Ditemukan 6291 data
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat telah memenuhikewajibankewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KSO,sehingga pelaksanaan KSO kebun milik Penggugat berjalan sebagaimana yangdiharapkan;Bahwa berdasarkan Pasal 25 Perjanjian KSO, Penggugat mempunyaikewenangan untuk mengadakan audit berkala atas pelaksanaan KSO, dalampelaksanaan audit berkala tersebut Penggugat melalui Satuan Pengawas internPenggugat menemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugatdalam pengelolaan kebun KSO tersebut;Bahwa atas hasil RUPS
- PT. MUTIARA SULAWESI
Penggugat II :
- KARNA BRATA LESMANA
Tergugat :
- KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
Tergugat II Intervensi :
- PT. NUSANTARA RAGAWISATA
167 — 101
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akta RUPS ini membuktikan jikaNo.01 tanggal 3 Nopember 2003 Pemegang Saham PT,dibuat dihadapan Supriyanto, SH, Nusantara Ragawisata, telahNotaris di Kota Depok. menyetujui pengalihan/penjualan bidang tanah SHGBNo.74/Ungasan dan SHGBNo.72/Ungasan.2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Akta ini membuktikan perikatanBeli juncto Akta Perubahan awal yang dibuat antara PT.
75 — 16
Gugatan Error in Persona :Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku pemilik modal untuk BUMN Perum,Putusan No.09/Pat. G/2013/PN. Mtp.18hal int = sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 5 UndangUndangNomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (UU No.19 tahun 2003). Sementara itu,direksi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusanBUMN (Pasal 5 Ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) UU No.19 tahun 2003).
88 — 57
ditangguhkan dengan alasan supaya Penggugatdiberikan kesempatan untuk dapat melunasi kewajibankewajiban antara lainberupa : perpajakan, kehutanan, karyawan, mitra kecil dan mitra besar,mengingat sudah ada pembeli yang sangat serius terhadap asetasetPenggugat (Vide Bukti P14), hal mana hasil penjualan aset tersebut adalahuntuk melaksanakan isi surat Tergugat Nomor : 802/30/DJB/ 2015 tanggal 21Mei 2015.Bahwa selain alasan tersebut, mengenai penyerahan aset kepada Tergugatjuga diperlukan persetujuan RUPS
59 — 29
Sesuai UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 37,Bank Indonesia memerintahkan 16 bank yang dilikuidasi pada tanggal 1November 1997 untuk mengadakan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS)guna pembubaran Badan Hukum Bank dan membentuk Tim Likuidasi sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999..
232 — 81
Amplop Warna Coklat Isi : Akta Berita Acara RUPS LB PT JALASUTRA MULTI PRIMA, dll sebanyak 1 (satu) amplop copy.8. Amplop Warna Coklat Bertuliskan Orderan Agustus 2011 , Isi : Data Faktur a.n. PT DINAMIKA ELEKTRA MANDIRI, dll sebanyak 1 (satu) amplop print out.9. Map Warna Hijau Isi : MUMU sebanyak 1 (satu) map asli/print out.10. Map Warna Merah Bertuliskan ANDI sebanyak 1 (satu) map asli/print out.11. Map Warna HIJAU Bertuliskan AKANG sebanyak 1 (satu) map asli/print out.12.
Amplop Warna Coklat Isi : Akta Berita Acara RUPS LBPT JALASUTRA MULTI PRIMA, dll sebanyak 1 (satu)amplop copy.8. Amplop Warna Coklat Bertuliskan Orderan Agustus2011 , Isi : Data Faktur a.n. PT DINAMIKA ELEKTRAMANDIRI, dll sebanyak 1 (satu) amplop print out.9. Map Warna Hijau Isi : MUMU sebanyak 1 (satu) mapasli/print out.10.
Amplop Warna Coklat Isi : Akta Berita Acara RUPS LB PTJALASUTRA MULTI PRIMA, dll sebanyak 1 (satu) amplopcopy.8. Amplop Warna Coklat Bertuliskan Orderan Agustus 2011 ,Isi : Data Faktur a.n. PT DINAMIKA ELEKTRA MANDIRI,dll sebanyak 1 (satu) amplop print out.9.
395 — 285
Angkasa Pura I(Persero) Tahun 20142018, yang telah diputuskan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahun 2015 dengan Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Nomor. AP.I.352/KU.01/2015/PDB yang merujuk padaRencana Strategis Perusahaan Tahun 20142018 yang dituangkan dalamHalaman 74 dari 21HalamanRencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT.
Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukantanah, yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)Tahun 2015, yang persetujuan dan pengesahannya di dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun 2015 Nomor.
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 (sesuaidengan foto kopi ); Foto Kopi Surat Nomor 593/6213 kepada Kades Sindutan, Jangkaran,Kebonrejo, Palihan dan Glagah tentang Pelaksanaan Pendataan Awal; (sesuai dengan aslinya);Foto Kopi Renstra PT Angkasa Pura I selaku Instansi yangmemerlukan tanah ( sesuai dengan aslinya); Foto Kopi Rencana Kerja Anggaran PT Angkasa Pura I Tahun 2015 ( sesuai dengan aslinya);Foto Kopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
677 — 500
Mega Anugerah Sawitserta Saksi sudah lama kenal dengan Saudara Eko Gemika karenapernah menjadi karyawan Saksi di bengkel Sumber Teknik; Bahwa cara Saksi mengajak Saudara Eko Gemika menjadi Direktur yaitudengan mengatakan Ko, Saya ada beli kebun dengan Saudara Tonni,Kau mau dak jadi Direkturnyo karena posisi kau ada di Jambi danSaudara Eko Gemika menyetujuinya; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah gaji Saudara EkoGemika sebagai Direktur; Bahwa Saudara Eko Gemika tidak pernah ikut RUPS dan
hanya tandatangan saja; Bahwa untuk notulen RUPS saat ini berada di notaris M.
Mega Anugerah Sawit bergerak di bidang industryperkebunan kelapa sawit; Bahwa ketika RUPS, Saksi hadir bersama kakak Saksi yaitu Saksi TonniArmeng dan tidak ada pembahasan apaapa hanya tanda tangan saja; Bahwa saat itu tidak ada pembahasan mengenai gaji karena TerdakwaPT. Mega Anugerah Sawit belum beroperasi; Bahwa Saksi merupakan komisaris karena memiliki saham di TerdakwaPT.
PT. Andalniaga Boemih Energy
Tergugat:
1.Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos
2.PT. Virtue Dragon Nickel Industry
192 — 123
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.2743K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa:*"Gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh Direktur Utama tanpaadapengesahan dari RUPS dan laporan keuangan yangdiaudit oleh akuntan publik yang menyatakan bahwaperusahaanmengalamikerugian, maka gugatanbelumwaktunya diajukan ke pengadilan (gugatan prematur).Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menderitakerugian namun tidak memiliki laporan keuangan yang menyatakanbahwa Penggugat menderita
185 — 364
Delima Makmur ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 16, tanggal 18September 2013, Tentang Pernyataan Rapat Para PemegangSaham diluar RUPS ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
1.GIANYTA APRILIA, SH
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
SANDY EKA PRASETIA ALS SANDY BIN WAWAN KURNIAWAN
95 — 45
BPRSHIKsemenjak bulan Mei 2018 berdasarkan RUPS bulan Februari 2018. Tugasdan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Utama di PT.
242 — 65
CSFAlmarhum Bapak Kusmandi Djuhandi bahwa posisi Penggugatdijamin hingga sebagai direktur adalah dalil yang mengadaadakarena berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Persoran Terbatas, pengangkatan anggotadireksi perseroan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sementara Almarhum Bapak Kusmandi Djuhandi bukanpemegang saham yang berarti tidak mempunyai wewenangmengatur atau menentukan pengisian jabatan direktur perseroansehingga tidak masuk akal apabila Almarhum
61 — 14
Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero) nomor : S-51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagai Pelaksana Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos ;52. Surat dari Direktur PSKBS Nomor : 418/LIS.PSKBS/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Mekanisme Pembayaran untuk KPS Hilang/Rusak ;53.
. ;1.52.53.54.Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero)nomor : S51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal PenugasanPemerintah kepada PT.
PerintahPemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program Simpanan KeluargaSejahtera Tahap 1 Tahun 2015 ;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) PenyaluranDana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, Termin KesatuTahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 ;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun 2015 ;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS
Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero)nomor : S51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal PenugasanPemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagai PelaksanaProgram Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos ;Halaman 127 dari 129 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN.
105 — 51
Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atauberlanjutnya kerugian tersebut;Disisi lain RUPS sebagai forum tertinggi perseroan dan komisarisPenggugat telah memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitet de charge)atas seluruh perbuatan hukum Tergugat Il selamameniabat sebagai direksi Penggugat termasuk perbuatan perjanjianutang piutang yang dilakukan Tergugat II mewakili Penggugat padawaktu itu kepada Tergugat ;Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 113, tanggal 26Maret 2014, yang dibuat
IDIL FITRI
Termohon:
PT KNN KONSTRUKSI INDONESIA
104 — 18
Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan, yang semestinyamenggunakan Surat Kuasa Khusus, dan kekhususan surat kuasa terletak padaSiapa pihakpihaknya, yaitu pihak yang memberi Kuasa dan penerima Kuasadan di Pengadilan mana Surat Kuasa tersebut akan dipergunakan;Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan buktibukti yang disebutkandalam permohonan PKPU tidak dibuktikan adanya Surat Kuasa Khusus yangsah yang diberikan principal dan atau oleh Direktur berdasarkan AnggaranDasar, maupun atas keputusan RUPS
113 — 48
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 241/PDT.G/2005/PN.JKT.PST. tanggal 26 Desember 2005, diberi tanda P19;Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2511 K/Pdt/2006 tanggal 22Juni 2007, diberi tanda P20;Januari .....Januari 2008, diberi tanda P21; 2 2222022 2 22 en nnn ene2722s23.24.25.26.21s28.29,30.31.Fotocopy Surat Persetujuan Penunjukan Majelis Arbitrase tanggal 15 Mei 1996 yangdibuat oleh Penggugat dan Tergugat II, diberi tanda P22;Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPS
HERY WIJAYANTO
Tergugat:
H. MINARDI
107 — 76
tidak berfungsi, karena ada part yang kurang; BahwaAnang adalah orang yang menawarkan kepada Tergugat; Bahwa Mesin press 45 Ton ada 1 dan yang 100 Ton tidak ada dandigantikan mesin 80 Ton;Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN CkrBahwa mesin 110 ton ada;Bahwa pengiriman 2 (dua) unit = mesin untuk gantikanRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) datangnya padahari libur;Bahwa itikad baik Penggugat mau memberikan 2 (dua) unit mesinnamun ditolak;Bahwa RUPS
SJAMSURI LIGA
Tergugat:
1.YAN ISMAR
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
79 — 44
Putra Sentosa Prakarsa yangditetapkan di Jakarta tanggal 30 Desember 2008 oleh Dirjen AdministrasiHukum Umum atas nama Meneteri Hukum dan HAM R.1;P3 yaitu fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar BiasaPT.
269 — 53
Kalau operasional yang pertama bertanggungjawab adalah Direksi; kalau penguasa tertinggi RUPS, dan Direksi tentumempunyai kewenagan untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan danmaksud dari Korporasi tersebut, Direksi juga bisa wakil atau mewakili baik diluarmaupun didalam pengadilan ;Bahwa ketika ahli mengajar ahli apa bedanya hukum Publik dan Hukum Privat,pada prinsipnya yang melakukan penegakan pada Hukum Publik adalahNegara oleh karena itu melapor adanya peristiwa hukum itu bukan suatuperbuatan
90 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Firdaus Sukiman Ardhaliwa, selanjutnya Kantor CabangUtama Jakarta menyetorkan keuntungan kepada Kantor Pusat melaluiDirektur Keuangan ;10.Bahwa hasil dari keuntungan melaksanakan pengangkutan barangbarang11.milik KPU tersebut dipergunakan untuk membeli Kantor di kawasanperkantoran elit, Perkantoran Plaza Pasifik, Blok B1 No.1, Jalan BoulevardBarat Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240 atas keputusan RUPS PT.(Persero) Varuna Tirta Prakarsya.