,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi PenasihatHukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H.

,M.H Eryusman,S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BatulicinNomor 15/Pdt.G/2018/PN Bln. tanggal 15 Oktober 2018, putusan tersebut padahari Kamis tanggal 24 Januari 2019, diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, Anmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti, Penggugat, akantetap!

Eryusman, S.H.Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Perincian biaya:1. Pendaftaran20220 eae 30.000;00.2. Pemberkasan/ATK Sis fee na eee ~3. Panggilan Gee eee 4. PNBP panggilan4 ic) seaeeaceear eee ~Eee 0 le ete eas sie ois oenpreerera cr eS eyiet ay ~Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15 /Pdt.G/2018/PN Bin.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh WAHYUIMAN SANTOSO, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA,S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H masingmasing sebagai HakimHalaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara No.78/Pid.Sus/2017/PN Bln.Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAHMAD MAKASIDIK TASRIH

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.Panitera Pengganti, AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Perkara No.78/Pid.Sus/2017/PN Bln.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H., M.H., Penuntut Umum danTerdakwa didampingi olen Penasihat Hukumnya;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bin

Gresik danhingga perkara ini diajukan Tergugat sudah menjalani hi dupdi penj ara KABUPATEN GRESI K selama 6 bul anMenimbang, bahwa rumah tangga seperti Penggugat danTergugat tidak akan bisa mencapai rumah t angga yangsakinah (tenteram), mawaddah (s ali ng menci nt ai ) danrahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan olehAlQuran Surat Ar Rum ayat 21 dan UndangUndang PerkawinanNonor 1 tahun 1974, maka menurut Majelis Hakim PengadilanAgama Bawean rumah tangga seper ti ini sebaiknyaadalah tasrih

Mudahmudahan(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalamhidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangandan kedamaian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menceraikanantara Pembanding dengan Terbanding dipandang sebagai jalan Tasrih biIhsan;Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 237 K / AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

QS. 21);e bahwa sesuai dengan maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalahuntuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, nyatanya sudah tidakdapat diwujudkan lagi, sehingga majelis hakim tingkat bandingberpendapat bahwa perceraian antara Terbanding dan Pembandingadalan merupakan jalan keluar yang dipandang lebih baik danmaslahah untuk menentukan kehidupan masingmasing berikutnyayang diharapkan tasrih

., Panitera Pengganti dan Pemohon;Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDAHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. FERDI, S.H. Perincian Biaya : Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 Biaya Proses (ATK) ; Rp 50.000,00 Biaya Panggilan : Rp 90.000,00 Biaya Meterai Rp 6.000,00 Biaya Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah : Rp 181.000,00(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Bin.

bercerai, dan sebaliknyajuga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam satu rumah tangga, yang kehidupan antar pribaditidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangundang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimBanding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya Tasrih

Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut diatas danupaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan termasuksebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 82Undang undang No.7 ahun 1989 maka perceraian dipandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai tasrih bilIkhsan :soneeee Menimbang, bahwa pertama tama berdasarkan pengakuan Penggugatdan Tergugat dan bukti surat (P.1) dari KUA Kec.Sukomanunggal KotaSurabaya Nomor: XXXX , bermaterai cukup

Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam halini penceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapatFuqaha (DR.

termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidaklagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangundang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkaraaquo, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih

., sebagai Hakim Ketua , Chahyan Uun Pryatna,S.H, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp.

., M.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H..Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bin

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., selaku PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bin.

perceraian telah terbuktisesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasijo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 junctoUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2)serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga jutarupuah) namun dalam kurun 3 tahun terakhir Tergugat sudah tidak memperdulikan danmemberikan nafkah kepda Penggugat dan anaknya ;Menimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akan bisa mencapai rumahtangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (salingmenyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danUndangUndang Perkawinan Nomor tahun 1974 maka Majelis berpendapat rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya adalah tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

No.1224/Pdt.G/2016/PA.Grtdalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telahsesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraiana quo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat ahliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil IslamiyahWal Qonun

Pemerintah nomor 9 tahun1975 serta pasal 116 huruf (a), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasijo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayatHal. 6 dari 9 hal, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Srog(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telahgagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih