anakanak) ;Bahwa dengan adanya maksud dan Pemohon sendiri adalah agar hakkeperdataan anak terhadap Ayahnya / Pemohon tidak hilang dan tercatat resmisebagai Ayah Biologis dalam Akta yang nantinya akan dicatatkan dandikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) ;Bahwa untuk menyelesaikan hat tersebut, Pemohon pernah datang secaralangsung bersama Komnas
11 — 8
membina rumah tanggadi Padang dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat diKABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun,akan tetapi sejak Ramadhan 2014 sudah tidak rukun, karena Tergugattidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama; Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat danTergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari keluarga ada KDRTdan pernah juga Penggugat melapor ke Komnas
27 — 4
yang pada pokoknya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam notapembelaan atau pleidoi Penasehat Hukum yang dibacakan dalam sidangterobuka pada tanggal 18 Juni 2015Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa terdakwa SUHARJANTO Bin CIPTO MIHARJO, pada waktuyang tidak dapat diingat secara pasti dalam rentang waktu dari tahun 2013sampai dengan Hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015, bertempat di kantorSekretariat DKD KOMNAS
Komite Nasional Penyelamatan Aset Negara)Kabupaten Purworejo, ikut Desa Andong, Rt.01/Rw.01, Kec.Butuh, Kab.Purworejo, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik denganmemakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupunrangkaian kebohongan, menggerakan orang lain yaitu saksi Supangat Bin AmadYasroni dan rekanrekannya pengurus DKD KOMNAS
kerugian sebesar Rp 25.470.000, (DuaPuluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp 98.000.000, (Sembilan Puluh Delapan JutaRupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 378 Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa SUHARJANTO Bin CIPTO MIHARJO, pada waktuyang tidak dapat diingat secara pasti dalam rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan Hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015, bertempat di kantorSekretariat DKD KOMNAS
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
836 — 678
;Berita Tirto.id dengan judul Kuasa Hukum Polisi Gay Minta Komnas HAM jadi Ahli Sidang PTUN. (hasil printPrint out berita Detiknews dengan judul Komnas HAMHal. 45 dari 82 hal. Putusan Nomor :63/G/2020/PTUN. SMG.29.30.31.32.33.34.35.36.37Bukti P 29.Bukti P 30.Bukti P 31.Bukti P 32.Bukti P 33.Bukti P 34.Bukti P 35.Bukti P 36.Bukti P 37.bersedia Jadi Saksi Ahli Sidang Gugatan TT Polisi Gay(hasil print Out). ;222220Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/46/X/2017/KKEP.
Proses internal terhadap perlindungan HAMdilakukan oleh Kementerian Hukum Dan HAM dan Komnas HAM yangbertugas mengawasi penegakan HAM yang dijalankan oleh Pemerintahkarena Komnas HAM bukanlah pemerintah;bahwa bentukbentuk diskriminatif serta halhal yang mencederaiperlindungan diskriminatif itu. sendiri dalam kasus ini adalah bahwadiskriminasi ini cukup luas konteksnya dan saat ini kita telah mempunyaundangundang tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etniksehingga kami mempunyai tugas pengawasan
hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, haktidak dituntut terhadap aturan hukum yang berlaku Surut;bahwa hak yang sesuai penjelasan ahli mengenai hak yang tidak bisadikurangi terkait dengan orientasi seksual adalah lebin dekat pada hakdiakui sebagai pribadi dihadapan hukum, tetapi terkait dengan orientasiseksual dan identitas gender yang secara realitas harus diakui dandilindungi sebenarnya hal tersebut belum bisa dikatakan final karenamasih ada pembahasan di forum PBB;bahwa menurut kajian Komnas
Bahwa dalam suatuperaturan perundangundangan di negara kita masih terjadipermasalahan harmonisasi sehingga menimbulkan suatu persepsi yangtidak sejalan terhadap suatu peraturan perundangundangan itu sendiri;bahwa pandangan ahli sebagai anggota Komnas HAM terhadap suatuperaturan pada institusi Pemerintah mengenai Ssuatu persyaratan tertentudalam undangundang yang secara detail tidak diatur sehinggadisebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam PeraturanPemerintah adalah bahwa ahli tidak membahas
265 — 206
Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia perwakilan ProvinsiSumatera Barat tertanggal 11 Juli 2006, Nomor : 118/K.01/66/274/VII/2006,perinal Rekomendasi Hasil Kegiatan Pemantauan Tim Komnas HAM ataskasus penembakan Iwan Mulyadi (diberi tanda P.II) ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pulamengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masingmasing bernama ;1. Sakisman Pgl.
Slamet Widodo (Tim Penyidik KOMNAS HAM) ;e Bahwa saksi anggota Tim Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat.
Yangtelah ikut melakukan pemantauan atas kasus penembakan Iwan Mulyadi ;e Bahwa dari hasil pemantauan KOMNAS HAM perwakilan Propinsi SumateraBarat sebagaimana di terangkan dalam suratnya tertanggal 11 Juli 2006Nomor: 118 / K.01/ 66 27.4N1 /2006 yang ditujukan kepada KapoldaSumatera Barat disampaikan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAMterutama pasal 33 (hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam), pasal 17(hak memperoleh keadilan), pasal 28 (hak atas rasa aman), pasal 3 ayat (2)dan (38) (hak atas
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kereta ApiIndonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepadaKAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihalPermohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P25 ;Fotokopi Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT KeretaApi Indonesia (Persero) Kota Cirebon dari Perwakilan PenghuniPerumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP Ill Cirebon(KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal5 September 2013, diberi tanda P26 ;Fotokopi Surat Nomor : 1.067/K/PMT/V/2012 dari KOMNAS
Ketua KPK, perihalRekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PTKAI (Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27 ;Fotokopi Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarangperihal Pengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;Fotokopi Surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN/INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSINomor Informasi : 70983 tentang Dugaan Penyalahgunaaanwewenang Pimpinan PT KAI terkait Rumah Negara
247 — 188
Toni) dan dua oranglainnya yang tidak dikenal oleh Saksi 2.10.Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa membawa11.Saksi 2 ke rumah Terdakwa dengan cara diikatdengan mengguankan J tali plastik pada bagianleher lalu) diseret ke kendaraan Toyota Kijangwarna biru Nopol D 1560 TK milik Terdakwa sambilmengancam dengan perkataan Silahkan kamu laporke Komnas Ham atau) ke Komandan, saya tidaktakut paling aku dipecat dan kamu jangan macammacam saya sudah biasa membunuh orang.Bahwa pada saat itu) Terdakwa menempatkan
Toni) dandua orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi2.10.Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa membawaMenimbangMenimbang11Saksi 2 ke rumah Terdakwa dengan cara diikatdengan mengguankan J tali plastik pada bagianleher lalu) diseret ke kendaraan Toyota Kijangwarna biru Nopol D 1560 TK milik Terdakwa sambilmengancam dengan perkataan Silahkan kamu laporke Komnas Ham atau ke Komandan, saya tidak takutpaling aku dipecat dan kamu jangan macammacamsaya sudah biasa membunuh orang lalu Terdakwamenempatkan
menggunakan44tali plastik yang digulung dan menggunakantangan kosong ke arah wajah, dada dan perutserta menendang wajah Saksi 1, pada saatTerdakwa memukul dan menendang Saksi 1disaksikan oleh Saksi 6, dan Saksi 7A.Aneretoni.Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Terdakwamembawa Saksi 1 ke rumah Terdakwa dengan caradiikat dengan menggunakan tali plastik padabagian leher lalu diseret ke kendaraan ToyotaKijang warna biru Nopol D 1560 TK~ milikTerdakwa = sambil mengancam dengan perkataanSilahkan kamu lapor ke Komnas
Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Terdakwamembawa Saksi 1 ke rumah Terdakwa dengan caradiikat dengan menggunakan tali plastik padabagian leher lalu' diseret ke kendaraan ToyotaKijang warna biru~ Nopol D 1560 TK milikTerdakwa = sambil mengancam dengan perkataanSilahkan kamu lapor ke Komnas Ham atau keKomandan, saya tidak takut paling aku dipecatdan kamu jangan macammacam saya sudah biasamembunuh orang selanjutnya Saksi 1 dilantaibagian belakang kendaraan dalam posisi' tanganSaksi 1 diikat di belakang
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat dari Komisi Kepolisian Nasional tanggal 18 Mei 2010, Perihalinformasi keluhan.e T.7. surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)tanggal 13 Oktober 2010 kepada Kapolres Lembata, perihal permintaanpenjelasan dugaan penyiksaan terhadap tersangka pembunuhan.e T.8.
Bahwa di duga kuat, Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Lembata) diinterfensi oleh Oknum Penyidik Lembata yang sedang dalam prosespemeriksaan oleh PROFOST POLDA KUPANG, OMBUDSMAN RI,KOMPOLNAS, dan KOMNAS HAM (surat surat bukti terlampir baikdalam BAP Sidang maupun terlampir dalam Nota Pembelaan) dalamrangka menyelamatkan posisi Oknum Penyidik yang di duga melakukankekerasaan dan penganiayaan terhadap Terdakwa dan saksi Simon SiliGere dan Dominikus Demon.
120 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
, baik secaradialog dan pembicaraan lisan ataupun tulisan, langsung ataupun tidak langsungdengan Para Tergugat , Il dan Ill agar mencari solusi penyelesaian secaradamai dan gerejani namun sampai saat ini Para Tergugat tidak menunjukanitikad baik bahkan cenderung memaksakan kehendak secara arogan sertasewenang wenang terhadap para penggugat sebanyak 1200 orang lebih yangterdaftar sebagai jemaat HKBP RBR ;Bahwa dalam rangka mediasi, para Penggugat telah meminta kesediaanKomisi Hak Asasi Nasional (Komnas
Proses lanjut pengaduan jugadilakukan dan Komnas HAM mengeluarkan surat baik terhadap Kapolda Jabardan Ephorus HKBP. Berdasarkan pengamatan dan penilaiannya sendiri, Komnas HAM melalui surat Nomor : 748/K/PMT/Xil/2007, perihal PerlindunganHukum terhadap Kebebasan Beribadah Jemaat HKBP Bandung Riau ResortBandung Riau, tanggal 18 Desember 2007, menyatakan bahwa HKBP ResortBandung Riau adalah bagian dari HKBP hingga saat ini.
Seluruh upaya dankerja keras Komnas HAM, sama sekali tidak diindahkan pihak Tergugat ;Bahwa upaya mediasi itu juga dilakukan dengan meminta KesbangLinmas Provinsi Jabar untuk melakukan mediasi dan dialog. Kepala KesbangLinmas Provinsi Jawa Barat kemudian mengundang kedua pihak dan jajaraninstansi terkait, baik Kapolda Jabar dan Kapolresta Bandung Timur, BimasKristen dan Satpol PP.
22 — 15
Penggugat mencoba menghubungi dengannomornomor lainpun tetap diblokir.20.Bahwa Penggugat pernah berpikir untuk mendatangi Tergugatdan bertemu langsung dengan putrinya namun diurungkan niattersebut karena takut Tergugat akan mengusirnya kembali ataubertindak kasar.21.Bahwa melalui kuasa hukumnya, Penggugat telah memasukanpengaduan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan TerhadapPerempuan (Komnas Perempuan) pada tanggal 19 Juni 2020.22.Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2020, Penggugat dengandidampingi
210 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMNAS HAM RI, berkedudukan di di Jalan LatuHarhari, Nomor 4B, RT 1, RW 4, Menteng, JakartaPusat;2. KETUA DPRD PROVINSI NTB, berkedudukan di JalanUdayana, Nomor 11, Dasan Agung Selaparang, KotaMataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat:3.
Terbanding/Penggugat : Dian Juliani alias Dian Yuliani H
121 — 96
Komisi Nasional(Komnas) Perlindungan Anak (PA), menyebut Indonesiadarurat kekerasan terhadap anak;(Sumber : https://beritagar.id/artikel/editorial/daruratperlindungananak)Kombes Pol Krishna MurtiDirektur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jayamenyebutkan:Putri Nur Fauziah menjadi korban kesekian kalinya daripredatorpredator yang mengincar anakanak.
Walaupunbukan yang pertama, kasus ini menjadi indikasi bahwa kasuskekerasan, apa punbentuknya, terhadap anak sudahmencapai tingkat yang mengkhawatirkan;(https://republika.co.id/berita/iurnalismewarga/wacana/15/10/12/nw361q336daruratperlindungananakindonesia)Di sela pelantikan, Arist Merdeka Sirait mengatakan, peranKomisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak KabupatenSragen dinilai sangat vital.
Sehingga lembaga tersebut(Komnas Perlindungan Anak) harus mampumemberikanperlindungan, selain upayapencegahan daripemerintah, tambahnya;(http://rri.co.id/surakarta/post/berita/565905/daerah/komnasperlindungan anak sragen daruratkekerasan anak.html)Berdasarkan uraian yang disampaikan tersebut di atas pada angka 3.1sampai dengan 3.10, menunjukkan bahwa BELUM ADA KEPASTIANHUKUM UNTUK PERLINDUNGAN ANAK, dalam PerkaraA Quoadalah KEPASTIAN HUKUM untuk anak dari Pembanding dahuluTergugat dan Terbanding
H. ALI MUCHTAR, TK SUTAN
Tergugat:
1.Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam
2.Wali Nagari Nagari Sungai Asam
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
85 — 12
LingungKabupaten Padang Pariaman yang ditujukan kepada Wali Nagari SungaiAsam dan Camat 2 x 11 Enam Lingkung;Bahwa Penggugat telah menyampaikan pengaduan Penggugat kepadaKomnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dengan balasan Surat KomnasHAM Perwakilan Sumatera Barat Nomor 122/R/3.5.2/IV/2016 tanggal 28Halaman & dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor45/Pdt.G/2020/PN.PmnAde.12.13.14.15.April 2016 kepada Bapak Bupati Padang Pariaman tentang Tindak lanjutpengaduan H Ali Mukhtar dan Masyarakat Korong Ganting;Bahwa Komnas
HAM Perwakilan Sumatera Barat juga telahmengeluarkan Surat Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Nomor162/R/P.3.5.2/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 kepada Bapak BupatiPadang Pariaman tentang Tindak lanjut pengaduan H Ali Mukhtar danMasyarakat Korong Ganting;Surat ke 4 dari Forum Komunikasi Desa Ganting Sei Asam Kec. 2 X 11Enam Lingkung nomor 011/09/FKWD/2019 tanggal 20 Februari 2019tentang Desakan Kepastian Tuntutan warga masyarakat Ganting SeiAsam tentang Penghapusan dan pembatalan 2 paket peraturan
16 — 0
keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksisebagai ayah kandung penggugat.Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggalselama hampir 1 tahun, penggugat di rumah saksi, sedangkantergugat di rumah keluarga tergugat.Bahwa penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa antarapenggugat dengan tergugat sering bertengkar yang disebabkankarena ekonomi kurang, tergugat tidak bekerja.Bahwa tergugat pernah bekerja di Komnas
Theodora Victory Divine Grace
257 — 742
Bahwa Komnas HAM pun meminta agar para PemohonPerubahan Jenis Kelamin tidak diKriminalisasi;11.
NUR AMIN, SE
Tergugat:
1.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Madiun cq Kasat Reskrim Polres Madiun cq Kanit III Unit Tipikor Satreskrim Polres Madiun
2.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Madiun cq Kasat Reskrim Polres Madiun
3.Kadiv Propam Mabes Polri
4.Kompolnas
5.Komnas HAM
6.Pemerintah RI cq Presiden RI
102 — 28
Penggugat:
NUR AMIN, SE
Tergugat:
1.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Madiun cq Kasat Reskrim Polres Madiun cq Kanit III Unit Tipikor Satreskrim Polres Madiun
2.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Madiun cq Kasat Reskrim Polres Madiun
3.Kadiv Propam Mabes Polri
4.Kompolnas
5.Komnas HAM
6.Pemerintah RI cq Presiden RI