Ditemukan 4983 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Bb
Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7125
  • Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Bb.Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaMahmud Arrayan Zani bin Murzain, umur 3 tahun, masih di bawah umur (belummumayyiz) yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang yang tulusdari seorang ibu kandungnya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai penghasilan kurang lebih 3 juta rupiah setiap bulannyasehingga majelis hakim beranggapan bahwa Penggugat mampu untukmembiayai kehidupan dan mampu untuk membesarkan
Register : 11-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 31/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
Satrio, S. Pi
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
15246
  • Bahwa selain itu. proses Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telahbertentangan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipilyang berbunyi Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalamPasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitungmulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telahmemiliki kekuatan hukum tetap;d.
    diberhentikan tidak dengan Hormatberdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 572 Tahun2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawalNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur(vide bukti P1=T9);Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur Pemberhentian TidakDengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentiankarena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-11-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 28-04-2014
Putusan PA NGANJUK Nomor 1990/Pdt.G/2013/PA.Ngj
Tanggal 12 Maret 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
90
  • Putusan Nomor 1990/Pdt.G/2013/PA.Ngj.terbukti telah melengkapi persyaratan administrasi selalu Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) jo.
Register : 16-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Skt
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon:
FINDA AYU PERMATA,S.Pd
289
  • adalah berkaitan dengan kematian ayah Pemohon, serta berdasarkanketentuanketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu memerintahkankepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon dimaksud denganmenyampaikan salinan penetapan pengadilan ini oleh Pemohon kepada PejabatPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, yaituPejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaSurakarta dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 04-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA BUNGKU Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Buk
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3532
  • pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-06-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 65/ B/ 2011 / PT TUN. SBY
Tanggal 22 Agustus 2011 — GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT vs Drs.IMBANG SAHRUDIN
5622
  • jabatanstruktural ;Pasal 9 ayat (2) : Secara normal perpindahan tugasdan/atas perpindahan wilayah kerja dapat dilakukan dalam tenggangwaktu antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sejak seorang diangkatdalam jabatan struktural ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 dan7 Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil menyebutkan sebagaiberikutApabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasinegara yang mengakibatkan adanyakelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Pkp
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
3025
  • sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telah datangmenghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernahdatang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lainHalaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Pkpmenghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun kepadanya telahdipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebutbukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PA PALU Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.PAL.
Tanggal 20 Maret 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
149
  • Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA.PAL.Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini ternyata telahmemperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat berwenang Nomor : yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, An.
Register : 26-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.TSe
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2511
  • Pasal 1870KUH Perdata; 222 nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 wajib memperoleh izin dari Pejabat apabila ingin bercerai.
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 87/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
JAN PITERSON LAY LADO, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
15483
  • Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; .
Register : 02-02-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Mks
Tanggal 15 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
11650
  • Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Mksdalam suka duka dalam berumah tangga dengan membina dan merawatkedua orang anaknya dan potensinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai pekerjaan tetap dan sebagai Kepala Seksi Farmasi danAlkes Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dibandingkan Pembandingseorang perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap namun tidakmenuntut pembagian gaji setiap bulan setelah terjadi perceraian sebagaijanda dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan di jatuhi
Register : 01-04-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 48/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Tergugat : Edison Wadjah Diwakili Oleh : MAKMUR RATNO JAYA, S,H. M,H.
Terbanding/Penggugat : Eddy Soetioso
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahmad S
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Fudrawanto Juanda, SH
10859
  • PUTUSANNOMOR 48/PDT/2020/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksadan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:EDISON WADJAH, Lahir di Muara Kaman pada tanggal 18 Februari 1938,2.Agama Islam, Lakilaki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang bertempat tinggal di JI. Ramania No. 75 RT. 45 KelurahanSidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
Register : 17-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 221/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1368
  • undang nomor 23 tahun 2006 jo pasal 75 peraturan pemerintahnomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun1975 pasal 34 ayat (2) memerintahkan bahwa suatu perceraian dianggapterjadi beserta akibatnya terhitung saat pendaftaran pada daftar pencatatanpada kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka putusan ini setelahmempunyai kekuatan hukum tetap haruslah didaftarkan di Kantor Catatan Sipilyang
Putus : 20-07-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/PID/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — Marleni Dince Benu als Dince
125100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidakmempunyai itikad baik untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannyasebagai salah satu faktor memperberat hukuman Terdakwa, satu fakta jugabahwa Terdakwa yang merupakan salah seorang Pengawai Negeri Sipilyang seyogyanya mengerti dan mengetahui akibatakibat yang akanditimbulkan dengan perbuatan Terdakwa yang bertentangan denganUndangUndang, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakimdalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yangtelah
Register : 28-10-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PA PALU Nomor 558/Pdt.G/2013/PA.PAL
Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon Vs Termohon
106
  • dengan Termohon dapatditerima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkankewajiban kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya perceraian, dalam hal iniberupa Muthah dan nafkah Iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf ( a danb ) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan dankemaslahatan pihak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan, dan jugadengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6939
  • UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Putus : 29-08-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2013 —
265
  • sebagai Guru Tehnik BangunanSMK Negeri 5 Kota Makassar ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalahsebagai Pegawai Negeri Sipil maka terlebin dahulu akandipertimbangkan mengenai surat izin cerai dari instansidimana Penggugat bekerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun251990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA SERANG Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Srg
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
170
  • dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang
Putus : 12-02-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — JAILANI, SH.,Msi VS GUBERNUR PROV. KALIMANTAN BARAT
9339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Sebagai Penggugat:Bahwa Keputusan a quo yang dijadikan obyek gugatan Penggugat dalamlampirannya terdapat namanama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantann Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yangmengajukan gugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yangtercantum dalam lampiran keputusan a quo tidak mengajukan gugatan.
Register : 28-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 192/Pdt.P/2020/PN Bnr
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
Nefi Trina Dewi
1075
  • Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahanNama anak Pemohon yang bernama QHISYA Nomor 3304LU150820120077 tertanggal 15 Agustus 2012 Nama Anak Pemohon yang semulatertulis dan terbaca QHISYA, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis danterbaca QHISYA TRINA DEWI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang