Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat II : MARIA SELVIANA SOUK TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Pembanding/Penggugat I : GOTLIF TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kupang
Terbanding/Tergugat I : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang
48 — 32
  • tentang Penunjukan HutanGabungan Mutis Timau seluas 183. 000 Ha diKabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri PertanianRepublik Indonesia,Peta dan Berita Acara Tata Batas Kelompok HutanMutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten DaerahTingkat Il Kupang yang ditandatangani olehTergugat IIIsetiap orang atau bandan hukum dilarang menebang dan ataumerusak kawasan dan menduduki kawasan hutan sacaratidak sah di berikan sangsi
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1043/PID.Sus/2013/PN.BB.
Tanggal 13 Februari 2014 — - SUPRIYANTO Bin K. SUKAMTO. - AGUS ZUHDI Bin H. MOHAMMAD ARIF AG.
36 — 4
  • ahli menerangkan bahwa menurut Ahli apabila ada WNA yangtelah mendapatkan surat pencari suaka, selanjutnya keluar wilayah Rldengan tujuan Negara Australia tanpa memberitahukan Kantor Imigrasisetempat, hal tersebut apa yang telah dilakukan oleh WNA adalah salahkarena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku,apalagi mereka keluar Wilayah RI tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi.Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam UU RI No. 6 tahun 2011 tentangKeimigrasian terdapat pasal yang mengatur sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/TPK/2012/PN SBY
JOKO PURNOMO Kejaksaan Negeri Sidoarjo
68 — 7
  • Mandat ; Bahwa secara Teori penerima Delegasi harus bertanggung jawab, dan yangmembedakan antara Delegasi dengan mandat adalah kalau Mandatpenerima tidak bertanggung jawab sedangkan kalau penerima Delegasiorang tersebut yang bertanggung jawab; Bahwa apabila ada kesalahan dari penerima Delegasi maka Kepala Desadapat menarik delegasi yang diberikan / mencabut delegasi dan kalausetelah diketahui ada kesalahan hal tersebut tidak dilakukan maka pemberidelegasi juga kena sangsi; Bahwa sebagai pemberi delegasi
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 Oktober 2015 — Yazid Marzuki, S.E melawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, dkk
61 — 28
  • yang berbunnyi : PPK dapat memutus kintrak secara sepihak apabila :a.2 . setelah diberikan kesempatan menyelesaiakn pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, Penyedia barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaanJo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf ce Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yangseharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi
    terhadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a Tindakan blacklist dari TERGUGAT III bertentangan dengan pasal93 ayat (1) a.2 Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaanbarang / jasa Pemerintah Jo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak(SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf cb Tindakan blacklist merupakan bentuk perbuatan sewenangwenangyang melanggar asas umum pemerintahan yang baik.c Penerapan sangsi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 50/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 29 Nopember 2016 — HERWAN Bin MUSTAFA
140 — 144
  • Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016. Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.
    Padahal diketahui bahwa tanggalteguran tersebut setelah tanggal dilakukannya PHO.Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016.Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2011 — Putus : 24-11-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 24 Nopember 2011 — ABDUL MALIK JAN, M E L A W A N KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL (KABARESKRIM) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Drs. ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO, SH.,M.B.A, MH.,MM, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO- NESIA, INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
197 — 124
  • tinggi atau berdasarkankewenangan jadi ada dua, kalau dua duanya bisa bergabung istilahnya sempurnabanget, tapi kalau cuma perintah maka bisa dikatakan sempurna, atukahdidasarkan kewenangan sempurna, peraturan kapolri ini bahkan dia meriverUndangUndang yang lebih tinggi dalam hal ini dalam 881 untuk subtansinya,sementara dasar kewenangannya disebutkan pasal 15 ayat 1 bahwa Kapolriberwewenang membentuk peraturan perundang undangan dalam lingkupkepolisian.Bahwa pemberlakuan perkara dikaitkan dengan sangsi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 17-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 39/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
122 — 73
  • di lakukan oleh KPU Jabar adalah perhitungan suara sah dan tidak sah ;Bahwa, saksi menayatakan dasar dari peresmian gubernur didasarkan dariKPU ; Bahwa, saksi menyatakan PAW dilaksanakan di Mahkamah Partai terlebihdahulu baru di Pengadilan Negari ; Bahwa, saksi menyatakan perselisihan di mahkamah partai karena adanyaperselisinan suara ; Bahwa, saksi menyatakan perhitungan suara KPU dengan kontrol dari saksi sama ;Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDGBahwa, saksi menyatakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2540 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — MOELJADI HARTONO vs D J E N Y
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu terbaca darisejarah terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMANomor 2 Tahun 2003 dan kemudian disempurnakan lagi dengan PERMANomor 1 Tahun 2008;Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak menjalankanMediasi PERMA Nomor 1 tahun 2008 sesuai prosedur maka putusan sudahsepatutnya batal demi hukum karena telah terjadi pelanggaran dandikenakan sangsi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — IMAM PADHISAN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA cq PERUM PERUMNAS, DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) DKK
131 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut ketentuanyang berlaku, apabila sebidang tanah tidak dilakukan perawatan olehpemiliknya, maka pemilik tanah itu dianggap telah mentelantarkan tanahnyadengan sengaja dan perbuatan mentelantarkan tanah itu sendiri bisadianggap perbuatan melawan hukum, yang sebagai konsekuensi pelakunyabisa dikenakan sangsi yuridis;Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria pasal 27, 34 dan 40, hak milik, hak guna bangunandan hak guna usaha akan terhapus jika tanahnya ditelantarkan
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 29-08-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1192/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 31
  • September 2019, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 837/AD/1192/G/19tanggal 18 September 2019, telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (KartuTanda Pengenal Advokat) dari PERADI yang masih berlaku hingga 31Desember 2021 serta menunjukakan Berita Acara Pengambilan Sumpah dariPengadilan Tinggi Surabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpahseorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, Sepanjang tidak adapencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. Pikiran Rakyat Bandung
Terbanding/Tergugat I : Malia Mildawani
Terbanding/Tergugat II : R. Ricky Primansyah
Terbanding/Tergugat III : Drs. Budhiana
Terbanding/Tergugat IV : Bonni Irawan
61 — 37
  • Bahwa alangkah tidak eloknya dan tidak adilnya serta tidak ada hatinuraninya, kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang sudahmengabdi selama kirakira 33 tahun, dan sudah dinyatakan pensiun,yang seharusnya diberikan hakhak pensiunnya (Sesual PKB 20172019, SK Direksi No. 096/AII/DIRPRB/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020dan PB No. 086/HI/HRDPB/VII/2020 tertanggal 2 Juli 2020), malahkemudian memberikan / mengenakan sangsi baik berupa penangguhanpembayaran, gugatan pembatalan perjanjian, bahkan sampai kepadaupaya
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 85/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
Arofiq
Tergugat:
Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
138 — 71
  • tidak Bahwa terhadap perangkat desa terpilin yang sudah dilantik ataubelum sikap DPRD adalah telah membuat pansus dan telah adakesimpulan dan saat ini tingal menunggudiparipurnakan; Bahwa tujuan paripurna adalah untuk mepertegas atas ketidakseragaman yang terjadi di desa dimana ada Kepala Desa yangmelantik calon perangkat desa terpilih da nada yang tidakkhususnya yang berkerjasama dengan pihak UI; Bahwa terhadap Kepala Desa yag telah melantik calonperangkat desa terpilin sampai saat ini belum ada sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-05-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 362/PID.B/2012/PN.Smda
Tanggal 26 September 2012 — LAHARDO YUGO UTAMA Bin PONIRIN
111 — 23
  • dilakukan setelahkridit pembiayaan cair, itu namanya bank kurang hati hati dan tidak prosodural ; Bahwa apabila kalau sudah tidak benar itu dilaporkan kedereksinya untukdiambil tindakan, dan kalau memang itu terjadi pencairan yang dirugikan adalahBank, dan itu tergantung Bank milk siapa, kalau ini Bank Unit usaha Syariahdibawah naungan Bank Pembangunan Daerah Kal Tim, maka itu yangdirugikan adalah Negara ; Bahwa apabila dari awalnya sudah bermasalah atau tidak sesuai denganprosedural, itu diberikan sangsi
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum
Putus : 28-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 106/Pid.B/2017/PN Bdw
Tanggal 28 Agustus 2017 — Panca Astutik, SE als Bu Syifa binti Pai;
40 — 7
  • Office) sedangkan untuk sistempengawasannya dengan menjadwalkan pada tokotoko Indomaret setiapbulannya ;Bahwa penyimpangan ini bisa terjadi karena kepala toko mungkin sungkanuntuk menolak permintaan sdri Panca walaupun permintaan tersebutbertentangan dengan SOP karena dia adalah atasannya ;Bahwa pada waktu tim melakukan pengawasan dalam laporannya tidakditemukan penyimpangan dan laporannya amanaman saja ;Bahwa setiap toko Indomaret ada target penjualan namun apabila targettidak tercapai tidak ada sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 PK/Pdt/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — PT PAKEMA INDAH ASRI, dk lawan Dra. ENDAYANTI, dk
124 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 596 PK/Padt/201648.49.50.51.52.Dwipratamas Bangun Selaras berisikan, PT Pakema IndahAsri keberatan atas sangsi denda yang dikenakan oleh PTDwipratamas Bangun Selaras, proses pemeriksaan laporankemajuan pekerjaan hingga terjadinya pembayaran yangmemakan wakiu lama dan ketidaksamaan dalam standarpenilaian laporan kemajuan pekerjaan serta tidak seimbangnyaantara uang yang telah dikeluarkan oleh PT Pakema IndahAsri dengan yang diterima dari pembayaran tagihan PTDwipratamas Bangun Selaras;Bahwa
Pengadilan PN PARIAMAN
Register : 26-11-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN PARIAMAN Nomor 41/PDT.G/2012/PN.PRM
Tanggal 12 Nopember 2013 —
71 — 28
  • ,D,E dan F telah menerangkan bahwa Penggugat telahmengajukan bank garansi sebagai jaminan jaminan pelaksanaan Paket PekerjaanPelebaran Jalan Dan Pembangunan Trotoar Simpang Santok, KecamatanPariaman Timur, Kota Pariaman pada tanggal 7 Juni 2012;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan dapat diketahuibahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri terhadapPenunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidakmenunjuk pemenang cadangan dan tidak memberikan sangsi
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 01-03-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 44/Pid.B/2016/PN Pwk
Tanggal 17 Mei 2016 — Johnson Jovial
105 — 19
  • Youme Indonesiaterutama nama baik perusahaan walaupun tidak ada sangsi dari Beadan Cukai untuk PT. Youme Indonesia;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;7. Endang Wendi Yantidibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi tahu permasalahan Terdakwa yang terkait dengan imporbarang PT. Youme Indonesia dengan menggunakan dokumen BC 2.3Nomor daftar 065336 tanggal 06 Oktober 2015 atas nama KawasanBerikat PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 13-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1 / Pdt.G / KPPU / 2012 / PN. Smda.
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM) PT KEMBAR JAYA ABADI melawan 1. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2. PT TANJUNG NUSA PERSADA 3. PT YALA PERSADA ANGKASA 4. PT PAGAR SIRING GROUP 5. Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 ( PANITIA)
198 — 39
  • 2009 tersebut maka pengenaan denda pada perkara aquo pun telah melalui pertimbangan dan perhitungan yang layak dan berdasarkanhukum sebagaimana lampiran tabel perhitungan yang ada di bagian belakang memoripenjelasan ini ;Menimbang bahwa dalam peraturan KPPU / Perkom No. 4 Tahun 2009 telahdiatur mengenai mekanisme perhitungan pengenaan denda dan didalam lampiran telahdirinci besarannya ;78Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 undang undang no :5tahun 1999 , KPPU berwenang untuk menjatuhkan sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 25-06-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2021
Tanggal 8 Nopember 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Hari Setiyadi
98 — 26
  • :Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukansemata mata hanya melihat dari sisi kKepastian hukum sajayaitu dengan melihat ancaman dan sangsi pemidanaannyasaja tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara semuakepentingan bagi semua pihak ,baik kepentingan hukum,kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjagakepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dankeadilan dalam masyarakat.
Pengadilan PN MALANG
Putus : 26-02-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg
Tanggal 26 Februari 2015 —
87 — 25
  • ., maka penghadap bisa diminta pertanggung jawabannyaterhadap lampiran yang dibawa penghadap namun apabila ternyatalampiran tersebut adalah sama dengan hasil rapat menjadi tidak bisadimasukan dalam pasal 266 KUHP ;e Bahwa sehingga menurut pendapat saksi Ahli apabila ternyata NotulenHasil Rapat yang dilampirkan itu tidak benar dan tidak sesuai hasil darirapat itu secara rill , maka semua yang tanda tangan dalam BeritaAcara Rapat itu bisa dikenai sangsi pidana ; 61Menimbang, bahwa baik pihak Pemohon