menurut Pemeriksa biaya tersebutseharusnya menjadi biaya pada tahun 2008.Menurut Direktur Jenderal Pajak (Terbanding)1.Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa besarnya PenghasilanKena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap,ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biayaberkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium

Socfin Indonesia (Pemohon Banding)1.bahwa Honorarium Dewan Komisaris dihitung sebesar 10% dari dividen(dalam USD/saham) dikali 100/90. Bonus Staf dihitung sebesar 10% darilaba setelah pajak dan Bonus non Staf dihitung sebesar 4 (empat) bulan gaji.Perusahaan menghitung Honorarium Dewan Komisaris untuk tahun berjalanberdasarkan taksiran Dividen perlembar saham. Setelah itu dapat diperolehBonus Staf dan Non Staf.

Berdasarkan nilai Dividen perlembar saham yang diputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kemballiperhitungan Honorarium Dewan Komisaris yang juga berpengaruh kepadaBonus Staff. Selisin perhitungan kembali atas Bonus Staf dan honorKomisaris dibukukan pada tahun buku berikutnya dan tidak mengoreksi Labaditahan tahun lalu. Dengan demikian Bonus Staff dan honor Komisaristersebut di atas merupakan tambahan perhitungan dari biaya bonus yangsudah dibukukan sebagai biaya pada tahun buku 2008.

Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) memberikan keterangan berupa biaya bonus staff/nonstaff dan honor komisans tahun 2008 dan bukan biaya bonusbiaya bonus staff/non staff dan honor komisaris tahun 2009.Selain itu, biaya bonus dan honorarium merupakan biaya yangmemiliki masa manfaat tidak melebihi satu tahun.

Putusan Nomor 267/B/PK/PJK/2015pajak penghasilan Indonesia maka atas biaya bonus staff/non staffdan honorarium komisaris tahun 2008 tersebut harus dibebankansecara fiskal pada tahun 2008 dan bukan pada tahun 2009;11)Bahwa mengingat biaya bonus staff/non staff dan honor komisarisuntuk tahun 2008 dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada tahun 2009 maka atas biayatersebut dikoreksi secara fiskal oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) karena telah menyalahi

Menghukum Tergugat Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmembayar honorarium (fee) kepada Penggugat sebesar Rp.180.000.000. (Seratus delapan puluh = juta rupiah) =;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya ;5. Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000.

tanggal 24 Juni 2006 telahmengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan yangterdaftar dengan perkara No: 247/Pdt.G/2006/PNMdn,, dan telahdiputuskan tanggal 10 Mei 2007; e Bahwa untuk menanggapi upaya hukum banding yang diajukanoleh Pemerintah Daerah Tingkat Sumatera Utara (PEMPROPSU)dalam perkara perdata No: 247/Pdt.G/2006.PNMdn., Tergugat meminta bantuan hukum (Jasa hukum) kepada Penggugat danselanjutnya menandatangani Surat Kuasa Khusus pada tanggal 21Juni 2007, serta membuat kesepakatan honorarium

ratus juta rupiah) yang akan dibayarkankepada Panggugat;Bahwa Surat Kuasa untuk mengajukan Kontra Memori Banding tidakdapat dilaksanakan oleh Penggugat karena ternyata PEMPROPSU selakupihak yang mengajukan permerenan pan rcHaG Ace pada tanggal 19 Juni 2008, antara ter guuauntuk kembali menandatangani Surat Kuasa Khusus guna lebihmengarahkan pengurusan kepada status hukum atau pencabutanTergugat II dan Tergugat III dari DPO serta pencegahan keluar negeri(pencekalan) dengan tetap mengakui kesepakatan honorarium

KEGIATAN SPJ/Pengeluaran1 Honorarium Rp35.100.000,2 Barang cetakan dan Penggandaan Rp82.915.000,3 Rapat kerja Rp169.050.000,4 Perjalanan dinas Rp150.225.000,5 Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan Rp66.350.000, Hal. 7 dari 229 hal.

KEGIATAN SPJ/Pengeluaran1 Honorarium Rp2.814.200.000, Hal. 41 dari 229 hal.

KEGIATAN SPJ/Pengeluaran1 Honorarium Rp65.500.000, Hal. 43 dari 229 hal.

Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017252.253.254.255.256.257.258.tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, tanpa nominal yangmenerima surat kabar harian Surya Post dan tidak ditandatanganioleh atasan langsung dan Bendahara;4 (rangkap) daftar penerimaan honorarium pokja penyusunan normastandar, prosedur penetapan kebutuhan surat suara, dan alatkelengkapan pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupatitahun 2013;3 (rangkap) daftar penerimaan honorarium kelompok kerja sosialisasipemilihan Bupati dan

Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017485.486.487.488.489.1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0565/KeuPilbup/X/2012,tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesarRp8.400.000,, dipergunakan untuk Bayar Honorarium PelaksanaKPU Kab.

keterangan transaksi Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Guru Kontrak) SD Periode Januari Mei Tahun 2019 Tahap I tanggal 05 Juli 2019.

Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)/Guru Kontrak Periode Juni Oktober Tahun 2019 (Tahap I) bagi Guru SD di Kabupaten Merauke Kode Keg.16.77.5.2.02.02 tanggal 04 Desember 2019.

Ashar Karateng sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (Satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber An.Pahir Halim Sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An.Rustanto sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011 .1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An.

Abd.Syukur Ahmad Sebesar Rp.5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.Suryana sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Kikisebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.

PAHIRHALIM sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an.RUSTANTO sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. ABD.SYUKUR AHMAD sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (Satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. SURYANAsebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an.

Abd.Syukur Ahmad Sebesar Rp.5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.Suryana sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Kikisebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.

PAHIRHALIM sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an.RUSTANTO sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. ABD.SYUKUR AHMAD sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (Satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an.

Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N)sebanyak 330 orang sebesar Rp. 281.028.000, (dua ratus delapanpuluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang tertuang padamata anggaran 5121 dengan perincian sebagai berikut :e Bulan Januari 2008 sampai dengan April 2008 masingmasingsebesar Rp. 63.700, ;e Bulan Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 masingmasingsebesar Rp. 74.600, ;e Bahwa honorarium tahun 2007 yang diperuntukkan kepada 326orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se KabupatenProbolinggo

No. 183 PK/Pid.Sus/201410Pencairan sebesar Rp. 185.820.000, diserahkan kepada Kasi Uraisdengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 07 Oktober 2007 ;Pencairan sebesar Rp. 94.050.000, diserahkan kepada Kasi Uraisdengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2007;Pencairan sebesar Rp. 47.025.000, diserahkan kepada Kasi Uraisdengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2007;Bahwa honorarium tahun 2008 yang diperuntukkan kepada 330orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N)

;SPM tanggal 11 Desember 2008 Nomor 00147 / Kandepag.Kabprob/ GI/2008 sebesar Rp. 49.236.000, ;SPM tanggal 02 Desember 2008 Nomor 00159 / Kandepag.Kabprob/ GI/2008 sebesar Rp. 49.236.000, ;Bahwa setelah dana honorarium Petugas Pembantu Pencatat Nikah(P3N) tahun 2008 dicairkan, selanjutnya dana tersebut olehBendahara Kantor Depag Probolinggo yakni saksi Juri diserahkankepada Terdakwa Drs.

Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PSN)sebanyak 330 orang sebesar Rp. 281.028.000, (dua ratus delapanpuluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang tertuang padaMata Anggaran 5121 dengan perincian sebagai berikut :Bulan Januari 2008 sampai dengan April 2008 masingmasingsebesar Rp. 63.700, ;Bulan Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 masingmasingsebesar Rp. 74.600, ;Bahwa honorarium tahun 2007 yang diperuntukkan kepada 326orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se KabupatenProbolinggo telah

;e SPM tanggal O05 September 2008 Nomor 00098 /Kandepag.Kabprob / Ls/2008 sebesar Rp. 98.472.000. ; SPM tanggal 11 Desember 2008 Nomor 00147 / Kandepag.Kabprob/ GI/2008 sebesar Rp. 49.236.000, ;e SPM tanggal 02 Desember 2008 Nomor 00159 / Kandepag.Kabprob/ GI/2008 sebesar Rp. 49.236.000, ;e Bahwa setelah dana honorarium Petugas Pembantu Pencatat Nikah(P3N) tahun 2008 dicairkan, selanjutnya dana tersebut olehBendahara Kantor Depag Probolinggo yakni saksi Juri diserahkanHal. 21 dari 35 hal. Put.

dana.1 (satu) lembar TBK, tanoa nomor dengan nominal Rp. 5.700.000, (limajuta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi honorarium kelompok kerjapenyusun regulasi, tata kerja dan keputusan KPU Kab.Konawe dalampemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012 sesuaidaftar terlampir, di tanda tangani oleh penerima an.

Tanpa lampiran,1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanoa nomor dengannominal Rp. 120.245.000, (seratus dua puluh juta dua ratus empat puluhlima ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasionalkegiatan untuk bulan januari s/d Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS seKec.

Terlampir berita acara pembayaran dan RKBkebutuhan anggaran PPK Sampara.1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanoa nomor dengannominal Rp. 79.000.000, (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan redaksibayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013PPK,PPS dan KPPS se Kec.

Lalonggasumeeto untuk menerima honorarium PPK dan PPS Kec.Lalonggasumeeto bulan Desember tahun 2012 dan biaya ATK lainnya PPKdan PPS Kec. Lalonggasumeeto yang ditandatangani sekretaris PPK Kec.Lalonggasumeeto An. SAMIUN. H dan Bendahara PPK Kec.Lalonggasumeeto An. IRNAWATI, SKM.1 (satu) rangkap tanda bukti kas nomor.

Uepai untuk menerima honorarium PPK dan PPS yang ditandatanganiyang member kuasa bendahara An. JUMARDIN, SP dan yang diberi kuasaketua PPK An. ASBIABDUL, S.Pd.1 (satu) rangkap tanda bukti kas nomor.

., uang sejumlah Rp. 69.169.607,00, No.0701/SP2DLS/Ro.Keu/2007 tanggal 15/052007;2) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk honorarium pegawaihonorer/tidak tetap (Honorarium Staf KDH) TW. TA. 2007 kepadaRITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00,No. 0702/SP2DLS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/052007;3) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinasluar daerah TW.

IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uangsejumlah Rp. 37.994.000,00, No. 17823/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal26/122008;156) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Bendahara danpembantu bendahara Bulan Desember TW. IV TA. 2008 RITHASAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 675.000,00, No. 18030/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/122008;67157) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS TW.

IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uangsejumlah Rp. 18.600.000,00, No. 01109/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal11/112008;222) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW. IV. TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal10/112008;223) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW. IV.

., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06118/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/082008;231) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitiapelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara TW. TA. 2008 kepadaRITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.04007/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/072008;232) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW.

IlTA 2009, Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 39.550.000,00, No. 05289/SP2DLS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli2009;320) Sekretariat Daerah: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TW..Il TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 37.500.000,00, No. 5237 /SP2DLS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli2009;321) Sekretariat Daerah: Honorarium staf Ahli Gubernur TW.

AGUS SETYAWAN.Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder DitandaTangani Oleh Sdr. M. FITHRONI.Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder DitandaTangani Oleh Sdr.

EMIL.Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,untuk Honorarium bulan Juli 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr.ANANG.Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.000.000,untuk Honorarium Notulen 4 orang dalam rangka stakeholderDitanda Tangani Oleh Sdr. DAHLIA.Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000,untuk luran warga bulan agustus 2013 Ditanda Tanda TanganiOleh Sdr.

RANI.Asli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan JuliDitanda Tangani Oleh Sadr. LILIK P.Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr.

AGUS SETYAWAN.Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder DitandaTangani Oleh Sdr. M. FITHRONI.Halaman 95 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUSTPK/2017/PT SBY144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder DitandaTangani Oleh Sdr.

Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa adanya tanda tangan dari Para Penggugat yang juga KomisionerKPID Sulawesi Barat, yang menjelaskan dengan adanya tanda tanganPara Penggugat tersebut terbukti adanya persetujuan Para Penggugatsebagai Komisioner KPID Sulawesi Barat untuk menerima TunjanganKehormatan atau Honorarium

tetap dan Biaya Perjalanan Dinas bagiKetua, Wakil Ketua, dan anggota KPID Sulawesi Barat tahun anggaran2017; Bahwa dengan ditandatanganinya Honorarium Tetap dan TunjanganKomisioner KPID Sulawesi Barat yang didalamnya adalah juga tandatangan Para Penggugat, maka tidak diragukan lagi bahwa ParaPenggugat telah menerima Honorarium dan Tunjangan tersebut dansecara tersirat tidak tepat lagi mempersoalkan komposisi StrukturKelembagaan Organisasi dalam Komisi Penyiaran Indonesia DaerahHalaman 4 dari 7 halaman

Bukti T.I1: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;2. Bukti T.I23. Bukti T.134. Bukti T.I45. Bukti T.I56. Bukti T.167. Bukti T.I78. Bukti T.189. Bukti T.I9: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat.

Bukti T.II5: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai denganaslinya) ;: Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KSSUD/XII/2010tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee.

Bukti TIV1 :Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal. Bukti T.IV2 :. Bukti T.IV3. Bukti T.IV4. Bukti T.IV5 :. Bukti T.IV6. Bukti T.IV7. Bukti T.IV8. Bukti T.IV9Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat.

Bukti T.V5: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai denganaslinya) ;: Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KSSUD/XII/2010tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee.

T.U1, T.PV1, T.V1, T.VI1, T.VII1 , berupaSurat No. 33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 , Hal : Persetujuan Honorarium PenasehatHukum, bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran persetujuan honorarium Penasehat Hukumkepada Bapak Wiranto Sudarmono (PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE) danselanjutnya berdasarkan bukti P2 yang sama dengan bukti T.I2, T.U2, T.UI2, T.IV2, T.V2,T.VI2, T.VU2, berupa surat No.

Bahwa pada bulan September, Oktober dan November 2017 tidak adakegiatan/pekerjaan yang dimintakan dukungan Kelompok Pakar/Tim AhliAlat Kelengkapan Dewan, sehingga tidak ada pembayaran honorarium.Oleh karenanya pembayaran honorarium bagi kelompok Pakar/Tim Ahliberpotensi menjadi temuan jika diaudit BPK dengan konsekuensipengembalian uang, mengingat tidak ada kinerjanya disampingpengangkatan dan jumlah Kelompok pakar/tim ahli harus mengacu kepadaPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017..

Bahwa terkait dengan pemberian honorarium kepada Para Penggugatharus berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta Nomor 209 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PeraturanGubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli dan KelompokPakar/Tim Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, seperti tercantum pada angka 3huruf c diatas, sehingga jelaslah bahwa pemberian honorarium kepada ParaPenggugat harus terlebin dahulu. melakukan kewajibannya berupaHal 13 Putusan Perkara No.188/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.pembuatan

Bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 padabulan september, maka Tergugat tidak menerbitkan surat tugas untukkelompok pakar/tim ahli di Alat Kelengkapan Dewan termasuk KomisiKomisi karena tidak adanya kegiatan/pekerjaan yang dimintakan dukunganKelompok Pakar/Tim Ahli oleh anggota DPRD pada Alat KelengkapanDewan, sehingga tidak ada pembayaran honorarium.

Oleh karenanyapembayaran honorarium bagi kelompok Pakar/Tim Ahli berpotensi menjaditemuan jika diaudit BPK dengan konsekuensi pengembalian uang,mengingat tidak ada kinerjanya disamping pengangkatan dan jumlahKelompok pakar/tim ahli harus mengacu kepada Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2017..

Berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam surat tugas;e Bahwa setahu saksi upah/ honorarium telah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sampai bulan Agustus 2017, karena pada bulanSeptember, Oktober dan November 2017 tidak ada kegiatan/pekerjaanyang dimintakan dukungan kelompok Pakar;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa ParaPenggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Dr SuparjiS.H.

O05 sepanjang 140 meter senilaiRp.345.800,.6) Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan JalanSetapak Pemukiman RT. 05 sepanjang 1640 meter senilaiRp.715.200,.7) Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan JalanUsaha Tani RT. 14 senilai Rp.2.098.950,.8) Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembukaan Jalan BaruRT.02 senilai Rp.530.000,9) Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pengerasan JalanPemukiman RT. 10 senilai Rp.1.159.560,10)Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Perawatan Jalan DesaRT 08

Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desab. Belanja Barang Perlengkapanc. Belanja Honorarium Petugasd. Belanja Barang Perlengkapan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan danKeagamaan (HUT RI)e.

Belanja Honorarium Pegawai Syara (Petugas kebersihan mesjid, PetugasKebersihan Musholla, Imam Mesjid, Khotib, Muadzin)Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah RagaInsentif Karang TarunaBelanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa ( Lembaga Adat Desa)Honorarium LPMDInsentif PKKBelanja Perlengkapan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan.

Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan SumurBor senilai Rp.725.400,.Honorarium Desain RAB pada Kegiatan PembangunanPosyandu senilai Rp.5.135.616,.Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Rehab Gedung DTAsenilai Rp.3.021.090..Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan BoxCoulvert RT.12 senilai Rp.1.117.500,.Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan JalanSetapak Pemukiman RT.

O05 sepanjang 140 meter senilaiRp.345.800,.Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan JalanSetapak Pemukiman RT. 05 sepanjang 1640 meter senilaiRp.715.200,.Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan JalanUsaha Tani RT. 14 senilai Rp.2.098.950,.Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembukaan Jalan BaruRT.02 senilai Rp.530.000,Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pengerasan JalanPemukiman RT. 10 senilai Rp.1.159.560,10)Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Perawatan Jalan DesaRT 08 senilai Rp.1.069.500,3

Namun demikian apabila dalam pembayaran biayaperjalanan dinas terdapat pembayaran uang saku atauhonorarium, maka atas uang saku dan honorarium tersebutmerupakan penghasilan bagi pegawai tersebut, dan dikenakanpemotongan PPh Pasal 21 oleh bendaharawan Badan PertanahanHal. 5 dari 19 hal. Put.Nasional" ;Bahwa dengan demikian maka biaya akomodasi ini merupakanbiaya perjalanan dinas yang bukan merupakan obyek PajakPenghasilan Pasal 21 ;4.

diterima ataudiperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri,wajib dilakukan oleh penyelenggara kegiatan yangmelakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaansuatu kegiatan ;Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 4Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa danKegiatan Orang Pribadi mengatur bahwa Penghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium

, tunjangan, dan pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukanoleh pegawai atau bukan pegawai" ; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 14Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, danKegiatan Orang Pribadi mengatur bahwa "Penghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium, uangsaku, hadiah atau penghargaan

, tunjangan, dan pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukanoleh pegawai atau bukan pegawai" ; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 14Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP16545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, danKegiatan Orang Pribadi mengatur bahwa "Penghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium, uangsaku, hadiah atau penghargaan

Put.upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yangdilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai" ;Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 1388 Tahun 2000 tentang PenghitunganPenghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilandalam Tahun Berjalan mengatur bahwa "Pemotongan PajakPenghasilan oleh pihak pihak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilanterutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran ataupada

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan re)2 t/t!

t/ s/f * 7 7 * Renasunan APBDesa 8,046,0002 1/ 1/1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai 2,160,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai / Honorarium 2,160,000arilalalsia ol 1lal41 Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan 1,550,000Kegiatan2 1 1 1) 5) 1 2/1 1 1 2 Honorarium Lembur 610,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5,886,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1) 2 2 Belanja Barang 5,886,0002 1 1 1) 5) 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan 123,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2

Kapasitas Lembaga 9,758,500Kemasyarakat Desa;2 1 3/ 1 1 2 2 1/1 Belanja Pegawai 5,690,0002 1/ 3/ 1 1 2 2 1) 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 5,690,0001113/1!

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan 1,550,000Kegiatan2 1; 4/ 1) 1) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3,046,0002 1; 4/ 1 1) 1 2 1) 2) 2 Belanja Barang 3,046,0002 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan 83,0002) 1 4 1 1 .1 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 2,800,0002 1 4/ 1 1 2 Penyusunan RKP Desa 4,811,1002 1 4/ 1 1 2 2 1/1 Belanja Pegawai 1,550,0002 1 4/ 1 1 2 2 1) 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 1,550,000a1) 4l ila 2 alilalada Honorarium Tim

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan ron acd2 t t/t 5/t LIT " Resiyusunan APBDesa 8,046,0002 1/ 1/1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai 2,160,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 2,160,000aailalalsla alilala en ae bene Sevenoane 1,550,000egiatan2 1 1 1) 5)1 2 1 1 1 2 Honorarium Lembur 610,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5,886,0002 1/ 1/ 1) 5) 1 2 1) 2) 2 Belanja Barang 5,886,0002 1 1 1) 5)1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan

Pasal 21 ayat(1) UU PPhPemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatandengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaranlain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawaiatau bukan pegawai;b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaranlain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalansehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaanbebas; dane. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan denganpelaksanaan suatu kegiatan.

Rp 500.000.000,00 25%Di atas Rp 500.000.000,00 30% bahwa Pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan :Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan denganpekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium

, tunjangan, dan pembayaranlain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ataubukan pegawai;b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran laindengan nama apapun dalam rangka pensiun;d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungandengan jasa termasuk jasa tenaga

DESSY NOOR;

DESI;

AGUS SETYAWAN;

RANI;

SAPTO S;

Hendrik S.B.12 14/08/2013 Refillcartridge2 unit 150.00013 14/08/2013 Penerima tamu di shangrila hotel a/n Alan 2.000.00014 15/08/2013 Angsuran HP 11 unit 2.158.00015 16/08/2013 Honorarium tenaga ahli a/n P. Lilik bin Juli 1.500.00016 19/08/2013 Honorarium tenaga ahli a/n P.

;Asli kwitansi tanggal 14 April 2013 untuk Honorarium tim asistensidi tretes raya sebesar Rp.1.500.000, yang ditanda tangani olehSdr. MUZAKKI;Asli kwitansi tanggal 14 April 2014 untuk Honorarium tim asistensidi tretes raya sebesar Rp. 1.500.000, ditanda tangani oleh Sadr.MACHMUD SS;Bukti asli perincian uang sdr.

TPK/2016/PTSBYAsli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan Juli DitandaTangani Oleh Sdr. LILIK P;Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr.

Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesarRp.3.000.000, untuk Honorarium MC dalam rangkastakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. M. FITHRONI;Halaman227 dari 265 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS. TPK/2016/PTSBY144. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesarRp.3.000.000, untuk Honorarium MC dalam rangkastakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. EMIL;145. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesarRp.2.500.000, untuk Honorarium bulan Juli 2013 DitandaTangani Oleh Sdr. ANANG;146.

Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembayaran honorarium penjaga malampilkada Ditanda Tangani Oleh Sdr. WIYONO;176. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembayaran honorarium penjaga malampilkada Ditanda Tangani Oleh RIYONO;177. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembayaran honorarium penjaga malampilkada Ditanda Tanggani Oleh Sdr. SILVESTER;178.

Bulukumba sebesar Rp. 1.052.500,(satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Belanja Honorarium yang terdiri dari : Honorarium tim dan pengikut sosialisasi penyebaran informasi keKecamatan 17 orang sebesar Rp. 21.150.000, (dua puluh satu jutaseratus lima puluh ribu rupiah) ;Belanja Perjalanan Dinas yang terdiri dari : Perjalanan keliling Kecamatan sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) ; Perjalanan Dinas ke Jakarta selama 7 hari an H.

Bulukumba sebesar Rp. 1.052.500,(satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Belanja Honorarium yang terdiri dari : Honorarium tim dan pengikut sosialisasi penyebaran informasi keKecamatan 17 orang sebesar Rp. 21.150.000, (dua puluh satu jutaseratus lima puluh ribu rupiah) ;Belanja Perjalanan Dinas yang terdiri dari : Perjalanan keliling Kecamatan sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) ; Perjalanan Dinas ke Jakarta selama 7 hari an H. Andi Mappasulle,BA dan Aris sebesar Rp. 13.300.000.

Bulukumba sebesar Rp. 1.052.500,(satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Belanja Honorarium yang terdiri dari :Honorarium tim dan pengikut sosialisasi penyebaran informasi keKecamatan 17 orang sebesar Rp. 21.150.000, (dua puluh satu jutaseratus lima puluh ribu rupiah) ;Belanja Perjalanan Dinas yang terdiri dari :Perjalanan keliling Kecamatan sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) ;Perjalanan Dinas ke Jakarta selama 7 hari an H. Andi Mappasulle,BA dan Aris sebesar Rp. 13.300.000.

Bulukumba sebesar Rp.157.500, (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Belanja Honorarium yang terdiri dari :Bayar kepada Wartawan / koresponden daerah sebagai tim kerjaPemerintah Daerah Kab.

Bahwa dengan diberikannya jasa hukum Notaris tersebut olehPenggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf cUndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, makaPenggugat telah memiliki hak tagin yang sah kepada Para Tergugatatas honorarium jasa hukum sejumlah 1% (satu persen) darinilaiekonomis dari objek yang diperjanjikan atau sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa dengan telah dikeluarkannya biayabiaya serta ongkosongkos dalam persiapan pembuatan akta, demikian pula dengantidak dibayarnya honorarium yang menjadi hak Penggugat selakuNotaris, serta perbuatan Para Tergugat yang telah melecehkan danmerendahkan pula jabatan Penggugat selaku Notaris/Pejabat Negara,maka Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil. Begitupula kerugiankerugian tersebut kiranya amat patut jika dibebani puladengan bunga moratoir sebesar 6% per tahun.

Pembanding dan II dalam memorikasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II:Peraturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkan tidak sebagaimanamestinya oleh Judex Facti Tingkat Banding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 7alinea ke adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Surat PerjanjianKontrak Nomor 5 tanggal 27 Oktober 2008, dimana telah diperjanjikanbahwa menyangkut biaya honorarium

bahwa pembayaran biaya tersebut haruslahdibebankan kepada Pembanding /semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II haruslah dibebaskan dari pembayaran tersebut;Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding padahalaman 7 alinea ke2 adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pembanding II/semula Tergugat I dalam memoribandingnya telah mengemukakan pada pokoknya bahwa berdasarkanPasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 5 tanggal 27 Oktober2008 tersebut, maka biaya honorarium

fakta sangat menarik dan perlu dikaji ulang sebagaimana darirentetan kejadian dan fakta tersebut terdapat skenario yang dengan sengajadibuat dan dengan dalil terakhir berlindung pada undangundang.Keberatan kedua:Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar pada halaman 7 alinea pertama dalam kutipannya dapat diuraiberikut ini;"Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) surat perjanjiankontrak Nomor 5 tanggal 27 Oktober 2008, dimana telah diperjanjikanbahwa menyangkut biaya honorarium

lembar surat pengantar nomor : 0005/SPP/12.05/2016 kegiatan perencanaan pembangunan desa, jumlah diminta Rp 1.800.000,00, tanggal 29 Juli 2016

Tim Panitia (Daftar Bayar Terlampir), Nilai Rp 1.800.000,00 tanggal 29 Juli 2016

Tim Panitia/Insentif Perangkat Agama dari bulan agustus s.d desember 2016, jumlah Rp 10.250.000,00 tanggal 13 desember 2016

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Desa.f. Berdasarkan kuitansi pembayaran nomor 00008/KWT/12.05/2016tanggai 29 Juli 2016, terdapat pembayaran honor panitiapenyelenggaraan musyawarah desa sebesar Rp. 2.100.000, (dua jutaseratus ribu rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah membayar atauHalaman 34 dari 184 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PN Bglmemberikan honorarium tersebut kepada saksi Syahyar, saksi Ranudindan saksi Sudaryanto.. Honorarium Tim Panitia Perencanaan Pembangunan Desa..

Tetapi terdakwa tidak pernah membayar ataumemberikan honorarium tersebut kepada saksi Iskandar, saksi Sahabi,saksi Syah yar, saksi Heri Siswanto dan saksi Ranudin.. Honorarium Tim Panitia Pembangunan Sarana Sanitasi dan KebersihanLingkungan..

Honorarium Tim Panitia Perencanaan Pembangunan Desa.Berdasarkan kuitansi nomor 00009/KWT/12.05/2016 tanggal 29 Juli2016, terdapat pembayaran honor tim panita perencanaanpembangunan sebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus riburupiah) kepada 5 orang perangkat desa tetapi terdakwa tidak pernahmembayar atau) memberikan honorarium tersebut kepada saksiSyahyar, saksi Sahabi, saksi Iskandar..

Tetapi terdakwa tidak pernah membayar ataumemberikan honorarium tersebut kepada saksi Iskandar, saksi Sahabi,saksi Syah yar, saksi Heri Siswanto dan saksi Ranudin.g.

Tetapi terdakwa tidakpernah membayar atau memberikan honorarium tersebut kepada saksiIskandar, saksi Sahabi, saksi Syahyar, saksi Heri Siswanto dan saksiRanudin.f. Honorarium Tim Panitia Pembangunan Sarana Air Bersih.Berdasarkan kuitansi nomor : 00049/KWT/12.05/2016 tanggal 22 Agustus2016 terdapat pembayaran honor kepada lima orang panitia pembangunansarana air bersih sebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus riburupiah).