Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Pmh Permohonan Permohonan rups
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 247/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.PT K-LINK INDONESIA
2.PT K-LINK NUSANTARA
3.PT KLINK MITRA GLOBALINDO
Tergugat:
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
285 — 207
  • AHU31890.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang anggaran dasarnya telahmengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataaan KeputusanSirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS PT KLinkNusantara No. 32 tanggal 29 Januari 2020 dibuat dihadapan Notaris Patty DewiRossani Pasaribu, SH., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RIberdasarkan surat keputusan Nomor AHU0009026.AH.01.02 TAHUN 2020tanggal 3 Februari 2020;Bahwa
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-03-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 62/Pdt.G./2016/PN.Mlg.
Tanggal 24 Januari 2017 — 1. JULIANSYAH RIZAL 2. SUHAIMI HUSIN
92 — 36
  • ,M.Kn. tertanggal 19 Nopember 2015, RUPS telah sepakat untuk melakukanPembubaran Perseroan Terbatas PT Agrodana Securities;Bahwa berdasarkan akta pembubaran tersebut, PT Agrodana Securitiesmengajukan Surat Permohonan Penutupan Perusahaan PT Agrodana Securitiestertanggal 28 November 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telahmendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP10/D.04/2016 tentang Pencabutan IzinUsaha Perusahaan Efek Sebagai
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/PID.B/2014/PN.BDG
Tanggal 10 April 2014 — SRI HERININGSIH
71 — 6
  • ZEZEN HASAN) adapun maksud tujuan kredittersebut untuk menanggulangi adanya kredit macet ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatandan membenarkannya ;11 Saksi ARMAN RAHMAN, ST:Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangandi BAP tersebut benar ;Bahwa saksi sejak tahun 2003 sampai 7 September tahun 2011, yang bertugassebagai Komisaris, dan Saksi bertanggung jawab kepada pemegang Sahamdalam bentuk laporan pertanggungjawaban pada saat RUPS
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 201/Pdt.G/2013/PN.Sda
Tanggal 28 Agustus 2014 — Dra. UMI ISRONIYAH L A W A N : PT. DWIJAYA PERSADA INDAH
45 — 9
  • dijalankan terlebih dahulu ( utvoerbaar bij voorraad)walaupun ada banding dan kasasi dari tergugat .10 Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.ATAUApabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat datangmenghadap kuasanya SUTARJO, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus diatassedangkan untuk tergugat datang kuasanya SITI HALIMAH surat kuasa tanggal 7 Januari2013 ( berdasarkan RUPS
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN LUMAJANG Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Lmj
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CINDE WILIS
Tergugat:
HUSNUL HOTIMAH
34 — 7
  • AHU-0001141.AH.01.10 Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017, serta berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 112. tanggal 20 Februari 2017, diputuskan bahwa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGUL ARTO LUMAJANG, yang berkantor di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 18 Lumajang, telah bergabung (Merger) dengan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CINDE WILIS Yang berkantor Pusat di Komplek Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada 187 Kav.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 12-05-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Idm
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.TISNA P. WIJAYA, SH
2.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADIS SUHADA Bin Alm. AMAT MACHDANI
73 — 35
  • Markoni Mandiri perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021;
  • 1 (satu) buah buku PT.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum
Register : 10-07-2024 — Putus : 18-09-2024 — Upload : 19-09-2024
Putusan PN UNAAHA Nomor 105/Pid.B/2024/PN Unh
Tanggal 18 September 2024 — Penuntut Umum:
3.TAJUDDIN, S.H.
4.Moh. Rizal Manaba, SH.MH
5.Andi Amin Syukur, S.H.
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn
Terdakwa:
DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP Alias DENY Bin H. AHUDDIN
53 — 0
  • ;
  • 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Akta tanggal 16 April 2013 Nomor : 06 tentang Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Multi Bumi Sejahtera (fotokopi salinan akta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Gresia Puterahmat, S.H., M.Kn.);
  • 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Akta Tanggal 17 April 2013 Nomor : 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Bumi Sejahtera yang telah dilegalisir oleh Notaris Gresia Puterahmat, S.H., M.Kn.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 12-05-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Idm
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.TISNA P. WIJAYA, SH
2.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
WIRANTAKA Bin Alm. CASMAN
66 — 51
  • Markoni Mandiri perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021 ;
  • 1 (satu) buah buku PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-01-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. MARTHIN FITHER SIMARMATA, MM
221 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin ProvinsiKalimantan Selatan ;1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa AnjarSarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten KapuasProvinsi Kalimantan Tengah ;1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM Nomor 416,836,835 ;1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 22 Juni 2016 — FERRI DWI ADRIANSAH, SE Bin CHAIDIR HAKAM
369 — 116
  • Bank RakyatIndonesia dan hal tersebut bisa berubah setiap tahunnya sesuai denganhasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Bahwa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdapat 3 jeniskredit, yaitu :1. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang disalurkan kepada rakyatdengan plafon maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) denganjangka wakiu maksimal 5 tahun ;2.
    Bank RakyatIndonesia dan hal tersebut bisa berubah setiap tahunnya sesuai denganhasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Halaman 18 dari 113 hal. Putusan Nomor : 04/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbe Bahwa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdapat 3 jeniskredit, yaitu :1.Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang disalurkan kepada rakyatdengan plafon maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) denganjangka wakitu maksimal 5 tahun ;.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 334/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Oktober 2017 — PT.BANK DAGANG BALI ( DALAM LIQUIDASI) >< Ny.NI KETUT SRI ADNYANI CS
106 — 65
  • Bahwa, TERGUGAT sudah tidak menjadi Direksi TERGUGAT Ilsejak 13Agustus 2004 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS LuarBiasa PT PuriHalaman 42 dari 128 hal putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT.DKIBunga Beach Hotel, Nomor 18, 13 Agustus 2004,dibuat dihadapanNotaris Denpasar Ni Wayan Widastriissedangkan TERGUGAT IVsudah tidak mempunyaikewenangan/NON AKTIF sebagai Direksi PTBANK DAGANG BALIDALAM LIKUIDASI) sejak Tim Likuidasi dibentukmelaluipenetapan pengadilan Negeri DenpasarNo.95/PDT.P/2004/PN.DPS. tanggal 11
    Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya Mendalilkan seolaholahterdapat hubungan hukum antara TERGUGAT dan TERGUGAT IVdengan TERGUGAT Ill, V dan VI;Bahwa, TERGUGAT I sudah tidak menjadi Direksi TERGUGAT II sejak13 Agustus 2004 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PTPuri Bunga Beach Hotel, Nomor 18, 13 Agustus 2004, dibuatdihadapan Notaris Denpasar Ni Wayan Widastri, sedangkanTERGUGAT IV sudah tidak mempunyai kewenangan/NON AKTIFsebagai Direksi PT BANK DAGANG BALI (DALAM LIKUIDASI) sejakTim Likuidasi
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 14-03-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 114/Pid.B/2018/PN Sbr
Tanggal 4 Juni 2018 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
SAHRONI Als RONI Bin Alm H. HARUN SYAM
84 — 18
  • Selasar Kontruksindokepada Terdakwa tidak diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)terlebin dahulu hanya inisiatif saksi saja sendiri;Bahwa saksi telah membuat Surat Pencabutan Kuasa Direksi dengan alasankarena banyak orang yang datang kepada saksi menanyakan Terdakwatentang tanah dan rumah diperumahan The Green Residence;Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Sbr.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 231/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ANTO D HOLYMAN SH
Terdakwa:
1.ENDANG MURNIATI SH Binti HADI SOENARNO
2.ELYAS AGUNG SETIAWAN Bin Alm ANDREAS SUPRAPTO
122 — 34
  • Bahwa zulkarnain mengetahui tentang pertemuan di binakara tentang nilaiproyek 12 milyar rupiah, karena terdakwa yang menghubungi zulkarnainbactiar; Bahwa terdakwa . pernah mencek lokasi sekitar tahun 2017; Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan uang yang ditransfer oleh pihak PT.Hallo untuk kepentingan pribadi; Bahwa PT Mifta Pratama Cemerlang belum serahkan RUPS kepadaterdakwa; Bahwa uang masih ada dalam rekening terdakwa sekitar 1,6 milyar rupiah; Bahwa terdakwa kenal dengan ibu Lim Angie sekitar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-07-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — ANIES TRI HANDOKO VS PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK)
256 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Pasal 98:(1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar;(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecualiditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 07-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PT PALU Nomor 1/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 18 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT RISGUN PERKASA ABADI Diwakili Oleh : A.H. MAKKASAU, SH., MH
Pembanding/Tergugat II : PT SIRTU KARYA UTAMA Diwakili Oleh : A.H. MAKKASAU, SH., MH
Pembanding/Tergugat III : PT WATU MERIBA JAYA Diwakili Oleh : A.H. MAKKASAU, SH., MH
Terbanding/Penggugat I : SAFRUDIN
Terbanding/Penggugat II : SYARIF
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Tengah
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Terbanding/Tergugat V : WALIKOTA PALU
Turut Terbanding/Tergugat VI : KETUA DPRD KOTA PALU
304 — 112
  • pelaksanaan pemberian dana Tanggang JawabSosial dan lingkunagan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) olehTERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yang diatur dalamHalaman 6 dari 59 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PTPALPasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 TentangTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakanoleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelahmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-10-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 358/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 8 Januari 2018 — SAHMAN SARAGIH VS SUPARDI, DKK
175 — 246
  • Bahwa persetujuan dari Menteri yang berwenang sebagaimana diaturdalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 adalah wajib diperlukan,dalam perkara a quo adalah Menteri Badan Usaha Milik Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf h UndangUndangNomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dimanapada pokoknya diatur Menteri bertindak sebagai RUPS dan wajibmendapatkan persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalamRUPS
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
444 — 159
  • RKAP dibuat setiap N1 untuk prognosa (perkiraan pengusahaan penjualan dan biaya) tahun N;Kantor Area dibawah Kantor Distribusi membuat usulan programkerja untuk tahun berikutnya kemudian dibahas dan dievaluasi di Kantor Distribusi; Setelah dibahas dan dievaluasi, usulan tersebut menjadi rencanaprogram kerja PLN Distribusi selanjutnya diajukan oleh GeneralManajer kepada Direksi sebagai bahan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);Setelah dibahas dan dievaluasi dalam RUPS oleh Direksi PLN,hasil RUPS diterbitkan
    syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (2); Halaman 183 dari 280 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2015/PN Yykb. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. sesuai dengan AUPB;d. berdasarkan alasanalasan yang objektif; tidakmenimbulkan Konflik Kepentingan; dan e. dilakukan dengan iktikad baik;Bahwa BUMN sama dengan PI yang sahamnya berasal daripemerintah, yang sudah melebur menjadi kekayaan perusahaan.Pertanggungjawaban ada pada RUPS
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 09-11-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. MASEMPO DALLE
Tergugat:
1.PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA
2.PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
3.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
4.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
5.Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe
419 — 254
  • Masempo Dalle adalah diselesaikan terlebin dahulu secarainternal melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MasempoHalaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN UnhDalle, sesuai ketentuan Undangungang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas. Bahwa oleh karena masih terdapat permasalahandalam lingkup internal PT. Masempo Dalle, maka Gugatan Penggugat yangmengatasnamakan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
137 — 34
  • perbuatan melawanhukum yangbertentangan dengan Keputusan Bersama antara Komisaris danDireksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 26A/Dirut/(0506 dan250/Komut/0506 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance(GCG) di PT Pos Indonesia (Persero) Pasal 16 Para anggota Direksi dankaryawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingandan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji danfasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
    Pos Indonesia (Persero)dilakukan dengan penganggaran melalui RKAP yang disusun setiaptahun, RKAP diajukan ke RUPS untuk mendapat persetujuan.
    Untuk yang rutin diatur dalam RKAP, sedangkan untuk proyekbisnis diatur dalam CBA.Untuk anggaran rutin dilakukan antara lain :Masingmasing Kepala Area mengajukan usulan anggaran ke KantorPusat, kemudian oleh Kantor Pusat direkap, dievaluasi selanjutnyadiusulkan ke RUPS untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.Setelah ditetapbkan oleh RUPS, anggaran dibreakdown (dialokasikan) kemasingmasing penanggung jawab anggaran di Kantor Pusat maupun dikantor area, pengeluaran dana tersebut dilakuykan oleh masingmasingKepala
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT) LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
218 — 195
  • Notaris di Jakarta tentangPerjanjian Pokok Peralihan JualBeli Asset dari PT PPA kepada PT CentralProteinaprima Tbk.c Pada tanggal 8 Juni 2007 Keputusan RUPS PT Dipasena Citra Darmaja yangberkedudukan di Jakarta telah menyepakati untuk mengganti nama perseroantersebut dengan nama PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) dan memindahkan tempatkedudukannya ke Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.
    Pada tanggal 11 Juni2007, Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam Pernyataan Keputusan RUPS dihadapan Notaris Yulia, S.H yang isinya adalah merubah bagian awal padaAnggaran Dasar PT DCD yang berjudul: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKANpada Pasal 1 dan pada bagian Modal Pasal 4.
    Perubahan tersebut telah memperolehpersetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor W706508HT.O1.04TH.2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya menyetujui perubahan nama PTDipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS).d Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2008 telah disetujui untukdilakukan perubahan Anggaran Dasar PT AWS sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dibuat dihadapan Notaris Yulia,S.H. dengan Akta Nomor 24 pada tanggal