;Indonesia;: Jalan Sirajuddin Rani Nomor 31 C,RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa;: Karyawan BUMD;: SAHARULLAH;Indonesia;: Jalan Chery Blok D 3 Nomor 13, RT.man. Putusan Nomor 111/B/2017/PTTUN Mks.002 RW. 009, Kelurahan Cijujung,Kecamatan Sukaraja, KabupatenBogor;Pekerjaan : Karyawan Swasta;7. Nama : H. ZAINAL S.;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat tinggal : Jalan G.

;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat tinggal : JALAN SIRAJUDDIN RANI NOMOR 31C, RT. 002 RW. 001, KELURAHANBONTOBONTOA, KECAMATANSOMBA OPU, KABUPATEN GOWA;Pekerjaan : Karyawan BUMD;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :1.

tentang Pajak danRetribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkanbahwa:(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yangdisediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimilikidan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1)dan ayat (2) menyebutkan bahwa:(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimilikidan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

tentang Pajak dan RetribusiDaerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimilikidan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

menyebutkan bahwa:Halaman 24 dari 142 halamanPerkara Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT PAL(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimilikidan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diKelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, KabupatenWajo dalam hal ini memberikan kuasa kepadaNajamuddin, S.H, Advokat yang berkantor di JalanLamuru No.29 Kelurahan Bontoala, KecamatanBontoala, Kota Makassar, Sulawesi SelatanHalaman 3 dari 9 putusan Nomorberdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagaiPenggugat IXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 14 September 1976,agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD

XXXXXXXXXXXX Lahir di Sengkang, 14091976, Jenis kelaminperempuan, Pekerjaan Karyawan BUMD, Agama Islam, Alamat KelurahanLapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (Penggugat X) ;Selanjutnya disebut PIHAK ;merlawanXXXXXXXXXKXXX, 27 061980, jenis kel;amin perempuan, pekerjaan URT,agama Islam, alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, KotaMakassarSelanjutnya disebut PIHAK II ;Dengan ini, Para Pihak terlebin dahulu menjelaskan sebagai berikut :1) Bahwa PIHAK adalah PARA PENGGUGAT dan PIHAK

tentang Pajak dan RetribusiDaerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa: (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yangdisediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

ayat (1) dan ayat (2)menyebutkan bahwa: 20222 no nonce nn ncn ne nen cnc ne ncnc anne(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa: (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1)dan ayat (2) menyebutkan bahwa: (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

(1) dan ayat (2)menyebutkan bahwa: 22222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnn nen nn n=(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

Papua Doberai Mandiri (BUMD) ;6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) ;7. Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi:- Uang masuk sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Kas Daerah ;- Uang keluar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;- Uang keluar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;8.

Badan...11.12.13.14.15.16.17.18.19.4Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badanusaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organiSasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembagadan bentuk

) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimanadimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalahpelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki,dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerahdalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.(2) Dikecualikan... 62 (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cairyang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olehPemerintah, BBUMN, BUMD

disediakan oleh PemerintahDaerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasilbumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan sertafasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh PemerintahDaerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempatpelelangan.Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD

, dan pihakswasta.Pasal 131...65 Pasal 131Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalamPasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempatparkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkunganterminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah.Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki,dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, danpihak swasta.Pasal

penyeberangan yangdikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.Pasal 138...(2) 67 Pasal 138Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalahpenjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah,BUMN, BUMD, dan pihak swasta.Pasal 139Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atauBadan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasausaha

MAP Surveillances) adalah sub kontraktor dariPerusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri (BUMD) milik PemerintahKabupaten Halmahera Timur yang bekerja sama dengan PT Antam(Persero) Tok untuk pekerjaan Hauling dan Transhipment biji nikel di sitepulau Pakal. Sebagai sub kontraktor dari Perusahaan Daerah PerdanaCipta Mandiri maka pekerjaan yang diberikan kepada Tergugat adalahpekerjaan yang tidak terlepas dari Kontrak kerja antara Perusahaandaerah dengan PT Antam (Persero) Tok sebagai pemberi kerja.8.

Jika Tergugat harusmemindahkan para pekerja untuk bekerja di tempat baru sematamatakarena berakhirnya kontrak kerja sebagai sub kontraktor antara Tergugatdengan Perusahan Daerah (BUMD) Perdana Cipta mandiri. Jika kontrakkerja telah berakhir dan tidak ada lagi pekerjaan lalu apa lagi yang harusdikerjakan?

Kesimpulan sepihak yangHalaman 15 dari 36 Putusan PHI Nomor 2/Padt.SusPHI/2018/PN Ttedicantumkan pada dalil gugatan poin 19 dan poin 20 tidak beralasansecara hukum oleh karena Tergugat telah menerbitkan Bilyet Giro senilaiRp. 2.482.000.0000 (Dua Milliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua JutaRupiah) dan dititipkan di Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri(BUMD) Kabupaten Halmahera Timur yang menurut perhitunganTergugat sudah melebihi plafon pembayaran uang pesangon khusus bagipekerja yang mengakhiri

Map SurveillancesBulan Januari 2018 diberi tanda T2;Fotocopy Daftar Gaji Karyawan Bulan Januari 2018 diberi tanda T3;Fotocopy Amandemen Ill Kontrak Nomor : 06/923/DAT/2014 TentangJasa Pengangkutan Bijih Nikel Dari ETO sampai Palka Kapal di TambangPulau Pakal diberi tanda T4;Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara BUMD Kabupaten HalmaheraTimur PD Perdana Cipta Mandiri Dengan PT. Map Surveillances TentangPenanganan Kegiatan Jasa Tambang Pada PT. Antam (Persero) TokUnit Penambangan P.

2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945;Menimbang, bahwa bukti T14, Majelis Hakim menemukan fakta bahwaantara Tergugat dan Penggugat memiliki hubungan kerja sebagaimana terdaftarnamanama karyawan beserta susunan komponen upah/gaji yang telahdibayarkan oleh Tergugat kepada karyawan/ pekerja;Menimbang, bahwa saksi Waluyo Nogroha, menjelaskan alasanperusahaan Tergugat mengundurkan diri dari kontrak kerjasamanya antaraPT.Map Surveillances dengan mitra BUMD

,keduanya adalah Advokat berkantor diKabupaten Cilacap 53223, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2013.Yang untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; LAWANTergugat; umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaanKaryawan BUMD, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap.

berselisih danbertengkar; nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nen nen nnn nen nmninnnBahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan danpertengkarannya, karena Tergugat tidak mau menjalankan sholat limawaktu dan bahkan sering mengikuti kebaktian di gereja; Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah,akan tetapi sejak bulan desember 2013 telah pisah ranjang; Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMD

PA.Clp.Halaman 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Majlis Hakimdengan pertimbangan demi menyelamatkan agidah kedua anak tersebut,patlub:uritule Clileelbouilearts eee eee rn eeencie nines enemaMenimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah 2 anakPenggugat dan Tergugat yang bernama SELINDHA ROSANTI PRAMONO,tanggal lahir 03 Oktober 2000 dan RABINDHA SALWA MANIKAPRAMONO, tanggal lahir 01 Desember 2004, oleh karena berdasarkangugatan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMD

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU 4 Tahun 2009,ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 PP 23 Tahun 2010, pemberianWIUPK diberikan dengan terlebin dahulu ditawarkan secara prioritaskepada BUMN dan BUMD;78.

Berdasarkan penawaran secara prioritas tersebut, maka dapatTergugat sampaikan:a. dalam hal hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD yangberminat, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD yangberminat;b. dalam hal BUMN atau BUMD peminat lebih dari 1 (Satu), WIUPKdiberikan dengan cara lelang;c. apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPKditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dibidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang;Halaman 93 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor

Gubernur danbupati/walikota selanjutnya menyampaikan surat penawarantersebut kepada BUMD;BUMN dan/atau BUMD yang berminat terhadap WIUPKmengajukan permohonan pemberian WIUPK kepadaMenteri melalui Direktur Jenderal beserta kelengkapanberkas persyaratan administratif, teknis, dan finansial;Panitia lelang WIUPK melakukan evaluasi terhadap berkaspersyaratan administratif, teknis, dan finansial yangdiajukan oleh BUMN dan/atau BUMD yang berminat danapabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasidan

Pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkanpemenang lelang WIUPK.Bahwa Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Permen 11/2018, Menterimenawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untukmendapatkan WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara;Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Permen 11/2018, Menteri memberikanWIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapatHalaman 118 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT83.85.86.87.lebih dari 1 (Satu) BUMN atau BUMD

Sebagaimana amanat dalam Pasal 28ayat (2) Permen ESDM 11/2018, Tergugat II Intervensi diharuskanmemberikan penyertaan modal saham kepada BUMD paling sedikit10%, yang dalam hal ini:a. PT Nusantara Morowali (6%), Suatu BUMD yang dibentuk olehKabupaten Morowali; danb. PT Pembangunan Sulteng (4%), suatu BUMD yang dibentuk olehPemerintah Sulawesi Tengah;Di bawah ini adalahcr GUBERNUR SULAWES! TENGAH Bungku, 3!

yangbersangkutan:a.tidak dapat melaksanakan tugas;b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran;c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkankerugian pada BUMD,negara dan /atau Daerah ;Halaman 15 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMDd.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telahmempunyal kekuatan hukum tetap ;e.mengunaurkan diri ;ftidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DewanPengawas atau anggota Komisaris sesuai

dengan ketentuanperaturan perundangundangan; dan/atau ;g.tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakanPemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi,akuisisi, dan pembubaran BUMD ;Bahwa mengenai berakhirnya masa jabatan direksi juga diaturdalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DewanPengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BadanUsaha Milik Daerah, yang berbunyi :Pasal 52Jabatan anggota Direksi berakhir apabila

pemberhentian dimaksud wajib disertai alasanpemberhentian ;(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasiyang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yangbersangkutan:a.tidak dapat melaksanakan tugas;b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar ;Halaman 16 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMDc.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkankerugian pada BUMD

.(2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.(3) BUMD terdiri atas:a. perusahaan umum Daerah; danb. pemsahaan perseroan Daerah.(4) Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badanhukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yangmengatur mengenai pendirian Perusahaan UmumDaerah mulai berlaku.(5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagaibadan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuanundangundang yang mengatur mengenai perseroanterbatas.b.Bahwa Ketentuan Peralihan yang mengatur penggantianPeraturan Daerah

Benuo Taka Wailawi,sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) hurufa PP Nomor : 54 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bisa dikategorikan melakukan larangan rangkap jabatan,karena Penggugat tidak menjabat sebagai Direksi BUMD lainnya, BUMN,atau Badan Usaha Milik Swasta, melainkan menjadi Anggota DewanKomisaris dari PT.

Bahwa TERGUGAT adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kota Langsayang diatur dengan PP No. 54 Tahun 2OI7 Tentang Badan Usaha Milik Daerahdan didirikan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2013 TentangHalaman 4 dari 41 HalamanPutusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.BNAPendirian PT.

RUPS PT PEKOLA (Perseroda) tahun 2020.Dari ke 5 (lima) poin DASAR HUKUM PROSES PENGADAAN diatas, tidak satupunyang mengatur tentang Dasar Hukum Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa diLingkungan BUMD Kota Langsa.4. Bahwa Dokumen Lelang tidak memuat tentang Etika Lelang.5. Pada tanggal 18 Juni 2020, PENGGUGAT melakukan pendaftaran pada kantorTERGUGAT dengan alamat Taman Hutan Kota Langsa di Jalan PTPN 1 KebunBaru Paya Bujok Seulemak Kota Langsa.

PELABUHAN KOTA LANGSANo.014/PEKOLA/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Tentang PenunjukanCv.Ayudhia Management Sebagai Pengelola Fasiltas Ekowisata HutanMangrove Kuala Langsa tidak memuat Pertimbangan Hukum tentangKetetapan Kepala Daerah Kota Langsa menjadi dasar hukum untukPengadaan Barang/jasa di lingkungan BUMD Kota Langsa.Bahwa dalam melaksanakan LELANG TERBUKA Pengelolaan Fasilitas DiKawasan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa tahun 2020, PENGGUGATtidak mengikuti peraturan perundangundangan yang

Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa objek gugatan melanggar :PP No. 54 Tahun 2OI7 Tentang Badan Usaha Milik Daerahpasal 93Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsipefisiensi dan transparansi.Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapbkan dengan Peraturan Kepala Daerah.Artinya

bahwa Ketetapan Kepala Daerah Kota Langsa menjadi dasar hukum untukPengadaan Barang/jasa di lingkungan BUMD Kota Langsa.B.

PUTUSANNomor 108/Pdt.G/2016/PA.KpSADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanKaryawan BUMD (PT.

Bahwa atas permintaan Termohon mengenai biaya hadhonah,jikalau terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, makaPemohon sebagai karyawan BUMD PT.

tidak mengajukan tuntutan atas kewajibankewajiban tersebut lagipula Termohon tidak terbukti sebagai seorang istriyang nusyuz, namun secara ex officio Majelis patut menetapkan danmenghukum wajib kepada Pemohon memberikan mutah, nafkah iddah,14maskan dan kiswah kepada Termohon, yang jumlahnya = akandipertimbangkan di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon yaitubukti P4, P5, P.6, P.7 dan P8 serta dengan mempertimbangkankesanggupan dan kemampuan Pemohon sebagai karyawan BUMD

dan nafkah anak adalah menjadi tanggungan ayah menurutkemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa ( 21tahun ) dan dapat mengurus diri sendiri ( vide : Pasal 156 huruf d KompilasiHukum Islam ) oleh karenanya dipandang patut Majelis menetapkan danmenghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya16hadhonah dan nafkah anak tersebut yang jumlahnya akan dipertimbangkandi bawah ini;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemampuan ekonomiTergugat Rekonvensi sebagai karyawan BUMD

ISMED SAGITA dan RIKO MUHESABin ISMED SAGITA, dan saksi JIMMI melakukan kegiatan atau usahapengangkutan dan atau niaga BBM tanpa memiliki izin UsahaPengangkutan dan Niaga dari Pemerintah, sebagaimana di maksuddalam rumusan pasal 23 UURI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi, maka yang dapat melakukan kegiatan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha MilikNegara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD

PenyalahgunaanPengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak adalahsuatu kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakarminyak tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga daripemerintah, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal23 UU RI Nomor 232 tahun 2001 tentang migas.Bahwa benar berdasarkan pasal 9 UU RI nomor 22 tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang dapatmelakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha milikNegara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD

Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI nomor 22 tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang dapat melakukankegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan NiagaBBM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha MilikDaerah (BUMD), Badan Usaha Swasta dan Kopersai atau UsahaKecil. Bahwa BBM minyak tanah yang diangkut oleh merekaterdakwa yang dibeli oleh TONO dari kioskios yang berada didaerah Padang Kota Porp.Sumbar adalah termasuk BBM yangdisubsidi pemerintah.

Bahwa=17=berdasarkan pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi, maka yang dapat melakukan kegiatan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan UsahaMilik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BadanUsaha Swasta dan Kopersai atau Usaha Kecil. Bahwa BBM MinyakTanah yang diangkut oleh mereka terdakwa yang dibeli oleh TONO(DPO) dari Padang Kota Prop.Sumatera Barat yang berada diadalah termasuk BBM yang disubsidi pemerintah.

P / 2016/ PN KdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapansebagai berikut atas nama Pemohon:DIAN APRILYAWATI, lahir di Kendal, tanggal 11 April 1983, jenis kelaminperempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD,bertempat tinggal di Dusun Jagalan RT.001 .RW.001,Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, selanjutnyadisebut sebagai PE MOHON.Pengadilan Negeri tersebut.Telah

sempurna sesuai dengan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P5 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk dan surat pengantar dari Kepala Desa Boja atas nama ,DIAN APRILYAWATI, lahir di Kendal, tanggal 11 April 1983, jenis kelaminperempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya : Menimbang,bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkankedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majlis Hakimmendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama Drs.KHOIRULMUHTAROM,SH akan tetapi gagal mencapai perdamaian; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan BUMD dan sesuai suratedaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor

45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Karyawan BUMD,diperintahkan kepada Pemohon untuk mendapatkan ijin Perceraian lebih dahulu dariPejabat atasannya; Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang,bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyerahkanjawabannya dengan perubahannya tertanggal 26 Nopember

Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo; Menimbang bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan PemohonKonpensi dan Termohon Konpensi, serta telah dilakukan mediasi dengan mediatorDrs.KHOIRUL MUHATAROM, SH akan tetapi tidak berhasil;worn nnn nn nanan nnn nanan enna nn === Menimbang bahwa Pemohon Konpensi adalahKaryawan BUMD

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian bagi Karyawan BUMD, maka yang bersangkutan terlebih dahulumendapatkan iin dariatasannya ; ++ n22 22a n nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnnn Menimbang bahwa Pemohon konpensi telah memperoleh ijin perceraian dariDirektur Umum Perusahaan Daerah Perkebunan Jember dengan Nomor : 01/620.0/2342/710/2012 tertanggal 07 Nopember 2012; wan Menimbang, bahwaberdasarkan

PUTUSANNomor 0811/Pdt.G/2016/PA.Bkns yyvy VyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD,Pendidikan Strata , alamat ........ , Kabupaten Kamparsebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Strata ,alamat .......

Putusan Nomor 0811/Pdt.G/2016/PA.BknBahwa Penggugat sebagai pegawai BUMD dan Tergugat sebagaianggota Polri telah diberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus Suratizin dan Surat keterangan dari atasannya masingmasing, Penggugatmenyatakan telah berusaha untuk mengurusnya akan tetapi tidak berhasil danmenyatakan bersedia menanggung semua akibat yang timbul dari tidak adanyaSurat izin dari atasn tersebut.

perkara aquo adalah kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 Rbg Jo Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untukmenghadap di muka sidang dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telahhadir di muka siding, sedangkan Tergugat telah hadir pada sidang pertamatahapan mediasi) dan tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya meskipun telahdiperintahkan atau telah diapnggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat selaku pegawai BUMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Wasono Waluyo Badrudin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD., pendidikan SLTA., tempat kediaman di Perumahan Bumi Indah Tahap 4 Blok JP.

Suwarno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD., pendidikan SLTA., tempat kediaman Perumahan Bumi Indah Tahap 4 Blok JP.

PUTUSANNomor 0072/Pdt.G/2020/PTA.Btno> pl cpo> JI all powDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara tertentu pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:Wasono Waluyo Badrudin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PegawaiBUMN/BUMD., pendidikan SLTA., tempat kediaman diPerumahan Bumi Indah Tahap 4 Blok JP.

Suwarno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaanPegawai BUMN/BUMD., pendidikan SLTA., tempatkediaman Perumahan Bumi Indah Tahap 4 Blok JP.

PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Smi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara antara :Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempatkediaman di Kota Sukabumi, selanjutnya disebutsebagai "Penggugat";LAWANTergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kota Sukabumi, selanjutnya disebutsebagai

PUTUSANNomor: 0902/Pdt.G/2010/PA.PlgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas I A Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraCerai Talak antara:Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaanKaryawan BUMD, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Sudiatmo, S.H dan M.

Maisunah, SH.Sebagai hakim mediator ;Menimbang, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut bahwa para pihaktidak tercapai kesepakatan (gagal);Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim juga berusahamendamaikan pihak yang berperkara, namun juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon, selaku Pegawai BUMD yang akan melakukanperceraian ianya diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya danuntuk pengurusan izin tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yangcukup akan

rumah dari rumahorang tuanya; bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2tahun sejak tahun 2008; bahwa, sudah diusahakan dan diupayakan untuk didamaikan, tetapi tidakberhasil, karena Termohon tidak mau lagi, maka sekarang Pemohonmengajukan permohonan ini; bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka; bahwa, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama karena maumandiri tetapi Termohon tidak mau; ;Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD

PUTUSANNomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan HakimMajelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:Pemohon, laki laki, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikanSMU, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di KabupatenBatu) Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokatberkantor di Jalan

disampaikan secara resmidan patut;Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun berdasarkan re/aas panggilan Nomor/Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohontelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyatabahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasanyang dibenarkan undang undang;Penggugat sebagai karyawan BUMD

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukanPemohon hadir di persidangan secara in person, sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkanrelaas panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ,tidak ternyata bahwa = ketidakhadiran Termohon tersebutdisebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang undang;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai karyawan BUMD