12.Bahwa oleh karena para Penggugat dan turut Tergugat adalah orangyang paling berhak atas ketiga tanah obyek sengketa tersebut makasikap, perobuatan para Tergugat yang mengerjakan, menguasai danmempertahankan tanah obyek sengketa adalah jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;13.Bahwa terhadap TergugatTergugat yang telah membangun rumahPermanent dan semi Permanent di atas tanah obyek sengketateruama atas tanah obyek sengketa jelasjelas merupakanperbuatan melawan hukum ;14.Bahwa proses pengoper alihan

Orang tuahlm 3 dari 19 him Put.No.55/PDT/2013/PT.PLG.10.Penggugat maupun Penggugat sendiri pada saat itu langsung menguruspengambil alihan kembali tanah tersebut dengan memasang pagar ditanahmilik Penggugat;Bahwa pada tanggal 21 Mei 1993 mantan Pesirah Marga Lengi KecamatanGunung Megang yang bernama Ahmadal membuat surat pernyataan bahwatanah yang dijadikan terminal/ bangunan milik pemerintah tersebut adalah tanahmilik Halik Bin Sopar;Bahwa tanah milik Penggugat seluas (+ 2.275 M2) tersebut, pada

No. 681 K/Pdt/201510.11.12.yang kreditnya pada Tergugat macet dan aset berupa kantor dan bengkelkemudian dimasukkan pula menjadi agunan kredit Penggugat padaTergugat;Bahwa pengambil alihan beban kredit tersebut diatas menunjukkan buktikemajuan yang diperoleh Penggugat dalam berusaha sehingga mampumengambil alih aset berupa kantor dan bengkel Dony Lakusa Namunakhirnya usaha Penggugat mengalami kemunduran baik omset/hasilpenjualan barang di toko dan usaha bengkel dan mengakibatkan macetnyakredit sebagaimana

Pihak Keduabersedia mengambil alin agunan tersebut dan memperhitungkan nilaipengambil alihan agunan sebagai pelunasan kredit pihak pertama kepadapihak kedua, untuk dijual kepada orang lain/pihak lain dimanahasilnyaakan diperhitungkan dengan ketentuan bahwa apabila tanah dan bangunantersebut di atas laku terjual dengan harga lebih tinggi dari besarnyaHal. 3 dari 13 hal. Put.

ALIHAN; ===Bahwa yang saksi ketahui adanya kejadiannya penjambretan pada hariMinggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat diJalan Umum atau di Jalan Raya Amuntai Paringin atau tepatnya di atasjembatan kandang Jaya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan,saksi SUMIYATI menjadi korban yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu korban sendirianmengendarai sepeda motor dan terdakwa mengambil tas warna merahyang berisi STNK, ATM BNI dan MANDIRI, KTP

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua BPPN Nomor2/BPPN 1998 tanggal 4 April 1998 tentang"Pengambil alihan Operasi PT.

Bahwa karena apa yang menjadi pertimbanganPengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannyamerupakan pengambil alihan dari seluruhputusan Pengadilan Negeri Denpasar dalamperkara a quo yang telah nyata nyata adalahtidak memberikan pertimbangan yang cukup"onvoldoende gemotiveerd" maka putusantersebut tidak patut dipertahankan~ danharus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap = alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti tidak salah menerapkan

Il dalam melakukanpengambil alihan tanah objek perkara; Bahwa, dengan tidak dibantahnya dalil Para Pembanding semula ParaPenggugat terkait perbuatan melawan hukum karena Terbanding Il. Ilsemula Tergugat . Il telah melarang dan menghalanghalangi ParaPembanding semula Para Penggugat untuk menggarap objek perkara,maka secara diamdiam Terbanding . ll semula Tergugat .

Bahwa pengambil alihan Judex Facti Pengadilan Tinggi Samarinda terhadapHalaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 2689 K/Pdt/2015pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang padahalaman 53 yang menyatakan..."maka terlihat bahwa Para PenggugatKonvensi atau Para Tergugat Konvensi tidak mengetahui sendiri asalusultanahnya dan keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan keterangan saksiM.

Nomor 2689 K/Pdt/201514.15.16.Rombe sebagai pihak yang menerima pembayaran/pembebasan ganti rugidari Terbanding 11, maka dengan tidak adanya nama almarhum Rombedalam bukti tersebut di atas adalah sebagai bukti nyata dan merupakan faktahukum yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa tanah milik almarhumRombe yang menjadi objek sengketa dalam perkara in casu sama sekalitidak pernah dibebaskan oleh Termohon Kasasi Il (PT Badak NGL Bontang)maupun Termohon Kasasi ;Bahwa pengambil alihan Judex Facti terhadap

sebagai penerima tanah kebun sawit 10 kapling;Bahwa dengan telah ditermanya Penggugat sebagai masyarakat yang menerima kebunsawit atas 10 kapling tersebut oleh pihak persahaan PT.Ramajaya Pramukti telahmengajukan Permohonan kepada Ketua KUD Berkat Lestari (SP3) untuk sebagaipeserta KUD petani yang akan melakukan Akad Kredit tanggal 29 Mei 2001 dan telah15.16.17.masuk sebagai peserta Undian Kapling Taha VI Kebun Plasma Kelapa Sawit di DesaBeringin Lestari (bukti P.7);Bahwa dengan terjadinya pengambil alihan

pinjamanBank tetap ditanggung oleh Penggugat;Bahwa sejak tanah Penggugat dijadikan sebagai Tanah Kas Desa (TKD) oleh Tergugatsangatlah merugikan Penggugat yang sementra tidak ada aturan yang mengatur untuksetiap tanah yang diperuntukkan kepada masyarakat yang melalui program pemerintahharus diambil alih lagi sebagai aset pemerintah, sungguh perbuatan Tergugat tersebutadalah perbuatan melawan hukum karena tidak dibenarkan oleh undangundang yangberlaku;Bahwa dengan adanya penguasaan dan pengambil alihan

No. 1934K/Pdt/20132012/PN.JBI, tanggal 06 September 2012 dapat dipertahankan oleh peradilantingkat banding dan karenanya harus dikuatkan;Pengambil alihan pertimbangan hukum Judex Facti dalam PutusanPengadilan Negeri Jambi Reg. Nomor 14/PDT.G/2012/PN.JBL, tanggal 6September 2012., oleh Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tinggi JambiReg.

Kopo Bihbul No . 55 Kecamatan MargahayuKabupaten Bandung , yang maksud dan tujuan utamanya adalah untukmelakukan kegiatan pengambil alihan pengelolaan keamanan dankebersihan dari PT. Batununggal Perkasa ( Pengelola Sebelumnya )meliputi seluruh komplek perumahan Batununggal indah........ (Bukti Pl)2. Bahwa sejak berdirinya Perkumpulan IWABI yaitu tanggal 27 November 2015sampai dengan sekitar bulan Juni 2016 adalah fakta bahwa PT.

Bahwa Perkumpulan Ikatan Warga Batununggal Indah disingkat IWABIdidirikan pada tanggai 27 November 2015 berdasarkan akata Notaris NO.54 , tanggal 27 November 2015 yang di buat di Noraris dan PPAT YohanaMenggala S.H, Jin, Kopo Bihbul No. 55 Kecamatan Margahayu KabupatenBandung , yang maksud dan tujuan utamanya adalah untuk melakukankegiatan pengambil alihan pengelolaan keamanan dan kebersihan dariPT.

Sejak didirikannya Perkumpulan Ikatan Warga Batununggal Indahdisingkat IWABI, IWABI didirikan pada tanggal 27 November 2015berdasarkan akta Notaris NO. 54 , tanggal 27 November 2015 yang dibuat di Noraris dan PPAT Yohana Menggala S.H, Jin, Kopo Bihbul No .55 Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sampai dengan akhirtahun 2016 belum berhasil untuk mencapai tujuan utama kegiatannyayaitu untuk melakukan kegiatan pengambil alihan pengelolaankeamanan dan kebersihan dari PT.

Kopo Bihbul No . 55 KecamatanMargahayu Kabupaten Bandung , yang maksud dan tujuan utamanya adalah untukmelakukan kegiatan pengambil alihan pengelolaan kKeamanan dan kebersihandari PT.

Prima Top Boga danmengenai proses akuisisi tersebut telah menimbulkan kewajiban berdasarkanPasal 29 Undang Undang No.5 tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintahnomor 57 tahun 2010 yaitu untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPUpaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secarayuridis pengambil alihan saham (akuisisi) tersebut, sehingga atas dasar tersebuttimbul pertanyaan sejak kapankan dimulainya tanggal berlaku secara efektifyuridis tersebut ;Putusan Nomor

dalam Putusan Nomor 07/KPPUM/2018 tanggal tersebutberlaku semenjak mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, sedangkan menurut Pemohon selain kewajibansebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas juga adakewajiban lain yang harus dipenuhi yaitu harus mendapatkan persetujuan dariBKPM dengan berpedoman Perka BKPM Nomor 13 tahun 2017 sehingga tanggalefektif yuridis pengambil alihan

Tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham (akuisisi) hanyadiatur dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 dan PP nomor 57 tahun 2010,dan bukan pada peraturan BKPMMenimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisi tersebutPemohon mendalilkan tentang penilaian Termohon mengenai kewenangan BKPMtidak berkaitan dengan Pengambil alihan saham adalah penilaian yang tidak benardan tidak mendasar karena Turut Termohon sebagai PT.PMA wajib memenuhiantara lain Ketentuan Perka BKPM Nomor 13/2017 khususnya

pasal 21 ayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut dimana setelah membaca secarakeseluruhan pertimbangan KPPU dalam poin ke 6 antara pertimbangan poin 6.1dan poin 6.6 itu saling berkaitan sehingga tentang apa yang dimaksud KPPUdalam pertimbangan poin ke 6.5 adalah terkait dengan tanggal efektif yuridispenyampaian pemberitahuan pengambil alihan saham yang dilakukan olehPemohon Keberatan dan bukan mengenai kewenangan BKPM tidak berkaitandengan

akanmempertimbangkan sebagai berikut dimana setelah Majelis Hakim mempelajaridalil keberatan pemohon dimana dalam pasal 50 huruf (a) UU No.5 tahun 1999Putusan Nomor 42/Pdt.SusKPPU/2018/PN.Ckr98memberikan pengecualian terhadap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuanmelaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan alasan keterlambatan yangdiajukan oleh Pemohon dalam hal ini karena harus menunggu izin dulu dari BKPMmaka barulah dapat dikatakan pengambil alihan

Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan NV. DeliSpoorweg Maatschappij (NV. DSM) oleh Pemerintah Republik Indonesiamaka tanahtanah yang menjadi objek consessie antara Kesultanan Delldengan Nv. Deli Spoorweg Maatschappij (NV. DSM) juga berikut diambil alihdan dikuasai oleh Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) saat itu dansekarang menjadi PT. Kereta Api (persero) ic.

Gugatan Obscuur Libel:Posita gugatan mencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I, II dan Illmelakukan wanprestasi akan tetapi yang terjadi in concreto secara realistisadalah perbuatan melawan hukum.Hal tersebut dapat dilinat dari poin 9 hal 4 posita gugatan yang menyatakansebagai berikut:"Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan NV.

Kerambitan, Kab, Tabanan,

DILAGA ;Bahwa benar saksi yang menandatangani MEMO Mandiri SyariahNo.16/11731/CMD tanggal 21 Juli 2014, dari : CMD kepada OPD perihalPengambil Alihan Piutang SKBDN Usance alias nama PT. KAFFAKONSTRUKSI, pada tanggal 21 Juli 2014 dikarenakan sdr.

DILAGA ;Bahwa pada saat saksi menandatangan) MEMO Mandiri SyariahNo.16/11731/CMD tanggal 21 Juli 2014 dari : CMD kepada OPD perihalPengambil Alihan Piutang SKBDN Usance atas nama PT.

KAFFAKONSTRUKSI dokumen yang dilampirkan antara lain : Surat permohonandari cabang, perihal : pengambil alihan piutang SKBDN, Akad Wakalah,Akad Qardh, Aplikasi yang ditandatangani oleh PT.KAFFA, Akseptasi dariPT.HAEYASSHI ;Bahwa sepengetahuan saksi saat ini SKBDN tersebut sudah dicairkan.Untuk pencairan dana SKBDN tersebut, menurut MEMO Mandiri SyariahNo.16/11731/CMD tanggal 21 Juli 2014 Dari: CMD kepada OPD perihalHal. 133 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelPengambil Alihan Piutang

Haeyasshi International ;Bahwa SKBDN tersebut telah dicairkan sebelum jatuh tempo(Disconto/Pengambil Alihan Piutang) pada tanggal 21 Juli 2014, denganDiskonto sebesar Rp. 4.312.500.000, (empat milyar tiga ratus dua belasjuta lima ratus ribu rupiah) sehingga pihak penerima yaitu PT.

Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat dalamhal pengambil alihan piutang SKBDN secara umum adalahmenandatangani MEMO pengambil alihan piutang SKBDN Usance dariCMD kepada OPD akan tetapi untuk pengambil alihan piutang SKBDNatas nama PT. Haeyasshi International MEMO tersebut tidak saksitandatangani dan yang menandatangani adalah sdr.

., M.Kn kesemuanya menurut Hakim tidaklahdapat menerangkan peristiwa terjadinya pembubaran dari Yayasan PendidikanPancasila maupun peristiwa penggabungan antara Yayasan PendidikanPancasila dan Yayasan Kusuma Bangsa sehingga tidak perlu dipertimbangkanlagi sebagaimana dasar fakta permohonan pemohon yang berkaitan denganpengambil alihan asset dari Yayasan Pendidikan Pancasila oleh YayasanKusuma Bangsa, oleh karenanya menurut Hakim haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon

2017ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 25 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, tentangKekuasaan Kehakiman, karena didalam memutus perkara ini Pengadilan Tinggimengambil alin seluruh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda sebagai pertimbangan hukumnya, tanpa mengemukakanalasanalasan hukum pengambil alihan

suami Tergugat juga harusdiikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;Objek Perkara Tumpak II:36Menimbang, bahwa sesuai dari hasil yang ditemukan saat Majelismelakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke objek perkara, dari 8(delapan) piring sawah yang dulunya dikuasai dan digarap Penggugathanya 2 (dua) piring sawah yang sekarang digarap oleh Tergugat;Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebutdikuatkan oleh keterangan para saksi terutama saksi KELUIH yangmenyatakan bahwa proses mengambil alihan

Artinya, status kepemilikantanah tersebut diakui adalah sebagai harta pusaka tinggi kaum sukuMelayu dalam kaumnya Tergugat, maka oleh karena itu hak penguasaanterhadap tanah sawah objek perkara tumpak II berada pada Mamakmamak (Mamak Kepala Waris) kaum Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pengambil alihan tanah dariPenggugat hingga diserahkan hak penggarapannya kepada Tergugat dilatarbelakangi ikut campur tangannya Mamakmamak dalam kaumTergugat dan juga penguasaan tanah tersebut sekarang ada padaMamak

Turut Tergugat 2 yang menguasai tanah sengkketa tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum tanpa alas haksehingga segala bentuk surat surat yang ada baik surat Bagi Waris,Surat Hibah, Surat Jual Beli, Tukar menukar, Sewa Menyewa,Surat Gadai, Pipil, Sertifikat dan SPPT maupun surat surat lainnyayang terkait dengan tanah sengketa Haruslah Dinyatakan CACATYURIDIS sekaligus dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum YangMengikat;13.Bahwa untuk menjamin gugatan yang diajukan ini agar tidak terjadipengoper alihan