PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilaipublic atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayahKab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr.

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kab.

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilaipublic atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr.

MakaKJPP itulah yang ditunjuk yang memenuhi persyaratan ;Bahwa Saksi lupa dari perusahaan mana saja yang mengikuti lelangtersebutselain KJPP Sih Wiryadi dan rekan ;Bahwapagu anggarannya untuk KJPP Penilai adalah Rp.350 Juta untuktahun 2010 yang menggunakan APBD Kab.

Pig.Penilai Harga Tanah (Appraisal) yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)ANAS KARIM RIVAI dan Rekan.Bahwa yang menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivaisebagai penilai adalah kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPemakaman Kab. Banyuasin yaitu Drs.

Anas Karim harga tanah sebesarRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan hasil penilaian dari KJPP diterimaoleh saksi DJOHARI.Halaman 72 dari 154Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.

Pig.Bahwa benar berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2012 penentuanharga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan ada pada tahap pelaksanaanoleh Badan Pertanahan NasionalBahwa benar KJPP hanya menerima data dari dinas yang membutuhkantanah dan data yang diterima olen KJPP Anas Karim Rivai dan Rekandiaggap merupakan data yang benar;Bahwa benar KJPP Anas Karim Rivai & Rekan melaksanakan penilaianterhadap tanah berdasarkan kontrak yang dibuat antara Drs.

Amir Fauzie,MM Bin Somad Agus dengan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan ;26. Ir.

Penunjukkan KJPP tidak dilakukan oleh Panitia Pelaksana PengadaanTanah, kontrak dengan KJPP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor027/116/SPK/DKPP/2013 ditandatangani olen Kepala DKPP tanggal 21November 2013 sebelum Panitia Pelaksana Pengadaan Tanahdibentuk.

68 ayat (4) Perpres 71 / 2012:Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasilpenilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang Undang No. 2 Tahun 2012,penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan,sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaian Uang Ganti Rugi(UGR) adalah KJPP

Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 19 Oktober 2015Nomor 03/KEP35.07/X/2015 tentang Penetapan Jasa Penilai TanahUntuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol BebasHalaman 6 dari 23 Putusan No. 95/Pdt.G/2016/PN.KpnHambatan (TOL) Pandaan Malang, terletak di Desa Sumberporong,Desa Mulyoarjo, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, KabupatenMalang, Provinsi Jawa Timur yaitu : Jasa Penilai KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan.d.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasi PengadaanTanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) PandaanMalang, tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 21c/BA35.07/PPT/X/2015kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro & Rekan.e. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan KepadaKetua Pelaksana Pengadaan tanah tertuang dalam surat No.921/UM/0.0KJPP/XI/2015, tanggal 25 Nopember 2015.f.

Pelaksana Pengadaan Tanah KantorPertanahan Kabupaten Malang No. 03/KEP35.07/X/2015 tanggal 19 10 2015 tentang Penetapan Jasa Penilai Tanah untuk Pengadaan Tanah bagiJalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang, terletak di DesaSumberporong, Desa Mulyoarjo, Kelurahan lawang, Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang, yang diberi tanda T 11 ;Foto copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan IdentifikasiPengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL)Pandaan Malang, kepada Penilai KJPP

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah : ... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta ...DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta...Yang benar adalah:... TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta...2. Posita No. 07, halaman 3 huruf d tertulis:...

UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan diYogyakarta..

UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, Jin Selokan Mataram, Sombomerten, DesaMaguwoharjo, Kec.

Bahwa oleh karena para PENGGUGAT mempermasalahkan nilai lelang,sedangkan nilai tersebut didasarkan pada hasil penilaian oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi, sehinggaHalaman 18 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Sbrsudah seharusnyaPARA PENGGUGAT menarik KJPP Toto Suharto &Rekan tersebut sebagai pihak dalam gugatan a quo;3.

Meminta KJPP Toto Suharto & Rekan selaku Lincensed Public Appraisaluntuk melakukan penilaian atas asset jaminan, dimana berdasarkan hasilpenilaian diperoleh nilai pasar sebesar Rp8.464.400.000, (delapan miliarempat ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan nilaiLikuidasi sebesar Rp 5.335.800.000, (lima milyar tiga ratus tiga puluhlima juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dibuktikan denganLaporan Penilaian Asset Toto Suharto & Rekan no.

P.PP.17.17.0229tanggal 21 Maret 2017;Penilaian atas asset jaminan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan adalahuntuk memenuhi ketentuan pasal 45b6 Peraturan Menteri Keuangan RIno. 27.PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yangberbunyi:Halaman 23 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Sbr18.19.20.Nilai limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dariPenilai dalam hal:b.

P.PP.17.17.0229 tanggal 21Maret 2017 tanggal 21 Maret 2017;Halaman 35 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN SbrPenilaian atas asset jaminan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan adalah untukmemenuhi ketentuan pasal 456 Peraturan Menteri Keuangan RI no.27.PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi:Nilai limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dariPenilai dalam hal:b.

Olehkarenanya beralasan hukum apabila dalil PENGGUGATdemikianharuslahditolak;KESIMPULAN Gugatan a quo kurang pihak, karena PARA PENGGUGATmempermasalahkan nilai lelang, sedangkan nilai tersebut didasarkanpada hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto SuhartoHalaman 49 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Sbr& Rekan Cabang Bekasi, sehingga sudah seharusnya PARAPENGGUGAT menarik KJPP Toto Suharto & Rekan tersebut sebagaipihak dalam gugatan a quo;Bahwa tidaklah benar

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku KetuaTim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRUYogyakarta; Turut digugat oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Illadalah pihak yang bertanggung jawab dan berkewajiban untukmelakukan perhitungan dan penilaian ganti kerugian atas obyekganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sebagaimanausaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampak RencanaPembangunan Bandara Baru Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo;Bahwa PENGGUGAT adalah Petani Tambak

Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.....19Yang benar adalah :beeen Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta......2. Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :is... Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimevaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;4.

Bahwa ternyata nilai/narga ganti rugi obyek tanah yangditetapkan/diputuskan adalah diambil secara as is/sama persis denganhasil penilaian tanah (land appraisal) dari KJPP Toto Sunarto & Rekan,padahal dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU No. 2/2012 jelas tegas hasilappraisal tersebut hanya sebagai dasar musyawarah penetapan gantirugi, bukan harga ganti rugi final;Halaman 5 dari 40 halaman, Nomor 641/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilaisebagaimana

x Rp.3.394.419, adalah senilalRp.12.199.541.886, (dua belas milyar seratus sembilan puluh sembilanJuta lima ratus empat puluh satu ribu delapa ratus delapan puluh enamruptiah);Bahwa dengan demikian nilai/narga ganti rugi untuk sebagian tanah SHGBNo.210/Cijengkol yang ditandai dengan bidang tanah Nomor 99Bberdasarkan hasil penilaian (appraisal) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Effendri Rais ditanah terdekat lokasi obyek yaitu Cluster Boulevard adalahsebesar Rp. 9.451.000, /m?

Eksepsi Prulium Litis Consortium (Gugatan PenggugatKurang Pihak).Bahwa gugatan Penggugat pada angka 14 menyebutkan ....Hasilpenilaian tanah (Land Appraisal) dari KJPP Toto Suharto danRekan.... dst merupakan tanggung jawab Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) dan bukan kewenangan dan tangung jawab Tergugat ,berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 32menyebutkan;(1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaianyang telah dilaksanakan

Bahwa posita Penggugat angka 14 menyebutkan ... hasilpenilaian tanah (land appraisal) dari KJPP Toto Suharto dan rekan....dst., merupakan tanggung jawab Kantor Jasa Penilai Publik (KKJP),dengan demikian KKJP Toto Suhato seharusnya menjadi pihak dalamperkara ini (vide Pasal 32 undangundang No.2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);4. Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur).

Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) sebagai pihak dalam perkara a quo;Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili PerkaraA Quo (Kompetensi Relatif).

Bahwa terkait dengan harga tanah permeter hal ini merupakan kewenanganAppraisal/KJPP, oleh karena itu Termohon sudah jawab dalam Eksepsi di atas,Mengapa Appraisal tidak ikut Pemohon Gugagat, masuk dalam Pihak Termohonapakah sebagai tergugat III atau Turut Tergugat;5.

nilai yang sudah layak berdasarkan standar penilaianKJPP selaku Penila yang independen berdasarkan Pasal 1 ayat (11) UU Nomor2 Tahun 2012 yang menyatakan dengan tegas bahwa Penilai adalah orangperseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professionalyang telah mendapat ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telahmendapat lisensi dari lembaga pertanahan untuk menghitung nilai/narga objekpengadaan tanah, oleh karenanya Besaran Nilai Ganti Kerugian yang telahditetapkan oleh KJPP

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KURANG PIHAK:Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon dinilai kurang pihak karena tidakmengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jenderal Bina Marga selakuinstansi yang membutuhkan tanah dan Appraisal/ Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) selaku lembaga yang menetapkan harga/ nilai uang ganti kerugian;B.

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tahap pelaksanaan meliputi :a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah b. penilaian ganti kerugian c. musyawarah penetapan gantikerugian d. pemberian ganti kerugian dan e. pelepasan tanah instansi;Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan Keberatan Pemohon adalahmengenai besarnya ganti kerugian tanah, dan mengenai besar ganti kerugiandilakukan oleh KJPP, maka hal tersebut masih menjadi ruang lingkup pelaksanaandimana

Sak.Menimbang, bahwa jika pertimbangan tersebut diatas dihubungan dengandengan bukti T2 tentang Keputusan Termohon menetapkan KJPP AbdullahFitriantoro dan rekan cabang Pekanbaru sebagai penilai ganti kerugian padakegiatan pengadaan jalan tol Pekanbaru Kandis, maka besarnya ganti rugi yangditetapkan oleh KJPP tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim masihtanggung jawab lembaga pertanahan .c BPN Kabupaten Siak, sehingga dirasasudah cukup jika Pemohon hanya menarik Kepala Kantor Badan PertanahanKabupaten

Atas SHMNomor 11748 dan SHM Nomor 1747 telah melalui mengenai metodeperhitungan yang dilakukan oleh KJPP Romulo, Charlie. & Rekan dengan kaidahkaidah serta metode yang berlaku dan menghasilkanharga asset yang lebih objektif dan dilakukan pada saat awalpemberian fasilitas kredit;25.Setelah gagalnya PELAWAN memenuhi komitmen dalampelunasan fasilitas kredit, TERLAWAN I menempuh upaya eksekusiHak Tanggungan atas jaminan milik PELAWAN.

Dalam hal ini, TERLAWAN telahbertindak sesuai aturan tersebut mengingat telah berdasarkanpenghitungan yang dilakukan oleh KJPP Rinaldi.

Charlie, & Rekan dan KJPP Rinaldi.

Eksepsi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak digugatnya KJPP Rinaldi, Alberth Baroto, dan Rekandalam perkara a quo sudah tepat dan benar, karena KJPP adalah merupakanwadah bagi penilai publik untuk memberikan jasa dan telah mendapatkan izinresmi dari Menteri Keuangan.

diajukan oleh Pelawan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas bahwa tidak digugatnya KJPP sudah tepat dan benar karena KJPPtidak berhubungan langsung dengan Pelawan, lagi pula Pelawan dalammenentukan siapa yang digugat dapat memilih siapa yang dijadikan Terlawandengan mencantumkannya dalam surat gugatan, maka eksepsi Terlawan patut untuk ditolak;Ad.3.

Uswatuh Hasanah, Msi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, beralamat di Graha MuliaLt. 2A, Jl. Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.

., MEcDev, semuanya adalah pegawaipada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 07 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai wate nnnne nana ne nn tee en see nan ee san nn nae nae ane noe nen nen nne neon a= =Tergugat Ill;Selanjutnya Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasamadisebut sebagai 222 22220 = Para Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta; Turutdigugat oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yangbertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan perhitungandan penilaian ganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifatfisik maupun non fisik, sebagaimana usaha tambak yang digarapPenggugat, yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara BaruYogyakarta, di Kab.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta.4.

Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2016/PN. Wat.

,MH
Termohon:
1.Kantor Pertanahan Kota Kendari
2.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI dan Rekan
3.Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV

Bahwa penolakan dari Para Pemohon Keberatan disebabkan karenaTermohon Keberatan dan Termohon Keberatan II melalui KonsultanJasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk untuk melakukan penilaian danpenghitungan besaran ganti kerugian ternyata :a. Tidak menghitung kehilangan kesempatan usaha berupa usaha salondan kostkost an;TABEL I. Kehilangan Kesempatan Usaha No. Jenis Luas Nilai Ganti Rugi Keterangan1. Usaha 50 M2 Rp 53.000.000.Salon2.

Dinas Lingkungan Hidup danPertanahan Kabupaten Manokwari yang hal ini didasarkan pada SuratSekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 510.2/1145 tanggal 22November 2017 perihal Nama Pemenang Lelang KJPP yang ditujukankepada Termohon Keberatan I. (Bukti T.K.I5).Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN MnkDengan demikian sangatlah jelas bahwa intansi yang memerlukan tanahadalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Cq.

Fotokopi Hasil Perhitungan Besar Nilai Ganti Kerugian oleh KJPP dalamrangka pengadaan tanah perpanjangan runway Bandara Rendani dikelurahan Wosi Distrik manokwari Provinsi Papua Barat atas nama AndariasTato Alm/ Siti Muhana, tertanda bukti P.5;Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mnk6.

Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Manokwari Sekretaris DaerahNomor: 510.2/1145 tanggal 22 November 2017 tentang Nama PemenangLelang KJPP, tertanda bukti TK.I5;Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mnk6.

Fotokopi Surat penilaian Lokasi Bidang 23 oleh KJPP Tri Kurniawan danRekan, tertanda bukti TK.I7;8.

Pembebasan TPA Zona 5 atas nama KJPP TEGUHHERMAWAN YUSUF dan REKAN.2) Satu Bendel Berkas Surat Pembayaran Biaya Honorarium PanitiaPengadaan, Tim T eknis, Pengelola, Pemeriksa, Panitia Pengadaandan Lembur PNS Belanja Modal Pengadaan Tanah Keg.

PAYIM BIN JELON seluas 200 m2, sesuai dengan denan BeritaAcara Serah Terima Uang Nomor 593/85Tnh1X11/2011 tanggal 27Desember 2011 pada Kegiatan Pembebasan lahan TPA Zona 5 atasnama TUNIH.17) Satu bendel buku laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) denganijin KJPP No. 2.08.0009.18) Foto Copy Keputusan Walikota Bekasi No: 820/Kep.32BKDNII201 1tentang Pengangkatan / Pemberhentian, Pengukuhan Dan Alih TugasJabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota BekasiAtas Nama MASNA SURYANA, S.IP

Yulianti5) Suhariyono Dinas Kebersihan6) Omat D7) Asep HMusyawarah ......e ee18~ 8+Musyawarah yang bertujuan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnyaganti rugi atas Pembebasan Lahan, dilaksanakan mendahului Hasilpenilaian harga tanah dari KJPP Teguh Hermawan Yusuf & Rekan. Tanggal 14 Desember 2011, Plt.

KJPP pada tanggal 28 November 2011 telah melaksanakan identifikasi dantinjauan lapangan (inspeksi) terhadap properti yang akan digunakan untukperluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang berlokasi di KampungCiketing Udik, Kelurahan Sum urbatu , Kecamatan Bantargebang, berupatanahkebun yang belum dikembangkan seluas + 25.322m2, yang terdiri dari 14pemilik.

YuliantiSuhariyono Dinas KebersihanOmat 0Asep H1)Musyawarah yang bertujuan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnyaganti rugi atas Pembebasan Lahan, dilaksanakan mendahului Hasil penilaianharga tanah dari KJPP Teguh Hermawan Yusuf & Rekan.Tanggal 14 Desember 2011, Plt.

FENY LUCITA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
2.Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Andi Tiffani & Rekan

File: 156 Pro/KJPP RNA/XIV2014 dan NoLaporan: 156 Pro/KJPP RNA/XIV/2014 Tanggal 13 Desember 2014.140.1 (satu) lembar Copy Surat PT.

Laporan : 156PRO/KJPP RNA/XIV2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukanpenilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhanyaitu berupa tanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

Bahwa ahli adalah Penilai Publik dari KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan.

Salmun yang dilaksanakanoleh KJPP RN.

Penggugat rancu dan menimbulkan ambiguitastersendiri bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga gugatan menjadikabur/tidak jelas (Obscuur Libel) maka terhadapnya harus dinyatakan tidakdapat diterima Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18121975.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (plurium litis consortium).Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (p/urium litis consortium) karena tidakmemasukkan/menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Denpasar dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Denpasar yang melaksanakan penjualan lelang terhadap jaminankredit yang dibuat antara Penggugatdan Tergugat sebagaimana tertuang dalamAkta Perjanjian Kredit No. 27 tertanggal 11 Maret 2014 dan Akta Perubahannyayaitu : Akta Perjanjian Kredit No. 22 tertanggal 11 Februari 2015 dan dalampenentuan nilai limit lelang yang dimohonkan Tergugat tersebut berdasarkanHalaman 13 Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PN Dpspenilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

) NI MADE TJANDRA KASIHsebagaimana diuraikan dalam laporan Penilaian terhadap tanah jaminan.Nomor 00535/006100/P1/07/0397/1/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018.Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) NI MADE TJANDRA KASIH turut serta dimasukan sebagai PihakTergugat dalam perkara aquo;Berdasarkan kepada uraian uraian tersebut diatas sudah sangat jelas gugatanPenggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidakmemasukkan/menarik Kantor Jasa Penilai Publik (

Pasal 20 ayat (1) UUHak Tanggungan No.4 tahun 1996;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin No.20 dan poin No.21 yangpada prinsipnya dalil Penggugat menguraikan tentang limit dari harga lelangHalaman 24 Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PN Dps29.30.tanah jaminan dapat Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dalam mengajukanpermohonan penjualan lelang tersebut telah melakukan penilaian melaluiaprisal independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) NI MADETJANDRA KASIH sebagaimana diuraikan dalam laporan

Foto Copy Surat Permohonan Lelang Eksekusi dari PT BDI Nomor : B340/SME 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.R/SND7/SBY/0319 tanggal 18 Maret 2019, yang diberi tanda bukti T.9 ;Foto Copy Laporan kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) NI MADE TJANDRAKASIH Nomor 00535/006100/P1/07/0397/1/XI/2018 tanggal 16 Nopember2018, yang diberi tanda bukti T.10 ;Foto Copy Selebaran dari PT.

Menimbang, bahwa penilaian yang dilakukan oleh KJPP terhadaptanah yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor : 9 atas permintaanJaksa Penuntut Umum, tanpa menilai bangunan Brigif 9/2 yang ada diatasnya, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untukmenghitung kerigian Negara, karena bagaimana mungkin melepaskantanah tersebut, dengan nilai Rp20.109.000.000,00 (dua puluh miliarseratus sembilan juta rupiah) tanpa mengikutsertakan bangunan yangada di atasnya, dengan kata lain kalaupun pelepasan

Penilaian yang dilakukan oleh KJPP dari Kantor IMMANUEL danREKAN dilakukan atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum.Bahwa penilaian itu dilakukan hanya terhadap tanah yang terletakdi Jalan Gajah Mada Nomor : 9 akan tetapi KJPP sama sekalitidak melakukan penilaian terhadap bangunan yang ada di atasnyayaitu bangunan markas Brigif 9/2 Kostrad, sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk menghitung kerugian Negara, karenabagaimana mungkin melepaskan tanah tersebut dengan nilaiRp20.109.000.000, 00 (dua

puluh miliar seratus sembilan jutarupiah) tanpa mengikutsertakan bangunan yang ada di atasnya,dengan kata lain kalaupun pelepasan tanah Jalan Gajah MadaNomor : 9 tersebut dilakukan dengan pelelangan, akan tetapiselama di atas tanah tersebut masih berdiri bangunan markasBrigif 9/2 Kostrad, maka pelelangan itu mengikutsertakanbangunan markas tersebut.Menimbang, bahwa penilaian yang dilakukan oleh KJPP dariKantor IMMANUEL dan REKAN memiliki tingkat kesalahan/margin error koreksi penyesuaian sebesar

10% sehinggamenurut Majelis angka penilaian KJPP terhadap obyek tanahyang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor : 9, JemberHal. 35 dari 45 hal.

tidak menilai bangunan Brigif9/2 Jember adalah sangat keliru karena apabila bangunanturut dinilai justru hasil penilaiannya akan semakin besarsehingga kerugian Negara juga akan bertambah besar selainitu pendapat Majelis Hakim yang mensejajarkan antara KJPPdengan BPK adalah sangat keliru mengingat KJPP sebagaiJasa Penilai yang seharusnya Majelis mensejajarkandenganhasil taksiran yang dilakukan oleh TNI dengan hasiltaksiran sebesar Rp20.924.512.500,00 (dua puluh miliarsembilan ratus dua puluh empat

., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, S.E, M.Ec. Devketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon KasasiHalaman 117 dari 38 hal. Put.

Dev., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec.Dev., Majelis Hakim tidak mengambil sumpah);serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sahdi persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tambakdi

Nomor 3383 K/Pat./2016Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3383 K/Pat./2016penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selakuPenilai Pertanahan yang sah), yakni: saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec

Yogyakarta Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016 tentangPenetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai PublikTanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten Bener MeriahProvinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli,diberi tanda P16;Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu)~ Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

Gampong KarangHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN StrRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telahdiberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P17;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

Pengurus telah melakukan permintaan Appraisal dan melakukan pertemuankepada tiga (3) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yaitu 1). Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Rinaldi, Alberth, Baroto dan Partners. beralamat di GedungPusat Perifilman H. Umar Ismail Lt. 3, Jl. HR Rasuna Said Kav. C22 JakartaSelatan. 2).Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Toha, Okki, Heru & Rekanberalamat di Komp. Setia Budi Business Point Blok CC No. 15 Medan SumateraUtara. 3).

Bahwa terhadap dari ketiga Kantor Jasa penilai Publik, ternyata hanya satu yangbersedia untuk melakukan kajian teknis, sementara dua KJPP yang beralamat diJakarta dan Medan tidak bersedia karena kompleksnya permasalahan tersebut;Kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Pengurus PT. Bintan Hotel Utama (DalamPKPU) Tetap menunjuk Dewan Pengurus Povinsi Ikatan Nasional KonsultanIndonesia (INKINDO) Kepulauan Riau sebagai Penilai Pembanding untukmelakukan Kajian Teknis terhadap:1.