yang harus dilindungi oleh hukum itu dan disatupihak ditentukan oleh faktor faktor yang ada kaitannyadengan orangnya sendiri dan dilain pihak oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersangkutan.Bahwa dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yangharus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihatadanya hubungan hukum antara Penggugat disatu pihakdengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutandilain pihak (objek perkara).Bahwa dalam perkara ini titik singgung

tidak ada kepentingan yang dirugikan,maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest, noaction), oleh karenanya gugatan yang diajukan tidak49memenuhi unsur esensial yang diatur dalam Pasal 53ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telahdirubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004.Bahwa pokok gugatan Penggugat tidak jelas, karenafakta fakta yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas/kabur dan tidak mengambarkan adanya hubungan hukumatau titik singgung

Karenaletak tanahnya kabur/ tidak jelas/ tidak pasti olehkarenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkannyadan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat,haruslah jelas dengan tanah yang dimaksud dalam objekperkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 774, haltersebut dapat dilihat dari fakta fakta hukum dibawahini> Bahwa pada tahun 1982, Penggugat juga mengurusSurat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepadaPemerintah Kecamatan Siak Hulu Nomor24

Adanya dua antinomi norma hukum inidapat menimbulkan benturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadiliantara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dalam menyelesaikansengketa perbuatan melawan hukum yang didasarkan adanya sengketamengenai harta peninggalan/harta warisan ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan konflikhukum (titik singgung kKewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikajisecara lebin mendalam dengan menelaah dari apa yang sesungguhnya yangmenjadi pokok sengketanya

NURJANA BASRI ABUWAHID.Oleh karena itu akun atas nama NURINTAN TEKENG pernahmembalas komentar terdakwa tersebut dengan kalimat yangttartinya ampun sampai begitu kemudian terdakwa membalaskomentarnya dengan kaliat yang artinya NURINTAN jangan ikutcampur karna yang saya katakan ini kepada perempuan anjing(maksudnya kepada saksi NURJANA BASRI ABUWAHID);Pemilik akun facebook atas nama RESDI NANE jugamengomentari status milik terdawa dengan kata yang artinya sadispadahal yang pasangpasang status ini dia singgung

/TUN/2010sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agungselaku Judex Juris untuk membatalkan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 56/B/2010/PT.TUNMDN tanggal03 Juni 2010.Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa Judex Facti telah salah melakukan penilaian/penerapan hukumpembuktian yang in casu terdapat titik singgung

Sebagaipatokan umum untuk mengatakan putusan Judex Facti onvoldoendegemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. (vide M.

sebagaimana yang didalilkan oleh TermohonKasasi/Penggugat:Bahwa Judex Facti dalam mengambil keputusan cenderung sepihak atauberat sebelah yang menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat yangterbukti dengan diabaikannya buktibukti Pemohon Kasasi/Tergugat danmengabaikan faktafakta persidangan termasuk mengabaikan keterangansaksi sebagaimana yang telah diuaraikan diatas;Bahwa apa yang terurai diatas merupakan putusan Judex Facti yangdikategorikan sebagai onvoldoende gemotiveerd yang pada umumnyaselalu bertitik singgung

Hal ini dapat dilinat dalam kasusonvoldoende gemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian yakni Putusan MA RI Nomor: 2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10121985 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SemarangNomor 192/1965 tanggal 711975, Juncto Putusan Pengadilan NegeriKebumen Nomor 114/1959 tanggal 2281960, dimana Mahkamah Agungmenilai bahwa:putusan Judex Facti dinyatakan tidak saksama mempertimbangkansurat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukanTergugat ..., bertitik

Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafaktahukum yang telah Penggugat singgung pada bagian angkaromawi III diatas yaitu :e Pengrusakan atas Tanah Erhan Telah Dilakukan OlehPara Tergugat pada bulan Februari 2018 sebelum adaKonsultasi Publik atau Musyawarah dengan Penggugat.e Setelah melakukan Pengrusakan Tanah, Para Tergugatkemudian melakukan Konsultasi Publik atauMusyawarah dengan Penggugat pada Bulan 2019.Bahwa hal ini tentu sangat bertentangan denganketentuan Pasal 19 UU Pengadaan Tanah.e Seharusnya

atau Musyawarahdengan Penggugat, bukan sebaliknya merusak lebihdulu baru melakukan musyawarah.k) Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 UU PengadaanTanah : Instansi yang memerlukan tanah bersamapemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaanPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15melaksanakan : a. pemberitahuan rencana pembangunan;b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c.Konsultasi Publik rencana pembangunan.Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung

Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 UU PengadaanTanah : Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian olehPenilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi : a. tanah; b.ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d.tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf. kerugian lain yang dapat dinilai..Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung pada bagian angka romawi IIIdiatas yaitu:e Dalam rangka melengkapi permohonan

Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 UU PengadaanTanah : Instansi yang memerlukan tanah bersamapemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaanPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15melaksanakan : a. pemberitahuan rencana pembangunan;b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c.Konsultasi Publik rencana pembangunan.Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung pada bagian angka romawi IIIdiatas yaitu :e Pengrusakan atas Tanah Erhan telah dilakukan

Tergugat dan ada yang diperintah atau Pihak Penggugatdengan demikian, lahirnya hubungan kerja sejak lahir, itu terjadi CacatPosisi dimana Posisi Pihak Penggugat lebih rendah dari pada PihakHalaman 22 dari 43 Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel7.8.7.9.7.10.7.11.7.12.7.13.Tergugat, dan oleh karena perlunya hukum yang equal. sebagaimanakeharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah equal.Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut diatas pada pokok perkara dalamobjek sengketa, dengan ini terdapat Titik Singgung

kewenangan Absolut(yuridiksi) Peradilan Umum dengan Peradilan Hubungan Industrial danPeradilan Tata Usaha Negara karena kewenangan ketiga lingkungan peradilantersebut berada didalam suatu Genus Hukum yang sama yaitu HukumPerdata dalam arti luas Titik Singgung Yuridiksi antar badan Peradilan diketiga lingkungan Peradilan tersebut diatas.Bahwa dengan jelas menimbulkan potensi sengketa kewenangan yang dikemukakan pokok perkara dalam objek sengketa, sebagaimana AnjuranMediator Surat Dinas Tenaga Kerja

terhadapObyek Sengketa Majelis Hakim memperoleh faktafakta sebagai berikut :e Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak KelurahanMbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;e Bahwa tanah sengketa berbentuk persegi panjang;e Bahwa batasbatas obyek sengketa, yaitu :e Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat MAHMUD NGARONG;e Sebelah Selatan dengan tanah milik Petrus Pinga;e Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih;e Sebelah Barat dengan Jalan Raya DangaMaropokot;e Bahwa ada perbedaan titik singgung

;Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BjwMenimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas walaupun diketahuiadanya titik singgung/titik batas yang berbeda, akan tetapi baik Para Penggugatmaupun Para Tergugat yang setelah ditanyakan ke Para Penggugat maupunPara Tergugat luasnya samasama seluas 2.110 M? dan batasbatasnya samapula. Juga baik di dalam gugatan Para Penggugat maupun dalam jawaban ParaTergugat samasama menyebut luas obyek sengketa seluas 2.110 M?

No.1520 K/Pdt/201 1.singgung oleh Penggugat dalam surat gugatannya dijadikan dasar olehMajelis untuk menolak eksepsi Tergugat dan Il dan membenarkangugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak memenuhisyarat formil gugatan.. Bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yangmemperoleh hak atas tanah dari Yosafat S.

Hal ini telahTergugat II Intervensi singgung dalam Eksepsi bagian B(Alasan gugatan) bahwa Penggugat gagal menyampaikanalasan gugatannya. Oleh karena itu alasan gugatan Penggugat dalam poin 27tersebut harus ditolak. .

Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada bagianb) diatas,maka mengingat objek gugatan belum bersifat final atau masihmembutuhkan persetujuan pihak lain dan dalam hal ini maksud dantujuan persetujuan itu. sendiri adalah untuk =membuatperikatan/perjanjian dikemudian hari antara Tergugat II Intervensi)dengan PPK maka seluruh keadaan yang melingkupinya sesungguhnyamasuk atau teropplosing dalam ruang lingkup keperdataan.2.

Tergugatmenyatakan dokumen penawaran yang diajukan Penggugat dalamtender proyek tersebut gugur pada tahap evaluasi teknis.Bahwa sebagaimana disebutkan dan diakui Penggugat sendiri dalamgugatannya (dan memang demikianlah adanya fakta hukum yangsebenarnya) dimana alasan Tergugat menyatakan gugur dokumenpenawaran Penggugat adalah atas alasan:> Surat dukungan bahan makanan beras tidak berkop usaha dansetelah di klarifikasi, tidak sesuai dengan dokumen lelang.Bahwa sebagaimana telah Tergugat Il Intervensi singgung

didalamnyadiantaranya hubungan hukum (yang ideal) antara subjek gugatan dengan keberadaan objekperkara serta kejelasan batasanbatasan objek perkara yang bisa menggambarkan secara pastiwilayah kepemilikan objek perkara dalam perkara a quo yang menjadi tujuan akhir untukdiberikan perlindungan, sehingga gugatan dimaksud tidak menjadi bias, partial daninkonsisten;Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian tentunya secarayuridis substantif memiliki korelasi (connnexiteit) atau titik singgung

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi padadasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuanHalaman 75 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDOPasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara akan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yangbesarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung

sertipikatmerupakan surat tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdidalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan dan dapat dikategorikan sebagai akta otentik yangmemiliki kKekuatan pembuktian formal dan materiil (sempurna/volledigdan mengikat/binden);Dalam Putusan A quo Terdapat Beberapa Bentuk Kesalahan PenerapanHukum.Sebagaimana yang Pemohon PK singgung

Harta Peninggalan / Harta Waris, yaitu harta yang ditinggalkanoleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknyamaupun hakhaknya ;Menimbang, bahwa munculnya wasiat dalam perkara aquoadalah bukan karena wasiat tersebut termasuk pokok gugatanmelainkan karena adanya titik singgung status hukum antara wasiatdengan pokok perkara ( sengketa kewarisan ), sehingga keduanyaperlu diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan Para Terbanding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim

secara kewenangan, tentuTergugat Ill selaku Camat Bengalon, berwenang dan berkompeten untukmengesahkan / mengetahui atas Suratsurat Keterangan Hak Atas Tanahyang dimohonkan oleh Tergugat ;Bahwa apabila ternyata pada faktanya areal yang diakui Tergugat benarberada di wilayah Kecamatan Rantau Pulung (bukan di wilayah Bengalon),maka tempat untuk mengujinya adalah dengan menggugat keabsahanSuratsurat yang ditandatangani oleh Tergugat III melalui lembagaPeradilan Tata Usaha Negara (hal ini sudah Tergugat singgung

Bahwa Tergugat III menolak pula dengan tegas atas dalil posita gugatanPenggugat angka 14, 15 dan 16, mengingat seperti apa yang telahTergugat III singgung di atas, bahwa tindakan Tergugat III yang turutmengetahui dan mengesahkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yangmasih dalam wilayah Kecamatan Bengalon (diperkuat oleh Tergugat Ilselaku Kepala Desa Tepian Langsat), adalah bukan sebagai tindakanyang melawan hukum, melainkan tindakan yang sesuai dengankewenangan Tergugat III selaku Camat Bengalon ;Bahwa

Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yang berkaitandengan titik singgung perbuatan hukum Tata Administrasi Negara yangberkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat II seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatanPenggugat diajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat Ildengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk memutusdengan Putusan Sela dengan menyatakan

Titik singgung ini jikadihubungkan dengan kekuatan pembuktian, maka belum cukup alat buktiuntuk mengatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah nusyuz, sehinggapenggugat rekonvensi tidak terhalang untuk menerima hakhaknya sebagaiakibat cerai talak;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan kewajiban tergugat rekonvensi terhadap penggugatrekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugatrekonvensi, sebagai tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa pokok gugatan

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap perkara PutusanPengadilan Agama Klaten tanggal 14 Maret 2018No.0290/Padt.G/2018/PA.KIt, selanjutnya sebagaimana SEMA No.12 tahun2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agungsebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar Perdata XVIIITitik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yangisinya : Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PengadilanAgama tentang kepemilikan obyek sengketa ( deden

SAMA denganPenggugat perkara 480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst = SAMA denganPenggugat V perkara 10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Pihak Turut Tergugat Il yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmasalah gugatan No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Buktinya bahwa Turut Tergugat II tidak disinggung singgung dalam perkaratersebut.