• melakukanpelanggaran kerja maka Termohon Kasasi bersedia untukmengundurkan diri dan atau diputuskan hubungan kerjanya.Bahwa merujuk kepada Surat Pernyataan yang telah dinyatakan olehJudex Facti mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi TermohonKasasi, dan ternyata sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara aguo pada poin 4 dan 5 terbukti bahwa Termohon Kasasi kembalimelakukan Pelanggaran Kerja yang sanksi dari Pelanggaran tersebutadalah pemutusan hubungan Kerja (PHK), maka seharusnya mengacudan mendasari

  Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perbuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahanTermohon Kasasi bahkan bagi karyawan lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari

  seluruhnya;Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan Perundangundangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang BersangkutanBahwa Judex Facti dalam perkara ini telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh undangundang yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan alasanalasanyuridis sebagai berikut:e Judex Facti Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Setiap BuktiDan Data Yang Diajukan Dalam PersidanganBahwa mendasari

  landasan hukum dalam menjembatani hubunganindustrial antara Pemohon Kasasi dan Pekerja, termasuk Termohon Kasasidan juga merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahanyang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi Pengusaha dan Pekerja dalam halini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang hukum mengikat dalamhubungan industrial adalah Perjanjian Kerja Bersama dan Buku PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari

  maksud dan tujuan dari pasal tersebut akanmenyimpang apabila terhadap pekerja telah berkalikali diberikantindakan pembinaan akan tetapi kembali lagi melakukan pelanggarankerja, oleh karenanya tidak akan mungkin untuk dilakukan pembinaanterus menerus karena akan menimbulkan ketidakberlakuan padaperaturan perusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 UU 13/2003mendasari apa yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturanperusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila Judex Facti dalamperkara a quo hanya mendasari

• perNO sesuai FBahymelakukanK/PM II0810 (sepuluhberkekuatanBahyPenggelapKUHP atauidangan karena melarikan dint maka terutus Nomor : 42K/PM II08/AU/II/201wa selanjutnya Terdakwa juga telahAU/2012 tanggal 29 Januari 2013 dengbulan, pidana tambahan dipecat dari dhukum tetap.an atau Penipuan, sebagai mana diatu karena TerBah pasal 378 KUHP dan pada persidangakwa karena tidak berada di satuan.a menurut keterangan Oditur MiliteOditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat 1persidangan berikutnya, dengan mendasari

• dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.1 dan P.2 maka oleh karenaitu Pemohon memiliki egal standing untuk mengajukan Permohonan cerai talaksebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang mendasari

  sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal1868 KUH Perdata, bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  No. 1236/Pdt.G/2016/PA.Jbgwuts ols xa. w Le il,>etLiooJlArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: MLII aU I JI J Mol peanwlArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon dan jawabanTermohon

• 25 Januari 2011tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10Januari 2011 dalam Register Perkara No.07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:Adapun hal hal yang mendasari

• Pada halaman ke 33, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalammenanggapi keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer TingkatPertama yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan daridinas militer kepada Pemohon Kasasi.Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, pidana tambahan berupapemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yang buruk, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diPengadilan Militer (Tingkat Pertama) mempunyai

  Yang kedua Pemohon Kasasi akan menelaah secara yuridis bahwa benar JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dalampertimbangannya Judex Facti mendasari Pasal 26 KUHPM.

  Mendasari pertimbangan JudexFacti yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dapatdijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yangburuk. Mengikuti dasar yang digunakan Judex Facti di atas berarti sesuai denganPasal 53 huruf b tersebut, yang mana seharusnya pemecatan dari dinas militerdilakukan oleh pejabat yang berwenang secara administrasi, sebagaimana dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3.

  Menurut pendapat Pemohon Kasasi, dari sudut kriteria individualtersebut Judex Facti lagilagi mendasari tolak ukur yang ditentukan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 ayat (2) huruf c jo huruf hdalam penjelasannya. Kriteria yang bersifat individual yang digunakan JudexFacti sebagai dasar pertimbangannya telah salah, karena itu dalam lingkupadministrasi.

  Jadi Judex Factiselain telah salah mendasari lingkup administrasi yang dianggap sebagaikompetensi dalam hal pertimbangan untuk memutus perkara ini, juga telah tidaktaat dan patut pada aturan administrasi itu sendiri.Selanjutnya mengenai pertimbangan Judex Facti dari sudut kriteria normatifyaitu perkara susila yang melibatkan keluarga besar TNI (KBT). Mengapa padaperkara yang sama yaitu susila dan subyeknya sama yaitu anggota TNI, JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

• 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Bubutan Kota Surabaya sesuai Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :XXXXX:. e Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungansuami istri dan belum dikaruniai anak; e Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama : XXXXX , umur 34 tahun,pendidikan terakhir SMA , agama Islam pekerjaan swasta, bertempat XXXXXKota Surabaya;e Bahwa alasan yang mendasari

• hukumnya, telah mengajukan surat bukti yangdiberi tanda (TI,Il1) yaitu foto copy surat sertifikat hak milik No.709diterbitkan oleh BPN Pekanbaru tanggal 6 Januari 2004 dan tidak ajukanSaksisaksi oleh Tergugat I, Il tersebut ;Menimbang, bahwa merujuk pada dalil gugatan Penggugattersebut diatas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakahada perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugatdan apakah hutanghutang tersebut telah dibayar atau belum pihakpenghutang ;Menimbang, bahwa mendasari

  Tuan Raja Djusmar Djohan ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam akta pengakuanhutang tersebut dicantum Clausula bahwa asli surat pemilikan atassebidang tanah yang diserahkan sebagai jaminan selama pengakuanhutang ini berlangsung wajib diserahkan kepada dan disimpan olehpihak ke 2 (dua) dan setelah hutang pihak pertama lunas seluruhnya,maka surat tersebut dikembalikan kepada pihak pertama atau kuasanyayang sah bersamaan dengan penyerahan pelunasan hutang pihakpertama ;Menimbang, bahwa mendasari

  (seratus enam puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta tersebutpengakuan Tergugat dalam jawabannya maka Majelis Hakim dapatmenyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada suatu ikatanperjanjian pengakuan hutang dengan jaminan SKGR tertanggal 23Februari 1999 No. 37/5922/LB/11/1999 Reg Camat 23 Februari 1999 No.493/037 KT sebagaimana tersebut dalam bukti P1 ;17Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hutang hutang denganjaminan tanah SKGR tertanggal 23 Februari 1999 No. 37/5922

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu
• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

• Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN;

Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 19831 (Satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas namapemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter Cnomor 1031 Persil 80 d.lll luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu 1 (Satu) unit Excavator warna ungu 1 (Satu) buah anak kunci ExcavatorDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN4.

SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 PersilHalaman 13 dari 112 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Mig80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena Terdakwa baru melakukan pengajuan penerbitan SPPT PBBatas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkan olehpihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

  5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
  6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

• UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang tua masingmasingbernama SAKSI I, paman Penggugat dan SAKSI TERGUGAT, kakak Tergugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapi upayatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

• Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa Termohon sudah mengetahui dan mengerti akan maksud dari permohonanPemohon tersebut;e Bahwa, atas permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan namunalasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohon akan menjawabsecara

  Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Pemohon cemburu karena hubungan Termohon, anakanak Termohon sangat dekatdengan ayah kandungnya (mantan suami Termohon);Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan

• UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  RAHMAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatanPenggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagidan sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil, sekarang antara Penggugat dan Tergugattelah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;o Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan para saksitersebut dapat

• tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa, Tergugat MENOLAK KERAS seluruh dalilPenggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegasdiakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalildalilTergugat dibawah ini;2 Bahwa, gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK atausetidaktidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA(Niet Onvankelijke verklaard), oleh karena TIDAKJELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN : Bahwa dasar hukum (Rechtelijke grond) yang mendasari

  pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar I (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4),sedangkan peristiwa (Feitelijke grond) yang mendasari

• pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaanbanding tersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatankeberatan yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas cukup beralasan atautidak maka Majelis hakim tingkat banding akan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

  denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasehat HukumTerdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Oktober 2018 Nomor595/Pid.Sus//2018/PN Stb, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaKeberatan keberatan Penasihat hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan olehMajelis hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan ini;Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari

• Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatanCc.Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasarfakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokokgugatan tidak di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduiddelijk en bepaalde conclusie);Hal mana seharusnya penggugat menyatakan dengan jelas dan tegassejak kapan tergugat menguasai tanah objek sengketa aquo, lalukemudian mendirikan

  dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang di akuisecara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis danmutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Suratgugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk memahamidan menganalisa mengenai alasan alasan yang mendasari

  Gugatan Obscuur Libel dengan alasan :Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk), Karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa ataukejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak disertal dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duiddelijk enbepaalde conclusie);Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan tegas mengenai batas batas, letak, dan luas tanah objek sengketaaquo yang di kuasai oleh Tergugat;Bahwa dalam posita

• Mediator kepada Penggugat dengan Tergugatagar perkara harta bersama in casu diselesaikan secara damai ataukekeluargaan namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud PERMANomor 1 Tahun 2016 ;Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan materipokok perkara, Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatanPenggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau tidak ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, telahdiuraikan dasar hukum dan fakta kejadian yang mendasari

  Bukti P. 2 adalah bukti yang mendasari diajukannyagugatan harta bersama. Bukti P.3 tidak memiliki kaitan hukum langsung dengangugatan harta bersama, namun lebih berkaitan dengan faktor penyebabperceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebutharus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti bahwa benar adanyaharta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketaantara Penggugat dan Tergugat.

  Bukti 1.5 dan 1.6merupakan bukti yang mendasari diajukannya gugatan harta bersama ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugatbahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli setelah Penggugat danTergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Majelis menilai bahwaketerangan saksisaksi dari Penggugat tersebut cukup sebagai bukti bahwatanah dengan rumahnya~ atau objek sengketa sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaansetempat

• Oditur Militer sebanyak 3(tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :1 Nomor : B/192a/V/2013 tanggal 16 Mei 20132 Nomor : B/196/V/2013 tanggal 23 Mei 20133 Nomor : B/205/V/2013 tanggal 31 Mei 2013Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 744/Syb Nomor : B/267/VI/2013tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SerdaOktavian Chimaria Lukman NRP 21090186691089 Ba Yonif 744/Syb belumkembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadirdipersidangan.Bahwa dengan mendasari

  Serda OktavianChimaria Lukman NRP 21090186691089, Danru 3 Ton II Kipan B Yonif 744/SYB, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter I15 Kupang Nomor : Dak/12/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat tersebut dibawah ini, yaitu

  Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat(1) ke1 KUHPM.Bahwa para saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan dibawahsumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggilsecara sah dan patut sebanyak tiga kali namun tidak hadir di sidang karena adatugas khusus dari satuannya yang tidak dapat ditinggalkan dan tidakmemungkinkan untuk hadir, dengan mendasari

• Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Hal 11 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021//PN TrkBahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat

  Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yangtidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.Dengan demikian sangat jelas peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas(Obscuur libel). Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalgugatan.

  Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

  Obscuur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas);1. 2 Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijike ground) Peristiwahukum yang mendasari gugatan tidak jelas.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah menguraikan secarajelas dan detail mengenai peristiwa yang terjadi (kronologisnya) sertaadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan TurutTergugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam point 16 tentangketerlipbatan dan perbuatan Turut Tergugat, terlepas dari benar atau tidaknyadalildalil yang diuraikan

• AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentangPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukan Di KotaSemarang;ALASAN PERMOHONAN :Adapun yang mendasari permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut :1.

  Siang Boe,terletak di jalan Gang Tengah Nomor 73 Semarang, telah menjalankankegiatan sosialnya yaitu berupa balai pengobatan sejak tahun 1995 hinggasekarang dengan dilengkapi ijin operasional yang syah nomorYM.00.01.3.21.215BP, tertanggal 11 September 1995, yang dikeluarkanHalaman 6 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKToleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah,sehingga berkepentingan terhadap eksitensi tentang status hukum dariperkumpulan Siang Boe;Bahwa mendasari

  , maka sejak tahun 1937perkumpulan Siang Boe kehilangan status badan hukumnya, yangmengakibatkan penunjukan barang tetap atas tanah eigendoum Verpoundingnomor 2577 dan 2578 atas tanah yang terletak di jalan Gang Tengah nomor73 Semarang menjadi hapus dan selanjutnya berubah menjadi eigendoumverpounding nomor 2723 dan 2724 tercatat atas nama Perkumpulan TiongHwa Hwee Kwan ( sekarang Yayasan Tunas Harum Harapan Kita /Pemohon);Halaman 7 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKTBahwa selain mendasari

  NotarisSuniyanto Putro, SH; Surat jin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KantorWilayah Propinsi Jawa Tengah nomor : YM.00.01.3.2.1.215BP,tertanggal 11 September 1995; Surat ijin Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang No.11/445/BP/11.4/VV2002 tertanggal 25 Juni 2002;Bahwa batas waktu kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan danatau tindakan atas permohonan dari Pemohon tersebut belum diatur dalamperaturan perundangundangan, maka mendasari

• sebagaipertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini serta menjadi bagiandari dan telah termasuk dalam putusan ini";Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai wujud pelaksanaan hakmenyampaikan pendapat adalah tepat, namun Judex Facti telahmelakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa dalam melaksanakanhak tersebut Termohon Kasasi bebas dari pertanggungjawaban terlepasdari benar atau tidaknya pendapat tersebut dan/atau benar atau tidaknyafakta yang mendasari

  Sangattidak patut apabila Termohon Kasasi mengucapkan katakatatersebut didasarkan pada pengamatannya sendiri danmengenyampingkan kebenarannya, sedangkan Termohon Kasasimengucapkan pernyataan tersebut di depan dan di tempat orangorang yang berpendidikan atau akademisi serta khalayak umum;Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang sangat nyatadengan mengabaikan benar atau tidaknya pendapat dan/ataukatakata yang disampaikan oleh Termohon Kasasi danmengabaikan fakta yang mendasari dikeluarkannya

  Hal in dapat dibuktikan dengan komentarkomentarmasyarakat yang Termohon Kasasi lampirkan saat pemeriksaan tingkatbanding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.

  Hal ini mengakibatkan jatuhnya kerhormatan, harkat danmartabat Pemohon Kasasi sebagai salah satu lulusan UI;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.