RUPS yang dilakukan di Purwokerto inijuga diikuti olen Penggugat. Mengapa hanya RUPSLB yang tertanggal 28Februari 2014 saja yang dipertanyakan. Penggugat sendiri sudah tahubahwa RUPS bisa dilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atauditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

Sehingga tidak ada yangsalah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirim surat (sampaitiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa Direktur Perusahaan untukmengadakan RUPS. Surat tertanggal 22 November 2013, 05 Januari 2014dan 20 Januari 2014 yang semuanya telah diterima dengan baik olehPenggugat.

Foto copy notulen RUPS tahun 2011, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6,T.77 ;8. Foto copy undangan rapat umum pemegang saham tahunan PT. TataDaerah Mandiri bertanggal 01 April 2013, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6,T.78 ;9. Foto copy daftar hadir RUPS tahun 2012 PT. Tata Daerah Mandiribertanggal 10 April 2013, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7910.Foto copy notulen RUPS tahun 2012 PT.

Tata Daerah mandiribertanggal 07 Februari 2014, diberi tanda 1.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.720 ;21.Foto copy tanda terima surat undangan RUPS luar biasa tahun 2013, diberitanda 1.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.721 ;22.Foto copy surat undangan RUPS luar biasa tahun 2013 PT.

TataDaerah Mandiri, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, 1.6, T.725 ;26.Foto copy undangan RUPS tahunan tahun 2014 PT. Tata Daerah mandiriyang ditujukan kepada pemegang saham PT. Tata Daerah mandiribertanggal 14 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.726 ;27.Foto copy daftar hadir RUPS tahunan tahun 2014 bertanggal 30 April 2015,diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.727 ;28.Foto copy resi pos undangan RUPS tahun 2014 PT.

September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB dengan surattercatat/undangan pada tanggal 1 September 2015 dan undangan untukRUPSLB kedua pada tanggal 17 September 2015, akan tetapi Termohon tidakhadir sesuai Daftar Hadir RUPS

Pertama ( bukt P6a) dan Berita AcaraRUPPS PT Global Bridge Invesment Property Pertama ( bukti P6b ) yangdilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 dan Daftar Hadir RUPS kedua( bukti P7a ) dan Berita Acara RUPS PT Global Bridge Invesment PropertyKedua ( Bukti P7b ) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015; Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Akta Pendirian PT Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyi :Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

sleuruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai haksuara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari julahsuara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; Bahwa berdasarkan pasal 25 dimaksud diatas maka 2/3 dari seluruh jumlahsaham 40. 817 adalah sama dengan 27.211 lembar aham, keaadaan demikianberdasarkan pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS

ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah

2018/PN.Bdg10.11.12.dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan : Keputusan untukmemberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambilsetelah yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40 Tahun2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi (DirekturUtama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam ilmu hukumdikualifisir

merupakan organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau DewanKomisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggarandasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebut diatas,RUPS merupakan organ tertinggi dari suatu Perseroan, sehingga dapatdimaknai bahwa keputusan pemegang saham melalui RUPS/RUPSLB tidakperlu. dipertanggungjawabkan kepada

Pasal 111 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang mengatur bahwa Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS, dengan demikianRUPS merupakan organ tertinggi dari suatu Perseroan, dan jika dalam perkara aquo dimanaPenggugat mempermasalahkan tentang Keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, KeputusanRUPSLB tersebut adalah produk hukum dari Pemegang Saham PT.

jika Penggugat menjabat sebagaiDireksi/Anggota Direksi sejak tanggal 19 Desember 2005 hingga diberhentikan pada tanggal18 Mei 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Mei2018 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas dan sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat, pemberhentianPenggugat sebagai Direksi adalah dilakukan oleh RUPS yang notabene dalam RUPS adalahdilakukan oleh Para Pemegang Saham PT.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIP-PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu ;r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai Pemilik Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT.

EXPO INDOMASPERKASA yang tidak ada melakukan pengesahan RUPS PT.

EXPO INDOMASPERKASA pada tahun 2014 berdasarkan RUPS, dan setahu SaksiPengesahan RUPS tersebut dilakukan oleh Notaris kepada KementerianHukum dan HAM untuk didaftarkan akan tetapi sampai dengan sekarangtanda Pengesahan RUPS dimaksud belum ada sampai kepada Saksidimana RUPS tersebut Saksi serahkan ke Notaris sejak RUPS tersebutdi buat untuk dilakukan pengesahan kepada Kementerian Hukum danHAM serta untuk didaftarkan;Halaman 87 dari 168, Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2017/PN.Pmn.Bahwa PT.

adamempertanyakannya kepada Notaris dan jawabannya RUPS tersebutsedang dalam proses pengesahan ;Bahwa setelah adanya RUPS maka Terdakwa hanya sebagaiPenasehat Hukum di PT.

EXPO INDOMAS PERKASA akan tetapiwaktu itu sudah dilampirkan RUPS ;Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai PT.

setelah RUPS diserahkan ;Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.

(Pasal 68 ayat (1)UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangantidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPSdiselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo.

RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;Katakata Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5(lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktuwaktu, sengaja dituliskan dalamhuruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo, bahwa pemberhentian Penggugat (in casu Vijay Perapti)berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Perseroan sebagaimana termaktub keputusan sirkuler ParaPemegang Saham

RUPS dalampraktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution).Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secarafisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usulyang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebutdisetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham;Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yangmempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS;Catatan:1.Mohon perhatian

Yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham; dan;b. UU PT adalah UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;2.

(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yangkemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan aktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.

Hal itu ditegaskan dalam pasal 90 ayat (1) UUPerseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang berbunyi : Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu)Halaman 59 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btmorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS.2.

Setelah risalah RUPS dibuat oleh NOTARIS dalam hal risalahyang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu, kKeputusanRUPS mengikat kepada para pemegang saham dan perseroan,terhitung sejak Notaris membuat Risalah RUPS dalam aktaNotaris.Hal ini ditegaskan dalam pasal 90 ayat (2) UU PerseroanTerbatas no. 40 tahun 2007, yang mengatakan Tandatangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta NotarisBahwa likuidator tidak berhak atau tidak dapat

Sintai Industri Shipyard kepada Notaris Yola Yostiwanti,SH, M.Kn. diberi tanda bukti P.I3B ;Foto copy Notulen Rapat Umum Para pemegang sahaM ( RUPS) PT..Sintai Industri Shipyard, tanggal 20 April 2013; diberi tanda bukti P.I3C ;Halaman 62 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm10.11.12.13.Foto copy Daftar hadir RUPS PT.

Komisaris Utama : Wulan AriyatiHalaman 71 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm d.Komisaris : Raden Tusrinyang mana hasil RUPS ini telah pula dituangkan dalam Akta Notaris (bukti P 2 dan Bukti PI3A) dan didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM RI (buktiP3 dan PI3B); Bahwa hasil RUPS tersebut memberhentikan Tergugat Il asal / TergugatIntervensi Ill dari jabatannya sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal14 Januari 2013 dan terhadap keputusan RUPS tersebut, Tergugat II asal /Tergugat Intervensi

/Pembanding /Tergugat , Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang dimaksud dalam AnggaranDasar Perseroan PT.

Sedangkan RUPS saja yang merupakan organ tertinggidan sebagai wadah untuk meminta pertanggung jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum dilaksanakan?

KPB Akta Nomor 51 tangal 15 Juli2010, bahwa sengketa mengenai gugatan pemegang sahamharuslahdiselesaikan terlabih dahulu melalui RUPS, baru setelah diketahui bahwaadanya tindakan Direktur Utama yang membawa kerugian bagi pemegangsaham lainnya, maka Pemegang saham lainnya dapat mengajukan gugatanmelalui Pengadilan Negeri;Dalam perkara a quo sama sekali belum dilakukan RUPS dan berdasarkanbuktibukti yang diajukan tidak satupun bukti yang membuktikan bahwa telahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasaHal. 2 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapbkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Hal. 36 dari 81 hal. Put.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Nomor 1476 K/PID.SUS/2016 RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012;51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 FebruariRp 30.800.000,002012 ;52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro MalokRp 5.000.000,00tanggal 20 Februari 201253. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 FebruariRp 10.000.000,002012 ;b4. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalamRp 3.600.000,00rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;5.

RUPS = Rapat umum pemegang saham terdiri dari 12 (dua belas) pemegangSaham yaitu, Rafles Zubir, sdri. Surmanita, sdr H. Abd. Rahman Kalahan sdri.Hj.Budi Ningsih, sdr. Laila Muntas, sdr. Yusuf Budiman, sdri. Dewi Agustina,sdr. Rahman Efendi Basaleh, sdri. Supitri, sdri. Yani Kusmiati, sdr. Adri Nafdidan sdr. Zulhadi;. Dewan Komisaris yaitu sdr. Abd H. Rahman Kalahan, S.H. (selaku KomisarisUtama) dan sdr. Drs. Zulhadi (selaku Komisaris);. Direksi yaitu sdr.

Raihan Aditya Pratama bertindak sendirisebagai pribadi tanpa persetujuan pihak perusahaan melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) termasuk saksi H.Abd. Rahman Kalahan sebagai Komisaris Utamayang juga memiliki saham terbesar perusahaan maupun RUPS, telah menjual 1(satu) Unit Mobil Jenis Taft GT warna Putih No. Pol. : BH 1623 LH pada tanggal27 Januari 2011 kepada sdr.

Rafles Zubir alias Rafles bin Zubiryang bekerja selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama bertindak sendirisebagai pribadi tanpa persetujuan pihak perusahaan melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) termasuk saksi H. Abd. Rahman Kalahan sebagaiKomisaris Utama yang juga memiliki saham terbesar perusahaan maupun RUPS,telah menjual 1 (satu) Unit Mobil Jenis Taft GT warna Putih No. Pol. : BH 1623LH pada tanggal 27 Januari 2011 kepada sdr.

No. 664 K/Pid/201314Sibagariang, S.H., M.H. yang secara jelas pada Hal.45 memberikan pendapatsebagai berikut:Bahwa yang ahli ketahui dalam perkara ini hanya sebatas surat dakwaanPenuntut Umum saja, sedangkan di luar itu ahli tidak tahu;Bahwa menurut pendapat ahli, apabila Direksi hendak menjual ataumengalihkan aset perusahaan tersebut, harus ada persetujuan dari RUPS,kalau tidak ada persetujuan dari RUPS, maka perbuatan Direksi tersebutadalah perbuatan melawan hukum;Bahwa putusan Judex Facti Majelis

Raihan Aditya Pratama menyetujui pencairan dan menggunakandana perusahaan sebesar Rp115.428.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah) tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari KomisarisUtama dan RUPS;Bahwa, Terdakwa I menyetujui dan menandatangani pencairan serta Terdakwa IIbertindak sebagai salah satu penerima uang telah menggunakan dana yang dicairkanoleh para Terdakwa tanpa persetujuan dari Komisaris Utama dan RUPS sebanyakRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejaktanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaraan RUPS Tahun 2015yang umumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap bulan Juni. Dengandemikian masa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasionaladalah Bulan Juni 2015.

pada RUPS 2015 yang biasanyadilaksanakan pada bulan Juni, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 03,Tanggal 14 Mei 2012, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris diJakarta.

Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebut di atas barudiketahui Penggugat pada tanggal 3 November 2014 setelah KuasaTergugat melampirkan foto copy Berita Acara RUPS dalam surattangapannya atas surat Somasi kedua dari Kuasa Penggugat; (Bukti P);Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPSyang salah satu agendanya memberhentikan Penggugat sebagai Direktur.Atas perbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak

dapat membela diridalam RUPS tersebut.

RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikanPenggugat tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum.

akuntansi PemohonBanding, pengakuan persediaan hand guard dan foot ring telah diakui dan ditelaah olehKantor Akuntan Publik. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, baik secara ketentuan Pajak maupun ketentuan akuntansi yang mana seharusnyatidak ada koreksi; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 karenapembelian a quo tidak didukung dengan dokumendokumen dengan rincian: NoKeterangan Jumlah (Rp) Sisa Persediaan dari PT RUPS

RUPS, koreksi persediaan BDP Agustus 2008 328.185.000,00 lain 5 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain 62.100,00tat6 Pembuatan HG 23.500 Pcs (23.500 x Rp 10.962,37), FR 16.825 Pcs 257.615.681,0(16825 x Rp.3859,/99) 07 Pembuatan HG 23.500 Pcs (23.500 x Rp 10.962,37), FR 16.825 Pcs 64.944.319,00(16825 x Rp. 3.859,$98 Pembuatan HG 24.229 Pcs & Foot Ring 19.500 Pcs 241.512.589,069 Pembuatan HG 24.229 Pcs & Foot Ring 19.500 Pcs 68.441.663,0010 Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91

sehingga Majelis dapatmeyakini transaksi ini kecuali atas transaksi yang tertera pada nomor urut 10 dan 11 tabel aquo sebesar Rp.91.325.748,00 yang tidak didukung dengan buktibukti yang dapatmeyakinkan Majelis sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.91.325.748,00 tetapdipertahankan;bahwa dari koreksi Terbanding atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 menurutMajelis koreksi sebesar Rp.750.165.348,00 sudah tepat dan harus dipertahankan denganrincian: No Keterangan Jumlah (Rp)1 Sisa Persediaan dari PT RUPS

RUPS, koreksi persediaan BDP Agustus 2008 328.185.000,003 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain 1.812.500,00lain4 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain 595.000,00lain5 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain 62.100,00lain10 Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91), 17.500 Pcs FR(17.500 61.422.006,00x Rp. 3.509,83)11 Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91), 17.500 Pcs FR(17.500 29.903.742,00x Rp. 3.509,83) 750.165.348,00

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmirullah ;Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikan hanyapendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari terdakwa BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU HartoyoSoeroer dan Sri Widiadi ;Bahwa Dirut PT. JMU terdakwa Bambang Koesbandono tahun 2003, yang hadirSoekarwo dari Pemprop, Jasa marga dan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus danhasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmirullah ;Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU berdasarkan AktaPendirian Pasal 11 RUPS meminjam uang, mengambil alih utang danseterusnya ;Bahwa RUPS tertanggal 162011 belum pernah diberikan kepada ahli ;Bahwa ahli belum melihat RUPS tersebut ;Bahwa keuangan PT. JMU termasuk keuangan Negara karena bersumberdari APBD ;DR. EMANUEL SUJATMOKO, SH.

Begitu pula pemberian uang kepada saksi Supriatnaseharusnya disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) d Akta Pendirian PT JMU Nomor 25 tanggal27 Desember 2002. Pada faktanya tidak ada persetujuan RUPS.

) PT AbdiMakbul tidak pernah terlaksana karena ketika PARA PEMOHON menginginkandiadakannya RUPS namun ditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham TuanMUHAMMAD SALEH BAMADHAY.

ABDI MAKBUL masingmasing tertanggal 28 April 2014 dantanggal 16 Juni 2014 (sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun permintaan PARA PEMOHON itu tidakdihiraukan oleh Direksi maupun komisaris kemudian PARA PEMOHON mengajukanPermohonan untuk menyelenggarakan sendiri dan/atau untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) PT.

ABDI MAKBUL (TERMOHON) di TanjungSelor, akan tetapi RUPS LB itu harus pula berakhir tanpa ada keputusan oleh karenapemegang saham kubu Alm MUHAMMAD SALEH BAMADHAY., DAN KAWANKAWAN dengan kompak menolak tegas melakukan perubahan perubahan terhadap AktaPendirian / Anggaran Dasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor; sehingga dengan demikiansudah tidak ada jalan lain maka Perseroan PT.

Sudah pernah dilakukan RUPS LuarBiasa pada sekitar tanggal 5 Maret 2015 yang lalu, tetapi tidak membuahkan hasil karenapemikiran yang tidak sejalan dan kepentingan yang tidak searah.4. Bahwa pembubaran perusahaan PT Abdi Makbul adalah jalan yang terbaik bagi kedua belahpihak.

Tjs., tertanggal 11 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberiPenetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 9 dari 148 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT.

Putusan Nomor 193 PK/Pdt/201720.Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugatdengan alasan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan,RUPS merasa Perlu melakukan Penyegaran/penggantian Direksi PT.PN II(Bukti P 16);21.Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidakmasuk diakal, Tergugat tidak membayarkan hakhak Penggugat sampaisaat ini, selaku mantan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II;22.Bahwa perbuatan yang dilakukan Tengugat dalarn mengambil RUPS untukmemberhentikan

Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karenabeban berat yang dijalani Penggugat begitu bertubitubi dan pihak dimanatempat Penggugat mengabdikan diri tidak pernah memberikan semangatatau petunjuk, malah Tergugat melakukan berita acara RUPS dan beritahasil RUPS tentang pemberhentian Penggugat dengan waktu yang sama,yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;25.Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkanbiaya kebutuhan keluarga, pendidikan anakanak yang tidak

Pasal 17dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPasal 105 ayat (1) dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.(2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.Pasal 17 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :Anggota Direksi

sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.c.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero)PT.Perkebunan Nusantara II (Vide Bukti T10), telah membuktikan bahwaTermohon Peninjauan Kembali telah diberhentikan oleh Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dari Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, dan tindakan MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang memberhentikan Termohon Peninjauan Kembali dariHalaman

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

Rapat Umum Pemegang saham RUPS dapat dilaksanakanberdasarkan Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.Bahwa dalam Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) terdapat dalam Pasal 86 ayat 1 menyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukanJumlah kuorum yang

Bahwa namanama peserta RUPS dan atau RUPS LB PT. Pikiran RakyatBandung. Secara fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan suratkuasa penunjukan terhadap para perserta RUPSLB tanggal 22 Juni 2016tidak dicabut oleh si pemberi kuasa, dengan demikian secara hukum haksuara atassaham PT.

,Mkn dan juga akta notaris No.3 tanggal 15Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandungyang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala,SH. Budi Handokodikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandungmewakili dari ahli waris almarhum H. Sanul Wisoko, dan suaranyadalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktupengangkatan H.

Telah membuat kebijakan dengan menjual beberapa asset Perusahaantanpa melalui RUPS sesuai dengan diamatkan oleh Anggran DasarPerseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung.5.4.

Bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016 olehPenggugat secara legalitas tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdidaftarkan dan dicatat di Kementrian Hukum dan HAM RI, peserta yanghadir dalam rapat RUPS Tahunan itu sebagian yang hadir adalah pesertayang mengikuti dan menghadiri RUPSLB tanggal 22 Juni 2016, yangdikatakan oleh Penggugat bukan pemegang saham PT.

;Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin oleh Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatantersebut dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganpemberian upah per bulan sebesar Rp.33.837.400 (Tiga Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ;Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat mengundurkan diri dengan alasanadanya diskriminasi dalam pelaksanaan pembayaran upah terhadap Penggugatkarena bila dibandingkan dengan

;Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon / memintaagar tergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),mengingat pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulanJanuari 2004 adalah berdasarkan RUPS dan selayaknya pulalah pemberhentianPenggugat dibawakan ke dalam rapat RUPS, karena tanggung jawab hukummasih tetap melekat pada diri penggugat sebagai satusatunya orang pribumiyang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan yang sangat prinsip /utama,

Pada angka 4 dan 9 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa:"Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatan tersebutdilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pemberianupah per bulan sebesar Rp. 33.837.400.".

;"Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon/meminta agarTergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingatpengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulan Januari 2004 adalahberdasarkan RUPS, dan selayaknya pulalah pemberhentian Penggugat dibawakan kedalam rapat RUPS... ".;.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.;(4). Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata carapencalonan anggota Direksi.;(5). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Berbunyi:Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara penggunaan yangditentukan oleh RUPS tersebut?.

Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

RUPS PT KIB sebagai jawaban atas Surat Undangan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tertanggal 3 Desember 2016, diberi tandaT.1&T.222;23.Fotocopy Berita Acara RUPS PT.

RUPS untuk pelaksanaan Senin, 27 Juni 2016 (vide bukti P16 dan T.1 &T.219);2.

dengan adanya permintaan tersebut majelis hakim adamempertimbangkan kedudukan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal28 Nopember 2014 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa RUPS adalah organ perseroan sebagaimana Pasal 1angka 2 UUPT 2007, Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri dari RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT. Bintan IntiSukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);1 (Satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rek.0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk Mutasi Rekening JanuariDesember Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Fotocopy)1 (satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. Bintan IntiSukses (Fotocopy);1 (satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTI SUKSES) TahunAnggaran 2007 (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor :500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2017pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan Tahun Buku2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2015pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa tanggal

Bank BPR Bintan danPT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor :500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2015 pada RUPS PT.BIS(Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

Bahwa sedangkan terhadap pelaksanaan right issue telahmemperoleh persetujuan terlebin dahulu dari RUPS Tergugat ,dimana dalam RUPS tersebut, Penggugat juga hadir dengan diwakilioleh kuasanya.106. Bahwa bridging loan dan right issue adalah merupakan tindakankorporasi biasa untuk menambah modal kerja.107.

Namunfaktanya, keputusan RUPS Tergugat tanggal 21 April 2006 tersebut,yang kemudian diperpanjang oleh Keputusan RUPS Tergugat yangtanggal 26 Mei 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 67 Tahun2008, Notaris Benny Kristianto, SH (bukti T8), telah diumumkankepada seluruh pemegang saham (pada tahun 2008 Penggugatsudah merupakan pemegang saham) Tergugat tentunya telahmengetahui keputusan RUPS Tergugat tersebut.Bahwa Tergugat juga telah memberitahukan penyertaanpenambahan modal dengan cara inbreng yang

).Dalam setiap RUPS, pemilihan setuju dan tidak setuju atas rencana atauagenda yang diajukan dalam RUPS adalah merupakan suatu hak yangselalu melekat kepada pertimbangan dan putusan mutlak dari pemegangsaham itu sendiri.

Bahwa seandainya dalam RUPS sudah ada hasil dari penilai langsung diumumkan di RUPS itu direksi tidak mengatakan kepada pemegang sahambahwa kami menunjuk si A sebagai profesi penilai tapi direksi kami sudahHal 195 dari 200 Hal Putusan No. 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.

sudah Go Publik ada ketentuan yangkhusus biasanya ditambahkan ketentuanketentuan yang dikeluarkan olehBapepam atau Bursa Efek, akan tetapi sepanjang menyangkut masalahhukum di perseroan terbatas yang berlaku tetap undangundang PT.Nomor 40 Tahun 2007 ;Bahwa dengan RUPS menentukan courum dalam teori hukum RUPSdengan RUPSLB punya formalitas dan punya kekuatan keabsahan yangsama ;Bahwa hanya kalau RUPS tahunan itu di selenggarakan rutin tahunansedangkan RUPS luar biasa diluar RUPS tahunan artinya setiap