Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-11-2009 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 9 Nopember 2009 —
49 — 6
  • ., selaku Pengawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813.2/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.215855/436.6.8/2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub. Bag. TU UPTDPKB (Unit Pelaksana Teknis DaerahPengujian Kendaraan Bermotor) Wiyung, pada Dishub Kota Surabaya, yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan : MAS BAMBANG SUPRIHADI, SH. MSi selaku Mantan Kadis Perhubungan KotaSurabaya ;e Drs.
    Bahwa berkaitan dengan pencantuman ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1KUH Pidana, sebagaimana pada halaman 1 baris ke 23 s/d 28 dari atasdakwaan Kesatu Primairdan pada halaman 9 baris ke 5 s/ d 10 dari atas dakwaan Subsidair,disebutkan :Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO, SH., MM., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.2/ 5855/ 436.6.8/ 2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-06-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 187/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
Raja Imbalo Lubis
Tergugat:
Bupati Batubara
221 — 144
  • Walaupun padasaat di vonis dan menjalani hukuman, UndangUndang No 5 tahun2014 belum ada, begitu juga dengan aturan pelaksananya belumada atau belum terbit sampai Penggugat bebas ditahun 2014.Kemudian PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 PenggugatHalaman 27 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN41.sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2013diberhentikan dari jabatan Kepala Kesbang Linmas KabupatenBatubara sehingga
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Parwoto
Tergugat:
Bupati Kotabaru
242 — 179
  • Saat mengajukan Gugatan incasu, Penggugat berstatus bukansebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan Pegawai Negeri Sipilyang Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau wargamasyarakat yang terkait dengan Keputusan atau Objek Sengketa; danb.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 24-02-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 05-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 39-K/PM.III-12/AD/II/2011
Tanggal 21 Juni 2011 — - Ranu Arie Ansha Sunggoro, Sertu NRP 21020067370181 - Sudadiyo, Kapten Inf NRP 500019 (BHT) ;
76 — 86
  • telahbersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukummemiliki narkotika golongan bukan tanaman yangdilakukan dengan pemufakatan jahatBahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutMenimbang46Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan tindakpidana tersebut disebabkan karena pengaruhpergaulan para Terdakwa dengan masyarakat sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Abas Lesnusa, SH, MH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
276 — 192
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
158 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2010 tentang Pengalihnan Status Anggota TNI dan AnggotaPOLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki jabatan Struktural, yangberbunyi: "Bahwa jabatan struktural di lingkungan instansi sipilmerupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki olehPegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri yang telahdialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil".Bahwa menurut Pemohon, BNP2TKI bukanlah salah satu instansi sipilyang bisa diduduki oleh anggota kepolisian yang tidak dialihkanstatusnya
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 23 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Muliadi Baharuddin
Terbanding/Tergugat I : Drs. Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
95 — 71
  • Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang terdapat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulseldan yang terdapat dalam jajaran Pengadilan Negeri, pegawai PTTUN, pegawaiPTUN, pegawai Lapas, pegawai Rutan, pegawai Imigrasi, pegawai Bapas sertapara pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulseldan dari Jajaran Pengadilan Negeri, yang merupakan anggota KoperasiPengayoman dan yang pernah menjadi Anggota Koperasi Pengayoman yangtelah
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 197/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
WAN MUHAMMAD RIZKI
Tergugat:
Walikota Medan
88 — 72
  • Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 13/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
DRS. GREGORIUS GADI
Tergugat:
BUPATI ENDE
79 — 42
  • 1Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17November 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yangbernama ABDUL GANI dan Penggugat mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 September 2014 — COKORDA GEDE DHARMA PUTRA, S.T, DKK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diabaikan oleh pihak perencanaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pihak Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Jembrana tidak melakukan observasi terinci tentangkeadaan morfologis sungai Ijo Gading, padahal ini sangat membahayakankarena berimplikasi pada ketidaktepatan perhitungan desain bangunan sipilyang akan dibangun yaitu dinding penahan tanah/senderan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 17-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 60/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
234 — 255
  • pihakyang menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketakepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya PenggugatHalaman 27 Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.SMD.menarik Kepala BKN sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa mengingat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala BadanKepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 tertanggal 13 September2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
235 — 152
  • Panitia SeleksiBadan Pengawas Perusahaan daerah dengan tidakmengumumkan perubahan batas usia calon dewanpengawas secara resmi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.Bahwa Pasal 3 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Displin PNS berbunyi Setiap PNSwajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dantanggungjawab.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    berbunyI :Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri dari :1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;2) Pemindahan dalam rangka penurunan = jabatansetingkat lebih rendah;3) Pembebasan dari jabatan;4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS.Bahwa dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi Hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 23-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 26 Oktober 2016 — MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
172 — 114
  • TentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak ada prosedurpemberhentian CPNS, akan tetapi dalam pemberhentian umpamanyakepada si X tidak serta merta terbit SK pemberhentian akan tetapi harusada prosedur prosedur yang dilakukan karena menyangkut perlindunganhak azasi manusia dalam hal pekerjaan ;Bahwa benar, dalam pengadaan PNS menggunakan PP No. 11 tahun2002 akan tetapi jika melakukan pemberhentian PNS harus menggunakanPP No. 53 tahun 2010 ;Bahwa masa percobaan secara contrario bagi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang dijadikan dasar menerbitkan objek sengketa a quo berbunyi:Calon pegawai negeri sipil diberhentikan:a. mengajukan permohonan berhenti;b. ...dstnya;c. ...dstnya;d. ...dstnya;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 18 ayat
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 31/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Jamaluddin, S. IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
171 — 72
  • Pengaduan Masyarakatmerupakan Jabatan Pelaksana;Halaman 45 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 131/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWIRA ADIANTO
Pembanding/Penggugat II : SAROJINI
Pembanding/Penggugat III : RUDY LEO
Pembanding/Penggugat IV : HARTATY AR GINTING S
Pembanding/Penggugat V : LIAN TO
Pembanding/Penggugat VI : SRI WITIYA
Pembanding/Penggugat VII : HUNNIJATI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Tergugat II : Direksi PD Pasar Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Negara Kota Medan
56 — 47
  • ., Kesemuanya Para Pegawai Negeri Sipilyang bertugas pada bagian hukum Kantor Dinas Lingkungan Kota Medanserta kepada para Advokat, yaitu: 1. Daldiri, SH., MH 2. Citra RamadhanSH., MH., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/1844 tanggal 27Februari 2019, bertindak baik secara bersamasama maupun sendirisendiri., selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai TERGUGAT I:DIREKSI PD PASAR KOTA MEDAN, diwakili oleh Drs.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 19-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 236/Pid.B/2017/PN Tte
Tanggal 28 Maret 2018 — WELLY GEORGE TOGO alias WELLY
101 — 54
  • Proses pelunasan pinjaman kredit konsumtif pegawai negeri sipilyang lama dengan cara pengambilan kredit konsumtif baru (TopUp)2.Proses menaikkan atau menambah nilai pelunasan pinjamankredit konsumtif3.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 62/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. MAXIMUS TANESIB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
175 — 50
  • PTUNKPGtanggal 28 Februari 2019, harusnya surat keputusan tersebut berlakusurut tetapi dengan adanya surat edaran ini maka tidak berlaku Surut.Kalau saat itu sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap seharusnya langsung diberhentikan tetapi karena berlaku surutmaka tujuannya untuk tidak mengembalikan uang negara yangdibayarkan setelah diaktifkan kembali sebagai PNS ; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,tempat mengajukan banding administratif bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 63/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
IR. YOSEPH MARSEL BOLI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
105 — 37
  • ALASANALASAN GUGATAN : 202202200220===LL.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : 813.3.4/II/09/12ND tanggal 3 Januari2001 dengan NIP. awal No. 620029477, Golongan/Ruang Gaji Ill/adan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah UtaraBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah UtaraNomor : Up.821.3/25/2002 tanggal 1 April 2002 dengan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 219/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Desman Hulu,SE
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
183 — 60
  • yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan,sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantahkebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukumyang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara serta sesuai ketentuan pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 24/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 21 Desember 2016 — Hj. IDA RIANIE, S.Pt., MP., Melawan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
142 — 60
  • Apabila seorang PegawaiNegeri Sipil dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatutindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karenamenyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Paragraf 12 tentang Pemberhentian