Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 03-03-2016
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA Mks. Tanggal 11 Februari 2016 — P Vs T
23 — 16
23 — 16
Dengan mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipilyang bercerai yang mempunyai anak, adalah layak dan adil serta sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonvensi, atau dengan kata lain dipandang maruf, apabilaHal 11 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA .MksTergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensiyang diperhitungkan
Register : 29-03-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PA PALEMBANG Nomor 437/Pdt.G/2011/PA.Plg Tanggal 3 Nopember 2011 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
12 — 2
12 — 2
pengangkatandan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah OganKomering Ulu Timur, karena itu harus terlebihdahulu mendapat izin dari atasannya sebelummengajukan gugatan cerai, oleh karena itu gugatanPenggugat tidak dapat diterima (N.0).Menimbang, bahwa atas exsepsi Tergugat Konpensitersebut diatas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010,dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-10-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 29-03-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 81-K/BDG/PMT-II/AL/ X /2015 Tanggal 17 Nopember 2015 — ALBERT JULIARTO, S.Sos, PELDA SAA
76 — 32
76 — 32
Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 06.00Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi ke diskotik MillesKomplek Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dengan11mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3901 TEI milikTerdakwa dengan tujuan mencari tambahan penghasilan danberharap akan bertemu dengan temanteman Terdakwa orang sipilyang mau memberikan uang kepada Terdakwa.11. Bahwa benar setibanya di diskotik Milles Terdakwa bertemudengan Sdri. Cici dan suami Sdri.
Register : 03-07-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 01-08-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 12 Juli 2012 — Pemohon : TAZRIANI
21 — 3
21 — 3
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
Register : 08-08-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 273/Pdt.P/2017/PN Blk Tanggal 21 Agustus 2017 — NURAISAH, Lahir di Sengkang, 31 Desember 1971, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kassi Desa Bialo, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
30 — 16
30 — 16
Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 21-06-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Amb Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 14
22 — 14
sudahada proses pengajuan surat ijin perceraian yang sudah dilakukan olehPenggugat sebelum pengajuan gugatan aquo selanjutnya Majelis akanmemperhatikan proses penerbitan surat izin perceraian jika sudah ada apakahsudah memenuhi prosedur atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri sipilyang
Register : 16-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 38
66 — 38
ini dapat dijatunkan secara verstek;Menimbang, bahwa Majelis telah berupbaya mendamaikan dengan caramenasihati Pemohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa majelis hakim menilai upaya perdamaian melaluiproses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidakhadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 54/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
WINARTI, S. ST
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
177 — 111
WINARTI, S. ST
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
177 — 111
/VII/BKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan adalahPenggugat itu sendiri yang mana Keputusan tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yangberlaku dan segala hakhak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang mana gaji dan tunjangan tunjangan maupun jaminan sosial sudahtidak diberikan lagi sehingga sangatlan beralasan untuk penggugatmelayangkan
Register : 03-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA BUNGKU Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Buk Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat lawan Tergugat
21 — 20
21 — 20
Pasal14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49Ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahawa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Morowali telahmemenuhi syarat administrasi untuk melakukan
Register : 16-09-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN LABUHA Nomor 79/Pid.B/2013/PN.LBH Tanggal 2 Oktober 2013 — penuntut umum : YUSAQ DJUNARTO, SH
terdakwa : SOLEH LA NUHU Alias SOLEH
87 — 47
87 — 47
Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwamengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim secara lisandengan alasan pada pokoknya bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif bertugas dan juga terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harusdinafkahi;Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan olehterdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya
Register : 04-01-2019 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kfm Tanggal 10 Januari 2019 — Pemohon:
1.YOSEF LUKU
2.CRISTINA DA COSTA PEREIRA
87 — 32
1.YOSEF LUKU
2.CRISTINA DA COSTA PEREIRA
87 — 32
Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepadaPegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTimor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah ataudiganti atau dibuat catatan pinggir perubahan nama dan tanggal lahiranak para pemohon tersebut pada dokumendokumen anak parapemohon maupun dalam dokumen para pemohon yang sebenarnyapada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang diperuntukan
Register : 04-08-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 41/Pdt.G/2011/PN.TMK Tanggal 5 Desember 2011 — OPNIEL FAIDIBAN (PENGGUGAT)
SONYA YANSENEM (TERGUGAT)
91 — 50
91 — 50
Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Perkawinannyadengan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian, sebagaimana Petitum angka 2 (dua)dapatlah dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan PutusnyaPerkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian, maka diperintahkan kepadaPanitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan tetap agar dicatatkan Perceraian tersebut segera mungkin di Kantor Pencatatan Sipilyang
Register : 12-11-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019 Tanggal 6 Desember 2019 — Oditur:
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Lalu Taufiq Hidayat
125 — 72
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Lalu Taufiq Hidayat
125 — 72
, dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Saksi5 "Tahu bangHalaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 53K/PM.105/AD/XI/2019namanya Agus. selanjutnya datang Saksi2 bersama temannya warga sipilyang tidak dikenal.5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi2, Saksi3, Saksi4, Saksi5 danSaksi6 pergi meninggalkan Supermarket Alfamart dan menelusuri Jl. Budikarya Pontianak mencari Sdr.
, dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Saksi5 "Tahu bangnamanya Agus. selanjutnya datang Saksi2 bersama temannya warga sipilyang tidak dikenal.5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi2, Saksi3, Saksi4, Saksi5dan Saksi6 pergi meninggalkan Supermarket Alfamart dan menelusuri JI. Budikarya Pontianak mencari Sdr.
, dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Saksi5 "Tahu bangnamanya Agus. selanjutnya datang Saksi2 bersama temannya warga sipilyang tidak dikenal.3, Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi2, Saksi3, Saksi4, Saksi5dan Saksi6 pergi meninggalkan Supermarket Alfamart dan menelusuri JI. Budikarya Pontianak mencari Sdr.
Putus : 07-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2011 Tanggal 7 Desember 2011 — BUPATI TANA TORAJA VS SUDARTO PAGA PANGALA, SE.MM
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Pemenintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Perpanjangan batasusia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan 60 (enam puluh) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Bgl Tanggal 30 September 2021 — Pemohon:
SAYDINA ALI SIDIK
54 — 22
SAYDINA ALI SIDIK
54 — 22
penetapanpengadilan maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan dariperubahan/perbaikan Peristiwa Penting lainnya tersebut sesuai dengan suratbukti P4 yang diketahui telah diterbitkan oleh Kepala Kantor KependudukanDan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka selanjutnya Pemohon melalui KantorCatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan tentang perubahan/perbaikanredaksional Bulan Kelahiran dari Anak Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 02-06-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps Tanggal 18 September 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
38 — 28
38 — 28
Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipilyang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itupetitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Register : 14-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 21 September 2020 — Pemohon:
SITI MUNAWARAH
65 — 5
SITI MUNAWARAH
65 — 5
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 05-09-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 15-11-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0231/Pdt.G/2017/MS.LGS Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 6
85 — 6
Akan tetapi menyangkut tentang biaya nafkah anak tersebutsebagaimana yang diminta Penggugat yakni sebesar Rp. 1.500.000, (Satu jutaLima ratus ribu rupiah), Tergugat dianggap mampu memberikannya karenamemiliki gaji kurang lebin sebesar Rp.3.000.000, (Tiga Juta rupiah) setiapbulannya dan masih memiliki tunjangan lain sebagai Guru Pegawai Negeri Sipilyang sah;Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1 dan P.2, P.3, P.4, P.5)yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebutmerupakan
Register : 17-03-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PA MALANG Nomor 553/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tanggal 29 Oktober 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 4
12 — 4
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) domisili Penggugat beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah
Register : 15-07-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. FOLULU FIRMATUS LAIA;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
60 — 23
60 — 23
Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan, pada angka 7; struktural eselon IIIke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia kebawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c danayat (4).Menimbang, bahwa pada saat dan Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan,Penggugat adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosirdengan pangkat/golongan ruang Pembina Tk.
ditetapkan.Menimbang, bahwa kemudian diatur pula dalam Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian wewenangpemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat yang diduga dilakukanPegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, yang menyebutkan :mendelegasikan wewenang kepada Inspektur Jenderal untuk membentuk TimPemeriksa Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
akan dipertimbangkan mengenai materi atausubstansi dari Surat Keputusan objek sengketa.Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenaipenjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan, dengan dasarpertimbangan adanya pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang