Dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan NegeriTubei yang diperkuat olehPengadilan Tinggi Bengkulu Majelis Hakimjelas =mempertimbangkan kaedah Hukumadatmasyarakat setempat akan tetapi tidakmempertimbangkan aspek sosial dari PemohonKasasi (dahulu) Pembanding) yang merupakanOrang orang yang buta dan awam terhadapHukum, sehingga terkesan tidak mau pusingberurusan dengan Hukum, hal inimengakibatkan baik para Pemohon Kasasi(dahulu Pembanding) terkesan membiarkanproses pengambil alihan tanah persawahansecara

tidakmempertimbangkan memori banding dari Para Tergugat/Pemohon Kasasidan telah jelas Pengadilan Tinggi Gorontalo telah ceroboh mengambil alihpertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah salah melaksanakanhukum acara, maka secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalotidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan mengakibatkanputusannya menjadi keliru dan harus dibatalkan;Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya telahmengambil alih pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama, namunpengambil alihan

petunjuk orang tua ini berakibatfatal karena ternyata setelah ada putusan Pengadilan Tinggi AgamaPalembang, Termohon Kasasi/Tergugat berusaha mengambil alih SPBUmilik Pemohon Kasasi/Penggugat, dan pada tahun 2001 SPBU tersebutdikuasai dengan paksa tanpa hak oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakanpengelolaan Pom Bensin (SPBU) telah diambil alin oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi danpengambil alihan

Hal inidikarenakan kesulitan dalam keuangan dan pengambil alihan perseroanoleh BPPN, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasikan sepertisemula ;Bahwa eks karyawan PT. Hasil Deliberty dan eks karyawan PT.

Calon Bupati dancalon Wakil Bupati (vide Putusan PT.TUN Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS tanggal 8 Desember 2015 halaman 48 alinea kempat);Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah bertentangan denganpertimbangan hukumnya sendiri, dimana satu sisi Judex Factie mengakui bahwaKPU Kabupaten Fakfak merupakan bagian dan/atau hirarki dari KPU ProvinsiPapua Barat juga KPU RI, namun disisi lain Judex Factie menafikkan peran danfungsi KPU Provinsi Papua Barat juga KPU RI;20 Bahwa pengambil alihan

Sehubungan dengan tengah berlangsungnya proses penyertaansaham / pengambil alihan saham/pembelian saham Perusahaan oleh pihaklain.Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 , Direktur PT. Gubah Lingkungan Serasi( saat itu ) Bp. Angkifi Rasyid mengumpulkan semua karyawan PT. GubahLingkungan Serasi yang hadir pada hari itu di bangunan Filling Hall ( ruangtempat pengisian Gas LPG ke tabungtabung ). Pada kesempatan tersebut ,Bp. Angkifi Rasyid memberikan briefing bahwa dalam waktu tidak lama lagiPT.

Tonny Mahatma Rasyid menegaskan ( sepertiterdapat pada transkrip ) bahwa dalam pengambil alihan saham PT. Gubah ,semua karyawan diikut sertakan ( tetap berlanjut sebagai karyawan PT.Gubah dibawah Manajemen baru ) kecuali Bp. Angkifi Rasyid.Pihak TERGUGAT (Bp. Rahmat Cin) dalam pertemuan itu juga mengakuisecara implisit bahwa adalah menjadi kewajiban PT. Gubah Lingkungan Serasimemberi pesangon.

./2015/PT.Mksmelunasi hutang terdakwa sebesar Rp 16.390.000.000, (enam belas milyar tigaratus sembilan puluh juta rupiah);Bahwa kemudian terdakwa masih meminta tambahan uang sebesar Rp6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yaitu Rp 2.800.000.000, (dua milyardelapan ratus juta rupiah) untuk hutang Hotel Pena Mas dan Rp 3.200.000.000,(tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengambil alihan asset dan seluruhoperasional Hotel, uang tersebut para saksi bayarkan/transfer pada tanggal 13Agustus 2013 dan

Perjanjian Oper Kredit tertanggal 17 Pebruari 2012 ;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika mobil tersebut telah dioperkredit dari Susani Halim dengan membuat Surat Persetujuan Pengambil alihanKontrak Kredit tertanggal 8 Agustus 2012 dimana Pemohon melanjutkanpembayaran angsuran melalui transfer ke ACC (Astra Credit Company) sebesarRp.5.550.000, (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 09September 2012 ;Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P5 berupa Surat PersetujuanPengambil alihan

No. 2368 K/Pdt/201 1.Bahwa dari pengambil alihan Majelis Hakim Bandingmenyangkut sertifikat sangatlah suatu pertimbanganyang sangat tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang jelas, akan hanya didasarkan ataspertimbangan secara sepihak sebab dengan adanyasertifikat atas Objek Sengketa tersebut, jelas dilakukanoleh Lembaga yang berwewenang untuk itu dan telahdiatur oleh UndangUndang, sehingga pantas dan wajarsesuai hukum bahwa sertifikat yang dinyatakan aktaautentik dan mengikat oleh Majelis

Dan seketika itu jugaIDA BAGUS PREMANA membuang cangkul gigi empat milik saksi GUSTIKETUT KARYA ke parit sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter daritempatnya semula sambil menginjakinjak bibit padi Sampai rusak ;Bahwa sejak dari pengambil alihan secara paksa tanah tersebut oleh paraTerdakwa, baik saksi NYOMAN KANDEL dan saksi GUSTI KETUTKARYA merasa takut, tidak bisa bekerja apaapa dan terpaksa tidak lagiHal.4 dari 13 hal. Put.

lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membaca danmempelajari pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding di PengadilanTinggi DKI Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menemukan adanyapengambil alihan

15.000.000, ( Lima Belas Juta Rupiah )kepada Tergugat , sebagai wujud itikad baik Penggugat untuk memenuhipembayaran sebesar Rp. 50.000.000, ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yang harus terpenuhihingga per 31 desember 2018.Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah menjadwalkan akan melakukanlelang terhadap terhadap objek jaminan yang telah diagunkan Penggugatkepada Tergugat tanpa adanya pemberituahuan yang jelas terlebihdahulu, seperti pemberitahuan pengambil alihan

jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungansebagaimana tertuang dalam akta Pemberian Hak Tanggungan No. 267/20134dan Sertifikat Hak Tanggungan No.2954 /2014 tanggal 13 Juni 2014 (bukti T.I8,T.Il4, T.ll5);Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, penggugat menyatakanbahwa Tergugat dan Tergugat II telah menjadwalkan akan melakukan lelangterhadap terhadap objek jaminan yang telah diagunkan Penggugat kepadaTergugat tanpa adanya pemberitahuan yang jelas terlebin dahulu, sepertipemberitahuan pengambil alihan

hal ini terbukti bahwa dalam jangka, waktu90 (Sembilan puluh) hari lebih ternyata, tidak memenuhi pembayarantunggakan pokok,bunga, dan denda keterlambatan walaupun AktivaProduktif belum jatuh tempo ;Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat butir 5 yang menyatakanbahwa Tergugat dan Tergugat II telah menjadwalkan akan melakukan lelangterhadap terhadap objek jaminan yang telah diagunkan Penggugat kepadaTergugat tanpa adanya pemberitahuan yang jelas terlebih dahulu, sepertipemberitahuan pengambil alihan

Bahwa ..............15.Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar maka PENGGUGATmengambil alin Pekerjaan Konstruksi Spherical Tank ( BUKTI P. 15 ) , terlepasadanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , Pembangunannyaharuslah didahulukan, diutamakan dan diprioritaskan pelaksanaanpenyelesaiannya, karena kalau sampai dihentikan dan atau dihambatpekerjaannya , maka akan semakin merugikan PENGGUGAT ;16.Bahwa dengan adanya pengambil alihan Pekerjaan tersebut, TERGUGATberusaha untuk mengambil secara

biaya perkara yangditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa dari putusan tersebut di atas, menurut hemat kami bahwa HakimPengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum, karena pada pertimbangan putusannyamengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan dijadikandasar pertimbangan Pengadilan Tinggi ;Bahwa kekeliruan penerapan hukum Pengadilan Tinggi menurut hemat kamiterletak pada pengambil alihan

Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikanalasan sendiri hal hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam MemoriBandingnya seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui KeputusanPengadilan Negeri adalah tidak cukup;Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor31/Pdt/2016/PT.JMB tertanggal 22 Juni 2016 yang sekedar mengambil alihpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan perkara Nomor23/Pdt.G/2015/PN.Mrb tertanggal 24 Maret 2016 tanpa memberikan dasar danalasan pengambil alihan

Waru Indah di Desa Ngerong,Kecamatan Gempol Pasuruan dimana keuntungan dibagi bersama (50% :50%); Bahwa Terdakwa lalu menawarkan diri untuk bertindak sebagai debitur/peminjam dengan cara take over (pengambil alihan) sehingga 3 (tiga)Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 56, Nomor 248 dan Nomor 249 seluruhnyaatas nama Ho Cholig Hanafi yang terletak di Desa Ngerong, KecamatanGempol Pasuruan, yang sudah dijaminkan oleh Ho Cholig Hanafi di BankBCA Veteran diserahkan ke Terdakwa Adji Martono, selanjutnya dilakukanpenandatangan

Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan /atau restrukturisasi yangtelah disetujui oleh RUPS ;Yang dimaksud dengan saham yang ditujukan kepada karyawanPerseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP(Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hakdan kewajiban yang melekat padanya ;Yang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antaralain Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan, KompensasiPiutang, Atau Pemisahan ;(4) Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana dimaksud

Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan /atau restrukturisasi yangtelah disetujui oleh RUPS ;Yang dimaksud dengan saham yang ditujukan kepada karyawanPerseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP(Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hakdan kewajiban yang melekat padanya ;Yang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antaralain Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan,Kompensasi Piutang, Atau Pemisahan ;3.

ddenganpersetujuan RUPS; atau ;c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan /atau restrukturisasi yangtelah disetujui oleh RUPS ;Yang dimaksud dengan saham yang ditujukan kepada karyawanPerseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP(Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hakdan kewajiban yang melekat padanya ;Hal 57 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTFiYang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antaralain penggabungan, peleburan, pengambil alihan

dikonfersikan menjadi saham, yang telah dikeluarkanddengan persetujuan RUPS atau ;c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan /atau restrukturisasi yangtelah disetujui oleh RUPS ;Yang dimaksud dengan saham yang ditujukan kepada karyawanPerseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP(Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hakdan kewajiban yang melekat padanya ;Yang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antaralain penggabungan, peleburan, pengambil alihan

mengalihkan tanahYayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang tersebut menjadi milik YayasanPendidikan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru didirikannya.Dampak kerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki YayasanDaarul Quran AlAtsari Karawang dapat beralin kepemilikannya kepadaYayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;Halaman 8 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG18.Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan

Dampakkerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Quran AlAtsariKarawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki Yayasan DaarulQuran AlAtsari Karawang dapat beralin kepemilikannya kepada YayasanPendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaituberupa muridmurid peserta didik Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawangyang dialinkan menjadi murid Yayasan Pendidikan Pesantren Al JannahKarawang.Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaituberupa muridmurid peserta didik Yayasan Daarul Qur'an AlAtsariHalaman 61 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDGKarawang yang dilalihkan menjadi murid Yayasan PendidikanPesantren Al Jannah Karawang.Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat selain sebagaiketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an AlAtsari Karawang, jugaberperan sebagai Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan di bawahYayasan Daarul Qur'an AlAtsari Karawang

telah dirugikan secara materil dan Imaterial denganhilangnya Anakanak didiknya dan pemakaian bangunan oleh Tergugatdengan tanpa izin dari pemilik Tanah dan bangunan yaitu YayasanDaarul Qur'an AlAtsari Karawang;Halaman 62 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG15.Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, Karena: Tidak benar dalil gugatan tersebut diatas Tidak benar bahwa Tergugat mendapat gaji sobagai kepala sekolahsebesar Rp5.000.000; Tidak benar Tergugat melakukan Pengambil alihan

Tergugat segera membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.806.628.392,28 (satu milyar delapan ratus enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratussembilan puluh dua rupiah dua puluh delapan sen);5 Menghukum Tergugat segera membayar denda atas keterlambatan kewajiban pembayarankompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.664.031.500,17 (satu milyar enam ratus enam puluhempat juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah tujuh belas sen);6 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pengambil alihan

ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah sebesar Rp.1.819.052.608,34 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta lima puluh dua ribu enamratus delapan rupiah tiga puluh empat sen),Hal. 26 Putusan No. 250/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 5 dapat dikabulkan denganjumlah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dalam petitum point 6 gugatannya, Penggugat mohon agar dinyatakansah dan berkekuatan hukum pengambil alihan

Badan PengurusYayasan Rumah Sakit Haji Medan yang dengan suara bulat memutuskandan menyetujui pembubaran yayasan dan menetapkan pengelolaan RumahSakit Haji Medan yang pengelolaannya carut marut tersebut diserahkankepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus memberikankuasa kepada Para Penggugat dalam rekonvensi untuk melakukan segalatindakan yang dipandang perlu untuk segera mengambil langkahlangkahstrategis terhadap managemen Rumah Sakit Haji Medan tersebut, dan olehkarenanya pengambil alihan

telahmembuat tuduhantuduhan yang tidak berdasar yang bila diartikan seolaholah Para Penggugat dalam rekonvensi telah dengan sengaja dan dengancara paksa mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan dan yanglebih ironis lagi menuduh Para Penggugat dalam rekonvensi telahmenempatkan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan sebagai asset PemerintahProvinsi Sumatera Utara;Bahwa padahal Para Penggugat dalam rekonvensi sama sekali tidak adadan tidak pernah dengan sengaja apalagi dengan upaya paksa melakukanpengambil alihan