Sehubungan dengan tengah berlangsungnya proses penyertaansaham / pengambil alihan saham/pembelian saham Perusahaan oleh pihaklain.Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 , Direktur PT. Gubah Lingkungan Serasi( saat itu ) Bp. Angkifi Rasyid mengumpulkan semua karyawan PT. GubahLingkungan Serasi yang hadir pada hari itu di bangunan Filling Hall ( ruangtempat pengisian Gas LPG ke tabungtabung ). Pada kesempatan tersebut ,Bp. Angkifi Rasyid memberikan briefing bahwa dalam waktu tidak lama lagiPT.

Tonny Mahatma Rasyid menegaskan ( sepertiterdapat pada transkrip ) bahwa dalam pengambil alihan saham PT. Gubah ,semua karyawan diikut sertakan ( tetap berlanjut sebagai karyawan PT.Gubah dibawah Manajemen baru ) kecuali Bp. Angkifi Rasyid.Pihak TERGUGAT (Bp. Rahmat Cin) dalam pertemuan itu juga mengakuisecara implisit bahwa adalah menjadi kewajiban PT. Gubah Lingkungan Serasimemberi pesangon.

Bahwa untuk menjawab permasalahan apakahpengambilalihan ETRL sah atau tidak maka seharusnya terlebih dahaludiselesaikan melalui ranah hukum perdata guna menentukan keabsahanpengambil alihan saham TGHC oleh PTGI. Apabila kemudian ada putusanperdata yang menyatakan bahwa pengambilalihan saham perusahaan ETRL olehPTGI tidak sah dan merugikan pihak ELNUSA selaku rekanan Pertaminamaka masalah inibarulah masuk dalam ranah pidana (korupsi).

Bahwa pihak yang dirugikandalam pengambil alihan perusahaan tersebut adalah pemilik saham TGHC.Belum terungkap bahwa pergantian kepemilikan pemegang saham TGHC/ETRLoleh PTGI mempengaruhi hakhak yang diterima oleh Elnusa dan tidakmengurangi kepemilikan saham Elnusa ;e Bahwa berdasarkan Technical Asistance Contract (TAC) kedudukan ETRLsebagai rekanan Pertamina, sanggup bekerjasama memberikan bantuan tehnisdan keuangan.

Potensi kerugian yangdipikirkan Jaksa/Penuntut Umum apalagi tidak melalui hasil audit investigasiBPK atau lembaga lain untuk dan atas nama BPK kekuatan hukumnya sangatlemah dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa telah terbukti adanya kerugiankeungan Negara, apalagi dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan adanya kerugian yang dialami pihak ELNUSA selaku rekananPertamina pada perusahaan ETRL, justeru ternyata pihak ELNUSA tidakmelakukan keberatan terhadap PTGI atas pengambil alihan

keadilanseharusnya Jaksa/Penuntut Umum menyerahkan soal perhitungan kerugian keuanganNegara pada otoritas lembaga yang yang sudah dengan jelas ditentukan dalam UUD1945 serta perudangundangan lainnya, sehingga dengan alasan inilah bahwa unsurkerugian keuangan Negara tidak terbukti ;Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebelumnya menunjukkan, Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bersifat melawanhukum, hal ini disebakan selain Jaksa/Penuntut Umum belum dapat memastikanapakah pengambil alihan

Nomor 1946 K/Pdt/2017dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangantersebut:Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TinggiSurabaya pada halaman 14.

tidakmempertimbangkan memori banding dari Para Tergugat/Pemohon Kasasidan telah jelas Pengadilan Tinggi Gorontalo telah ceroboh mengambil alihpertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah salah melaksanakanhukum acara, maka secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalotidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan mengakibatkanputusannya menjadi keliru dan harus dibatalkan;Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya telahmengambil alih pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama, namunpengambil alihan

petunjuk orang tua ini berakibatfatal karena ternyata setelah ada putusan Pengadilan Tinggi AgamaPalembang, Termohon Kasasi/Tergugat berusaha mengambil alih SPBUmilik Pemohon Kasasi/Penggugat, dan pada tahun 2001 SPBU tersebutdikuasai dengan paksa tanpa hak oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakanpengelolaan Pom Bensin (SPBU) telah diambil alin oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi danpengambil alihan

Hal inidikarenakan kesulitan dalam keuangan dan pengambil alihan perseroanoleh BPPN, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasikan sepertisemula ;Bahwa eks karyawan PT. Hasil Deliberty dan eks karyawan PT.

Calon Bupati dancalon Wakil Bupati (vide Putusan PT.TUN Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS tanggal 8 Desember 2015 halaman 48 alinea kempat);Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah bertentangan denganpertimbangan hukumnya sendiri, dimana satu sisi Judex Factie mengakui bahwaKPU Kabupaten Fakfak merupakan bagian dan/atau hirarki dari KPU ProvinsiPapua Barat juga KPU RI, namun disisi lain Judex Factie menafikkan peran danfungsi KPU Provinsi Papua Barat juga KPU RI;20 Bahwa pengambil alihan

pasal 4.1 Perjanjian ).4 Bahwa pada saat Tergugat sedang menjalankan hak sewa atas tanah dan bangunantersebut, pada tanggal 11 November 2013, tanpa alasan yang jelas serta tanpaadanya kesepakatan dan pemberitahuan terlebih dulu pada Tergugat, Penggugattelah mengambil alih paksa pengelolaan dan operasionaliasasi hotel secara melawanhukum yang disewa dan dikelola Tergugat dengan menggunakan sekelompokorangorang berbadan kekar yang patut diduga sebagai preman.5 Bahwa sampai saat terjadinya pengambil alihan

yang intinya mengatakan sebagai berikut : Sejak saat ini Opersional Ubud Hanging Gardens tidak lagi dikelola olehPenggugat dan diambil alih oleh owner ( Pemilik )tanah dan bangunan .ceDan kemudian Tergugat menyatakan pula bahwa perjanjian sewadengan Penggugat telah dibatalkan oleh owner (pemilik ) .Kemudian perampasan operasional Ubud Hanging Gardens hotel tersebut jugadisertai dengan pengusiran terhadap para manager dan karyawan Penggugatyang mencoba mempertanyakan legalitas dan dasar pengambil alihan

Dan sejak TANGGAL 11 November 2013 pengelolaandan operasional UBUD HANGING GARDENS. berada dibawah penguasaanseTergugat yang kemudian mengganti nama brandingnyaeemenjadiHANGING GARDENS UBUD Dan sejak terjadinya perampasan4118pengelolaan operasional Ubud Hanging Gardens hotel tersebut Penggugatsampai saat ini tidak lagi dapat mengelola operasioanal hotel meskipun masasewa Penggugat masih berjalan dan baru akan berakhir tahun 2030 karenadikuasai Tergugat.Bahwa, perbuatan perampasan dan pengambil alihan

BALI RESORT & LEISUREtertanggal 30 April 2003 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat.3 Menyatakan perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan danoperasional Ubud Hanging Gardens hotel secara paksa oleh Tergugat, disaatHal 47 dari 80 halaman Putusan Perk.

Bahwa ..............15.Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar maka PENGGUGATmengambil alin Pekerjaan Konstruksi Spherical Tank ( BUKTI P. 15 ) , terlepasadanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , Pembangunannyaharuslah didahulukan, diutamakan dan diprioritaskan pelaksanaanpenyelesaiannya, karena kalau sampai dihentikan dan atau dihambatpekerjaannya , maka akan semakin merugikan PENGGUGAT ;16.Bahwa dengan adanya pengambil alihan Pekerjaan tersebut, TERGUGATberusaha untuk mengambil secara

Waru Indah di Desa Ngerong,Kecamatan Gempol Pasuruan dimana keuntungan dibagi bersama (50% :50%); Bahwa Terdakwa lalu menawarkan diri untuk bertindak sebagai debitur/peminjam dengan cara take over (pengambil alihan) sehingga 3 (tiga)Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 56, Nomor 248 dan Nomor 249 seluruhnyaatas nama Ho Cholig Hanafi yang terletak di Desa Ngerong, KecamatanGempol Pasuruan, yang sudah dijaminkan oleh Ho Cholig Hanafi di BankBCA Veteran diserahkan ke Terdakwa Adji Martono, selanjutnya dilakukanpenandatangan

Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikanalasan sendiri hal hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam MemoriBandingnya seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui KeputusanPengadilan Negeri adalah tidak cukup;Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor31/Pdt/2016/PT.JMB tertanggal 22 Juni 2016 yang sekedar mengambil alihpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan perkara Nomor23/Pdt.G/2015/PN.Mrb tertanggal 24 Maret 2016 tanpa memberikan dasar danalasan pengambil alihan

biaya perkara yangditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa dari putusan tersebut di atas, menurut hemat kami bahwa HakimPengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum, karena pada pertimbangan putusannyamengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan dijadikandasar pertimbangan Pengadilan Tinggi ;Bahwa kekeliruan penerapan hukum Pengadilan Tinggi menurut hemat kamiterletak pada pengambil alihan

Tergugat segera membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.806.628.392,28 (satu milyar delapan ratus enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratussembilan puluh dua rupiah dua puluh delapan sen);5 Menghukum Tergugat segera membayar denda atas keterlambatan kewajiban pembayarankompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.664.031.500,17 (satu milyar enam ratus enam puluhempat juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah tujuh belas sen);6 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pengambil alihan

ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah sebesar Rp.1.819.052.608,34 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta lima puluh dua ribu enamratus delapan rupiah tiga puluh empat sen),Hal. 26 Putusan No. 250/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 5 dapat dikabulkan denganjumlah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dalam petitum point 6 gugatannya, Penggugat mohon agar dinyatakansah dan berkekuatan hukum pengambil alihan

sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Ketua umumaAIl Irsyad Islamiyah Pusat sejaktahun 2006 sampai dengan 2017;Bahwa pimpinan AlIrsyad Allslamiyyah cabang Tegal sampaisaat ini adalah Penggugat;Bahwa Saksi pernah memberikan surat kausa kepada Penggugatdalam rangka untuk menyelesaikan asset kepemilikan al IrsyadIslamiyah yang dikuasai oleh Husain hafif di Tegal;Bahwa permasalahan uang yang Penggugat keluarkan akandiganti oleh Institusi PP Al Irsyad Islamiyah apabila telahselesainya gugatan pengambil alihan

tahun 2006 sampai dengan 2017;Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pat.G/2019/PN JKT.SEL Bahwa pimpinan AlIrsyad Allslamiyyah cabang Tegal sampaisaat ini adalah Penggugat; Bahwa Saksi pernah memberikan surat kausa kepada Penggugatdalam rangka untuk menyelesaikan asset kepemilikan al IrsyadIslamiyah yang dikuasai oleh Husain hafif di Tegal; Bahwa permasalahan uang yang Penggugat keluarkan akandiganti oleh Institusi PP Al Irsyad Islamiyah apabila telahselesainya gugatan pengambil alihan

Perjanjian Oper Kredit tertanggal 17 Pebruari 2012 ;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika mobil tersebut telah dioperkredit dari Susani Halim dengan membuat Surat Persetujuan Pengambil alihanKontrak Kredit tertanggal 8 Agustus 2012 dimana Pemohon melanjutkanpembayaran angsuran melalui transfer ke ACC (Astra Credit Company) sebesarRp.5.550.000, (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 09September 2012 ;Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P5 berupa Surat PersetujuanPengambil alihan

./2015/PT.Mksmelunasi hutang terdakwa sebesar Rp 16.390.000.000, (enam belas milyar tigaratus sembilan puluh juta rupiah);Bahwa kemudian terdakwa masih meminta tambahan uang sebesar Rp6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yaitu Rp 2.800.000.000, (dua milyardelapan ratus juta rupiah) untuk hutang Hotel Pena Mas dan Rp 3.200.000.000,(tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengambil alihan asset dan seluruhoperasional Hotel, uang tersebut para saksi bayarkan/transfer pada tanggal 13Agustus 2013 dan

15.000.000, ( Lima Belas Juta Rupiah )kepada Tergugat , sebagai wujud itikad baik Penggugat untuk memenuhipembayaran sebesar Rp. 50.000.000, ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yang harus terpenuhihingga per 31 desember 2018.Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah menjadwalkan akan melakukanlelang terhadap terhadap objek jaminan yang telah diagunkan Penggugatkepada Tergugat tanpa adanya pemberituahuan yang jelas terlebihdahulu, seperti pemberitahuan pengambil alihan

jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungansebagaimana tertuang dalam akta Pemberian Hak Tanggungan No. 267/20134dan Sertifikat Hak Tanggungan No.2954 /2014 tanggal 13 Juni 2014 (bukti T.I8,T.Il4, T.ll5);Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, penggugat menyatakanbahwa Tergugat dan Tergugat II telah menjadwalkan akan melakukan lelangterhadap terhadap objek jaminan yang telah diagunkan Penggugat kepadaTergugat tanpa adanya pemberitahuan yang jelas terlebin dahulu, sepertipemberitahuan pengambil alihan

hal ini terbukti bahwa dalam jangka, waktu90 (Sembilan puluh) hari lebih ternyata, tidak memenuhi pembayarantunggakan pokok,bunga, dan denda keterlambatan walaupun AktivaProduktif belum jatuh tempo ;Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat butir 5 yang menyatakanbahwa Tergugat dan Tergugat II telah menjadwalkan akan melakukan lelangterhadap terhadap objek jaminan yang telah diagunkan Penggugat kepadaTergugat tanpa adanya pemberitahuan yang jelas terlebih dahulu, sepertipemberitahuan pengambil alihan

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat Ill/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Judex Facti hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukumdari Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa memberikan dalildalil hukum sebagaidasar pengambil alihan

Pembanding berhentimengangsur ;Menimbang, bahwa sesuai akta perjanjian pasal 11 khususnya angka 3apabila nasabah cidera janji maka Bank akan menjual harta benda yang dyaminkanoleh nasabah dan atau penjamin kepada Bank berdasarkan prinsip keadilan, baikdibawah tangan maupun dimuka umum secara lelang dengan harga dan sarat saratyang ditentukan oleh Bank , dan untuk itu nasabah atau penjamin memberi kuasadengan ketentuan pendapatan bersih dari penjual pertamatama di pergunakan untukpembayaran pengambil alihan

Dengan pengambil alihan pertimbanganhukum hakim tingkat pertama begitu saja, tanpa menemukan pertimbanganhukum yang berbeda, maka tujuan untuk mencapai hakim yang mandiri danprofesional sebagaimana yang diharapkan dalam undangundangKekuasaan Kehakiman tidak akan tercapai. Olehnya itu, pengambil alihanpertimbangan hukum hakim tingkat pertama oleh Judex Facti PengadilanTinggi Makassar tanpa menemukan dan menafsirkan pertimbangan hukumyang lain adalah salah dan keliru menerapkan hukum;.