Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraTergugat PT Dasa Windu Agung dengan Penggugat Sdr. MuhamadSulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr. Ade Repai dan Sdr. TatangDaryanto batal demi hukum;3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraPenggugat Sdr. Muhamad Sulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr.Ade Repai, Sdr. Tatang Daryanto dengan Tergugat PT Dasa WinduHalaman 2 dari 9 hal. Put.

Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraTergugat PT Dasa Windu Agung dengan Penggugat Sdr. MuhamadSulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr. Ade Repai, Sdr. TatangDaryanto batal demi hukum;. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraPenggugat Sdr. Muhamad Sulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr.Ade Repai, Sdr.

Tatang Daryanto dengan Tergugat PT Dasa WinduAgung bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PenggugatSdr. Muhamad Sulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr. Ade Repai,Sdr. Tatang Daryanto dengan Tergugat PT Dasa Windu Agung demihukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)sejak adanya Perjanjian Kerja;.

Nomor 859 K/Padt.SusPHI/2019(PKWT) antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi denganTergugat/Termohon Kasasi yang hanya berlangsung tidak lebih dari 3(tiga) tahun secara tidak terusmenerus karena antara Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) yang satu dengan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) yang lainnya selalu ada jeda waktu lebih dari 1 (satu)bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan maka Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat telahmemenuhi syarat sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 59 ayat(1), (3), (4), (5) dan (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Pasal 3 Kepmenakertrans NomorKep.100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) oleh karenanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah menuruthukum;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugatdengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikandalam perjanjian kerjanya (PKWT

(Tergugat).Hubungan Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah berakhirkarena berakhirnya jangka waktu PKWT masingmasing Para Tergugat;14.

Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa sehubungandengan permasalahan PKWT Para Tergugat yang berakhirhubungan kerjanya karena jangka waktu PKWT (kontrak),dilanjutkan/ditingkatkan penanganannya melalui lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial;b.

Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat berdasarkan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)yang di sepakati oleh Penggugat dengan masingmasing Para Tergugat;4.

(1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka tidak dibenarkanuntuk menentukan sahnya PKWT berdasarkan PenjelasanPasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;c.

PKWT tersebut sudah sesuai denganketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2014 olehkarena itu PKWT antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sahmenurut ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa demi hukum hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi putus dengan berakhirnya jangka waktu PKWT yangdisepakati antara Termohon Kasasi dengan masingmasing Pemohon Kasasisebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang Undang

Adhi Commuter Properti) juga masihtetap berlangsung, namun hubungan kerja tidak lagi didasari dengan PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT), karena antara Penggugat dengan Tergugat lsetelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) NomorSPKWT/0008 /GD/0318, tertanggal 1 Maret 2018, pada tanggal 28 Februari2019, tidak ada lagi menandatangani yang namanya Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT), olehkarenanya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat I bukan lagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) melainkanPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I (PT.

(3) UU.NO. 13 THN. 2003,Tentang Ketenagakerjaan disebutkan : Perjanjian Kerja yang dibuat oleh parapihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.Bahwa dikarenakan PKWT wajib dicatatkan di dinas tenagakerja yangbertanggungjawab untuk itu, namun oleh para Tergugat tidak pernahmencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : SPKWT /0008/GD/0318, tertanggal 1 Maret 2018, olehkarenanya PKWT tersebut harusdinyatakan batal demi

Tentang PKWT Menjadi PKWTT.Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugatbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 dikarenakan PKWT antara Tergugat dengan Penggugat dibuattidak tertulis (Pasal 57 ayat (2), jenis dan sifat pekerjaan Penggugatmerupakan bersifat tetap (Pasal 59 ayat (1) serta tidak mencatatkanPKWT tersebut kepada instansi di bidang ketenagakerjaan(Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 13

AdhiCommuter Properti) Sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 masih tergolongharmonis, dan hubungan kerja tidak lagi harmonis terjadi pada tanggal 7Maret 2020 disaat Penggugat baru selesai menjalankan cuti tahunan,Tergugat I memberhentikan Penggugat dengan alasan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2020, padahal hubungan kerja Penggugat dan Tergugat I tidak lagi didasari PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Nomor

Namun 1 (satu) bulan kemudian,PENGGUGAT kembali bergabung di perusahaan TERGUGAT denganmenandatangani PKWT selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu dari tanggal 15Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 dan diperpanjangmelalui PKWT pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14Agustus 2017, sehingga PKWT yang berlaku adalah PKWT = yangditandatangani terakhir oleh para pihak, oleh karenanya tidak benar jika PKWTdiperpanjang terus setiap tahunnya karena di tahun 2015 atau tepatnya tanggal14

dalam PKWT yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihakdimana semua isi dari PKWT tersebut mengikat serta menjadi undangundangbagi pihak yang membuat atau menyepakatinya, Sesuai dengan ketentuanpasal 1338 KUHPerdata.4.

Namun 1 (satu) bulan kemudian,Hal 14 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.SusPHI/2017/PNDPs.PENGGUGAT kembali bergabung di perusahaan TERGUGAT denganmenandatangani PKWT selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu dari tanggal 15Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 dan diperpanjangmelalui PKWT pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14Agustus 2017, sehingga PKWT yang berlaku adalah PKWT yangditandatangani terakhir oleh para pihak, dan dikarenakan kedua belah pihaktelah sepakat dan memahami

isi dari PKWT tersebut sehingga tercapailahkesepakatan yang dituangkan dalam PKWT yang telah ditandatangani olehkedua belah pihak dimana semua isi dari PKWT tersebut mengikat sertamenjadi undangundang bagi pihak yang membuat atau menyepakatinya,sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata.Bahwa dalam PKWT yang telah ditandatangani para pihak tersebut diatas,terdapat klausul tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan : ...setiap pihak dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerja sebelum akhirmasa

Namun 1 (satu) bulan kemudian, PENGGUGAT kembali bergabung diperusahaan TERGUGAT dengan menandatangani PKWT selama 1 (satu) tahunkedepan yaitu dari tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus2016 dan diperpanjang melalui PKWT pada tanggal 15 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 14 Agustus 2017, sehingga PKWT yang berlaku adalah PKWT yangditandatangani terakhir oleh para pihak, oleh karenanya tidak benar jika PKWTdiperpanjang terus setiap tahunnya karena di tahun 2015 atau tepatnya tanggal

Bumi Steel Indonesia melakukanpengangkatan karyawan tetap pada Departemen Produksi, JabatanOperator;Dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat olehTergugat dengan Penggugat melanggar Pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;. Bahwa akibat dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Para PenggugatSdr. Anwar Hamidi dan Sdr. Triman yang dibuat oleh Tergugat PT. BumiSteel Indonesia kepada Para Penggugat Sdr.

Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugatdan para Penggugat melanggar pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat olehTergugat dengan Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;4.

Triman bekerja tanggal 20 September2017;Bahwa PKWT telah ditandatangani oleh PENGGUGAT secara sadardan PENGGUGAT TELAH MENYETUJUI SEGALA KETENTUANYANG DIATUR DALAM PKWT serta PKWT telah memenuhi syaratsah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata);Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya menyatakan PemutusanHubungan Kerja oleh TERGUGAT sedangkan putusnya HubunganKerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi berdasarkanBERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PKWT YANG TELAHDISEPAKATI PENGGUGAT

PENGGUGAT dan TERGUGAT masingmasing telan sepakat untukmenandatangani PKWT baik secara langsung maupun diwakili olehperwakilannya yang sah (syarat sepakat);4.2. PENGGUGAT dan TERGUGAT masingmasing merupakan subjekhukum yang cakap dan tidak dalam pengampuan maupun suatu badantertentu untuk membuat dan/atau menandatangani PKWT (syaratkecakapan);Hal. 9 dari 22 Putusan No. 99/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg4.3.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGATbukan merupakan keputusan TERGUGAT melainkan Pemutusan HubunganKerja berdasarkan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja, berdasarkanPasal 6 ayat (1) PKWT Jo.

Bahwa Penggugat saudara Tubi sudah bekerja sejak Mei 2004, jadisudah bekerja hampir 8 (delapan) tahun di bagian produksi yang bersifattetap, permanen dan terus menerus dan baru menandatanganiPKWT sejak kurang lebih tahun 2007, jadi jelas sudah menandatanganikontrak kerja lebih dari 3 (tiga) kali kontrak, jadi perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum menjadi perjanjiankerja waktu tidak tertentu (PKWT T/pekerja

Bahwa jelas PKWT yang dilakukan oleh pihak Tergugat hanya akalakalan saja karena Penggugat sudah bekerja sejak bulan Mei 2004sampai kurang lebih tahun 2007 lebih dari 3 (tiga) tahun barumenandatangani PKWT, untuk itu jelas PKWT tersebut batal demi hukumkarena sebelumnya status penggugat sesuai dengan Pasal 10 ayat (3),Kepmenakertrans No. KEP.100/ MEN/2004 sudah berubah menjadiPKWTT;Hal. 3 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.SusPHI/20146.

Pasal 4 ayat(1)Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.100/Men/IV/2004tentang ketentuan pelaksanaan PKWT maka menurut hukumPKWT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidakbatal demi hukum dan demi hukum tidak bisa berubah menjadiPKWTT, ini jelas pertimbangan yang menyesatkan karena jelassesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:Kep. 100/Men/IV/2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT yangberbunyi PKWT sebagaimana dalam pasal 4 dan pasal 5 tidakdapat dilakukan pembaharuan

, dan ini jelas bertentangan denganbukti T9; T10; T11; dan T12 yang menjelaskan telah terjadi 3kali Pembaharuan PKWT, Padahal Penggugat kerja terusmenerusHal. 8 dari 13 hal Put.

mulai sejakPenggugat bekerja yaitu mulai bulan Mei 2004 sampaidengan tahun 2008 tidak ada Bukti PKWT, ini sesuaidengan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalamputusan ini halaman 3 Dalam Pokok Perkara Poin 2 sudahmulai bekerja sejak Mei 2004, di anggap sebagai pekerjaharian lepas tanpa ada perjanjian yang jelas, sampaidengan kurang lebih tahun 2007 baru setelah itu di suruhtanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), jugaberdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P1dan P2 juga

Menyatakan PKWT Para Penggugat atas nama Asrul Hidayat, Oman Ruhenda, Rusman Bin Uha, Enjang Supriatna batal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dinyatakan menjadi PKWTT;4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat atas nama Asrul Hidayat, Oman Ruhenda, Rusman Bin Uha, Enjang Supriatna dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Desember 2017;5.

Menyatakan PKWT dan Surat Perintah Kerjan (SPK) antara Tergugatdengan Para Penggugat sah demi hukum;3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugatkarenahukum (PKWT dan Surat Perintah Kerjan (SPK) Berakhir);4.

Surat Pemberhentian PKWT LMG a.n. ENJANG SUPRIATNA 2017No.1270/ S.Pemb/RM11 PG.SB/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (Bukti P 5);6. Surat Pemberhentian PKWT LMG 2017 A.n. SUHENDRA No.1270/S.Pemb/RM11 PG.SB/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 ( Bukti P 6);7. Foto kopi Surat Pemberhentian PKWT LMG 2017 a.. RUSMAN B. UHANo.1270/S. Pemb/RM11 PG.SB/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (Bukti P 7);8.

FEBY ALFIAN.menerangkan.Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;Bahwa Penggugatbekerja di PT.PG RAJAWALI ;Bahwa saksi sebagai mantan Karyawan PT.PG RAJAWALI Tahun 2005;Bahwa saksi Karyawan PKWT dan SPK;Bahwa Karyawan PKWT adalah Karyawan tetap, berdasarkan perjanjiankerja dikontrak setiap tahun, kalau SPK, yaitu tidak dapat THR dan jugatidak didaftarkan Jamsotek;Bahwa sebenarnya pekerja SPK dan PKWT tidak ada perbedaan;Bahwa Karyawan PKWT dan SPK juga bisa menjadi mandor ,contohmenjari pegawai dari

YWAN.menerankan :Bahwa saksi bekerja sebagai mandor kebon tanaman ;Bahwa saksi bekerja status PKWT juga pekerja SPK ;Bahwa PKWT lebih tinggi dari SPK tetapi gaji sama bulanan ;Bahwa PKWT Karyawan tetap dan ada NIK juga ada fasilitas;Bahwa SPK tidak ada tunjangan dan tidak dikasih sragam dan tetapi jugapunya anak buah bila sedang diperlukan saja dan tergantung kebutuhandan mandor sifatnya lsidentil;Bahwa SPK sifatnya bekerja terus menerus dan juga ada mandor dan ambiltenaga dari luar;Bahwasaksi belum

Sedangkan untukpekerja PKWT pada saat direkrut ada lamaran kerjanya dan upahnya dibayarlangsung oleh perusahaan.

Bahwa hubungan kerja antara suami Penggugat dengan Tergugatsebagai Pekerja dan Pengusaha melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan31 Desember 1999;5.

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun2010 dapat dirinci sebagai berikut: 1. PKWT periode 1 Januari 1999 sampai dengan 31 Desember 1999; 2. PKWT periode 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2000(perpanjangan ke1);3. PKWT periode 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001(perpanjangan ke2); Hal.2 dari 25 hal.Put. No.26/G/201 3/PHI.Sby.1. PKWT periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 (perpanjangan ke3); 2.

PKWT periode 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003(perpanjangan ke4); 3. PKWT periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004(perpanjangan ke5); 4. PKWT periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005(perpanjangan ke6); 5. PKWT periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006(perpanjangan ke7); 6. PKWT periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007(perpanjangan ke8); 7. PKWT periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008(perpanjangan ke9); 8.

PKWT periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009(perpanjangan ke10); 9. PKWT periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010(perpanjangan ke11); aosds Bahwa pada perpanjangan periode 2 (dua) sampai dengan periode 11 (sebelas) tanpaada masa tenggang selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 6 (enam) dan ayat 7(tujuh) Jo.

Penggugat menyatakan hubungan kerja dengan Tergugat adalahmelalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pernyataan ini adalahpernyataan yang mengada ada, karena istilah atau definisi dari PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut baru ada setelah ditetapkan dandiberlakukannya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, jadi pernyataan Penggugat tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dikarenakan dasar hukumnya sangat keliru;4.

(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PTSarana Baja Perkasa yang melakukan pekerjaan yang sifatnyaberkesinambungan atau terus menerus dan berpengaruh besar pada prosesproduksi dan tidak teroengaruh dengan cuaca atau musiman (Sesuai denganayat 7 Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, KEPMEN100/MEN/V1I/2004 BB VII Pasal 15 ayat 2 perubahan PKWT menjadi PKWTTdan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011;Bahwa sebagai karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PTSarana Baja Perkasa

Agar para pihak memberikan jawaban terhadap Anjuran tersebut di ataspaling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran tersebut;Bahwa Pengguat sangat keberatan dan di rugikan oleh Tergugat atas sikapdan jawaban Tergugat terhadap Anjuran yang dikeluarkan oleh MediatorKabupaten Siak yang merupakan Instansi Pemerintah yang telah berupayauntuk menerapkan karyawan PKWT di rubah menjadi karyawan PKWTT;Halaman 2 dari 8 Hal. Put.

Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat tidak jelas, siapa sesungguhnyakaryawan Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat, tidak terinci denganjelas siapakah yang dimaksud oleh Penggugat karyawan PKWT? Sejakkapan bekerja berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), danberapa kali perpanjangan dari karyawan yang dimaksud oleh Penggugat,semua uraiannya tidak jelas dan kabur;2.

Bahwa petitum (tuntutan) Penggugat tidak jelas, pada petitum poinkedua, menyatakan Tergugat melanggar ayat 7 Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, terhadap siapa, dan pada petitum ketigamenetapkan semua karyawan Tergugat yang statusnya PKWT dirubahmenjadi status PKWTT.

Bahwa uraian gugatan Penggugat juga tidak merincikan secara detailtentang batasan wakiu yang telah melebihi batas PKWT, karyawan yangmana atau siapasiapa saja yang PKWTnya telah melebihi batas waktu,tentunya berbicara masalah waktu yang telah lewat (melebihi dari aturan)haruslah terang dan jelas merinci waktu mulai PKWT dan waktuberakhirnya, sehingga gugatan Penggugat menjadi jelas dan terinci,sehingga bila dicermati dalildalil gugatan penggugat, tergambar adanyapertentangan antara dalildalil pokok

Menyatakan PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Batal demi hukum dan demi hukum PKWT tersebut menjadi PKWTT;------------------3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;----------4.

Pasal 15 ayat (2), (3) dan (5) Kepmenaker Nomor 100 Tahun 2004tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.e Pasal 15 Ayat (2):Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanyahubungan kerja;e Pasal 15 Ayat (3):Dalam hal PKWT~ dilakukan untuk pekerjaan yangberhubungan dengan produk baru)= menyimpang = dariketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubahmenjadi PKWTT

Menyatakan PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat adalahbatal demi hukum dan demi hukum kontrak tersebut menjadiPKWTT;3. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri ParaPenggugat bukan karena kesalahan Para Penggugat;4.

PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat dibuat rangkap 2,bahkan hal ini ditegaskan pula dalam bagian akhir PKWT tersebut;8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam butir4 huruf c.

PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat telahberakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKWT tersebut sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang ada,sehingga hubungan hukum yang ada antara Para Penggugat denganTergugat telah berakhir;Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.SusPHI/2015/PN.Plg11.Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam butir 6gugatannya yang menyatakan pada tanggal 1 Maret 2015 telah terjadipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan

oleh Tergugat terhadap ParaPenggugat karena berakhirnya PKWT.

Ilham Prima Perkasa dimulaipada tanggal 11 Nopember 2014 sesuai dengan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) Nomor : 975/PKWT/PT.IPSDS/11/2014 bertanggal 11Nopember 2014 dan PKWT tersebut untuk jangka waktu selama 6(enam) bulan, terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampaidengan tanggal 11 Mei 2015 dan seterusnya PKWT terakhir adalahdengan Nomor : 975/PKWT/PT.IPSDS/07/2018 bertanggal 09 Juli 2018;20. Bahwa mengacu pada PKWT antara PT.

) Nomor:975/PT.IPSDS/11/2014, TERTANGGAL11 November 2014, menerangkan bahwa Hajrin Hia mengikatkandiri dalam PKWT dengan PT.

Ilham Prima Sakti yang merupakanHalaman 12 dari 21Putusan Nomor 143/Padt.SusPHI/2019/PN MdnBukti T3:Bukti T4:Bukti T5:Bukti T6:Bukti T7:Perusahaan Penyedia Jasa periode 11 Mei 2015 s/d 11 November2015 ;Fotocopy telah disesuaikan dengan aslinya Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) Nomor:975/PT.IPSDS/01/2017, tertanggal 9Januari 2017, menerangkan bahwa Hajrin Hia mengikatkan diridalam PKWT dengan PT.

Ilham Prima Sakti yang merupakanPerusahaan Penyedia Jasa periode 10 Juli 2017 s/d 10Januari2018 ;Fotocopy telah disesuaikan dengan aslinya Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) Nomor:975/PT.IPSDS/01/2018, tertanggal 9Januari 2018, menerangkan bahwa Hajrin Hia mengikatkan diridalam PKWT dengan PT.

Ilham Putra Sakti berdasarkan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) antara Hajrin hia dengan PT.Ilham Prima Sakti yang diwakiliSurya minata, SH., dengan No :975/PKWT/PT.IPSDS/11/2014, tertanggal 11November 2014, periode 11 November 2014 s/d 11 Mei 2015;Menimbang, bahwa berdasrkan bukti T2 berupa foto copy yang telahdisesuaikan dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama HajrinHia dengan PT.

100 TAHUN 2004, demihukum PKWT tersebut berubah menjadi PKWTT atau pekerja/buruh tetapTERGUGAT;12.

Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGATadalah pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari suatuproses produksi serta PKWT tidak dicatatkan di instansi yangbertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan (selambatlambatnya 7(tujuh) hari semenjak dibuatnya kontrak PKWT), sehingga hal ini tidaksesuai dengan, KEPMEN 100 TAHUN 2004 tentang ketentuan pelaksanaanPKWT BAB IV Pencatatan PKWT Pasal 13, PKWT wajib dicatatkan olehpengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab di bidangketenagakerjaan

kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7 (tujuh)hari kerja sejak penandatanganan , maka PKWT antara TERGUGATdengan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (7) UUKJunto KEPMEN 100 TAHUN 2004, demi hukum PKWT tersebut berubahmenjadi PKWTT atau pekerja/buruh tetap TERGUGAT;13.

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 11 yangmendalilkan PKWT tidak dicatatkan di instansi ketenagakerjaan adalah Halaman 13 dari 29 Putusan PHI Nomor 34/Pdt.SusPHI/2020/PN Palsalah, karena Tergugat telah mencatatkan PKWT di Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu9.

tanda T7;8.Fotokopi PKWT Penggugat 7 (Pangeran) tanggal 02 Januari 2019dan telah dicatatkan di Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu,yang selanjutnya pada fotokop!

;Bahwa PKWT yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Tergugat adalahakalakalan saja.

Hal ini didukung oleh bukti P.1, buktiP.2, bukti P.3 dan bukti P.4 dan fakta ini tidak terbantahkan oleh buktiTergugat tidak ada bukti surat dari Tergugat yang mendukung dalilnyabahwa Para Penggugat bekerja dengan PKWT untuk setiap 6 bulan denganjeda 1 bulan setiap berakhir PKWT, sementara dalil Para Penggugat yangmenyatakan meski PKWT terputusputus namun tetap bekerja terusmenerus tanpa jeda dibenarkan oleh keterangan saksi Penggugat dansaksi Penggugat Il yang menyatakan bahwa PKWT semua karyawantermasuk

Bahwa oleh karena PKWT yang dibuat oleh Tergugatuntuk pekerjaan yang bersifat tetap, maka PKWT tersebut bertentangandengan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa PKWT yang dibuat oleh Termohon Kasasi terputusputus sementaraPara Pemohon Kasasi bekerja terusmenerus sejak PT Indrillco Baktimemenangkan kontrak jasa Rig Service di BOB PT BSPPertamina Huludari tahun 2010 sampai dengan April 2015 (Sampai Para Pemohon Kasasidi PHK sepihak oleh Tergugat).

dengan PT Indrillco Bakti sampai terjadi PHK sepihak denganalasan PKWT berakhir.

Dengan berakhirnya PKWT tersebut, olen Para Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi dibuat PKWT baru dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31Maret 2015 karena adanya pekerjaan tambahan, dan setelah berakhirnyaPKWT tersebut Para Pemohon Kasasi diberikan kompensasi sesuai denganPerjanjian Bersama;Bahwa dengan berakhirnya PKWT antara Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi maka hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon KasasiHalaman 28 dari 30 hal. Put.

Bahwa Tergugat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)pada Para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yang bersifat pokoksetelah Para pekerja memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun denganalasan sebagai formalitas, apabila Para pekerja menolak untukmenandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para pekerjaharus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak tanoa mendapat hak apapun.

antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelissebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, periodesasi PKWT diperhitungkan untuk jangka waktu 2(dua) tahun pertama, dan periode perpanjangan PKWT untuk jangka waktu1 (satu) tahun, kemudian periode pembaruan PKWT untuk jangka waktumaksimal 2 (dua) tahun, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 PKWT tersebut demi hukummenjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan hubungan

antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelissebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, periodesasi PKWT diperhitungkan untuk jangka waktu 2(dua) tahun pertama, dan periode perpanjangan PKWT untuk jangka waktu1 (satu) tahun, kKemudian periode pembaruan PKWT untuk jangka waktumaksimal 2 (dua) tahun, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 PKWT tersebut demi hukummenjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan hubungan

Tpg2.2.2.32.4.Bahwa selama dipekerjakan Tergugat dengan system PKWT,Penggugat telah mengalami 5 (lima) kali perpanjangan PKWTsecara berulangulang dan terus menerus tanpa terputus sertatanpa ada pembaruan PKWT;Bahwa berdasarkan masa kerja Penggugat yang sudah di atas 5(lima) tahun diberikan penghargaan berupa 5 Years Long ServiceAward serta insentif berupa uang oleh Tergugat;Bahwa pelaksanaan PKWT sebagaimana yang diberlakukanTergugat kepada Penggugat sudah seperti kebijakan yang umum(biasa) berlaku

di perusahaan Tergugat, dan hak menjadi pekerjatetap adalan sesuatu yang sulit bagi para pekerja termasukPengugat yang sudah menjalani PKWT selama 9 tahun berakhirdengan alasan kontrak berakhir pada 13 September 2015;Uraian Hubungan KerjaHubungan kerja dengan Tergugat : Sejak 1 September 2006Diberhentikan : 13 September 2015Masa Kerja : 9 TahunUpah Terakhir : Rp. 2.770.000,Status Hubungan Kerja : PKWT (6 kali)Perpanjangan PKWT : 5 kaliPembaruan PKWT : Tidak PernahJenis dan Sifat Pekerjaan : Tetap

Tpg3.3 Bahwa pelaksanaan PKWT yang diberlakukan Tergugat diperpanjang secara berulangulang tanpa pernah ada pembaruankontrak;3.4 Bahwa pelaksanaan perpanjangan PKWT awal ke PKWTberikutnya yang diberlakukan tergugat tidak pernah diberitahukankepada Penggugat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelumberakhirnya PKWT;Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita angka 2 di atas, knususnya dipekerjakan tanpa perjanjiantertulis dan perpanjangan kontrak yang melebihi 1 (Satu)

kesan adanya hubungan kerja yang terputus, yang mana faktanyahubungan kerja (PKWT) pertama ke PKWT berikutnya tidak pernahterputus dan durasi dalam Testimonial tidak sejalan (sinkron)dengan durasi PKWT;> Tergugat membuat durasi Testimonial berdasarkan kebutuhan dantujuan Tergugat mengeluarkan Testimonial, sebagaimana yangdialami Penggugat dan pekerja lain, durasi Testimonial dibuatHal 4 dari 51 Putusan Perkara No. 51/Pdt.SusPHI/2018/PN.

, Penggugatselama bekerja telah 5 (lima) kali perpanjangan PKWT secara berulangulangdan terus menerus tanpa terputus serta tanpa ada pembaruan PKWT danPenggugat juga menyatakan bahwa PKWT yang dilakukan oleh TergugatHal 43 dari 51 Putusan Perkara No. 51/Pdt.SusPHI/2018/PN.

Nomor 1356 K/Pdt.SusPHI/2017Perjanjian Kerja dengan Tergugat dalam bentuk PKWT (Perjanjian Kerjawaktu Tertentu), yaitu PKWT pertama yang ditandatangani pada tanggal19 Desember 2013 untuk waktu hubungan kerja dari tanggal 2 Januari2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015 dan perpanjangan PKWTkedua yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015 untuk hubungankerja dari tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;3.

Bahwa pada saat penandatanganan PKWT oleh Penggugat tersebutdilakukan dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapunjuga dan Penggugat juga telah mengerti klausulaklausula yang terdapatdalam Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehinggakarenanya menjadi hukum atau undangundang bagi pihak yangmembuat dan menandatanganinya (dalam hal ini Penggugat danTergugat), sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata juncto Pasal 1338KUHPerdata;4.

Nomor 1356 K/Pdt.SusPHI/2017Tergugat adalah pekerja menetap dan/atau Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT);Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi, secara sadar dantanpa paksaan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah 2 (dua) kalimenandatangani PKWT, dan juga Termohon Kasasi/dahulu Penggugattelah mengerti serta memahami klausulaklausula dalam PKWT tersebut,sehingga dalam penerapan PKWT yang pertama dan PKWT yang ke2berjalan tanpa ada masalah/komplain dari Para Pihak sampai berakhirnyaPKWT

, sedangkan dalam ayat (2)ditegaskan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yangbersifat tetap atau pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputusputus, dan pekerjaan yang bukan musiman atau tergantung cuaca ataukondisi tertentu;Adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalahsebagai berikut:Bahwa Judex Facti ternyata telah salah dalam menerapkan hukum yangberlaku, yang hanya melihat pengaturan mengenai PKWT secara global.Sedangkan dalam hal ini Pemohon Kasasi/dahulu

Karenapertimbangan tersebut mengadaada dan tidak berdasar hukum.Faktanya, antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan TermohonKasasi/dahulu Penggugat telah sepakat mengikatkan diri dan tunduk padaPKWT pertama dan PKWT kedua, yang mana PKWT kedua telahdisepakati bahwa akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2016.

Bahwa dengan di PHKnya Penggugat dengan alasan perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) berakhir adalah bertentangan dengan Undang UndangNomor :13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 59 ayat (5)dan (6) berdasarkan peraturan perundangundangan ketenagakerjaantersebut, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat semuladengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maka batal demi hukumsehingga berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)atas dasar hal itu Penggugat berhak

No. 621 K/PDT.SUS/2011Kasasi melainkan langsung menerima begitu saja pertimbangan hukum dariPenggugat/Termohon Kasasi;Bahwa putusan hakim tingkat pertama yang kurang cukupmempertimbangkan hukumnya tersebut dapat dibuktikan dari halhalsebagai berikut:3.1.Bahwa Penggugat adalah karyawan PKWT yang dimana berakhirnyaPKWT bukan karena PHK/Efesiensi melainkan karena masa PKWTtelah berakhir;3.2.Bahwa Penggugat menganggap sebagai karyawan status PKWTTadalah tidak benar, Pesangon tidak mungkin dibayarkan

karenaPenggugat status PKWT, dimana berdasarkan kesepakatan dalamPKWT berakhirnya kerja karena habis masa PKWT tidak mendapatkanPesangon;3.3.

PKWT keI dari tanggal 1 November 2004 sampai dengan tanggalHal. 7 dari 9 hal. Put.

No. 621 K/PDT.SUS/201131 Oktober 2005 (1 (satu) tahun) dan PKWT kell dari tanggal 25 Oktober 2005sampai dengan tanggal 24 Februari 2006, dan setelah berakhirnya PKWT Illhubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dan PemohonKasasi/Tergugat tetap berlanjut tanoa PKWT (Bukti P.2);Bahwa PKWT kelll dari tanggal 27 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26Juli 2009 dan PKWT keIV dari tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 26Juli 2005 selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2008 Termohon Kasasi di PHKoleh

Bahwa pada saat diterima kerja,PARA PENGGUGAT dan TERGUGATtelah menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)161718192021yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam)Bahwa Kontrak PKWT sengaja dibuat 1 (satu) rangkap olehTERGUGAT sehingga setelah ditandatangani PARA PIHAK hanyaTERGUGAT yang memegang berkas Kontrak PKWT sedangkan PARAPENGGUGAT tidak diberikan kopi atau salinan oleh TERGUGATsehingga hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 54 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003

: Pemberitahuan penyelesaian karyawan PKWT sebanyak 81 orangyang telah di PHK pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Para Penggugat a/n RirinRiyani, Yuliana Sasabone dan Louritha Mustika termasuk didalam daftar namakaryawan dengan Nomor urut 62, 66 dan 67, yang selanjutnya diberi tanda buktiFoto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bulan July a/n LourithaMuskita, yang selanjutnya diberi tanda bukti P3 ; Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bulan Juni a/n, yangselanjutnya diberi tanda

Penggugat sebagaipekerja di perusahaanTergu gat ;Bahwa saksi kerja sejak tahun 2007 dan dibagian yangsama dengan Para Penggugat yaitu di bagianVeneer;Bahwa setahu saksi kerja dulu baru tandatanganBahwa saksi mengetahui untuk Para Penggugat adakontrak juga dan yang tandatangan pihak perusahaanAbraham Hindom dengan pihak pekerjasendirl;20Bahwa saksi mengetahui kalau PKWT tidak didaftarkanke Disnakertrans saat demo tanggal 8 OktoberBahwa saksi baca PKWT tapi tidak tahu secara detailisinya yang saksi

PKWT atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone, Ririn Riany danYakoba Sasior, 3. Surat Pemberhentian atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone,Ririn Riany dan Yakoba Sasior dihubungkan dengan bukti T4 tentang : 1. Slip Gajiatas nama Suhartini, 2. PKWT atas nama Suhartini, 3.

Henrison Iriana), karenanya pasal 4 ayat (4) yang tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT) PT. Henrison Iriana keberadaannya telah memenuhi syarat ketentuan Pasal1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT) PT. Henrison Iriana yang ditandatangani oleh Tergugat dan Para Penggugatmenjadi sah adanya dan tidak batal demi hukum (vide bukti bukti T1A, T1B, T1C,T1D serta bukti T4 ).

8;ayat (1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/oburuh untuk melakukanpekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.Ayat (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.Ayat (3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapatdilakukan pembaharuan.Pasal 9PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Tenaga Kerja Kota Bandung ;15.Bahwa dengan Surat Penegasan atas Perubahan Status PKWT (kontrak)para PENGGUGAT menjadi PKWTT (tetap) kepada TERGUGAT, denganNo.036/DPCSPCI/SKJD/PKWT/05/10;TERGUGAT baru = memberikanjawaban pada tanggal 03 Juli 2010 dengan No.140/HRDSBCI/VII/2010,adapun isi surat jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut :1.

Bahwa Atas hal tersebut diatas tentang banyaknya pelanggaran PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan TERGUGAT diberbagaigerai, dan atas banyaknya Anjuran yang dikeluarkan diberbagai SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berisikan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT); maka sudah seharus dan sepatutnya TERGUGATmengangkat atau merubah pekerja yang status perjanjian kerjanya denganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Menyatakan Bahwa :Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ PenggugatKonpensi adalah sah dan mengikat para pihak .3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan PKWT atas namaTergugat Rekonpensi secara hukum sah dan dapat diterima;4.

Menyatakan Bahwa:Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonpensi adalah sah dan mengikat para pihak.3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan PKWT atas namaTergugat Rekonvensi secara hukum sah dan dapat diterima;4.

Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor0078/PKWT/MSU/X1/2017 tanggal 14 November 2017 atas nama RonaldAlbert Huizen, S.T., bertentangan dengan Pasal 62 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga harusdinyatakan batal demi hukum;4. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor0057/PKWT/MSU/X1/2017 tanggal 1 November 2017 atas nama HarisHalaman 2 dari 10 hal. Put.

Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor0076/PKWT/MSU/X1/2017 tanggal 8 November 2017 atas nama Lismanbertentangan dengan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;.

Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor00102/PKWT/MSU/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 atas nama Sartikabertentangan dengan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;.

Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor0078/PKWT/MSU/X1/2017 tanggal 14 November 2017 atas nama RonaldAlbert Huizen, S.T., bertentangan dengan Pasal 62 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga harusdinyatakan batal demi hukum;4. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor0057/PKWT/MSU/X1/2017 tanggal 1 November 2017 atas nama HarisHalaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.