Tanggungan tahun 2016HakTanggun oleh KuratorKJPP) BCAganDalam RupiahSHM No.660/Tawang 1.597.524.054 *) 946.066.827 *) 1.650.000.000 979.920.000 380.000.000masSHM No.1.338.625.160668/Tawang wy 767.527.580**) 1.000.000.000 519.250.000 260.000.000masSHMSRS 2.606.500.000 1.954.875.0002.3/5.000.000 505.000.000 505.000.000 No.0218/II/BO 24) aAe) Halaman 6 dari 53 Halaman, Putusan Nomor194/Pdt/2021/PT.SMG. 7/Benoa *)Hasil penilaian KJIPP Toha, Okky, Heru & Rekan tanggal 8 Agustus 2014**) Hasil penilaian KJPP

rupiah) sebagai kompensasi atas dilakukannya penyidikandan dicantumkannya TERLAWAN dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Perkara Gugatan Sederhana No.3/Pdt.G.S./2020/PN.Skt tersebut telah diputus oleh HAKIM TUNGGALpada Pengadilan Negeri Surakarta yang intinya antara lain menyatakan :e Menyatakan sah sebagai hukum, Obyek surat berupa Buku LaporanPenilaian Asset Nomor : DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Februari2016 yang diterbitkan KJPP

PutusanPengadilan Negeri Surakarta No. 3/Pdt.G.S./2020/PN.Skt tanggal 20Februari 2020 angka 3, 4, dan 5 telah diputus intinya bahwa :e Menyatakan Batal Demi Hukum, Cacat Hukum, dan DemiHukum harus dihentikan dengan segala akibat hukumnyaproses penyidikan tindak pidana yang sedang berjalan (Videamar angka 3 Putusan Keberatan No. 3/ Padt.G.S./ 2020/ PN.Skt)e Menyatakan sebagai hukum, Obyek surat berupa Buku LaporanPenilaian Asset Nomor : DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1Februari 2016 yang diterbitkan KJPP

Guntur, Eki, Andri & RekanCabang Denpasar, tidak memenuhi unsurunsur Subjektifmaupun Objektif Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263KUHPidana) / Bukan tindak pidana, tetapi hanya sebataskesalahan prosedur administrasi intern KJPP Guntur, Eki, Andri &Rekan Cabang Denpasar, yang merupakan tanggung jawabhukum pengelola KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan CabangDenpasar (yaitu : Arif Wijaya, ST. dan Mochamad AriefMarthanindya alias M.

Menyatakan sebagai hukum, Objek Surat berupa Buku LaporanPenilaian Asset Nomor : DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Pebruari2016 yang diterbitkan KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan CabangDenpasar, tidak memenuhi unsurunsur Subjektif maupun ObjektifTindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHPidana) / Bukan tindakpidana, tetapi hanya sebatas kesalanan prosedur administrasi internKJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan Cabang Denpasar, yang merupakantanggung jawab hukum pengelola KJPP Guntur, Eki, Andri & RekanCabang

Hermansyah DamanikAlamat : Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silou KaheanKabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagaiTermohon Il.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara serta Suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca surat dari Kuasa Pemohon Nomor : B2908/L.2.6/Gp.2/07/2019 tanggal 09 Juli 2019, yang diterima oleh Hakimtanggal 10 Juli 2019, perihal pencabutan permohonan (konsinyasi) uang gantikerugian/kompensasi permohonan a quo dengan alasan Termohon Il telahsetuju dengan harga KJPP

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kab.

KJPP Sih Wiryadi dan Rekan2. KJPP Syamsul Hadi dan Rekan3.

Maka KJPP itulah yangditunjuk yang memenuhi persyaratan .Bahwa saksi lupa perusahaan mana saja yang mengikuti lelang tersebutselain KJPP Sih Wiriadi dan rekan.Bahwa saksi menjelaskan Pagu anggarannya untuk untuk KJPP Penilaiadalah Rp.350 Juta untuk TA.2010 yang menggunakan APBD Kab.PPU.Bahwa harga penawarannya adalah sesuai dengan Kontrak yaituRp.345.765.000, (tiga ratus empat puluh lima juta tujun ratus enam puluhlima ribu rupiah).Bahwa yang diusulkan dan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah

., dari Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta.

Wakhid Purwosubiyantara, STP, dari Kantor DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman.

(K) selaku Bupati Kulon Progo;Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebutdisampaikan melalui Kantor Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan tidakdiketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu:Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut

:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehHalaman 18 dari 41 hal.

Nomor 3546 K/Pdt2016 Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan tidak adadata pendukung daftar nominatif dalam bentuk tertulis yangmenyatakan bahwa tambak didirikan pada tahun 2013 dantidak ada pula data pendukung tertulis yang membenarkan siTermohon Kasasi (Semula Pemohon Keberatan) adalahPemilik tambak yang sah; Bahwa benar selanjutnya Pihak Pelaksana Pengadaan Tanah(Kanwil BPN Provinsi

., dari Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo, dan Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman;(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai

Wakhid Purwosubiyantara, S.Tp., dari Kantor DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah)serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Halaman 13 dari 41 Hal. Put.

:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3536 K/Pdt/2016Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai PenilaiPertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan pada saatdilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan bahwa tambak udang tersebut tidakmempunyai kesesuaian atau kelayakan legalitas hukum karenalokasi tempat tambak udang tersebut berada di luar zonasiperuntukannya, karena telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf dPerda Kabupaten Kulon

dalam bentukuang dengan jumlah besaran Rp160.930.000,00 (seratus enam puluhjuta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi IImenganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuattanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

miliyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah ).Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/20 13/PNSka.4 Bahwa kemudian dalam lelang terhadap obyek sengketa tersebut dimenangkanoleh Tergugat III dengan harga Rp. 2.660.000.000,(dua miliyar enam ratus enampuluh juta rupiah) .5 Bahwa terdapat kejanggalan dalam penentuan harga limit terhadap obyeksengketa sebesar Rp. 2,655.000.000, (dua miliyar enam ratus lima puluh lima jutarupiah) .Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP

Jikalau Penggugat mendasarkan penentuanharga limit obyek sengketa dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP DODIPURGUNA hal itu tidak tepat / tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidakmempunyai kapasitas sebagai Penjual terhadap obyek sengketa karena yang bolehmenentukan harga limit adalah Penjual / Pemilik Barang yaitu Tergugat I, sehinggameskipun Penggugat mempunyai pembanding dalam menentukan harga limitterhadap obyek sengketa Laporan Penilai Properti KJPP DODI PURGUNA tidak bisadigunakan

NilaiPasar : Rp.6.026.000.000 , ( Enam Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) jo NILAILIKUIDASI : Rp. 4.128.200.000 , ( Empat Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta DuaRatus Ribu Rupiah )Nilai Likuidasi Objek Lelang sebesar Rp. 4.128.200.0000 , ( Empat Milyar DuaRatus Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) Sebagaimana Tersebut Diatassesuai dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP FIRMAN SURYANTORO &REKAN ( Vide : Terlampir ) .04.Bahwa :Sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum ( Onrechtmatigedaad

Bahwa pada Posita halaman 5 Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkanperihal tuntutan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 4.128.200.000, (Empat miliarseratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah), yang oleh PENGGUGATdalil tersebut disebutkan berdasarkan adanya penghitungan nilai likuidasi olehKJPP FIRMAN SURYANTORO & REKAN, terhadap hal tersebut TERGUGAT menilai bahwa penilaian KJPP tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengankerugian PENGGUGAT mengingat bahwa TERGUGAT sama sekali tidakmelakukan

Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat IItelan melampirkan surat penetapan harga limit tanggal 22 November 2018yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga limit objek sengketa a quosebesar Rp2.880.000.000, (dua miliar delapan ratus delapan puluh jutarupiah) yang didasarkan atas penilaian dari penilai independen KJPP NI MadeTjandra Kasih Nomor 485/KJPPTJK/SRP/XI/2018 tanggal 6 November2018.Halaman 7 dari 12 halaman dalam Perkara Perdata Nomor320/Pdt.G/2019/PN.SBY5.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas penilaian dari KJPP FirmanSuryantoro & Rekan sebagaimana yang disampaikan dan didalilkan olehPenggugat. Bahwa penilaian yang disampaikan oleh Penggugat tersebuthanya penilaian sepihak, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalampenentuan harga limit lelang objek sengketa a quo.6.

Laporan004/ABPAV/FASTSUB/XII/18 1 ( Satu) Bendel Bukti P8 :Fotocopy Resume Penilaian Bapak Yosep oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP ) Firman Suryantoro dan Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan Bukti P9 :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telan telahmengajukan suratSsurat bukti bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:1.Fotocopy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Modal Mikro dan Menengah tanggal 07April 2016;Fotocopy Surat Nomor 002/PNMSBY/KM 200+/VI/16 tanggal

Bahwa Termohon II (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OpakYogyakarta) selaku instansi yang membutuhkan tanah tidak terkait denganpermasalahan keberatan dari Pemohon yakni masalah besaran nilai gantrugi tanah milik Pemohon, karena dalam hal penentuan harga tanah ataunilai appraisal sudah di delegasikan sesuai dengan amanah undangundangkepada KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) berdasarkan UndangUndangNo. 2/ tahun 2012 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbuny!

sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan(2) Lembaga Pertanahan = mengumumkan Penilai yang telahditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakanpenilaian obyek Pengadaan Tanah Dalam hal ini Lembaga Pertanahan telah menetapkan Penilai yakni KJPPSih Wiryadi & Rekan untuk melakukan penilaian dan berdasarkan SuratPerintah Mulai Kerja No.01/SPMKT/PT.Pb.SO/2018 tanggal 30 Nopember2018, dari Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Tanah ( Kantor BBWS )kepada Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP

NIB/NIS 1249 Luas Tanah : 983M2, Nilai GantiRugi Tanah Rp. 117.960.000, sehingga harga per meter adalahRp.120.000,Dari uraian diatas bahwa Penilai / KJPP dalam menghitung Nilai gantiKerugian sudah benar dan final, terbukti pemilik tanah yang berdekatandengan Pemohon tidak keberatan.Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Keberatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwr3. Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa alasan / dalil Permohonan dalamKeberatan ganti Kerugian Tanah an. Pemohon adalah tidak benar.4.

dimana dalam penjelasanPasal 38 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan sebagaipertimbangan dalam memutus putusan atas besaran Ganti Kerugian, pihakyang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untukdidengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian Ganti Kerugian, ataudengan kata lain Pemohon Keberatan semestinya menghadirkan ahli ahli dibidang penilaian untuk menguji apakah penilaian dari KJPP

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum huruf(a) sampai dengan huruf (f), banwa Majelis Hakim memandang metodeHalaman 33 dari 36 Putusan Perdata Keberatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwrpenilaian yang dilakukan oleh KJPP Sih Wiryadi & Rekan telah sesuai denganketentuan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwabegitu pentingnya kedudukan ahli pembanding penilai untuk menilai apakahhasil penilaian KJPP Sih Wiryadi & Rekan haruslah dikoreksi sesuai dengankeahlian dan

Pembanding/Penggugat : Maksud P Situmeang
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.....Yang benar adalah :beeen Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta....... Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :beeeeeeees Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2016 sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra.

Uswatuh Hasanah, Msi, selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, beralamat diGraha Mulia Lt. 2A, JI.

,MEcDev, semuanya adalah pegawai pada Kantor Jasa Penilai PublikMuttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (KJPP MBPRU),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill,Selanjutnya Tergugat s/d Tergugat Ill tersebut disebut juga denganSSSA SEER BRE ERIE EE Para Tergugat.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal30

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta; Turut digugatoleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaianganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, sebagaimana usaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampakRencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta, di Kab. Kulon Progo;.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Wat. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta.Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta..

Bahwa terhadap dalil PEMBANDING pada angka 6 huruf b, dapatTERBANDING tegaskan bahwa KJPP Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan bukanlah pihak dalam perkara a quo sehingga tidak adakewajiban baginya untuk menghadiri sidang.10.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut padaangka 18 di atas, dapat TERGUGAT sampaikan penetapan Nilai Limitsehubungan dengan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek perkaraa quo yang merupakan jaminan kredit PENGGUGAT telah didasarkan darihasil penilaian oleh pihak independen yang kredibel dan berkompetensidalam bidang tersebut yaitu oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan berdasarkanSurat KJPP Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan penetapan nilai pasardan nilai likuidasi sehubungan dengan lelang eksekusi haktanggungan terhadap jaminan kredit PENGGUGAT yang menjadiobjek perkara telah ditetapkan oleh pihak independen yang kredibeldan berkompetensi dalam bidang tersebut yaitu oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun& Rekan berdasarkan Surat KJPP Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan Nomor Laporan00103/2.002704/P1/07/0276/1/I1/2019 tanggal 26 Februari

Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tanggal 28 Juni 2019,Tergugat telah menyatakan bahwa untuk objek gugatan telah dilakukanpenilaian dengan menggunakan jasa penilai publik dari KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru) dengan LaporanNomor 00103/2.002704/P1/07/0276/1/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.38.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yangtidak berdasar hukum karena telah jelas secara fakta bahwa sebelumpelaksanaan lelang pihak penjual telah meminta kepada jasa penilai publikdari KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru)untuk menilai objek gugatan tersebut.39.

Muttagin, M.Sc.selaku Pemimpin Rekan/Managing Partner Kantor JasaPenilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan (KJPP MBPRU), berkedudukan di Kindo OfficeSquare A5, Jalan Duren Tiga Raya, Nomor 101, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur FaridAdhikoro, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, beralamatdi Jalan Bangka Raya, Nomor 48, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018;Para Termohon Kasasi/Termohon Termohon IV;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang tidaksalah menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menolakkeberatan Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena berdasarkanfaktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikanpertimbangan yang cukup; Bahwa penilaian ganti kerugian telah dilakukan oleh lembagaindependen Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto,Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP

Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberimaterai cukup dan

telah sesuai dengan asili diberi tanda P13;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu Kecamatan Bukit

Leo Handaka, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

Nomor 3668 K/Pdt/2016Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu:= Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh

dalam daftar nominatif tidakdilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah) dikarenakantermasuk personal properti barang bergerak yang bisa dipindahkantanpa menimbulkan kerusakan; Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi(semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai PenilaiPertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan pada saatdilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Nomor 3668 K/Padt/2016 Selanjutnya dalam lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaran zonasiperuntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan DusunKadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di DusunTrisik; Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan tidak ada data pendukungdaftar nominatif dalam bentuk tertulis yang menyatakan

bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp126.490.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratussembilan puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggapbahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasaryang jelas dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambakudang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai penilai pertanahan.Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Pelelangan tanggal 27 November 2014 (BELUM LAKU LELANG) :1) Laporan Penilaian No. 112A/KJPP AFCRB/PENBM/VI/2014 tanggal 6Juni 2014 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan.2) Surat kepada Penggugat, No. RTR.FCM/BCR.RRC.BDG.1918/2014tanggal 4 November 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan.3) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui SuratKabar Kabar Cirebon tanggal 13 Novermber 2014.4) Surat kepada Penggugat, No.

Pelelangan tanggal 30 September 2015 (BELUM LAKU LELANG) :1) Laporan Penilaian No. 009/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 tanggal 8April 2015 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan.2) Surat kepada Penggugat, No. RTR.RCR.BCR.BDG/1946/2015 tanggal 9November 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan.3) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui SuratKabar "Kabar Cirebon tanggal 16 September 2015.4) Surat kepada Penggugat, No.

Pelelangan tanggal 26 November 2015 (LAKU LELANG atas SHM No. 165,167 dan No. 231) :Putusan Nomor 603/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 13 dari 371)2)3)4)Laporan Penilaian No. 168/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 dan No.169/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 tanggal 8 April 2015 oleh Kantor JasaPenilai Publik Agus Firdaus & Rekan.Surat kepada Penggugat, No.

Fakta membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang tanggal 26November 2015, pihak penjual/pemilik barang/Teggugat terlebih dahulutelah menetapkan nilai limit yang akan digunakan sebagai acuan minimaldalam pelelangan didasarkan pada hasil laporan penilaian yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (Selanjutnya disingkat KJPP)yang ditunjuk Tergugat yaitu KJPP Agus Firdaus & Rekan vide Laporanhasil Penilaian No. 168/KJPP AF/PENBMRCC/X/2015 tanggal 28Oktober 2015, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Penggugat:
H Abdul Azis
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk , Regional Retail Collection & Recovery
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Mentri Keuangan Cq KPKNL I
3.KJPP Agus Firdaus & Rekan

Selanjutnya SK PPK diterbitkan dan saksi memeriksa companyprofile dari KJPP Aditya Iskandar dan Rekan, karena persyaratan sudahlengkap dan memenuhi ketentuan, maka saksi melakukan prosespengadaan selanjutnya ;Him 79 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgos PpBahwa yang saksi ketahui sebelum KJPP Aditya Iskandar dan rekanbekerja, saksi dan KJPP dipanggil oleh Kepala Dinas (saksi MohamadTaufan Bharata) dan mendapatkan ilustrasi secara lisan mengenai tanahyang akan dibebaskan dan administrasi

empat juta tiga ratus tiga puluh riburupiah), KJPP penilai menyerahkan buku laporan.

melakukan penghitunganberdasarkan rumus dan hasil survey terhadap tanah tersebut (termasukvariabel yang telah saksi sebutkan);Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada pihak KJPP dan pada saat itudijawab oleh pihak KJPP sudah mengetahui lokasi tanah yang akandibebaskan dari Sugiyanto / Yanto (Kepala Seksi Keindahan Kota Tahun2014) yang sekarang bekerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon;Him 81 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BdgBahwa sebelum KJPP Aditya Iskandar dan rekan bekerja,

Taufan Bharata terjadi pada tanggal23 April 2015 di hadapan Notaris Kusyadi, SH ;Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan dalam masa penilaian yangdilakukan oleh KJPP terhadap 3 (tiga) bidang tersebut terdapat kegiatanatau aktifitas pada objek penilaian yang dilakukan oleh KJPP tersebut ;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan17.

Miftah, sedangkanuntuk luas tanah 8200 m2 dan 4647 m2 tidak dapat dinilai karena alas haknya tidakada ;Bahwa Tim KJPP Aditya Iskandar & Rekan menilai harga Tanah yang SHMno. 686saksi An. M.

Mengingat KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan telahmemperoleh izin dari Pejabat yang berwenang yaitu MenteriKeuangan R.I maka hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi,Edy, Saptono & Rekan selaku Penilai, dapat dipertanggungjawabkansecara professional.Bahwa nilai pasar yang dikeluarkan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono &Rekan atas obyek perkara tidak harus sama dengan nilai penjaminanyang tercantum pada APHT No. 350/2013 sebesarRp. 1.750.000.000, (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),karena

KJPP Adbullah F & Rekan yang kemudianmembantah hasil laporan penilaian aquo) pada Berita AcaraPemeriksaan (BAP) No. 065/AFR/MDN/SPJAPP/08/2018 tanggal 20Agustus 2018 karena dalil posita tersebut merupakan dalil yang tidakbenar.

Tergugat telah menyampaikan SuratNo.MNR.RCR/SMCR.MDN.0386/2019 tanggal 15 Januari 2019Perihal Permohonan Konfirmasi kepada KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan dan meminta konfirmasi apakah KJPP Abdullah Fitriantoro &Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 471/Pdt/2021/PT MDN32.33.Rekan pernah melakukan penilaian agunan kepemilikan No.490/Timbang Galung sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP)No.

O65/AFR/MDN/SPJAPP/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018.KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan menyampaikan Surat No.006/KC/KJPPAF/I/19 tanggal 17 Januari 2019 Perihal PermohonanKonfirmasi kepada Tergugat dan menyampaikan dalam suratnyabahwasanya KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan tidak pernahmengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No.065/AFR/MDN/SPJAPP/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 mengenalpenilaian asset berupa tanah dan bangunan sesuai SHM No.490/Timbang Galung.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas

oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekantanggal 25 Oktober 2017 sebelum Lelang dilaksanakan tanggal 6 Juni2018 adalah sah menurut hukum dan karenanya penilaian setahunkemudian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriyanto dan Rekanterhadap obyek sengketa i.c.

Wakhid Purwosubiyantara, STP, dari Kantor DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo, dan; Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak UswathunHalaman 10 dari 40 hal. Put.

(K) selaku Bupati Kulon Progo;Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebutdisampaikan melalui Kantor Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan tidakdiketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu : Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut

:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DlYogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah diProvinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor06/KPPSPPT/IV/2016

Nomor 3543 K/Pdt2016.bergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan;Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik TermohonKasasi (semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilaiPenilai Pertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasanpada saat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan bahwa tambak udangtersebut tidak mempunyai kesesuaian

2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Tahun 20142034 menyebutkan: Sub ZonaTambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran;Selanjutnya dalam lampiran II PERDA Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaranzonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun PasirMendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaranhanya berada di Dusun Trisik;Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP