Ditemukan 1467 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkatnya tangkapannya tinggalannya
Register : 02-12-2010 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/G/2010/PHI.PN.BDG
Tanggal 14 Maret 2011 — DADANG KURNIAWAN, Cs. ;lawan; Ir. ONGKO CAHYADI
10825
  • Januari 2010 di DinasTenaga Kerja Kabupaten Bandung (bukti P3), Majelis Hakimberpendapat tindakan Para Penggugat memberitahukan tentangPembentukan Serikat Pekerja telah sesuai dengan Pasal 23Undangundang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan " Pengurus Serikat Pekerja/SerikatBuruh, Pederasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruhyang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harusmemberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitrakerjanya sesuai dengan tingkatannya
Register : 07-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN CALANG Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Cag
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
H. Syamsuddin Yahya
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
264364
  • Bahwa didalam Anggaran Dasar PPP pada Bagian Empat Larangan dan Sanksi,pasal 12 Setiap anggota dilarang :a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga;b) Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan PPP;c) Menjadi anggota dan/atau aktif di partai politik lain;d) Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai lain dalam jabatn public yangtidak sejalan dengan keputusan partai sesuai dengan tingkatannya;e) Melakukan tindak pidana;.
Register : 15-06-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Krg
Tanggal 10 Juni 2015 — Terdakwa AGUS HERU PRASETYO, SSN Als EDO Bin YOHANES SUHADI;
11456
  • Terdakwa menjanjikanmewariskan seluruh ilmu kejawen yang dimiliki terdakwa setelah saksi I WAYANPUJA ASTAWA mencapai tingkat HARYO UTAMA dan saat memulai ritual tersebutsaksi I WAYAN PUJA ASTAWA tingkatannya adalah CANTRIK yang akanmeningkat ke tahap PUTUT lalu HARYO dan terakhir HARYO UTAMA.
Register : 24-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — H.M. TAUFIK FACHRUDDIN, MM VS PRESIDEN RI;
32591 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni PeraturanPemerintah adalah termasuk dalam jenis' kategori peraturanperundangundangan yang tingkatannya di bawah undangundang,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan;9.
    Bahwa menurut Pemohon Keberatan, ketentuan a quo bertentangandengan sejumlah UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya,sehingga merugikan hakhak Pemohon Keberatan sebagai warganegara, maupun publik pada umumnya.
Register : 28-02-2007 — Putus : 29-05-2007 — Upload : 03-08-2012
Putusan PA SUMEDANG Nomor 286/Pdt.G/2007/PA.Smdg.
Tanggal 29 Mei 2007 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
150
  • Sedangkan nafkah lahir, tergugattetap berusaha memberikan semampunya walaupun tergugat mengakui masihbelum bisa memberikan nafkah lahir seperti orang lain yang sudah mapan.Namun demikian jika melihat ekonomi rumah tangga orang lain masih banyakyang tingkatannya lebih rendah tetapi bisa dikelola dengan baik.
Register : 30-06-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Plg
Tanggal 30 Nopember 2016 — MARDIANTO -LAWAN- SABIRATUN, DKK
394
  • Dalam hal inibukti P1 dan buki P2 yangdiajukan oleh penggugat selain dari tingkatannya mempunyai kedudukan lebihkuat dibanding bukti T1 dan T5 , juga dari segi tahun penerbitannya juga,sertifikat Hak Milik No.3558 tahun 1983 (bukyi P1) dan akta jual belliNo.20/1/Talang Kelapa /2003 (bukti P2) jauh lebih tua dibanding dengan buktibukti yang diajukan Tergugat (T1 dan T5) yang menjadi dasar kepemilikan atasobyek sengketa tersebut, dan lebih didukung lagi dengan keterangan saksisaksiyang secara tegas
Register : 10-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — KEPALA DESA NGUMPUL KEC. JOGOROTO, KAB. JOMBANG vs MARGONO
16262 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang padapokoknya menyatakan, bahwa pasal 46 ayat (1) Peraturan daerahnomor 6 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan Peraturan yanglebih tinggi tingkatannya yaitu UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2011. (TERLAMPIR);4.
Putus : 26-05-2010 — Upload : 29-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150K/PDTSUS/2010
Tanggal 26 Mei 2010 — PT. KARYA TUGAS ANDA, ; ISMAIL,
8639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibenarkan karena telah bertentangan dengan yurisprudensiMARI No. 292 K/PHI/2007 tanggal 14 Agustus 2007;Bahwa apabila diperhatikan Surat Keputusan Dewan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi KesehatanEkspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan Departemen Store tertanggal22 Oktober 2007, maka dapat dipahami bahwa struktur susunan DewanPengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum FarmasiKesehatan Ekspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan DepartemenStore Kota Medan tingkatannya
Putus : 29-04-2010 — Upload : 09-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/PDTSUS/2009
Tanggal 29 April 2010 — PANAHATAN PANGARIBUAN, ;PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNATIONAL (SOCI),
3226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibenarkan karena telah bertentangan dengan yurisprudensiMARI No. 292 K/PHI/2007 tanggal 14 Agustus 2007;Bahwa apabila diperhatikan Surat Keputusan Dewan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi KesehatanEkspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan Departemen Store tertanggal22 Oktober 2007, maka dapat dipahami bahwa struktur susunan DewanPengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum FarmasiKesehatan Ekspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan DepartemenStore Kota Medan tingkatannya
Register : 27-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Mtp
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
182
  • Yang dimaksud dengan previlege (piutangpiutang yangdiistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu kedudukanistimewa yang diberikan undangundang kepada orangorang yangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjianatau perikatan dan sebagainya).
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Wng
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
241
  • Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00setiap bulan kepada Tergugat selama anak duduk di bangku sekolah sesualdengan tingkatannya serta biaya makan dan pembelian susu.3. Dan biaya yang tidak terduga apabila ada sesuatu yang tidak di inginkan4.
Putus : 05-04-2006 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2001
Tanggal 5 April 2006 — HANDOKO HENTARDI ; vs. BUPATI DAERAH TINGKAT II SLEMAN
5234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagj pulaSurat Edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tersebutmerupakan Lex specialis dari peraturan peraturan yang lebihtinggi tingkatannya. sepanjang yang berhubungan dan tidakbertentangan dengan Surat Edaran Bupati Kepala DaerahTingkat II Sleman tersebut;Judex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telahmelanggar hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya.1.Bahwa dalam halaman 7 s/d 16 putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, Judex Factie telah mempertimbangkanfaktafakta
Register : 02-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
398
  • Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Hal 9 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Padt.G/2020/PA.LbjSyaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 31 Agustus 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 02
Register : 09-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 71/PID.B/2014/PN.WKB
Tanggal 17 Juli 2014 — - GERSON DENGI WUNGA Alias DENGI GERSON
8356
  • Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebihdahulu akan diuraikan pengertian dengan sengaja dan Menghilangkan nyawa orang lain ;Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari3 (tiga) bentuk, yaitu := Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagaisuatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendakdicapai atau
Putus : 18-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Juli 2017 — AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO
5533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sedangkan staf sekretariat adalah saksi GANTJAR WIDARSO dansaksi HARTATI ; Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya Nomor : PO 06/ DPP/ GOLKAR VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan MekanismePertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya, Pasal 3menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsidan Kabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerahyang berfungsi sebagai pelaksana pengelolah keuangan PartaiGolongan Karya sesuai tingkatannya
    dan bertanggung jawabkepada Pimpinan Partai sesuai tingkatannya ; Bahwa benar dan DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga padatahun 2010 s/d 2012 telah menerima bantuan keuangan dariHal. 43 dari 106 hal.
    Bahwa benar berdasarkan PeraturanOrganisasi Dewan Pimpinan Pusat PartaiBahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya Nomor : PO 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010tanggal O2 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan MekanismePertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya Pasal 3menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi danKabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerah yang berfungsisebagai pelaksana pengelolaan keuangan Partai Golongan Karyasesual tingkatannya
    dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Partaisesuai tingkatannya ;Bahwa benar susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Salatiga periodetahun 2010 s/d 2015, yaitu ketua Terdakwa, Sekretaris Sdr.
    Nomor 2197 K/Pid.Sus/20162010 tanggal 02 Jul 2010 tentang Pengelolaan dan MekanismePertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya Pasal 3menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsidan Kabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerahyang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan PartaiGolongan Karya sesuai tingkatannya dan bertanqgung jawabkepada Pimpinan Partai sesuai tingkatannya ;Bahwa benar susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Salatigaperiode tahun 2010 s/d 2015, yaitu
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/Ag/2014
Tanggal 30 Juni 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
4116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bachtiar (mertuadan kakek Penggugat) kepada semua ahli waris yang berhak sesuaimenurut porsi dan bagiannya masingmasing menurut garis pancangnya(tingkatannya), akan tetapi tetap saja tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Il;Bahwa dengan dirubahnya bentuk dan status surat tanah yang menjadiobjek perkara itu, tentu saja Penggugat menjadi pihak yang dirugikan;Bahwa besarnya nilai kerugian Penggugat itu bila dihitung adalah samadengan nilai yang seharusnya menjadi bagian untuk menjadi jatah (milik)Penggugat
Register : 27-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Mtp
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
164
  • Yang dimaksud dengan previlege (piutangpiutang yangdiistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu kedudukanistimewa yang diberikan undangundang kepada orangorang yangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjianatau perikatan dan sebagainya).
Register : 05-01-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2015
Tanggal 5 Maret 2015 — DRS. EC. MOHAMMAD DAWOED VS WALIKOTA MALANG;
13131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila tata cara tersebuttidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin batal demihukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya ;(vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.
Putus : 21-11-2007 — Upload : 23-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388PK/PDT/2003
Tanggal 21 Nopember 2007 — HO JUN NOEN (BOENAWAN HORISON) ; HO JUN FONG (FONNY S. LALUYAN) ; Dkk vs. ANTON KAREMA
153104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama atas dasar yang samaoleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah memberikanputusan yang bertentangan satu dengan lain. Bahwa antara perkara perdata No. 67/Pdt/1989.G/PN.Manado dan perkaraperdata No. 346/Pdt.G/1994/PN.
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 03/Pid.B/2016/PN Wkb
Tanggal 24 Februari 2016 — -TALU PIGE Alias PIGE;
12381
  • Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua initerlebih dahulu akan diuraikan pengertian dengan sengaja ;Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari3 bentuk, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagaisuatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yanghendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui