Bahwa sudah seharusnya Penggugat turut menyertakan KJPPSih Wiryadi dan Rekan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo karena dasar pemberian besar nilai ganti kerugiandidasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP SihWiryadi dan Rekan.Dengan demikian, berdasarkan atas uraianuraian tersebut di atas, mohonkiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, menyatakan KEBERATAN MELALUI GUGATAN PENGGUGAT INITIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi persyaratan formilPerma

Keberatan tidak dapat diterima;2. menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.PENETAPAN BENTUK DAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAANTANAH PEMBANGUNAN JALUR KERETA API AKSES BANDARA ADISOEMARMO LINTAS SOLOBALAPAN ADI SOEMARMO TELAHSESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKUBahwa hasil Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian tersebuttelah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 dan telah sesuaidengan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Sin Wiryadi dan Rekan,melalui Laporan Hasil Penilaian KJPP

Sih Wiryadi dan Rekan Nomor :00109/001300/PI/1 1/0109/1/XII/2018 tanggal 5 Desember 2019.Halaman 29 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN BylBahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6 (enam) halaman 3 s.d 4gugatan adalah dalil yang keliru dan mengadaada, berdasarkanpenjelasan di dalam Laporan Hasil Penilaian KJPP Sih Wiryadi Nomor :00109/001300/P1/1 1/0109/1/XII/2018 tanggal 5 Desember 2019, bahwapenilaian yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan StandarPenilaian Indonesia (SPI

2018 perihnal Penetapan Tim Penilai Harga Tanahtanggal 22 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.II9 ;Fotokopi Surat Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan Nomor134/SK/SIH/XI/2018 perihal Permohonan Data Hasil Inventarisasi danIdentifikasi tanggal 23 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.II10 ;Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan lIdentifikasiPengadaan Tanah Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Akses Bandara AdiSoemarmo Lintas Solobalapan Adi Soemarmo Kepada Penilai KJPP

SIHWiryadi & Rekan Lisensi Penilai Pertanahan Desa Dibal KecamatanHalaman 38 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN Byl12.13.14.15.Ngemplak Kabupaten Boyolali Nomor 4000/BA33.09/XI/2018 tanggal 26November 2018, selanjutnya diberi tanda T.II11 ;Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan TanahPembangunan Jalur Rel Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo LintasSolobalapan Adi Soemarmo Kepada Penilai KJPP SIH Wiryadi & RekanLisensi Penilai Pertanahan Desa Dibal Kecamatan Ngemplak

KJPP

bukan suatuperbuatan pidana apalagi pencemarannama baik.Tergugat menolak dengan tegas dalilPara Penggugat angka 10 dan angka11 yang pada intinya menyatakanbahwa Tergugat dalam menentukanharga limit sangat jauh di bawah hargapasaran, sehingga merupakanperbauatan melawan hukum.Dalil Penggugat yang demikian jelasSangat tidak berdasar dan mengadaada sehingga patut dikesampingkan.Sebelum mengajukan permohonanlelang, Tergugat telah meminta bantuankepada Kantor Jasa Penilai Propertiyang independen yaitu KJPP

SatriaIskandar Setiawan dan Rekan untukmenilai objek sengketa.Dari hasil penilaian KJPP tersebutdiperoleh Nilai Pasar wajar dan NilaiLikuidasi masingmasing objeksengketa yaitu:a.

RembangNilai Pasar wajar:Rp731.330.000,00Nilai Likuidasi:Rp511.931.000,00Hasil penilaian dari KJPP tersebutdijadikan dasar oleh Tergugat untukmenetapkan nilai limit lelang objeksengketa.Sesuai PMK No. 27/PMK.06/2016tentang Petunjuk Pelaksanaan lelangNilai Limit Lelang Eksekusimenggunakan Nilai Likuidasi (Nilai JualCepat) bukan Nilai Pasar wajar (VidePasal 49), dan kewenangan untukmenetapakan Nilai Limit lelang Eksekusitersebut menjadi wewenang Tergugatselaku Pemegang Hak Tanggunganbukan wewenang

Asli pengawasan laporan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.Bahwa pencairan dari KI tahap ketiga tersebut pihak terdakwa memberikansurat tanggal 22 Desember 2014 kepada Bank Mandiri dengan nomor167/EXT/ALLFIN/MDR/X1V2014 tentang Permohonan Pencairan FasilitasnKI atas nama PT. ALL yakni sebesar $. 2.000.000. (dua juta dollar amerikaserikat) ke rekening atas nama SEA HORIZON MANGEMENT LTD. Nomorrekening 135058 pada Bank Credit Suisse AG Singapore. Adapun lampirandalam surat tersebut yakni:1).

Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.Bahwa pencairan dari KI tahap kelima tersebut pihak terdakwa memberikansurat tanggal 30 Maret 2015 kepada Bank Mandiri dengan nomor47/EXT/ALLFIN/MDR/IIV2015 tentang Permohonan Pencairan Fasilitasn Klatas nama PT. ALL yakni sebesar $. 2.000.000. (dua juta dollar amerikaserikat) ke rekening atas nama SEA HORIZON MANGEMENT LTD. Nomorrekening 135058 pada Bank Credit Suisse AG Singapore. Adapaun lampirandalam surat tersebut yakni1).

Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5). Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Bahwa dari selurun dana yang sudah di cairkan atas fasilitas KI dari BankMandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000. (delapan juta lima ratusribu dollar amerika serikat).Bahwa jumlah total yang sudah dibayarkan adalah tahap pertama $3.000.000. + Tahap kedua $ 6.000.000. + $ 8.500.000. = $ 17.500.000.

Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5). Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Bahwa dari selurun dana yang sudah di cairkan atas fasilitas Kl dari BankMandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000. (delapan juta lima ratusribu dollar amerika serikat).Bahwa jumlah total yang sudah dibayarkan adalah tahap pertama $3.000.000. + Tahap kedua $ 6.000.000. + $ 8.500.000. = $ 17.500.000.

Ltd3).Asli dokumen yang berisi Progres Report dari Biro KlasifiksaiIndonesia yang menyatakan pembangunn kapal telah selesai no00015SM/A1/2014 tanggal 27 February 2015.4).Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5).Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 56/PID/2018/PT BTNBahwa dari selurun dana yang sudah di cairkan atas fasilitas KI dariBank Mandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000.

Bahwa untuk menetapkan limit lelang atas Obyek Perkara, Tergugat mendasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) TohaOkkyHeru & Rekan pada tanggal 21 April2015 sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. 020/LPMDR/TOHAPKU/XI tanggal 11 Mei 2015 ;c.

Tergugat tidak ada memiliki hubungan kepemilikan, afiliasiataupunkepengurusan dengan KJPP TohaOkkyHeru & Rekan sehinggatidak ada konflik kepentingan, karenanya tidak ada alasan untukmeragukan kenetralan dan keprofesionalan dari KJPP TohaOkkyHeru& Rekan yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan penilaian ObyekPerkara ;.

Berdasarkan ketentuan PMK No.106 Pasal 36 Ayat (6) tersebutpenetapan Limit lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kreditPenggugat ditetapbkan sendiri oleh Penjual (i.c Tergugat )berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen yaitu KJPP TohaOkkyHeru & Rekan, dan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwauntuk menetapkan Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasagunan Penggugat, Tergugat harus meminta persetujuan dariPenggugat ;g.

Jadi Penilai yangmelakukan penilaian sudah pasti bukan pihak yang terkait atau terafiliasidengan Tergugat dan dalam hal untuk penilaian atas Obyek Perkara,Tergugat telah menunjuk KJPP TohaOkkyHeru & Rekan yangmerupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang independen, professional,tidak terkait atau terafiliasi dengan Tergugat dan sudah memperoleh izindari Menteri Keuangan Republik Indonesia ;h.

Penilaian Obyek Perkara dilakukan oleh menunjuk KJPP TohaOkkyHeru & Rekan yang merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yangindependen, professional, tidak terkait atau terafiliasi dengan Tergugat dan sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia,karenanya tidak perlu diragukan lagi obyektivitas dan independensi hasilHal.23 dari 53 hal. Put.No.38/PDT/2017/PT PBRpenilaiannya.

Bahwa perkara a quo kurang pihak yaitu:Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus Firdaus dan RekanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus Firdaus dan Rekan yangmenerbitkan laporan penilaian atas objek aquo berdasarkan permohonanpenilaian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang HakTanggungan Peringkat untuk keperluan agunan/lelang.

.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017, nilai pasar atas objek a quoadalah Rp1.655.140.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima jutaseratus empat puluh ribu rupiah) dan nilai likuidasi/nilai jual paksa adalahsebesar Rp1.128.149.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan jutaseratus empat puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Properti No.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tersebut, PT BankMandiri (Persero) Tbk/Terlawan II

RTR.RCR/SMCR.JKT1/28188/2017 tanggal 14Juli 2017 yang menyatakan bahwa Kredit atas nama PT Dua DaengBersaudara telah dikategorikan sebagai kredit bermasalah/macet danpernyataan bahwa Kreditor selaku Pemohon Lelang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan;Salinan/fotocopi Laporan Penilaian No.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017;9.

Demikian harga limit tersebuttelah sesuai/diatas harga/nilai pasar yang ditetapkan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Agus Firdaus & Rekan sebesar Rp.1.655.140.000,00(satu milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh riburupiah).Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidakada peminat;Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas makapelelangan yang dilakukan oleh Terlawan mempunyai kekuatan hukumyang sah dan mengikat, serta tidak bertentangan

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor385/PDT.G/2019/PN.BDG dan mengambil alin perkara untuk ditetapkansendiri atau mengadili sendiri jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain;Menyatakan penilaian dari Pemohon Kasasi II (sebelumnya TurutTermohon/KJPP MBPRU) adalah sah dan dapat dipergunakan sebagaidasar penilaian harga ganti kerugian atas objek perkara a quo;Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon) untuk membayarsemua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukmelaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah;Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 tahun 2012:Penilai Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilai pemerintahyang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untukmemberikan jasa penilaian;Bahwa dalam perkara a quo pihak Termohon Keberatan telahmenunjuk secara resmi Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Susilo, SIP, M.Si selaku Kasubdit Perijinan pada Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta;Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan serta disumpah dan alatbukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,diperoleh

Yogyakarta, berdasarkan saksi Rio Jakatama selakuPenilai Petanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta, yangsecara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyailegalitas secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap objekPengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara InternasionalYogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi knusus selaku PenilaiPertanahan yang sah), bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hakHalaman

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I.

Sedangkan Judex Factitidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I.

Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yangmembuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelolatambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpaijin;2.4.2.Bahwa Putusan yang dibuat oleh Judex Facti telah tidak secara saksamamempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antaralain:1.Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta

PerluTergugat I tegaskan, bahwa dalam menentukan harga lelang, Tergugat I merujuk atasdasar penilaian Appraisers Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu &Rekan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil survei lokasi yangmencakup analisa situasi (site data), lingkungan dan pengembangan area sertapemanfaatan dari properti;11.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan pula, Appraisers Kantor Jasa Penilai Publik KJPPNanang Rahayu & Rekan yang Tergugat I pilih, adalah Appraisers yang telah mendapatkanlisesnsi KJPP: 2.11.0088 Izin Penlai P1.09.00218 Bidang Properti, dengan menjamin bahwapenilaiannya sesuai profesi selaku appraisers telah dilakukan dengan penuh kejujuran,tanggung jawab, dan objektif berdasarkan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan standarPenilaian Indonesia (SPI) yang berlaku, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari

Jateng, Obyek Hak Tanggungan HM No. 5139/ Batursari an.Kwee may Hwa (T114) ;Fotokopi Laporan Penilaian No : 031/KJPPNR/APPBJB/IX/2011 tanggal 16September 2011 dari KJPP Nanang Rahayu & Rekan (T115) ;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor : 1744/SmgOps/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 (T116) ;3518.19.20.21.22,23.Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Bank BJBSemarang tanggal 30 Januari 2014 (T117) ;Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan , Tribun Jateng,Semarang

Tergugat I bersamasama Tergugat IJ maupun Tergugat III telah melakukan pelelangandan tidak memenuhi ketentuan hukum yang benar dan berlaku.Menimbang, bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat tersebut dan mendalilkanbahwa dalam menetukan harga lelang Tergugat I merujuk atas dasar penilain AppreisersKantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu & Rekan yang telah mendapatkan lisensiKJPP: 2.11.0088 izin Penilai P1.09.00218 Bidang Properti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil survey lokasi

Demak seluas 180 M2,telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilaian Publik, KJPP Nanang Rahayu & Rekan,dengan laporan penilaian No. laporan : 031/ KJPPNR/APPBJB/IX/2011 tanggal 16September 2011 (vide bukti Tergugat I bertanda T.I15) ;Bahwa penilaian/ penaksiran tersebut telah dilakukan oleh pihak yang berwenang,profesional dan independen maka hasil penilaiannya dapat dipertanggung jawabkan dan dapatdigunakan sebagai penentuan harga limit lelang, dan harga limit dalam lelang bisa lebihrendah

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

ABDULLAHFITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting. Sedangkan untuk pengurusan pelepasan hak dan pengurusansertifikat maka Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk saksi Hj.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010,yang telah dilegalisir.Halaman 59 dari 72 hal.Put.No. 3/TIPIKOR/2019/ PT.PDGDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain: An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.5.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telahdilegalisir.Halaman 62 dari 72 hal.Put.No. 3/TIPIKOR/2019/ PT.PDGDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainAn. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 28/Akta Pid.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telahdilegalisir.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainAn. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.9.

Bahwa berdasarkan Pasal 44 #Petunjuk Pelaksanaan LelangNo.27/PMK.06/2016, nilai limit lelang ditentukan oleh Penjual berdasarkanhasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

KJPP merupakanbadan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untukmemberikan jasa penilaian untuk tujuan transaksi, pelaporan keuangan sektorprivat dan publik, penjaminan utang, dsb (vide Peraturan Menteri KeuanganNo.101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik jo Peraturan Menteri KeuanganNo.228/PMK.01/2019 tentang Perubahannya).Berdasarkan hasil penilaian KJPP Pungs Zulkarnaen, nilai pasar SHMNo.2921/Dunguscariang saat ini adalah sebesar Rp 18.988.000.000,00(delapan belas miliar sembilan

TURUT TERGUGAT SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGANMELAKUKAN LELANG BERDASARKAN NILAI LIMIT LELANG YANGDINILAI OLEH KANTOR PENILAI JASA PUBLIK (KJPP). Bahwa pembiayaan CV Istana Siswa pada Turut Tergugat saat ini berstatusMacet dengan total kewajiban yang harus dilunasi per September 2020sebesar Rp 16.808.004.349,14.

Pasal 44 jo Pasal 45 huruf b PeraturanMenteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, penetapan nilai limit lelang oleh Penjual harus berdasarkan penilaiandari Penilai yang melakukanpenilaianberdasarkankompetensi yangdimilikinya.Bahwa berdasarkan penilaian dari KJPP Pungs Zulkarnaen, diketahui bahwanilai pasar SHM No.2921/Dunguscariang adalah Rp 18.988.392.000,00,sehingga Turut Tergugat menentukan nilai limit lelang sebesar Rp19.000.000.000,00.

Saksi Iki Paseru:Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangberkantor pusat di Makassar;Bahwa dalam kegiatan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu di Jalan Anoa II kantor Saksi ditunjuk olehDinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dan ada Surat PerintahKerja (SPK)nya;Bahwa dasar Saksi melakukan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu tersebut adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor

Saksi Muhammad Sofyan Osnadli:Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangberkantor pusat di Makassar;Bahwa dalam kegiatan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu di Jalan Anoa II kantor Saksi ditunjuk olehDinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;Bahwa dasar Saksi melakukan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu tersebut adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Untuk itukemudian Termohon Keberatan II melakukan sosialisasi dan mengundang ParaPemohon Keberatan serta warga lain yang akan mendapatkan ganti kerugian untukmengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian yang terakhir kali diadakanpada tanggal 19 Juli 2019;Bahwa untuk menilai besaran ganti kerugian yang akan diberikan kepadawarga (termasuk kepada Para Pemohon Keberatan), maka Termohon Keberatan IImelakukan kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru.

Dansetelah bertemu langsung dengan pemilik tanah untuk klarifikasi fisik tanah danmelakukan penilaian, maka pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangdiwakili oleh Saksi Iki Paseru dan Saksi Muhammad Sofyan Osnadli menilai bahwaharga tanah yang ada di perempatan Jalan Emmy Saelan atau Jalan Anoa II bagianatas berbeda dengan tanah yang ada di dekat sungai atau Jalan Anoa II bagianbawah.

Kerugian lain yang dapat dinilai;Dan menurut Saksi Iki Paseru dan Saksi Muhammad Sofyan Osnadli berdasarkannilai penggantian wajar, kesetaraan nilai pasar, dan kerugian non fisik, maka nilaiatau harga tanah Para Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp. 952.000,00(sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) per meter persegi;Menimbang, bahwa untuk membantah nilai penggantian wajar yangdisampaikan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru selaku penilaiindependen (appraisal), Para Pemohon

Ahmad Darmawan terletak diDesa/Kelurahan Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, KabupatenBanyumas, JawaTengah (objek sengketa) sebesarRp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) adalahsangat jauh dari harga pasar dan sangat tidak wajar, sehinggaPenggugat merasa dirugikan;Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN PwtBahwa penetapan nilai limit lelang atas objek sengketa tersebutbukan didasarkan atas penilaian sendiri oleh Tergugat melainkanatas dasar hasil penilaian dari Kantor KJPP

Doli Siregar & Rekanselaku Penilai Independent yang telah melakukan penilaian sesuaidengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki, sehinggaapabila Penggugat merasa dirugikan atas penetapan nilai limitterhadap objek lelang, sudah seharusnya Kantor KJPP Doli Siregar& Rekan yang membuat penilaian aset juga diikutsertakan sebagaipihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo;2.

Fotokopi Surat dari KJPP Doli Siregar NO.LAP : 00380/2.004200/P1/07/0077/1/1X/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepadaPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Ajibarang, Perihal:Penilaian Aset Milik Anmad Darmawan, diberi tanda T22;23.

sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalamperkara a quo dan tidak diikutsertakannya Kantor KJPP Doli Siregar &Rekan dalam gugatan a guo sebagai pihak berakibat gugatanPenggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) maka sesuaihukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidaktidanya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);3.

tidak beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) tersebut diatas,setelah mencermati surat gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwakewenangan untuk menentukan siapasiapa yang akan ditarik sebagai Tergugatadalah ada pada Penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16Juni 1971) dan Penggugat dalam surat gugatannya sudah sangat jelasmenyebutkan siapasiapa saja yang oleh Penggugat dianggap telah melakukanperbuatan melawan hukum sehingga tidak ditariknya Kantor KJPP

KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) NANANG RAHAYU &REKAN, beralamat Jalan Hankam No. 5 RT. 008 RW. 001Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAFDINAL ARDHI, yangberalamat di Jalan SMB II Jl.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PANGALOAN SST., MAPP (CERT), beralamat di JI. Cikini RaLt.5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya diTerbanding Vil/Tergugat VII ; g.Nc8. HARJONO ISKANDAR SETIAWAN, nat di JI. OttoIskandardinata 377379 Cx w.003 Kel. Balong Gede Kec. Regol Kota Ba g,dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya eS DRI SULAIMAN, SH., MH., 2.CONSTANSIUS * KRISTANDAR, SH., 3. BARDOTHSIANT H., 4. V. SUBRONTO WARDOYO, SH., 5.Ae KRISTARUM, SH., 6.

Cibadak Nomor:491/KJPP-NRR/APP/IX/2012 (asli).

Laporan Penilaian Properti dari KJPP"Nanang Rahayu & Rekan dan surat keterangan Kepala Desakarangtengah sebelumnya telah diserahkan oleh KHRISNAPRASUDHA SITOMPUL kepada kami.

YUDHA PERMANA dengan cara menyadur (recasting)dan memodifikasi angkaangka taksiran dari Laporan PenilaianProperti Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi (KOHIPPI)Sukabumi tertanggal 14 September 2012 dari Kantor Jasa PenilalPublik (KJPP) "Nanang Rahayu & Rekan yang besarannya tidakterlalu berbeda dengan hasil taksiran KJPP "Nanang Rahayu &Rekan.

KantorJasa Penilai Publik (KJPP) NANANG RAHAYU & Rekan antaralain :e Awalnya use /pengguna data mengajukan permohonan = untukdilakukan penilaian terhadap aset yang dimilikinya, kKemudian olehKJPP dibuatkanlah biaya penilaian, dan apabila pengguna setujulalu ditandatangani Kontrak Kerja Penilaian antara KJPP denganpengguna.e Kemudian KJPP menugaskan surveyor melakukan survey kelapangan berkenaan dengan aset yang akan dinilai.e Kemudian surveyor melakukan analisa awal terhadap asset tersebutlalu memberikan

Penetapan nilai agunan tambahan dibuat berdasarkan draftlaporan appraisal independen KJPP Nanang Rahayu & Rekan.

KJPP tersebut merupakan salah satu rekananbank bjb, sehingga hasil appraisal KJPP dimaksud dapat diterimaoleh bank bjb Sukabumi. Bahwa benar pada umumnya nilai agunan untuk berbagai jeniskredit minimal senilai 100% dari plaffond pinjaman.

., (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratuslima belas ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2016, setelah dipotong biayaNotaris, KJPP, Administrasi, Provisi, Promes, Biaya survey Bukti P 6Sehingga dengan demikian, seluruh uang pinjaman telah diterima olehTERMOHON PAILIT secara patut;5. Bahwa TERMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT II akanmengembalikan utang tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang sudahdisepakati, yaitu pada tanggal 30 Mei 2017.6.

BDSPK/PRKSINDAdd/IV/2016 tanggal 9 Mei 2016;Foto copy tanda terima uang oleh nasabah tgl. 9 April2015 sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluhjuta rupiah);Foto copySetoran Pinjaman Tahap Il sebesarRp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) telahditransfer oleh PEMOHON dan PEMOHON Il keRekening TERMOHON Nomor 0200857852 pada BankBCA sebesar Rp. 333.615.000., (tiga ratus tiga puluh tigajuta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 30Mei 2016, setelah dipotong biaya Notaris, KJPP

BPR Sulawesi Mandiri, sebesarRp.100.000.000, (seratus juta juta rupiah); Bahwa Pinjaman Tahap II sebesar Rp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluhjuta rupiah) telah ditransfer oleh Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Il keRekening Termohon Pailit Nomor 0200857852 pada Bank BCA sebesarRp.333.615.000., (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas riburupiah) pada tanggal 30 Mei 2016, setelah dipotong biaya Notaris, KJPP,Administrasi, Provisi, Promes, Biaya survey Bukti PI,lI6; Bahwa Para Pemohon

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut : kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Edi Rianto dan Rekan selakuPenilai Indenpenden adalah pihak yang memberikan penilaian yangmenjadi dasar penentuan nilai limit terhadap objek lelang yangdisengketakan, dan mengenai limit lelang tersebut adalah yang menjadi fokus MajelisHal 31 dari 59 hal Pts. No 86/PDT/2020/PTSMGHakim PN Purwokero dalam memutus perkara,maka sesuai yurisprudensi tersebut di atas.

Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Edi Rianto dan Rekan perlu ditarik sebagai pihak dalam perkarauntuk dimintakan keterangan terkait hasil penilaian yang dijadikansebagai dasar menentukan nilai limit lelang tersebut.Dan mengingat TERBANDING tidak menarik Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Edi Rianto dan Rekan sebagai pihak dalam perkara aquo, makaterbukti gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak, sehinggasangat beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak(plurium litis consiortium

No 86/PDT/2020/PTSMG5)6)i)8)obyek lelang segera terjual dan hasilnya segera digunakan untukpembayaran hutang debitur.Bahwa adapun nilai limit lelang yang digunakan PARA PEMBANDINGadalah berdasarkan hasil penilaian appraisal Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Edi Rianto dan Rekan No.

KJPP EDI RIANTO danREKAN dengan nilai likuidasi sebesar Rp 18.087.991.000, (delapanbelas ailliar elapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh saturibu rupiah), ada perbedaan yang siknifikan yang telah ditetapkan olehKJPP yang berbeda, hasilnya berbeda, bahkan penilaian yang dilakukanoleh KJPP EDI RIANTO dan REKAN, penilaian pada tanggal 10 April2019 jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penilaian KJPPHARI UTOMO Can REKAN, penilaian mana dilakukan pada tanggal 27Desember 2016,

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.Kantor Cabang Utama Purwokerto) ;Bahwa dari nilai penilaian yang dilakukan oleh KJPP EDI RIANTO danREKAN tersebut, terkesan tidak wajar, hal mana harga tanah denganbertambahnya tahun malah harga tanahnya menurun, sejatinya Hargatanah akan bertambah dengan bertambahnya waktu, artinya harga tanahberbanding lurus dengan waktu, bukan malah sebaliknya menjadimenurun, oleh karenanya penilaian asset milik Terbanding/ Penggugatpada tanggal 27 Desember 2016 hasil penilaian KJPP HARI

., selaku Kasubdit Perijinan pada BadanPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan serta disumpahdan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan TingkatPertama, diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.

Sudarna, MMA., selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Susilo SIP, M.Si., selaku Kasubdit Perijinan pada BadanPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpahserta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku Instansi yangHalaman 35 dari 671 hal.

Sedangkan Judex Facti tidakmempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PTAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.l.

Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi RioJakatama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) danditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah PertanahanNasional Provinsi D.l.