Bahwa tergugat III telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas diri Penggugat ke DPRD Kota Solok berdasarkan kepadaSurat Keputusan No. 47/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013, dimanaperbuatan Tergugat Ill adalah perbuatan semenamena karenaPenggugat tidak diberikan hak membela diri, perbuatan Tergugat IIIyang mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diripenggugat ke DPRD Kota Solok adalah merupakan perbuatanmerugikan penggugat dan dikategorikan perbuatan melawan10.Bahwa oleh karena pengajuan

Pergantian Antar Waktu atas diriPenggugat didasarkan kepada Surat Keputusan yang dikeluarkantergugat yang tidak sah dan dipersoalkan Penggugat, makapengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) juga harus dibatalkan dantidak berlaku sampai perkara gugatan atas Surat Keputusan no. 47/KEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23 September 2013 mempunyaikekuatan hukum ;11.Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari partai PKP Indonesiasudah disiasati sedemikian rupa oleh tergugat , Tergugat Il dantergugat Ill sehingga

Penggugat tidak dapat membela diri, fakta inisangat terlihat jelas dari rangkaian peristiwa yaitu begitu cepatnyakeluarnya Surat Keputusan pemberhentian dari partai dan begitucepatnya diajukan Pergantian Antar Waktu, maka dengan demikiansangat beralasan Penggugat menempuh jalur hukum guna membelahak penggugat sesuai dengan AD/ART dan UU No. 2 tahun 2011tentang Partai Politik ;12.Bahwa oleh karena Tergugat Ill telah mengajukan PAW atas diriPenggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukangugatan

ke Pengadilan Negeri Solok guna mencari kepastian hukumatas perbuatan Tergugat yang semenaBahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada lbuKetua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil kami kedua belah pihakyang berperkara pada hari yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksaperkara ini dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut : 222022 2222 nn nnn n nn ne nnn nnn nenneeDALAM PROVISI;Menangguhkan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimohonkanoleh

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum suratpengajuan PAW atas diri Penggugat yang diajukan oleh tergugat Illkepada DPRD KotaSOOO, prema nnn nnn nnn nnn nn AN AR A A RT6. Menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi namaPenggugat, atas pemberhentian penggugat dari keanggotaanpartal;7. Menghukum Tergugat , tergugat II, tergugat Ill tunduk atas putusaninis8.

yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriLhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menerima dan mengabulkan seluruhnya alasanalasan yang terdapatdalam gugatan provisi ini;Membuat putusan sela dan atau penetapan segera sebelum perkara inimemasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara denganmemerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, Vl dan Tergugat VII untukmenyetop dan menghentikan seluruh kegiatan dalam rangkaPenggantian Antar Waktu (PAW

) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII sebelumperkara ini memasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara untukmenyetop dan menghentikan serta tidak melakukan semua kegiatanapapun untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatsebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan ini dari Penggugat;Menyatakan Pengadilan

) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan sita jaminan terhadap harta hak milik Tergugat , Il, Ill, IV, V,VI dan Tergugat VII yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukonsah dan berharga;Menghukum Tergugat VII tidak meneruskan dan tidak meresmikanPenggantian Antar Waktu (PAW) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII secaratanggung renteng untuk membayar segera

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill, IV,V dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat I, Il, Ill, IV, dan V: Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Vmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan

)bagi Penggugat/Pembanding sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para TermohonKasasi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);Menghukum Tergugat VIl/Terbanding VII/Termohon Kasasi VII tidakmeneruskan dan tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW)bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Anggota DewanHalaman 7 dari 10 hal.

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor :161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor : 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW)

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan suratNomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;4.b.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikankepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014 ;4.c.

) Anggota DPRPdan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014, sehingga kedua surat tersebut yaitu SuratPenjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usulPeresmian Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRP dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011,tentang Rekomendasi

Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Periode 20092014 tidak dapat dikatagorikan sebagai Keputusan TataUsaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009,tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN,karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 /092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu( PAW

Nomor 809 K/Pdt.Sus/2012mengeluarkan Surat Rekomendasi PAW atas nama Penggugat/Sdr. ASEPSAEPUDIN, SH., dengan Nomor 07/REK/DPDBARNAS/BTN/2012.

SuratKeputusan dan Surat Rekomendasi tersebut cacat hukum karena tidak melaluiproses yang diatur dalam AD/ART Partai;14 Bahwa, benar TergugatII pada tanggal 7 Februari 2012 DPD Partai BarisanNasional membuat 2 (dua) surat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebakdengan Nomor 05/Pem/DPDBarnas/H/2012 dan Nomor 05/PAW/DPDBARNAS/Btn/2012 Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD Lebak.

;Dalam Surat tersebut tercantum alasan dilakukanya PAW antara lain:1Tidak melaksanakan pembinaan terhadap konstituen selama sdr.

Gugatan atas pemberhentian sebagaimana Anggota partai pilitikdan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Asep Saepudin, SH.

Lebakuntuk tidak memproses usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);Dalam Konvensi:Hal. 11 dari 33 hal Put.

) yang disampaikankepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara sebagai anggota DPRDMamuju Utara periode 20142019 melalui surat Tergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/VI/2016 Perihal Penggantian Antar Waktu(PAW) terhadap Sdr.

Nomor 796 K/Pdt.SusParpol/201710.11.Mamuju Utara periode 20142019 padahal Penggugat adalah peraih suaraterbanyak pada dapil Penggugat berdasarkan hasil Rekapitulasi KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara, usulan PAW juga yang didasarioleh kesepakatan tidak diatur dalam perundangundangan;Bahwa tindakan Tergugat yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 20142019 sebagaimana surat nomor 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/V1/2016tanggal 15 Juni

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami Sadr. Hi. Inwan Halim dari Partai NasDem,yang ditujukan kepada Tergugat.

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi. Irwan Halim dari PartaiNasDem, yang ditujukan kepada Tergugat.

Penggugat.Sehubungan hal tersebut di atas hal yang positif yang harus dibuktikanyang terdapat fakta di dalamnya, maka yang harus dibuktikan Penggugatadalah surat keberatannya atas PAW tersebut yakni bukti P.5 dan halyang bersifat negatif yakni hal atau keadaan maupun peristiwa yangdikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidakHalaman 21 dari 29 hal Put.

serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan periode20142018;Bahwa berdasarkan usulan DPD PAN Kabupaten Wakatobi (Tergugat III)sebagaimana point 4 tersebut di atas, maka DPW PAN Provinsi SulawesiTenggara (Tergugat Il) mengeluarkan surat tertanggal 30 Juli 2018 perihalusul persetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasionaldalam hal Penggugat!

sampai dengan Penggugat V, sehingga oleh DPP PAN(Tergugat l) melalui suratnya tertanggal 20 September 2018 perihalpersetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi PAN yaitu Para Penggugat;Bahwa adanya surat yang diterbitkan oleh Tergugat Il (DPW PAN SULTRA)kepada Tergugat Ill (DPD PAN) tentang Kepengurusan Dewan PimpinanDaerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi tidak sah berdasarkanhukum karena tidak sesuai dengan AD/ART PAN khususnya pasal 28 ayat 4;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Ill yang telah

melanggar hukum karenaproses pelaksanaan MUSDALUB tidak berdasarkan AD/ART PAN sehinggabaik langsung maupun tidak langsung apa yang dilakukan juga oleh Tergugat dan Tergugat Il yang menyetujui proses usulan Persetujuan PAW AnggotaHal 3 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw10.DPRD dari Fraksi PAN Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Para Penggugatbatal demi hukum;Bahwa tindakan Para Tergugat telah mencederai rasa keadilan paraPenggugat sehingga dapat dikatakan bahwa para Tergugat telah

Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan Pergantian AntarWaktu (PAW) para Penggugat dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Fraksi PAN;2.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas Il WangiWangi untuksegera memberitahukan penetapan penundaan/penangguhan tentangusulan/pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) para penggugat darikedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 201 42019;DALAM POKOK PERKARAHal 4 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;2.

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal23 Maret 2016 perihal persetujuaan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali;3.

Bahwa Pemecatan dan PERGANTIAN ANTAR WATU (PAW) atasdiri PENGGUGAT adalah telah sesuai dengan UU MPR, DPR, DPDDAN DPRD serta UU PARTAI POLITIK;11.

Surat DPP PDI PerjuanganNomor : 1365/IN/DPP/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 Perihal :Persetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali. 3. Surat DPDPDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD02/IV/2016,tangal 4 April 2016 Prinal : Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 20142019, makaberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo.

MembuatUsulan PAW adalah merupakan pelanggaran terhadap hakpenggugat, 3. Melakukan Pemecatan penggugat sebagai anggotaPDI Perjuangan adalah tidak sah.

) Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dimana dicantum nama Tajudin Tanimbar sebagai calon PAWAnggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari PPP;Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN4.6.4.7.4.8.Bahwa sesuai Pasal 406 ayat (3) UU MD3 jo Pasal 103 ayat (3)PP No. 16 Tahun 2010 maka usul PAW anggota DPRDKabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kotakepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;Dalam perkara ini Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai telahmengusulkan PAW kepada

Kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dijadikanalasan atau dipertimbangkan dalam mengeluarkan obyek sengketakarena selain tidak ada hubungannya dengan Tergugat, juga tidak adahubungannya dengan pelaksanaan PAW termasuk PAW terhadapPenggugat;3. Obyek sengketa dikeluarkan atas usul DPC PPP Kabupaten PulauMorotai sebagai tindaklanjut Keputusan DPP PPP yang telahmemberhentikan Penggugat dari anggota PPP Kabupaten PulauMorotai;4.

Usul PAW terhadap Penggugat yang disampaikan oleh PimpinanDPRD Kabupaten Pulau Morotai disertakan/dilampirkan secara lengkapdengan dokumen pendukung;6.

Setelah Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ProvinsiMaluku Utara melakukan penelitian permohonan usul PAW sertakelengkapan dokumen pendukung maka disimpulkan bahwa usulPimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut telah memenuhisyarat sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Tergugat/Gubernur MalukuUtara dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD KabupatenPulau Morotai atas nama H.

PulauMorotai Nomor: 171.3/53, Perihal: Permintaan NamaCalon Anggota PAW DPRD Kab. Pulau Morotai,tertanggal 10 Mei 2017, yang ditujukan kepada KetuaKPUD Kab.

Daniel Sitepudengan alasan bahwa pada saat itu ada suratpemberitahuan dari Robert Siregar & Associates sebagiPengacara Daniel Sitepu yang memberitahukan sedangterjadi sengketa gugat menggugat di Pengadilan NegeriBinjai, sehingga Pengacara Daniel Sitepu mohon tidakdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) ;Bahwa sebenarnya gugatan yang dilakukan Sdr.

ERIZALtertanggal 1 Juni 2006 yang disesuaikan dengan aslinyadi persidangan, yang diberi tanda bukti P10Foto Copy Surat Jawaban dari Tergugat Nomor 1258/DPRDII/4 2006 tertanggal 20 November 2006 yang isinyamengatakan PAW belum dapat dilaksanakan karena masih adagugatan perkara di Pengadilan, yang diberi tanda buktiP11 ;Foto Copy Surat nomor 133/DPC PELOPOR/BJ/EX/I1I1/2007tertanggal 12 Maret 2007 yang memohon agar dilakukantindak lanjut PAW atas nama Daniel Sitepu bukti initelah disesuaikan dengan

P14 ;Foto Copy Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PeloporKota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai tertanggal 09Oktober 2008 dengan Nomor 215/DPC Pelopor/KB/EX/IX/200818perihal tindak lanjut PAW (Pergantian Antar Waktu)anggota DPRD Kota Binjai A.n.

adalah 4 (empat)bulan sebelum periode DPRD berakhir =;Bahwa Partai Pelopor ada meminta PAW melalui suratnyatertanggal 25 September 2006 tetapi sampai saat ini belumada permintaan verifikasi dari DPRD sehingga belum dapatmemprosesnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Truna Jaya Gintingtidak tercantum namanya didalam daftar nama PAW;Bahwa apabila DPRD tidak merekomendasikan untuk verifikasikepada KPU maka kKPU tidak dapat melakukan verifikasiwalaupun KPU telah menerima tembusan surat tentangpermintaan

tersebut ;Bahwa jatah kursi untuk Partai Pelopor hanya satu dan yangduduk di DPRD saat itu adalah Daniel Sitepu dari Dapem 4Partai Pelopor dan orang yang akan di PAW adalah DanielSitepu ;Bahwa tidak ada batasan tentang rekomendasi/pengusulan DPRD23kepada KPU tentang PAW dan surat rekomendasi itu bisadiambil alih Sekretaris Dewan namun sampai saat ini tidakada ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukankesimpulan tertanggal 15 Maret 2009 dan Tergugat mengajukankesimpulan tertanggal 16 Maret 2009

Bahwa atas permintaan dari Tergugat Il, Tergugat membuat surat kepadaDewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bernomor 804/DPW03/VVA.1/XV/2011tertanggal 28 November 2011 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan danPersetujuan PAW Sadr.Drs.M.Djafar Sani Lewenussa digantikan oleh SalehTuahuns,S.Sos (Tergugat Il);Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013oO10..

,tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para Tergugat dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum, sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNomor 7175/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabutan Persetujuaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;.

Bahwa sebelumnya Tergugat dan Tergugat Il telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat Nomor 5630/DPP03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs.M.Djafar SaniLewenussa dan digantikan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugatmenggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tetapi gugatan Penggugat dicabut kembali olehPenggugat dengan alasan Surat PAW tersebut telah dibatalkan

Menyatakan DPP PKB Nomor 9518/DPP03/V/A.1/X1V2011 tertanggal 15Desember 2011 perihal persetujuan kembali PAW Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB atas nama Drs.Muh.Djafar Sani Lewenussa adalahcacat hukum sehingga batal demi hukum;. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah periode 20092014 sampai dengan akhir masa jabatannya;.

yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPI yang dirasa sangattidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkan Partai dan hanya sekedarmenerima usulan dari ketua DPD PPPI Provinsi NTB tanpa melakukan ceksilang/cross chek telah serta konfirmasi kepada PENGGUGAT lalu mengeluarkan SKPemecatan sebagai kader PPPI sekaligus mengusulkan PAW sebagai anggota wakilRakyat DPRD provinsi NTB ;Bahwa tindakan DPP PPPI yang telah mengeluakan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012

tentang Pemecatan dan sekaligus mengusulkan PAW kepadaPENGGUGAT adalah SK yang Prematur,yang sangat arogan, sangat tendensiuskarenajelasjelas telah melakukan pelanggaran terutama sekali telah melanggarseluruh aturan partai yang telah digariskan dalam AD/ART PPPI khususnya yakniBAB XVIII pasal 33 sub 3sub7 tentang SANKSI ORGANISASI yangberbunyi; Kepada Pimpinan/Anggota/Petugas oragnisasi yang mengingkarikeputusan hasil musyawarah yang sifatnya strategis secara ideologis, politis danorganisatoris,

bagi PENGGUGAToleh DPPPPPI atas usulan dari DPD PPPI NTB adalah jelasjelas telah salah arah,tendensius serta melawan hokum serta aturan yang ditetapkan oleh dalam AD/ARTPartai PPPI karena tidak adakesalahan sedikitpun yang PENGGUGAT lakukan baikkeluar maupun kedalam, selain itu SK PEMECATAN serta usulan PAW(Penggantian Antar Waktu) PENGGUGAT dari LEGISLATIF adalah sangat tidakprocedural karena PENGGUGAT tidak pernah diberikan surat warning atauperingatan sebelumnya sehingga apa yang telah diusulkan

dengan DPPPPPI melaui SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012tersebut otomatis illegal dan tidak berdasar aturan dan jika diikuti tentusaja juga akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan ;Maka berdasarkan seluruh uraian yang PENGGUGAT paparkan dalam dalil gugatandi atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan antara1 Membatalkan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012 yangtelah diputuskan oleh PARA TERGUGAT tentangPemecatan dan PAW

Sebagai Anggota PPPI yang loyal pada partai dan tidakpernah melakukan kesalahan, justru Penggugat dipecat dan usulan PAW dari DPR Prop.NTB oleh DPP PPPI dengan suratnya No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012.

Putusan Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/201310.11.tembusannya masingmasing disampaikan kepada: Gubernur Jawa Timur,Bupati Sidoarjo, KPUD Sidoarjo, DPP PAN dan DPW PAN Jawa Timur;Penggugat menyatakan menolak surat usulan PAW yang disampaikan DPDPAN Kabupaten Sidoarjo tersebut. Karena usulan tersebut diajukan atasdasar surat keputusan yang cacat hukum dan tidak sah;Dengan disampaikanya surat usulan PAW oleh DPD PAN KabupatenSidoarjo tersebut baik DPP PAN maupun DPD PAN Kab.

Putusan Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/201312.surat tersebut ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa Pimpinan akanmemproses ususlan PAW yang diusulkan DPD PAN Kabupaten Sidoarjosebelum gugatan ini diputus.

dan surat usulan PAW dari DPD PANKabupaten Sidoarjo Nomor: PAN/B/13.22/KS/149/XI/2012 tertanggal 05November 2012 telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugianmateriil maupun imateriil dikarenakan nama baik Penggugat menjaditercemar, dengan uraian sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/2013internal partai yang pada akhirnya mengeluarkan keputusan denganpemecatan Penggugat sebagai anggota Partai Amanat nasional dan adanyaproses Pergantian Antar Waktu) (PAW) bagi Penggugat,dimana pihak inilah yang menggantikan Dra.

Nur Hasanah masih dalam proses yang sedang berjalan danseyogyanya pihak Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo tetap melanjutkanproses PAW karena semuanya sesuai dengan prosedur dan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Hariani binti Hasan Rifai, (anak)4 Bugisman bin Hasan Rifai, (anak)Hal. 2 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg5. Ade Muarif bin Hasan Rifai, (anak)6. Bahwa almarhumah St. Hasnah binti Kama, semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 27 September 2012,untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) dengan Rekening Nomor 0195.01.006339.51.3;7. Bahwa almarhumah St.

Hasnah terlebin dahulum meninggal dunia;Hal. 4 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg Bahwa semasa hidup St. Hasnah pernah menikah sebelum manikah denganHasan Rifai, tapi sudah meninggal dan tidak memiliki anak; Bahwa agama yang dianut semasa hidup St. Hasnah adalah agama Islam; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St.

Hasnah dengan Hasan Rifai telah melahirkan 5orang anak, yaitu: Ritas, Harianti, S.Pd, Hariani, Bugisman dan Ade Muarif;Hal. 7 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St. Hasnah, adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya St. Hasnah karena sakit, bukan ulah dari anakanaknya. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus tabungan haji almarhum St.

Bugisman binti Hasan Rifai, (anak);Hal. 8 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg4. Ade Muarif binti Hasan Rifai, (anak) dan5. Ritas bin Hasan Rifai, (anak);adalah ahli waris almarhumah St. Hasnah binti Kama.3.

Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp250.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg

, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal xxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon V.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 22 Oktober 2018,telah menguasakan kepada Pemohon IV, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta bertempat tinggal di xxxxxxxxx;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti bukti tertulis danketerangan para saksi di persidangan;Hal 1 dari hal 10 Pen PAW

hli waris inibertujuan untuk endapakan dasar/alas hak sebagai landasan gunamempermudah dalam pembagian harta warisan dari pewaris Bapak xxxxxxxserta agar mendapatkan kepastian hukum dimana para Pemohon maupun yangada dalam posita dalam permohonan ini adalah syah secara hokum sebagaipara ahli waris Bapak xxxxxxx, dan resmi diketahui oleh Pemerintah jugasebagai bukti hukum terhadap siapapun yang membutuhkan;Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;Hal 2 dari hal 10 Pen PAW

Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon IV. xxxxxx No xxxxxx, tanggal 09 Maret 2013aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telahHal 3 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.10.11.12.13.dimateraikan cukup dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh MajelisHakim diberi tanda P.4;Fotokopi Surat Keterangan Pemohon V Nomor xxxxxx tanggal 29 November 2017, aslinyadikeluarkan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxx, telahdimateraikan

Il, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan tani/ perkebunan, pendidikan SD,bertempat tinggal di xxxxxxx;Setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan keluarga besar almarhum Bapak xxxxx denganPemohon karena saksi bekerja ditempat almarhum bapak xxxxx sejak tahun1973; Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bersih ersih dan momong cucu; Bahwa almarhum bapak xxxxxx mempunyai usaha perhotelan yaitu hotel Utaradan juga jualan minyak dan gas;Hal 5 dari hal 10 Pen PAW

Noor Emy Rohbiyati, SH, MSIHakim Anggota Hakim AnggotaHal 8 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.Dra. Hj. Farchanah Mugoddas, M.HumPaniteraDrs. Achmad ArifinPenggantiNanik Najemiah, SHPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pencatatan2. Biaya proses3. Biaya panggilan4. Redaksi5. MateraJumlah: Rp. 30.000,00: Rp. 50.000,00: Rp. 480.000,00> Rp. 5.000,00:Rp 6.000,00: Rp 571.000,00Hal 9 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.

Yang berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor :025/DPCRL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal pencabutan keanggotaan partaidan Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Rejang Lebong terhadap saudara Erfensi, SH (Penggugat) ;Bahwa terkait dengankeputusan yang Penggugat anggap sepihak tersebut, Penggugatsangat keberatan dan sangat dirugikan. Karena keputusan tertsebut tidak melaluiprosedur yang tertuang dalam AD/ART Partai.

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(Onrehtmatige daad) ;3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ;4 Menyatakan SK DPP PPP No. 015/SK/DPP/C/VI/2012 tentang pemberhentianPenggugat selaku Anggota PPP yang berdasarkan Surat DPC PPP KabupatenRejang Lebong Nomor : 025/DPCRL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihalPencabutan Keanggotaan Partai dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW

Selanjutnya Surat Gugatan Penggugat dibacakan dan pihakPenggugat menerangkan bahwa tidak ada perubahan atas Surat Gugatannya ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugatmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2012, seperti terlampir dalam BeritaAcara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT :Bahwa, gugatan Penggugat menyatakan bahwa perihal pencabutan keanggotaanpartai dan pengajuan antar waktu (PAW) dari anggota Dwan Perwakilan

)yang diberikan dengan SK DPP PPP kepada Penggugat ;Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan dengan PAW, karenaPenggugat tidak memenuhi kewajibannya ke DPC PPP Kab.

darianggota DPC PPP Rejang Lebong ke DPP PPP Jakarta melalui DPW PPPBengkulu, kemudian paa tanggal Juni 2012, DPP PPP Jakarta mengeluarkan SKpemberhentian Penggugat dengan PAW sebagai anggota DPRD PPP RejangLebong ;Bahwa, apabila Penggugat keberatan terhadap SK pemberhentian tersebut, makaPenggugat dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Partai di Jakarta, akantetapi dari keterangan ketua (Tergugat), hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat ;Bahwa, tentang pelaksanaan PAW tersebut adalah menjadi

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab.

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 2019.Adalah perbuatan yang sewenang wenang dan dikualifikasimerupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUHPerdata;2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusulkanPergantian Antar Waktu ( PAW ) a.quo adalah batal demi hukum karenabertentangan dengan ketentuan pasal 193 ayat ( 1 ) huru C UU Nomor32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;3.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili GugatanPerkara Perdata Nomor 18/Pdt.susParpol/2018/PN.Klk atas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat Konvensi tertanggal 22 Mei 2018 ialah gugatanPerbuatan Melawan Hukum berkaitan pengajuan Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat dapat kami tanggapi dalam jawaban (Eksepsi) yang teruraisebagai berikut:1.

Persetujuan Pemberhentian dari Keanggotaan PartaiBulan Bintang Badan Kehormatan Cabang kepada H PahmiS,Sos, Selanjutnya diberi tanda T14 ;Halaman 22 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIkT15 :Fotocopy Permohonan Persetujuan PAW dan Pemberhentiandari Keanggotaan PP An.

DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 1 Juli 2021dengan alasan:> Usulan Pergantian PAW tidak pernah melakukanmusyawarah antar BPD serta tidak diketahui Kepala Desadan Camat Kusan Hilir;> Ketua RT. 04 dan warga RT. 04 tidak pernahmengusulkan pemberhentian saudara Penggugat(Syafrudin) sebagai BPD dan warga RT. 04 tidak pernahmengusulkan saudara Asserudin sebagai PAW;b) Bahwa selain itu. berita acara musyawarah usulanpemberhentian anggota BPD & pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW BPD

BuktiP.10 : Fotokopi sesuai denganfotokopi, Surat BDP Desa Gunsunge Kecamatan KusanHilir Nomor P/02/BPDDG/KKHTB/VI/2021, Tanggal 21Juni 2021, perihal Rekomendasi Usulan PemberhentianAnggota BPD Dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu (PAW) Desa Gusunge;11. BuktiP11 : Fotokopi sesuai denganfotokopi, Berita Acara Musyawarah UsulanPemberhentian Anggota BPD & PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW BPD) Desa Gusunge,Tanggal 21 Juni 2021;12.

Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan sli,Surat BPD Desa Gusungnge Kecamatan Kusan HilirPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu NomorP/01/DG/KKHTB/VI/2020, Tanggal 13 Juni 2021, perihalUsulan Pemberhentian Anggota BPD dan PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW) Desa Gusungnge;3. Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan sli,Berita Acara Musyawarah Usulan Pemberhentian AnggotaBPD & Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW BPD)Desa Gusungnge, Tanggal 13 Juni 2021, beserta lampiran;4.

Bukti T9 : Fotokopi sesuai dengan sli,Surat Kecamatan Kusan Hilir Pemerintah KabupatenTanah Bumbu Nomor B/141/13357/KKHPEM/VII/2021,tanggal 28 Juni 2021, perihal Pergantian Antar Waktu(PAW) BPD Gusunge, beserta lampiran;10.

Samsul Bahri pikirpikir dulu dan pada saat sore harinyaSaksi menerima tembusan surat rekomendasi usulan yang ditujukankepada Bupati Tanah Bumbu bahwa yang menandatangani suratusulan itu. adalah Ketua dan Anggota BPD yang isinya tetapmengusulkan PAW tertanggal 21 Juni 2021; Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Saksi menerima dua surat,pertama terkait dengan Berita Acara Musyawarah Desa dan yangkedua adalah surat usulan rekomendasi PAW yang ditandatanganioleh Ketua dan Anggota BPD.

bekerja keras untuk membesarkanPartai Bulan Bintang (PBB) dengan mengambil langkahlangkah produktifdan mengeluarkan kebijakan yang pro partai guna memajukan danmengembangkan serta mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayahKabupaten Padang Pariaman;Bahwa dengan tanpa dasar dan melawan hukum pada tanggal 04Desember 2018 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW

berkenan untuk memanggil keduabelan pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, sertamemberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Mangabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Terguat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrecht matige daad) dalam perkara ini;Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu( PAW

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadipermasalahan dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat atasSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No :SK.PP/1418/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai danPergantian Antar Waktu (PAW) saudara Penggugat Komi ChaniagoDPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Djunaidi Boer yangdikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa oleh karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat dipengadilan ini adalah masalah yang berawal atau menyangkut atauberhubungan dengan Partai yaitu Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW) saudara Penggugat Komi Chaniago DPRD Provinsi SumateraBarat dengan Saudara Djunaidi Boer yang dikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal ; Pengantian Antar Waktu Anggota

Dalil Eksepsi yangdemikian tidak benar, mengadaada, dan tidak berdasar hukum, sebabPenggugat Komi Chaniago diberhentikan sebagai anggota partai dandilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD PropinsiSumatra barat sudah merugikan kepentingan hukumnya, maka penggantianAntar Waktu (PAW) yang demikian dikualifisir sebagai perobuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Kuasa HukumTergugat dan Tergugat II serta memperhatikan pula tanggapan Kuasa HukumPenggugat atas