Pembanding harus ditolak;Menimbang, berdasarkan dalildalil gugatan para Penggugat/paraPembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yangpada pokoknya sebagai berikut :Dalam EksepsiBahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat/para Pembandingadalah butir 30 gugatan mengenai nilai limit lelang jauh di bawah harga pasar.Yang menentukan harga limit lelang itu bukan Tergugat/Terbanding akan tetapimenggunakan kantor jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RazakUswatun & Rekan (KJPP

MBPRU) yang beralamat di Jalan Palembang nomor11a Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padangsebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ketentuan Peraturan Menteri Keuangannomor 27/PMK.06/206 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lelang untuk menentukannilai limit lelang sedangkan KJPP MBPRU tersebut tidak dilibatkan dalamperkara sehingga mengakibatkan perkara a quo kurang pihak.Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai kurangpihak

dengan tidak dilibatkannya KJPP MBPRU adalah karena yangbersangkutan bukanlah orang yang terlibat langsung dalam perkara akan tetap!

Tanggungan yang pada intinya objek haktanggungan Penggugat hendak diajukan penjualan lelang oleh Pihak KPKNLBanda Aceh yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember2018 dengan harga limit pelelangan Rp.1.398.300.000, (Satu milyar tiga ratussembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penetapan harga lelang yangTergugat tetapkan sepihak tersebut karena tidak didasarkan pada harga yangditetapkan oleh Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

secara sepihak jumlah angsuranhutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan juta seratussembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp.10.268.464,(sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluhempat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaHalaman 5 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT BNAperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari padaharga yang ditetapkan oleh Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) SIH WIRYADI &REKAN, tempat Kedudukan: Kantor Pusat: Wisma PanilaiLantai 15 Jl.

sebesar Rp. 350.561, beritaKALTIM POST tentang Pembebasan Lahan Waduk Teritip dikeluhkan,pada halaman 24 tertanggal 22 Nopember 2016;11.Bahwa TERGUGAT IV Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dalammelakukan penilaian (appraisal) harga tanah milik Para Penggugat jelas tidakprofesional, seharusnya TERGUGAT I, Il, Ill menunjuk KJPP yang benarbenar profesional, dan TERGUGAT I, Il, Ill seharusnya tidak begitu sajamenerima hasil penilaian dari TERGUGAT IV, akan tetapi dengan adanyahasil kejanggalan penilaian

Para Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa, Tergugat IVKonsultan Jasa penilai Publik (KJPP) dalam melakukan penilaian (appraisal)harga tanah milik para Penggugat jelas tidak profesional, seharusnyaTergugat , Il, Ill menunjuk KJPP yang benarbenar profesional;Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor:45/Pat.G/2017/PN.Bpp.

AGUS CAHYONO, pekerjaan TIM pelaksana KJPP ASMAWI danREKAN, bertempat tinggal di Jalan Bandarharjo Semarang, dibawah sumpahmenerangkan:Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 telah melakukan penilaian Sertifikat HakMilik No. 681 seluas 22.000 M? a.n Nurjali di Gunung Binjai Kelurahan Teritip,Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara : Tanah Hj. Guci.Sebelah Timur : Tanah CekDam.Sebelah Selatan : Tanah Hj.

Para Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa, Tergugat IVKonsultan Jasa penilai Publik (KJPP) dalam melakukan penilaian (appraisal)hargatanah milik para Penggugatjelas tidak profesional, seharusnya TergugatI, Il, Ill menunjuk KJPP yang benarbenar profesional; Didalam Pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 TahunHalaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor:45/Pat.G/2017/PN.Bpp.2012 dijelaskan, bahwa pengadaan jasa penilai dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
2.PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan MBPRU

., Pintauli Sihombing, SH dan Cardiana Harahap SH pada tanggal15 Juli 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor Ket02/M.2.6/Gp/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, sebagai Tergugat II;Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun Dan Rekan (MBPRU), tempat kedudukan Jalan DurenTiga Raya 101, Kindo Building 2nd Floor Suite D 203 Rt04 Rwo01,Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikanKuasa Kepada Dhita Kusuma Anggraeni, ST, Theodorus Himawan,S.Sos., M.Ec.Dev dan Romidia

Bahwa Turut Tergugat KJPP MBPRU adalah penilaiindependen yang menurut Tergugat II memiliki kredibilitas dan kualitasbaik yang dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya.11.

BaratNomor : 593/Kep.793Pemksm/2017 tertanggal 7 September 2017.Sehingga penanggalan yang tercantum dalam hasil perhitungan dariTurut Tergugat menggunakan tanggal pada saat penetapan lokasisebagaimana diatur pada poin 5.6 Standar Penilaian Indonesia 306(SPI 306)Tanggal Penilaian menggunakan tanggal pengumuman penetapanlokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sesuai dengan yangditetapkan dalam peraturan perundang undanganDengan demikian jelaslah bahwa tanggal yang tertera dalam hasilperhitungan KJPP

KJPP MBPRU telah mendapatLisensi Penilai Pertanahan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dantata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48/KEP600.15/II/2016.2. Perubahan anggaran dasar terakhir sesuai dengan Akte PernyataanKeputusan Rapat Persekutuan Perdata KJPP MBPRU, Nomor 4349Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2019/PN.Ckrtertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dihadapan oleh Notaris HestiSulistiati Bimasto, SH di Jakarta.Ir. Muhammad A.

Pilar Sinergi Bumn Indonesia dan KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan, dengan lingkup pekerjaansebagai berikut.Melakukan penilaian terhadap seluruh Objek Pengadaan Tanahsehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat JakartaBandung wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kerangka acuankerja yang meliputi:a.

Penggugat:
1.Mohamad Omit
2.Rasudin
Tergugat:
1.Dinas Kementerian PUPR Serang
2.Badan Pertahanan Nasional BPN Serang,
3.PT.Sucofindo Appraisal Utama melalui KJPP Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johny,dan rekan

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA/KJPP IJR

PENGGUGAT selakupembeli yang beritikad baik atas obyek sengketa Villa 2 dan 3 tidakmengetahui obyek sengketa Villa 2 dan 3. tersebut dijadikanAnggunan/jaminan oleh TERGUGAT pada TERGUGAT II (PT Bank ArthaLestari) sebagaimana dalam harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPPSyarif, Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, (dua milyardsembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari dari:1.

tidak baik;Menyatakan Sertipkat Hak Tanggungan (SHT) No 3406/2015,tertanggal 03/09/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No.6357/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan olehTURUT TERGUGAT adalah tidak Sah oleh karenanya batal demihukum;Menyatakan surat pengajuan permohonan lelang kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) No.252/KRD/X1/2017 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II adalah tidaksah sehingga batal demi hukum;Menyatakan harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPP

Syarif,Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, (duamilyard sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari:a.

Syarif, Ending & Rekanjasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober 2017 Nomor:422/KP/LP/KJPP/X/2017 senilai Rp 2.900.000.000, (dua milyard sembilan ratusjuta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap ke2 (kedua) buah Villa yaitu SerenityUbud Villas 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut melekat Hak Milik dengan Sertifikat(SHM) No. 1674, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, dengan Surat UkurNo. 01204/Kenderan/2015, tertanggal 27 Maret 2015 dengan luas 407 M2(empat ratus tujuh meter per segi ), atas nama Desak

(empat ratus empat puluh meter per segi) atas namaDesak Nyoman Karmini (Tergugat I), dimana terhadap kedua sertifikat tersebuttelah digunakan sebagai Anggunan/jaminan oleh Tergugat pada Tergugat IIyaitu (PT Bank Artha Lestari) sebagaimana dalam harga limit dari penilaian asetlelang dari KJPP Syarif, Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnistertanggal 9 Oktober 2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000,(dua milyard sembilan ratus juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilaisudah

sebesar Rp.44.100.000,(empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni2016 setelah melalui proses identifikasi dan inventarisasi tanah,tanaman, dan bangunan pada tanggal 29 Juni 2015 serta telahdilakukan penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) denganharga Rp.100.000, /m?

Bahwa dalam pemberian ganti rugi tanah kepada Tergugat 2,Tergugat 1 telah memberikan ganti rugi berdasarkan buktibuktikepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat 2 dan SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui olehWali Nagari Timbulun dan Camat Tanjung Gadang serta KetuaKerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Gadang, dan pada saatdilakukan perkiraan nilai tanah yang dilakukan oleh KJPP (KantorJasa Penilai Publik) tanah tersebut tercatat sebagai tanah milikTergugat 2, dan tidak

sebesarRp.44.100.000, (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) padatanggal 24 Juni 2016, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasitanah, tanaman, dan bangunan pada tanggal 29 Juni 2015 sertatelah dilakukan penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)dengan harga Rp.100.000, /m?

Penggugatharus menguraikan secara rinci mengenai kerugian immateril yangdiderita oleh Penggugat.Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Tergugat 1untukmemberikan ganti kerugian atas kerugian yang tidak akan terjadidan seharusnya kerugian immateril yang dimintakan harusmenyebutkan kerugian yang riil / kKerugian nyata secara terinci, danTergugat 1 tidak dapat memberikan ganti kerugian di luar peraturanperundangundangan yang mengatur serta bentuk dan nilai gantikerugian di luar yang ditetapkan oleh KJPP

Karena waktu itu ada pemahaman saya bahwa jikalau ingin membelirumah maka nilai terlebin dahulu melalui jasa independent Non Bankyang biasa disebut KJPP bidang jasa penilai properti dimana hargaproperti tersebut akan terlihat nilai sesungguhnya berdasarkan LuasTanah, Luas Bangunan dan Nilai NJOPnya.4. Maka rumah sdr.

Rahman saya ikut nilai ke KJPP bersama Ruko yangingin saya beli terlebin dahulu, kKemudian saya mendatangi rumahnyauntuk mengambil Fotocopy dokumen yang diperlukan KJPP untukmenilai aset sdr. Rahman.5. Sebelum Penilaian keluar sdr. Rahman tahu jikalau ada pilihan lain selainrumahnya yang ingin saya beli. Sdr rahman datang berkunjung kerumahbertemu dengan keluarga saya, yang mana disinilah sdr.

SAYA) beliau memohonuntuk ditutup dulu sambil menunggu hasil appraisele dari KJPP, sayatutuplah satu bulan senilai Rp.6.650.000 (bila tidak jadi beli akan digantidi bulan 4 karena ada BONUSNYA yang KELUAR) JAWABAN ATASPOINT 312. Penyampaian dari bank BRI datang lagi harus membayar angsurankarna di bulan januari masuk lagi hitungan 90 hari, sdr.

Rahman kembalimeminta tolong yang kedua untuk meminjam Rp.6.650.000 yang sebagaijanjinya lagi (bila tidak jadi beli akan diganti di bulan 4 karna adaBONUSNYA yang KELUAR ) JAWABAN ATAS POINT 313.Tanggal 18 Januari Hasil Appraisle dari KJPP keluar yang menyatakannilai rumah sdr.

Rahman yang dijual Rp.750.000.000, hanya dinilai pasarRp.605.000.000, sedang nilai jual cepat Rp.424.000.000, melihat hasilini dia tidak menerima tetap di harga di awal.14.Dengan hasil Appraisle ini saya memilih Rumah toko yang sejak awaladalah tujuan saya dengan nilai Rp.902.000.000, yang hanya dijual kesaya senilai Rp.800.000.000. oleh Almarhum H.Sigit Mardianto(berdasarkan Penilaian KJPP)15.

Nomor 1176 K/Pdt/2021Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, beralamat diJalan Sidosermo Indah, Nomor 16, Sidosermo, Wonocolo,Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13Agustus 2019;PANITIA/TIM PENGADAAN TANAH~ TAHAP iilKABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUKPEMBANGUNAN JALUR/REL KERETA APIMAKASSARPAREPARE, berkedudukan di JalanCendana, Padoang Doangan;KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ADITYAISKANDAR DAN REKAN, berkedudukan di Jalan Sambas,Nomor 21, Bukit Baruga, RI 009, RW 011, KelurahanAntang

Nomor 1176 K/Pdt/2021Eksepsi Para Termohon:Pemohon telah keliru menarik pihak, bahwa seharusnya Pemohonmenarik Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Rel Kereta ApiPangkajene dan Kepulauan dan Tim Penilai Tanah KJPP AdityaIskandar dan Rekan, sebagai pihak dalam perkara a quo, lagipulaTermohon II bukan sebagai pihak yang melakukan kegiatan penilaianbidang,sehingga Pemohon keliru menarik pihak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriPangkajene telah memberikan Putusan Nomor 23

., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, SE.,M.Ec.Dev.

,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, SE., M.Ec.

) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan rekan di Yogyakarta, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangHalaman 19 dari 38 hal.

/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uangdengan jumlah besaran Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiHandoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Nomor 3391 K/Pdt/201606/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanBandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan rekan di Yogyakarta dalammelakukan penilaian mempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedomanyaitu berupa Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar PenilaianIndonesia (SPI)

, Tergugat menetapkannya berdasarkan hasilpenilaian yang dilakukan oleh KJPP, sebagai berikut : Lelang (pertama) berdasarkan hasil penilaian KJPPBudi Edy Saptono & Rekan dan hasil penilaian KJPPtersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian No.

tanggal 6 Februari2018 dengan hasil penilaian untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftarHalaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt/2021/PT MDNa.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian, NilaiPasar SHM No. 2280 an Soeganda Kosuma Rp2.004.100.0000 (dua milyar empat juta seratus riburupiah) dan Nilai Likuidasi Rp 1.287.600.000 ( satumilyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratusribu rupiah), Lelang II (kedua) sampai IV (keempat) berdasarkan hasilpenilaian KJPP

Sapto, Kasmodiard dan Rekan dan hasilpenilaian dari KJPP tersebut dituangkan dalam LaporanPanilaian No. 00028/2.008409/PI1/07/PS.0122/1/II/2020tanggal 12 Februari 2020, untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftara.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian untuknilai pasar Rp. 1.445.000.000,00 (satu milyar empatratuSs empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai LikuidasiRp.1.012.0.

OOO (satu miliar dua belas juta Rupiah); Bahwa KJPP Budi Edy Saptono & Rekan dan KJPPSapto, Kasmodiard dan Rekan tersebut di atasmerupakan Kantor Penilai Publik yang sudah mendapatizin dari Menteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaanpenilaian, KJPP tersebut bertindak secara objektif,independen dan memiliki kompetensi selaku Penilai,karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilaitersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Tergugat selaku penjual Obyek Lelang berdasarkan hasil penilaianPenilai / KJPP (vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 43ayat (2) ;b. Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) karena lelang yangdilakukan adalah lelang eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilalLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarRupiah), vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b ;c.

Menyatakan serta menetapkan bahwa penilaian ganti kerugian yang sahadalah penilaian yang dilakukan oleh KJPP IDR (Iskandar dan Rekan)sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilaian Nilai Ganti Kerugian(Nilai Penggantian Wajar) Objek Pengadaan Tanah Milik PT KarawangCipta Persada (Developer) Bagi Pembangunan Untuk Jalur Kereta CepatJakarta BandungKCIC Nomor 062.2/IDR/DP.3/AL/IV/2018 tertanggal 9April 2018 karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang UndangNomor 2/2012 dan kode etik penilai sebagaimana

diatur dalam SPI 306;10.Menghukum Termohon II dan Termohon Ill untuk melaksanakanpemberian ganti kerugian kepada Pemohon secara tanggung rentengsesuai dengan nilai yang dihasilkan dari penilaian ganti kerugian yangdilakukan oleh KJPP IDR karena telah sesuai dengan ketentuan dalamUndang Undang Nomor 2/2012 dan kode etik penilai dalam SPI 306;11.Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ataspengajuan permohonan a quo;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quoberpendapat

Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan )

Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan ), Team ApresialPembebasan Lahan Kreta Api Trans Sulawesi Makassar Parepare, alamatJalan Kebayoran Lama No. 225 Jakarta Selatan ( Permata Kebayoran PlazaBlok All ) 122220 Indonesia, Sebagai Tergugat Ill ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 19/Pdt.G /2017/BR,Telah membaca berkas dan segala suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;Telah mendengar dan membaca surat permohonan pencabutan perkaraNo. 19/Pdt.G/2017 PN Bar

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45huruf 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdimana Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkanhasil penilaian dari Penilai, maka Pengadilan Negeri Klas IBTaskmalaya telah mengirim Surat Kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP), masingmasing :a. Surat No.

W11.U9/1076/HT.01.10/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 perihal Permohonan Keterangan PenilaianTerhadap Objek Lelang Perkara No.11/Pdt/Eks/2016/PN.Tsm yang ditujukan kepada RIJAHUSAENI, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) JI. RayaDewi Sartika No. 353 Lt.2, RT. 00/RW. 013, Cililitan,Kramat Jati, Jakarta 13640;b. Surat No.

W11.U9/1076/HT.01.10/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 perihal Permohonan Keterangan PenilaianTerhadap Objek Lelang Perkara No.11/Pdt/Eks/2016/PN.Tsm yang ditujukan kepada TEGUHHERMAWAN dan Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Perum Sirnagalin Kencana, Blok No. 11,Indihiang, Kota Tasikmalaya;17.8.

Bahwa dari Bukti T8a ternyata PN Tasikmalaya q.q Terlawan telahmengirim Surat Kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RIJAHUSAENI untuk melakukan penilaian harga terhadap objek tanah danbangunan yang diperlukan dalam penentuan taksiran harga gunapelaksanaan lelang eksekusi dan dari bukti T8C KJPP Rija Husainidan Rekan telah mengeluarkan Laporan Penilaian objek sengketa yangdimintakan tersebut;2.

Bahwa dari bukti Bukti T9 ternyata Ketua Pengadilan NegeriTasikmalaya telah menetapkan Limit harga terhadap tanah danbangunan yang akan dilelang berdasarkan limit dari hasil penilaianKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T8 a s/d d dan bukti T9 juga diperoleh fakta mengenai nilai limit lelang untuk objek sengketayakni :1.

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfantori dan rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Fotocopy Penilaian Ganti Kerugian Tanah dari Kantor Jasa Penilai Publik /KJPP ABDULLAH FITRIANTORO & REKAN, disebut: Bukti P.6;7. Fotocopy Undangan Musyawarah Bentuk Ganti Rugi terhadap Tanah wargamasyarakat yang terkena Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai Nomor:19/UNDP2T/III/ Tanggal 11 Maret 2020, disebut: Bukti P7;8.

) adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah pagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya (vide Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik).4 Penaksir sebagaimana yang disebutkan dalam PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 44.Bahwa terkait nilai limit Lelang atas agunan kredit Pelawan, Terlawan menetapkannya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independendengan rincian sebagai berikut:5 Hasil Penilaian KJPP

dariMenteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaan penilaian, KJPP tersebutbertindak secara objektif, independen dan memiliki kKompetensi selakuPenilai, karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilai tersebut dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa Selanjutnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP SukardiIsrar & Rekan tersebut Terlawan menetapkan nilai limit Lelang sebagaiberikut:8Pelaksanaan Lelang (Pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei2019 terhadap agunan kredit Pelawan berupa sebidang

Faktanya Terlawan dalam menetapkan nilai limit Lelang selaluberdasarkan hasil penilaian dari KJPP Sukardi Israr &Rekan yang merupakanPenilai Eksternal yang akan Terlawan buktikan nantinya dalam sidangpembuktian.3.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Terlawan selaku penjualObyek Lelang berdasarkan hasil penilaian Penilai / KJPP (vide PMKPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2) ;b.

Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) karena lelang yang dilakukan adalah Lelang eksekusiHak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilaiLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar Rupiah), videPMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b;c.

Dinas PUPR Kota Banjarbaru
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
3.Hani Muntoha selaku Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilai Public Wahyu Yasir Purnamasari "KJPP - WYP"

.: 116/2003 denganmempertimbangkan bahwasanya harga lahan akan terus menanjak naikseiring berjalannya waktu, oleh karena itu, Penggugat menunjuk KANTORJASA PENILAI PUBLIK MUSHOFAH MONO IGFIRLY DAN REKAN (KJPP) yaitusuatu Kantor Penilai Independen berdasarkan Surat Penunjukan dari PT.Bukit Kamsiri Indah (in casu Penggugat) kepada KJPP tertanggal 23 Mei2019 untuk melakukan penilaian harga pasar / appraisal atas Lahan untukmendapatkan harga pasar dan wajar;Bahwa setelah dilakukan penilaian harga pasar

/ appraisal oleh KJPP atasLahan sebagaimana termuat dalam Laporan Penilaian Tanah Kosong No.:0209/PTK/MMIRJKTM/V/2019tertanggal 25 ##$Mei 2019 yangditandatangani oleh Ir.